STPL4218 — Perumahan Dan Permukiman

1. Berdasarkan pengertian dasarnya, perumahan dapat didefinisikan sebagai…

A. kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan
B. kumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat hunian saja
C. rumah yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
D. kawasan yang terencana untuk tempat tinggal dengan sistem pembiayaan

Jawaban: A. Perumahan tidak hanya kumpulan rumah sebagai tempat hunian, tetapi juga dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan seperti jalan, air bersih, dan drainase. Hal ini sesuai dengan konsep dasar perumahan dalam modul.

2. Fungsi utama rumah sebagai bagian dari perumahan adalah…

A. tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan interaksi sosial
B. tempat untuk berinvestasi jangka panjang
C. tempat untuk menjalankan aktivitas ekonomi
D. tempat berlindung dan memenuhi kebutuhan fisik dasar manusia

Jawaban: D. Fungsi utama rumah adalah sebagai tempat berlindung dan memenuhi kebutuhan fisik dasar manusia seperti istirahat, makan, dan perlindungan dari cuaca. Fungsi lainnya bersifat tambahan.

3. Dalam konsep perumahan, rumah tidak hanya memiliki nilai fisik tetapi juga nilai…

A. sosial dan budaya
B. ekonomi dan politik
C. politik dan hukum
D. budaya dan ekonomi

Jawaban: A. Rumah memiliki nilai sosial sebagai tempat interaksi keluarga dan nilai budaya sebagai cerminan identitas masyarakat. Kedua nilai ini melengkapi nilai fisik rumah.

4. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan adalah untuk…

A. meningkatkan jumlah rumah mewah di kota
B. mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perumahan
C. mengurangi jumlah penduduk di perkotaan
D. menyediakan rumah bagi seluruh warga negara

Jawaban: D. Tujuan penyelenggaraan perumahan adalah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara, sesuai dengan amanat undang-undang perumahan.

5. Unsur penting yang membedakan perumahan dengan sekadar kumpulan rumah adalah…

A. jumlah rumah yang banyak
B. harga rumah yang tinggi
C. adanya rencana tata ruang kawasan
D. lokasi di pusat kota

Jawaban: C. Perumahan memerlukan adanya rencana tata ruang kawasan, termasuk penataan prasarana dan sarana, sehingga tercipta lingkungan yang teratur dan fungsional.

6. Dalam pengertian perumahan, istilah 'prasarana' merujuk pada…

A. fasilitas umum seperti sekolah dan pasar
B. utilitas seperti saluran air dan jalan
C. rumah tinggal dan bangunan komersial
D. lahan kosong untuk perluasan kawasan

Jawaban: B. Prasarana adalah utilitas dasar seperti jaringan jalan, saluran drainase, air bersih, dan listrik yang mendukung fungsi perumahan. Fasilitas umum termasuk sarana.

7. Pengembangan permukiman harus memperhatikan aspek…

A. kelestarian lingkungan hidup
B. keindahan bangunan semata
C. keuntungan investor properti
D. kepadatan penduduk yang tinggi

Jawaban: A. Pengembangan permukiman yang berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, seperti menjaga ruang terbuka hijau dan mencegah banjir.

8. Permukiman kumuh sering muncul akibat…

A. perencanaan tata ruang yang baik
B. urbanisasi yang tidak terkendali
C. ketersediaan lahan yang luas
D. kebijakan perumahan yang tepat

Jawaban: B. Urbanisasi tidak terkendali menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di kota secara cepat, sehingga muncul permukiman kumuh karena keterbatasan lahan dan perumahan formal.

9. Konsep 'permukiman berkelanjutan' menekankan pada…

A. pembangunan sebanyak mungkin rumah
B. pembangunan rumah susun yang tinggi
C. penggunaan lahan pertanian untuk perumahan
D. keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan

Jawaban: D. Permukiman berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga untuk generasi mendatang.

10. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan permukiman sangat penting karena…

A. masyarakat mengetahui kebutuhannya sendiri
B. dapat mengurangi biaya pembangunan
C. pemerintah tidak mampu membangun
D. mempercepat proses pembangunan

Jawaban: A. Masyarakat lebih memahami kebutuhan dan kondisi lokal mereka, sehingga partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan permukiman menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran.

11. Salah satu prinsip pengembangan permukiman menurut modul adalah…

A. mengutamakan pembangunan rumah mewah
B. mengabaikan prasarana dasar
C. memusatkan permukiman di satu kawasan
D. menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak

Jawaban: D. Prinsip pengembangan permukiman adalah menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

12. Dampak negatif dari pengembangan permukiman yang tidak terencana adalah…

A. meningkatnya kualitas hidup
B. munculnya lingkungan kumuh dan rawan bencana
C. tersedianya ruang terbuka hijau
D. terciptanya lapangan kerja baru

Jawaban: B. Permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang baik seringkali berada di lokasi rawan bencana seperti bantaran sungai, dan minim prasarana sehingga menjadi kumuh.

13. Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia bertujuan untuk…

A. memperkuat sektor properti
B. meningkatkan pajak daerah
C. memenuhi kebutuhan rumah bagi seluruh rakyat
D. mengurangi jumlah penduduk desa

Jawaban: C. Tujuan kebijakan perumahan dan permukiman adalah memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat, seperti diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2011.

14. Salah satu isu utama dalam perumahan dan permukiman di perkotaan adalah…

A. ketersediaan lahan yang melimpah
B. keberadaan rumah liar liar atau liar
C. pertumbuhan rumah tapak yang merata
D. tingginya minat investasi properti

Jawaban: B. Rumah liar atau liar sering muncul di perkotaan akibat keterbatasan lahan dan harga tanah yang tinggi, menjadi isu utama karena tidak memiliki izin dan tidak sesuai tata ruang.

15. Kebijakan perumahan yang berorientasi pada pasar seringkali mengabaikan…

A. kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah
B. keuntungan pengembang
C. ketersediaan bahan bangunan
D. teknologi konstruksi modern

Jawaban: A. Kebijakan berbasis pasar cenderung memprioritaskan keuntungan pengembang sehingga perumahan menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

16. Permasalahan permukiman kumuh dapat diatasi dengan…

A. penggusuran paksa tanpa relokasi
B. pembangunan rumah mewah di lokasi kumuh
C. program perbaikan dan pemugaran permukiman
D. peningkatan harga tanah

Jawaban: C. Program perbaikan dan pemugaran permukiman, seperti yang dilakukan pemerintah, lebih efektif untuk mengatasi permukiman kumuh daripada penggusuran paksa.

17. Kebijakan 'seribu rumah' yang pernah diterapkan di Indonesia bertujuan untuk…

A. membangun rumah mewah bagi pejabat
B. mengurangi kepadatan penduduk kota
C. menyediakan rumah murah bagi masyarakat
D. meningkatkan ekspor properti

Jawaban: C. Kebijakan seribu rumah adalah program penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau.

18. Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu prinsip dasar dalam kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan dalam konteks ini?

A. Pembangunan perumahan yang hanya fokus pada aspek ekonomi
B. Pembangunan perumahan yang memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
C. Pembangunan perumahan yang mengutamakan kecepatan konstruksi
D. Pembangunan perumahan yang menggunakan bahan impor

Jawaban: B. Prinsip berkelanjutan dalam kebijakan perumahan dan permukiman berarti memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan hunian.

19. Salah satu isu utama dalam perumahan dan permukiman di perkotaan adalah munculnya permukiman kumuh. Faktor apa yang paling dominan menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh di kota-kota besar?

A. Tingginya minat masyarakat terhadap rumah minimalis
B. Kurangnya lahan untuk pembangunan perumahan formal
C. Migrasi penduduk yang tidak diimbangi penyediaan rumah layak
D. Kebijakan pemerintah yang terlalu ketat dalam perizinan

Jawaban: C. Permukiman kumuh sering terbentuk akibat migrasi penduduk ke kota yang tidak diimbangi dengan penyediaan rumah layak dan terjangkau, sehingga masyarakat membangun hunian sembarangan.

20. Permasalahan perumahan di Indonesia sering dikaitkan dengan backlog perumahan, yaitu selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang tersedia. Berdasarkan data terkini, faktor apa yang paling mempengaruhi tingginya backlog perumahan?

A. Kenaikan harga bahan bangunan yang signifikan
B. Banyaknya rumah kosong di perkotaan
C. Kurangnya variasi desain rumah
D. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi

Jawaban: D. Backlog perumahan terutama dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi, yang meningkatkan kebutuhan rumah lebih besar dari penyediaan.

21. Isu perubahan iklim berdampak pada sektor perumahan dan permukiman, terutama di daerah rawan bencana. Salah satu permasalahan yang muncul adalah risiko banjir di permukiman padat penduduk. Strategi apa yang paling efektif untuk mengurangi risiko tersebut?

A. Membangun rumah panggung di semua lokasi
B. Menerapkan sistem drainase yang terintegrasi dan ruang terbuka hijau
C. Melarang pembangunan di daerah dataran rendah
D. Meningkatkan subsidi bahan bangunan

Jawaban: B. Sistem drainase terintegrasi dan ruang terbuka hijau efektif mengurangi risiko banjir dengan mengelola aliran air dan resapan.

22. Permukiman liar sering menjadi masalah di perkotaan karena tidak memiliki izin resmi. Apa dampak utama dari keberadaan permukiman liar terhadap tata ruang kota?

A. Meningkatkan estetika kota
B. Mempermudah akses layanan publik
C. Menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang
D. Mengurangi biaya pembangunan infrastruktur

Jawaban: C. Permukiman liar menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan karena dibangun tanpa mengikuti rencana tata ruang yang ditetapkan.

23. Salah satu permasalahan sosial dalam perumahan adalah segregasi permukiman berdasarkan status ekonomi. Fenomena ini terjadi ketika kelompok berpendapatan tinggi dan rendah terpisah secara spasial. Apa penyebab utama segregasi tersebut?

A. Perbedaan selera arsitektur
B. Ketersediaan transportasi umum
C. Kebijakan zonasi yang diskriminatif dan harga lahan yang tidak terjangkau
D. Kepadatan penduduk yang merata

Jawaban: C. Segregasi permukiman disebabkan oleh kebijakan zonasi yang diskriminatif dan harga lahan yang tidak terjangkau bagi kelompok berpendapatan rendah.

24. Kualitas permukiman sering dinilai dari aspek kesehatan lingkungan. Apa dampak langsung dari permukiman yang tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi layak?

A. Peningkatan nilai properti
B. Memperkuat ikatan sosial
C. Berkurangnya kebutuhan energi
D. Meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan

Jawaban: D. Tanpa akses air bersih dan sanitasi layak, risiko penyakit seperti diare dan demam berdarah meningkat karena lingkungan tidak higienis.

25. Sistem perumahan dan permukiman terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait. Subsistem mana yang berfungsi mengatur hubungan antara penyedia rumah, pengguna, dan regulator?

A. Subsistem kelembagaan
B. Subsistem pembiayaan
C. Subsistem teknologi
D. Subsistem pemasaran

Jawaban: A. Subsistem kelembagaan berfungsi mengatur hubungan antara penyedia rumah, pengguna, dan regulator melalui aturan dan lembaga.

26. Dalam perencanaan sistem perumahan, konsep 'keterkaitan fungsional' penting diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan keterkaitan fungsional dalam konteks ini?

A. Hubungan antara perumahan dengan fasilitas publik dan tempat kerja
B. Hubungan antara satu rumah dengan rumah lain secara fisik
C. Keterkaitan antara desain rumah dengan bahan bangunan
D. Hubungan antara aturan pemerintah dengan pengembang

Jawaban: A. Keterkaitan fungsional merujuk pada hubungan antara perumahan dengan fasilitas publik dan tempat kerja untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

27. Salah satu komponen dalam sistem perumahan adalah aspek permintaan dan penawaran. Faktor apa yang paling mempengaruhi permintaan rumah di perkotaan?

A. Jumlah pengembang properti
B. Pendapatan masyarakat dan harga rumah
C. Ketersediaan bahan bangunan
D. Luas lahan kosong

Jawaban: B. Permintaan rumah terutama dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan harga rumah, karena daya beli menentukan akses terhadap hunian.

28. Sistem penyediaan perumahan dapat dilakukan melalui skema formal dan informal. Apa ciri utama dari skema informal dalam penyediaan perumahan?

A. Mengikuti peraturan pemerintah secara ketat
B. Dilakukan oleh pengembang besar dengan izin lengkap
C. Tidak memiliki legalitas formal dan sering bertahap
D. Menyediakan rumah dengan teknologi canggih

Jawaban: C. Skema informal dicirikan oleh tidak adanya legalitas formal dan pembangunan bertahap oleh masyarakat sendiri.

29. Dalam perencanaan sistem perumahan, analisis pasar perumahan digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Metode apa yang umum digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan rumah masa depan?

A. Analisis regresi berdasarkan pertumbuhan penduduk dan kepala keluarga
B. Survei kepuasan penghuni
C. Studi desain arsitektur
D. Evaluasi dampak lingkungan

Jawaban: A. Proyeksi kebutuhan rumah sering menggunakan analisis regresi dengan variabel pertumbuhan penduduk dan jumlah kepala keluarga.

30. Komponen rencana perumahan dan permukiman meliputi aspek teknis, sosial, dan ekonomi. Salah satu komponen teknis yang penting adalah standar prasarana dasar. Apa yang dimaksud dengan prasarana dasar dalam rencana perumahan?

A. Fasilitas hiburan dan rekreasi
B. Pusat perbelanjaan dan pasar
C. Ruang terbuka hijau dan taman
D. Jaringan jalan, air bersih, dan sanitasi

Jawaban: D. Prasarana dasar dalam perumahan meliputi jaringan jalan, air bersih, dan sanitasi sebagai kebutuhan minimal hunian.

31. Rencana tata ruang menjadi acuan dalam penyusunan rencana perumahan dan permukiman. Jika suatu kawasan ditetapkan sebagai zona permukiman kepadatan tinggi, apa implikasinya terhadap rencana perumahan?

A. Harus menyediakan rumah susun dengan ketersediaan lahan terbatas
B. Hanya diperbolehkan rumah tapak luas
C. Tidak perlu ada fasilitas umum
D. Lahan digunakan untuk industri

Jawaban: A. Zona kepadatan tinggi mengimplikasikan penggunaan rumah susun karena keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian banyak.

32. Dalam perencanaan area perumahan, konsep 'lingkungan hunian sehat' menjadi tujuan utama. Indikator apa yang menunjukkan suatu lingkungan hunian sehat?

A. Banyaknya jumlah rumah mewah
B. Ketersediaan ventilasi, pencahayaan alami, dan ruang terbuka
C. Jarak dekat dengan pusat hiburan
D. Penggunaan bahan bangunan import

Jawaban: B. Lingkungan hunian sehat ditandai oleh ventilasi, pencahayaan alami, dan ruang terbuka yang mendukung kesehatan penghuni.

33. Komponen rencana perumahan juga mencakup rencana pembiayaan. Skema apa yang paling sering digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah?

A. Kredit kepemilikan rumah dengan bunga tinggi
B. Pembelian tunai oleh pemerintah
C. Pinjaman dari rentenir
D. Subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Jawaban: D. Subsidi perumahan seperti FLPP membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan bunga rendah dan jangka panjang.

34. Rencana perumahan dan permukiman harus mempertimbangkan mitigasi bencana. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya lokasi perumahan direncanakan di daerah rawan gempa?

A. Menggunakan material ringan dan struktur fleksibel sesuai standar tahan gempa
B. Membangun rumah dengan lantai banyak
C. Memusatkan permukiman di lereng bukit
D. Menghindari penggunaan pondasi

Jawaban: A. Daerah rawan gempa memerlukan material ringan dan struktur fleksibel yang sesuai standar tahan gempa untuk mengurangi risiko.

35. Dalam perencanaan perumahan dan permukiman, komponen rencana tata bangunan mengatur aspek apa?

A. Luas lantai, ketinggian bangunan, dan koefisien dasar bangunan
B. Jaringan jalan dan drainase
C. Sistem transportasi umum
D. Penyediaan ruang terbuka hijau

Jawaban: A. Komponen rencana tata bangunan mengatur aspek fisik bangunan seperti luas lantai, ketinggian bangunan, dan koefisien dasar bangunan.

36. Komponen rencana perumahan dan permukiman yang mengatur penyediaan prasarana jalan, air bersih, dan drainase adalah?

A. Rencana tata bangunan
B. Rencana utilitas umum
C. Rencana sarana lingkungan
D. Rencana prasarana dasar

Jawaban: D. Rencana prasarana dasar mencakup penyediaan prasarana seperti jalan, air bersih, drainase, dan sanitasi.

37. Globalisasi memberikan dampak pada urbanisasi di negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah?

A. Pertumbuhan industri manufaktur di perkotaan akibat investasi global
B. Menurunnya migrasi dari desa ke kota
C. Meningkatnya investasi asing di sektor pertanian
D. Berkurangnya kesenjangan ekonomi antara desa dan kota

Jawaban: A. Globalisasi mendorong pertumbuhan industri manufaktur di perkotaan melalui investasi asing, sehingga menarik migrasi penduduk desa ke kota.

38. Fenomena urbanisasi yang dipicu oleh globalisasi seringkali menyebabkan masalah perumahan di perkotaan, yaitu?

A. Menurunnya harga tanah
B. Meningkatnya ketersediaan rumah formal
C. Berkurangnya kepadatan penduduk
D. Pertumbuhan permukiman kumuh

Jawaban: D. Urbanisasi yang cepat tanpa diimbangi penyediaan perumahan memadai menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan.

39. Salah satu dampak globalisasi terhadap permukiman di perkotaan adalah terbentuknya kawasan permukiman eksklusif bagi kelas menengah atas yang disebut?

A. Kampung kota
B. Rusunawa
C. Gated community
D. Permukiman informal

Jawaban: C. Gated community adalah kawasan permukiman tertutup dan eksklusif yang berkembang akibat globalisasi dan meningkatnya kesenjangan sosial.

40. Urbanisasi yang didorong globalisasi seringkali menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di pusat kota. Solusi perumahan yang tepat adalah?

A. Pembangunan rumah tapak di pusat kota
B. Pembangunan rumah susun vertikal di pusat kota
C. Pengembangan kawasan permukiman horizontal di pinggiran
D. Melarang migrasi penduduk ke kota

Jawaban: B. Pembangunan rumah susun vertikal di pusat kota dapat mengatasi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk akibat urbanisasi.

41. Globalisasi menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada permukiman, yaitu?

A. Semakin banyak rumah tradisional
B. Berkurangnya penggunaan teknologi
C. Meningkatnya permintaan rumah dengan fasilitas modern
D. Menurunnya kebutuhan akan ruang hijau

Jawaban: C. Globalisasi membawa pengaruh gaya hidup modern yang meningkatkan permintaan rumah dengan fasilitas modern, seperti akses internet dan pusat kebugaran.

42. Dalam konteks globalisasi, kota-kota besar sering menjadi tujuan urbanisasi. Dampak negatif pada permukiman adalah?

A. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
B. Terbentuknya segregasi spasial antara kelompok kaya dan miskin
C. Berkurangnya konflik sosial
D. Meratanya distribusi penduduk

Jawaban: B. Urbanisasi memperparah segregasi spasial, di mana kelompok kaya tinggal di kawasan elit dan kelompok miskin di permukiman kumuh.

43. Industrialisasi di perkotaan memberikan tantangan bagi penyediaan perumahan, karena?

A. Meningkatnya lahan kosong di pusat kota
B. Menurunnya kebutuhan tenaga kerja
C. Berkurangnya investasi di sektor properti
D. Meningkatnya permintaan perumahan akibat pertumbuhan pekerja industri

Jawaban: D. Industrialisasi menarik banyak tenaga kerja ke perkotaan, sehingga meningkatkan permintaan perumahan yang seringkali tidak terpenuhi.

44. Tantangan industrialisasi terhadap permukiman adalah polusi lingkungan. Upaya mitigasi yang tepat adalah?

A. Menerapkan sistem zonasi antara kawasan industri dan permukiman
B. Memindahkan semua industri ke luar kota
C. Membangun perumahan di dalam kawasan industri
D. Melarang pembangunan industri baru

Jawaban: A. Zonasi antara kawasan industri dan permukiman dapat mengurangi dampak polusi terhadap lingkungan permukiman.

45. Industrialisasi seringkali menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Dampak terhadap permukiman adalah?

A. Meningkatnya produksi pangan
B. Berkurangnya lahan untuk perumahan
C. Menurunnya harga tanah
D. Menambah luas ruang terbuka hijau

Jawaban: B. Alih fungsi lahan pertanian menjadi industri mengurangi ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, sehingga memicu krisis perumahan.

46. Industrialisasi menciptakan permukiman pekerja di sekitar pabrik. Permasalahan umum yang muncul adalah?

A. Kualitas perumahan yang baik
B. Kondisi hunian yang padat dan tidak sehat
C. Ketersediaan fasilitas umum yang memadai
D. Harga rumah yang terjangkau

Jawaban: B. Permukiman pekerja seringkali dibangun secara tidak terencana, sehingga menyebabkan hunian padat dan tidak sehat.

47. Tantangan industrialisasi bagi perumahan di perkotaan adalah meningkatnya kebutuhan transportasi. Solusi yang tepat dalam perencanaan permukiman adalah?

A. Membangun perumahan jauh dari pusat industri
B. Menambah jumlah kendaraan pribadi
C. Mengintegrasikan perumahan dengan sistem transportasi massal
D. Membangun jalan tol baru

Jawaban: C. Integrasi perumahan dengan transportasi massal dapat mengurangi kemacetan dan memudahkan akses pekerja ke kawasan industri.

48. Industrialisasi mendorong pertumbuhan kawasan industri di pinggiran kota. Dampak pada permukiman adalah?

A. Meningkatnya kebutuhan perumahan di sekitar kawasan industri
B. Berkurangnya permukiman informal
C. Menurunnya harga properti
D. Berkurangnya migrasi penduduk

Jawaban: A. Pertumbuhan kawasan industri meningkatkan permintaan perumahan di sekitarnya untuk menampung tenaga kerja.

49. Akses terhadap tanah perumahan di perkotaan seringkali terbatas karena?

A. Konsentrasi kepemilikan tanah oleh segelintir pihak
B. Ketersediaan tanah yang melimpah
C. Harga tanah yang rendah
D. Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan vertikal

Jawaban: A. Konsentrasi kepemilikan tanah oleh segelintir pihak menyebabkan akses terhadap tanah perumahan menjadi terbatas dan mahal.

50. Program tanah untuk perumahan yang bertujuan menyediakan akses tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikenal dengan istilah?

A. Land banking
B. Land sharing
C. Land reform
D. Land acquisition

Jawaban: C. Land reform atau reforma agraria adalah program yang bertujuan mendistribusikan tanah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk perumahan.

51. Salah satu hambatan dalam implementasi program tanah untuk perumahan adalah?

A. Ketersediaan dana yang melimpah
B. Dukungan penuh dari pemilik tanah
C. Proses administrasi yang sederhana
D. Konflik kepemilikan tanah dan sengketa lahan

Jawaban: D. Konflik kepemilikan tanah dan sengketa lahan seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi program tanah untuk perumahan.

52. Pengertian akses ke tanah untuk perumahan dapat diartikan sebagai…

A. kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, menggunakan, dan mengontrol tanah untuk hunian
B. kemampuan seseorang untuk memperoleh hak kepemilikan tanah secara gratis
C. hak eksklusif pemerintah dalam mendistribusikan tanah kepada masyarakat
D. proses jual beli tanah yang dilakukan melalui mekanisme lelang

Jawaban: A. Akses ke tanah perumahan merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh, menggunakan, dan mengontrol tanah guna memenuhi kebutuhan hunian.

53. Faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat miskin ke tanah perumahan di perkotaan adalah…

A. tingginya harga tanah dan biaya perumahan
B. ketersediaan tanah yang luas
C. kebijakan pemerintah yang selalu menguntungkan
D. kemudahan dalam perizinan pembangunan

Jawaban: A. Masyarakat miskin di perkotaan kesulitan mengakses tanah perumahan karena harga tanah dan biaya bangunan yang tinggi.

54. Salah satu hambatan struktural dalam akses tanah perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah adalah…

A. ketersediaan transportasi umum
B. tingginya tingkat pendidikan masyarakat
C. sistem pertanahan yang rumit dan tidak transparan
D. banyaknya lahan kosong di pusat kota

Jawaban: C. Sistem pertanahan yang rumit dan tidak transparan merupakan hambatan struktural yang mempersulit akses tanah bagi kelompok berpenghasilan rendah.

55. Program land reform yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk…

A. meningkatkan produksi pertanian
B. mempercepat pembangunan infrastruktur
C. mengurangi jumlah tanah terlantar
D. mendistribusikan tanah kepada petani dan masyarakat miskin

Jawaban: D. Land reform bertujuan mendistribusikan tanah kepada petani dan masyarakat miskin agar mereka memiliki akses terhadap tanah untuk pertanian dan perumahan.

56. Dalam implementasi program tanah untuk perumahan, konsep 'tanah siap bangun' berarti…

A. tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik
B. tanah yang sudah ditanami tanaman produktif
C. tanah yang berada di kawasan konservasi
D. tanah yang telah dilengkapi prasarana dan sarana dasar seperti jalan dan saluran air

Jawaban: D. Tanah siap bangun adalah tanah yang telah dilengkapi dengan prasarana dasar seperti jalan, air, dan listrik sehingga siap dibangun perumahan.

57. Salah satu dampak positif dari program sertifikasi tanah massal adalah…

A. memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah
B. meningkatnya harga tanah secara spekulatif
C. menurunnya minat investasi properti
D. mempersulit proses jual beli tanah

Jawaban: A. Sertifikasi tanah massal memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah sehingga mengurangi sengketa dan meningkatkan akses kredit.

58. Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dirancang khusus untuk…

A. pengembang perumahan besar
B. masyarakat berpenghasilan rendah
C. investor asing
D. pegawai negeri sipil

Jawaban: B. KPR bersubsidi adalah program pembiayaan perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah.

59. Kendala utama dalam pelaksanaan program tanah untuk perumahan di daerah perkotaan adalah…

A. ketersediaan tenaga kerja
B. konflik pertanahan akibat tumpang tindih kepemilikan
C. minat masyarakat yang rendah
D. banyaknya dana investasi

Jawaban: B. Konflik pertanahan akibat tumpang tindih kepemilikan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program tanah untuk perumahan di perkotaan.

60. Salah satu contoh implementasi program Bank Tanah adalah…

A. pengelolaan tanah adat secara komunal
B. pembelian tanah oleh investor swasta untuk spekulasi
C. penyediaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
D. penjualan tanah negara kepada perusahaan asing

Jawaban: C. Bank Tanah berfungsi menyediakan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat.

61. Rumah tapak (landed housing) memiliki karakteristik utama berupa…

A. bangunan bertingkat tinggi dengan unit-unit hunian
B. bangunan yang dibangun di atas air
C. bangunan yang berdiri di atas tanah sendiri dengan halaman pribadi
D. bangunan yang digunakan untuk usaha komersial

Jawaban: C. Rumah tapak adalah rumah yang berdiri di atas tanah sendiri dan biasanya memiliki halaman pribadi.

62. Keunggulan rumah tapak dibandingkan rumah susun adalah…

A. harga yang lebih murah
B. biaya perawatan yang lebih rendah
C. lokasi yang selalu di pusat kota
D. kebebasan dalam desain dan perluasan bangunan

Jawaban: D. Rumah tapak memberikan kebebasan kepada pemilik untuk mendesain dan memperluas bangunan sesuai kebutuhan.

63. Salah satu kelemahan rumah tapak adalah…

A. tidak memiliki halaman
B. membutuhkan lahan yang luas sehingga kurang efisien di perkotaan
C. struktur bangunan yang tidak kokoh
D. tidak ada akses udara segar

Jawaban: B. Rumah tapak membutuhkan lahan yang luas, sehingga kurang efisien untuk diterapkan di kawasan perkotaan yang padat.

64. Rumah tapak biasanya banyak ditemukan di…

A. daerah pinggiran kota atau suburban
B. pusat bisnis kota
C. kawasan industri
D. daerah aliran sungai

Jawaban: A. Rumah tapak umumnya berada di daerah pinggiran kota (suburban) karena harga tanah yang lebih terjangkau dan lahan yang tersedia.

65. Faktor yang mendorong pengembangan rumah tapak di Indonesia adalah…

A. tingginya minat masyarakat terhadap hunian dengan tanah pribadi
B. kebijakan pemerintah yang melarang rumah susun
C. ketersediaan lahan yang tidak terbatas
D. biaya konstruksi yang sangat murah

Jawaban: A. Masyarakat Indonesia cenderung menyukai hunian dengan tanah pribadi sehingga pengembangan rumah tapak masih diminati.

66. Rumah susun (nonlanded housing) didefinisikan sebagai…

A. hunian yang berdiri di atas tanah dengan luas minimal 200 meter persegi
B. hunian sementara untuk pekerja migran
C. rumah yang dibangun di atas tanah negara
D. bangunan bertingkat yang terdiri dari beberapa unit hunian yang dimiliki secara bersama

Jawaban: D. Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang berisi beberapa unit hunian dan biasanya memiliki fasilitas bersama.

67. Salah satu keunggulan rumah susun dibandingkan rumah tapak adalah…

A. memiliki halaman luas
B. lebih efisien dalam penggunaan lahan
C. biaya pembangunan lebih tinggi
D. privacy yang lebih terjaga

Jawaban: B. Rumah susun lebih efisien karena dapat menampung banyak hunian di lahan yang terbatas.

68. Permasalahan umum yang sering terjadi pada penghuni rumah susun adalah…

A. kebebasan dalam merenovasi unit
B. biaya listrik yang lebih murah
C. kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap fasilitas bersama
D. lokasi yang selalu strategis

Jawaban: C. Penghuni rumah susun seringkali kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap fasilitas bersama sehingga perawatannya terabaikan.

69. Rumah susun (nonlanded housing) memiliki karakteristik utama dalam kepemilikan tanah. Bagaimana status kepemilikan tanah pada rumah susun?

A. Tanah dimiliki secara individual oleh masing-masing penghuni
B. Tanah menjadi milik pengembang dan disewakan kepada penghuni
C. Tanah disewakan dari pemerintah kepada pengelola bangunan
D. Tanah merupakan hak bersama (common property) yang dimiliki secara kolektif oleh penghuni

Jawaban: D. Pada rumah susun, tanah merupakan hak bersama atau common property yang dimiliki secara kolektif oleh para penghuni melalui perkumpulan pemilik dan penghuni rumah susun (PPPRS), bukan dimiliki individual.

70. Salah satu keuntungan dari rumah susun dibandingkan rumah tapak adalah efisiensi lahan. Pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan efisiensi lahan pada rumah susun adalah…

A. Rumah susun memungkinkan banyak unit hunian dibangun di atas lahan yang relatif sempit
B. Rumah susun hanya dibangun di atas lahan seluas 100 meter persegi
C. Rumah susun tidak memerlukan lahan untuk fasilitas umum
D. Rumah susun menggunakan lahan secara horizontal sehingga membutuhkan luas tanah yang besar

Jawaban: A. Rumah susun dibangun secara vertikal sehingga dapat menampung lebih banyak unit hunian pada lahan terbatas, menjadikannya lebih efisien lahan dibandingkan rumah tapak.

71. Bentuk pembiayaan perumahan yang melibatkan pemberian dana oleh pihak ketiga (investor) dengan imbal hasil berupa bagi hasil atau bunga disebut…

A. Pembiayaan berbasis pasar modal
B. Kredit pemilikan rumah (KPR)
C. Tabungan perumahan
D. Pinjaman lunak dari pemerintah

Jawaban: A. Pembiayaan berbasis pasar modal melibatkan investor sebagai pihak ketiga yang memberikan dana dengan imbal hasil, misalnya melalui reksa dana properti atau obligasi.

72. Dalam sistem pembiayaan perumahan, istilah 'subsidi' merujuk pada…

A. Pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank kepada pembeli
B. Bantuan dana atau keringanan biaya dari pemerintah untuk membuat rumah lebih terjangkau
C. Diskon harga rumah dari pengembang kepada masyarakat
D. Tabungan wajib yang disetorkan pekerja setiap bulan

Jawaban: B. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah, seperti subsidi bunga KPR atau bantuan uang muka, yang bertujuan menurunkan beban biaya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

73. Sumber dana pembiayaan perumahan yang paling umum di Indonesia bersumber dari…

A. Reksa dana dan saham
B. Dana pensiun dan asuransi
C. Perbankan (tabungan dan deposito)
D. Pinjaman luar negeri

Jawaban: C. Perbankan merupakan sumber utama dana pembiayaan perumahan di Indonesia melalui produk KPR yang menggunakan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito).

74. Skema pembiayaan perumahan di mana pembeli rumah membayar secara bertahap langsung kepada pengembang tanpa melalui bank disebut…

A. Kredit pemilikan rumah (KPR)
B. Pembiayaan syariah murabahah
C. Cicilan langsung atau in-house financing
D. Pinjaman perumahan berbasis obligasi

Jawaban: C. In-house financing atau cicilan langsung adalah skema pembayaran angsuran rumah yang dilakukan langsung oleh pembeli kepada pengembang tanpa melibatkan lembaga perbankan.

75. Manakah contoh program pembiayaan perumahan yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)?

A. KPR Konvensional dengan suku bunga mengambang
B. Program Sejuta Rumah dan Subsidi Selisih Bunga
C. Pinjaman berbasis agunan properti komersial
D. Sewa beli rumah mewah dari swasta

Jawaban: B. Program Sejuta Rumah dan Subsidi Selisih Bunga adalah contoh program pemerintah yang menyediakan bantuan pembiayaan khusus untuk MBR agar bisa memiliki rumah.

76. Pembiayaan syariah dalam perumahan menggunakan prinsip akad murabahah. Prinsip ini berarti…

A. Bank menyewa rumah kepada nasabah dengan opsi beli di akhir
B. Nasabah menabung hingga cukup untuk membeli rumah secara tunai
C. Bank membeli rumah dan menjualnya kembali ke nasabah dengan harga pokok plus margin keuntungan
D. Bank memberikan pinjaman tanpa bunga dengan sistem bagi hasil

Jawaban: C. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

77. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bertujuan untuk…

A. Memberikan pinjaman modal kepada pengembang perumahan
B. Menyediakan dana murah bagi bank agar dapat menyalurkan KPR bersubsidi
C. Membiayai pembangunan rumah susun di kota besar
D. Menjamin simpanan nasabah di bank syariah

Jawaban: B. FLPP adalah dana dari pemerintah yang disalurkan ke bank pelaksana untuk memberikan KPR dengan bunga rendah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

78. Salah satu program pembiayaan perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia adalah…

A. Pinjaman perumahan melalui Taspen atau Asabri
B. KPR BTN Griya Utama
C. Subsidi uang muka dari Kementerian PUPR
D. Kredit mikro perumahan dari bank swasta

Jawaban: A. PNS dapat memperoleh pinjaman perumahan melalui dana pensiun seperti Taspen (untuk PNS sipil) dan Asabri (untuk TNI/Polri) yang menyediakan skema pembiayaan khusus.

79. Program pembiayaan perumahan berbasis tabungan perumahan rakyat (Tapera) bersifat wajib bagi…

A. Semua pekerja yang memiliki penghasilan di atas upah minimum
B. Hanya pegawai negeri sipil
C. Hanya pekerja di sektor swasta
D. Pekerja mandiri dan wiraswasta

Jawaban: A. Tapera adalah program tabungan perumahan yang diwajibkan bagi semua pekerja (baik PNS, TNI/Polri, maupun swasta) yang memiliki penghasilan di atas upah minimum.

80. Dalam konteks sistem penyediaan perumahan, apa yang dimaksud dengan 'penyediaan informal'?

A. Penyediaan rumah oleh pemerintah daerah melalui proyek pembangunan
B. Pembangunan rumah oleh pengembang besar berskala nasional
C. Penyediaan rumah susun melalui kerja sama publik-swasta
D. Pembangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa izin resmi atau di luar regulasi formal

Jawaban: D. Penyediaan informal merujuk pada pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat, seringkali di lahan tidak resmi atau tanpa izin mendirikan bangunan (IMB).

81. Dalam sistem penyediaan perumahan formal, peran utama pengembang perumahan adalah…

A. Menetapkan kebijakan harga rumah nasional
B. Mengelola program Tapera untuk pekerja
C. Memberikan subsidi langsung kepada pembeli rumah
D. Menyediakan tanah dan infrastruktur serta membangun unit rumah untuk dijual

Jawaban: D. Pengembang perumahan bertanggung jawab dalam penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur (jalan, saluran air), dan konstruksi rumah untuk diperjualbelikan kepada masyarakat.

82. Sistem penyediaan perumahan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan rumah bagi MBR disebut…

A. Penyediaan mandiri oleh masyarakat
B. Pembangunan rumah oleh BUMN sepenuhnya
C. Kemitraan publik-swasta (KPS)
D. Program sewa rumah sosial oleh swasta

Jawaban: C. Kemitraan publik-swasta adalah skema di mana pemerintah menyediakan lahan atau insentif, dan swasta membangun rumah dengan harga terjangkau untuk MBR.

83. Aktor utama dalam sistem penyediaan perumahan yang bertugas menyusun regulasi dan kebijakan perumahan di tingkat nasional adalah…

A. Pengembang swasta
B. Pemerintah pusat dan kementerian terkait
C. Bank pemberi KPR
D. Organisasi masyarakat sipil dan NGO

Jawaban: B. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dan lembaga terkait, berperan dalam menyusun regulasi, kebijakan, dan program perumahan nasional.

84. Lembaga yang berfungsi sebagai penjamin kredit perumahan bagi MBR sehingga bank lebih bersedia menyalurkan KPR bersubsidi adalah…

A. Bank Tabungan Negara (BTN)
B. Perum PERUMNAS
C. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
D. Lembaga Penjamin Kredit Perumahan (LPKP)

Jawaban: D. LPKP adalah lembaga yang memberikan penjaminan atas kredit perumahan yang disalurkan bank kepada MBR, sehingga risiko kredit macet bagi bank berkurang.

85. Komponen utama dalam sistem penyediaan perumahan terdiri dari subsistem pembiayaan, subsistem kelembagaan, dan subsistem apa yang mencakup proses perencanaan dan pembangunan rumah?

A. Subsistem pertanahan
B. Subsistem peraturan
C. Subsistem pemasaran
D. Subsistem produksi

Jawaban: D. Subsistem produksi mencakup perencanaan dan pembangunan rumah dalam sistem penyediaan perumahan.

86. Lembaga apa yang bertugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia?

A. Perum Perumnas
B. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
C. Bank Tabungan Negara (BTN)
D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jawaban: C. BTN berperan sebagai lembaga pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

87. Fungsi utama lembaga pengembang swasta dalam sistem perumahan dan permukiman adalah…

A. Menyediakan tanah murah
B. Mengatur kebijakan subsidi
C. Melaksanakan pembangunan rumah secara massal
D. Memberikan izin mendirikan bangunan

Jawaban: C. Pengembang swasta fokus pada pembangunan rumah secara massal untuk memenuhi kebutuhan pasar.

88. Salah satu lembaga non-pemerintah yang berperan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat adalah…

A. Perum Perumnas
B. Organisasi nirlaba (NGO)
C. Bank Pembangunan Daerah
D. Dinas Tata Ruang

Jawaban: B. NGO sering terlibat dalam program perumahan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

89. Dalam konteks kelembagaan perumahan, apa peran pemerintah daerah?

A. Menyediakan bahan bangunan
B. Mengelola pembiayaan KPR
C. Menyusun rencana tata ruang dan perizinan
D. Membangun rumah susun secara langsung

Jawaban: C. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan tata ruang dan pemberian izin mendirikan bangunan.

90. Lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan kawasan permukiman terpadu adalah…

A. Badan Pengelola Perumahan dan Permukiman
B. Badan Koordinasi Penanaman Modal
C. Badan Pertanahan Nasional
D. Badan Pembangunan Daerah

Jawaban: A. Badan Pengelola Perumahan dan Permukiman fokus pada pengembangan kawasan permukiman terpadu.

91. Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia pada era Orde Baru lebih menekankan pada…

A. Reformasi agraria
B. Pengembangan kota mandiri
C. Subsidi perumahan untuk golongan menengah
D. Pembangunan rumah sederhana

Jawaban: D. Era Orde Baru fokus pada program rumah sederhana seperti Rumah Sangat Sederhana (RSS).

92. Perubahan signifikan dalam kebijakan perumahan di era reformasi adalah…

A. Desentralisasi kewenangan perumahan ke daerah
B. Penghapusan subsidi perumahan
C. Privatisasi Perumnas
D. Peningkatan pajak properti

Jawaban: A. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam perencanaan perumahan.

93. Program pembangunan seribu menara rumah susun di Jakarta pada tahun 2010-an merupakan contoh kebijakan perumahan yang bertujuan…

A. Mengatasi kemacetan lalu lintas
B. Menyediakan hunian vertikal di perkotaan
C. Meningkatkan ekspor properti
D. Mengurangi anggaran perumahan

Jawaban: B. Program rumah susun bertujuan menyediakan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.

94. Kebijakan perumahan yang mendukung konsep 'back to village' pada era Presiden Jokowi diterapkan melalui program…

A. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi
B. Pembangunan rumah di kawasan perbatasan
C. Program Satu Juta Rumah
D. Pemberian tanah gratis

Jawaban: C. Program Satu Juta Rumah tidak hanya di kota, tetapi juga di desa untuk mengurangi urbanisasi.

95. Kebijakan reformasi pertanahan di era pasca-reformasi mempengaruhi perumahan melalui…

A. Sertifikasi tanah massal
B. Kenaikan pajak tanah
C. Penghapusan hak milik
D. Nasionalisasi tanah

Jawaban: A. Sertifikasi tanah massal memudahkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah untuk perumahan.

96. Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ditujukan untuk…

A. Masyarakat berpenghasilan rendah
B. Pegawai negeri
C. Pengusaha properti
D. Mahasiswa

Jawaban: A. Rusunawa disediakan untuk MBR dengan harga sewa terjangkau.

97. Salah satu program perumahan yang menggunakan mekanisme subsidi selisih bunga adalah…

A. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
B. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
C. Program Pembangunan Rumah Khusus
D. Program Bantuan Uang Muka (Down Payment Assistance)

Jawaban: D. Bantuan uang muka merupakan subsidi untuk mengurangi beban awal masyarakat.

98. Program ‘Rumah Sehat’ yang digalakkan oleh pemerintah menekankan pada…

A. Desain rumah mewah
B. Kualitas lingkungan dan kesehatan penghuni
C. Penggunaan bahan impor
D. Teknologi rumah pintar

Jawaban: B. Rumah Sehat berfokus pada sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan sanitasi yang baik.

99. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah…

A. Bantuan tunai langsung untuk membeli rumah
B. Bantuan material dan pendampingan untuk membangun rumah sendiri
C. Pinjaman lunak untuk renovasi rumah
D. Subsidi listrik untuk rumah tangga miskin

Jawaban: B. BSPS memberikan bahan bangunan dan pendampingan teknis bagi MBR untuk membangun rumah secara swadaya.

100. Program KPR Bersubsidi dengan skema KPR Sejahtera Tapak ditujukan untuk…

A. Masyarakat berpenghasilan tinggi
B. Warga negara asing
C. Pensiunan
D. Masyarakat berpenghasilan rendah

Jawaban: D. KPR Sejahtera Tapak khusus untuk MBR dengan suku bunga rendah dan tenor panjang.

STPL4218 — Perumahan Dan Permukiman

Latihan Tambahan dengan AI