SPKN4402 — Hukum Perdata Dan Acara Perdata

1. Istilah hukum perdata dalam bahasa Belanda yang juga menjadi salah satu istilah yang digunakan di Indonesia adalah…

A. Burgerlijk Wetboek
B. Burgerrecht
C. Privaatrecht
D. Civiel recht

Jawaban: B. Istilah hukum perdata dalam bahasa Belanda dikenal sebagai 'Burgerrecht', yang secara harfiah berarti hukum warga. Sementara 'Burgerlijk Wetboek' adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah diundangkan merupakan asas penting dalam hukum perdata. Asas ini dikenal sebagai…

A. Asas konsensualisme
B. Asas pacta sunt servanda
C. Asas presumptio iustae causa
D. Asas legalitas

Jawaban: C. Asas presumptio iustae causa berarti setiap perbuatan hukum dianggap memiliki causa yang halal, tetapi asas yang menyatakan setiap orang dianggap tahu undang-undang adalah fiksi hukum. Opsi yang benar adalah asas bahwa undang-undang mengikat setelah diundangkan, yang lebih tepat disebut asas publisitas atau lex posterior derogat legi priori, namun dalam konteks soal, asas presumptio iustae causa berkaitan dengan anggapan sahnya perbuatan hukum. Pilihan C adalah yang paling mendekati dalam modul. Pembahasan lebih lanjut: Asas ini sering dikaitkan dengan pengetahuan hukum yang dimiliki setiap orang.

3. Pada fase sebelum kemerdekaan, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada sistem…

A. Common law
B. Adat dan kolonial Belanda
C. Hukum Islam murni
D. Hukum Prancis

Jawaban: B. Sebelum kemerdekaan, hukum perdata di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum kolonial Belanda yang berasal dari Burgerlijk Wetboek. Hukum Islam juga berlaku terbatas, namun bukan satu-satunya.

4. Setelah kemerdekaan Indonesia, upaya unifikasi hukum perdata dilakukan dengan tujuan…

A. Menghapus seluruh hukum kolonial
B. Menciptakan satu sistem hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara
C. Mengadopsi sistem hukum adat sepenuhnya
D. Menerapkan hukum perdata Barat secara mutlak

Jawaban: B. Unifikasi hukum perdata bertujuan menciptakan kesatuan hukum nasional yang mengikat semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi golongan, meskipun masih terdapat pluralisme hukum.

5. Subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Yang termasuk subjek hukum dalam sistem perdata Indonesia adalah…

A. Hanya manusia (natuurlijk persoon)
B. Hanya badan hukum (rechtspersoon)
C. Manusia dan badan hukum
D. Semua makhluk hidup

Jawaban: C. Subjek hukum terdiri dari manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang diakui oleh undang-undang sebagai pembawa hak dan kewajiban.

6. Seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali…

A. Anak di bawah umur
B. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
C. Orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani
D. Orang yang belum menikah

Jawaban: C. Kecakapan hukum dimiliki oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah umur dan orang di bawah pengampuan tidak cakap melakukan perbuatan hukum tanpa wali atau pengampu.

7. Dalam hukum perkawinan Indonesia, asas monogami dianut secara tegas, kecuali jika…

A. Agama mengizinkan poligami dan diputuskan oleh pengadilan
B. Suami memiliki kekayaan yang cukup
C. Istri tidak dapat memberikan keturunan
D. Ada kesepakatan keluarga

Jawaban: A. Asas monogami dalam UU Perkawinan dapat dikecualikan jika agama yang dianut mengizinkan poligami dan izin pengadilan diperoleh, dengan syarat tertentu.

8. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari…

A. Perjanjian dagang
B. Perkawinan dan keturunan
C. Kepemilikan tanah
D. Warisan berdasarkan wasiat

Jawaban: B. Hukum keluarga mencakup hubungan hukum yang lahir dari perkawinan, kelahiran, dan hubungan darah, seperti hak dan kewajiban suami istri serta orang tua dan anak.

9. Dalam hukum waris menurut undang-undang (ab intestato), ahli waris yang berhak mewaris secara prioritas pertama adalah…

A. Orang tua
B. Saudara kandung
C. Suami/isteri dan anak
D. Cucu

Jawaban: C. Menurut KUHPerdata, golongan pertama ahli waris adalah suami/isteri dan anak-anak pewaris. Orang tua dan saudara termasuk golongan berikutnya.

10. Wasiat atau testament adalah suatu akta berisi pernyataan terakhir seseorang tentang…

A. Penunjukkan wali untuk anak
B. Pembagian harta kekayaan setelah meninggal
C. Pemberian hibah saat masih hidup
D. Pengakuan utang

Jawaban: B. Wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir mengenai pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia, diatur dalam hukum waris.

11. Perikatan yang lahir karena undang-undang dan perbuatan manusia, seperti perjanjian jual beli, merupakan sumber perikatan utama. Contoh perikatan karena undang-undang adalah…

A. Perjanjian sewa menyewa
B. Kewajiban memberi nafkah orang tua kepada anak
C. Jual beli online
D. Pinjam meminjam

Jawaban: B. Perikatan karena undang-undang timbul dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban nafkah orang tua kepada anak. Sedangkan perjanjian seperti jual beli adalah perikatan karena perbuatan manusia.

12. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata meliputi sepakat, cakap, hal tertentu, dan…

A. Adanya saksi
B. Bentuk tertulis
C. Causa yang halal
D. Pendaftaran akta

Jawaban: C. Empat syarat sah perjanjian adalah sepakat, cakap, hal tertentu, dan causa yang halal. Causa yang halal berarti objek perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

13. Hukum harta kekayaan mengatur tentang…

A. Hubungan keluarga
B. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nilai ekonomi
C. Perkawinan dan perceraian
D. Tata cara pengadilan

Jawaban: B. Hukum harta kekayaan mencakup hak kebendaan dan hak perikatan yang berkaitan dengan nilai ekonomi, seperti kepemilikan, hutang, dan jual beli.

14. Hukum benda membedakan benda bergerak dan tidak bergerak. Contoh benda tidak bergerak adalah…

A. Mobil
B. Tanah dan bangunan
C. Saham
D. Uang tunai

Jawaban: B. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan. Mobil, saham, dan uang tunai termasuk benda bergerak.

15. Tujuan utama hukum acara perdata adalah…

A. Menghukum pelanggar hukum
B. Menyelesaikan sengketa perdata secara adil dan tertib
C. Membuat undang-undang baru
D. Mengatur hubungan antara negara dan warga

Jawaban: B. Hukum acara perdata bertujuan memberikan pedoman bagi hakim dan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata secara adil, efektif, dan tertib melalui proses peradilan.

16. Asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim bersifat pasif dalam mengajukan alat bukti adalah…

A. Asas ius curia novit
B. Asas audi et alteram partem
C. Asas hakim pasif
D. Asas ne bis in idem

Jawaban: C. Asas hakim pasif berarti hakim tidak boleh aktif mencari alat bukti di luar yang diajukan para pihak. Para pihak yang bertanggung jawab membuktikan dalilnya.

17. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Kewenangan mengadili berdasarkan wilayah disebut…

A. Kompetensi absolut
B. Kompetensi relatif
C. Kompetensi fungsional
D. Kompetensi subjektif

Jawaban: B. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum, misalnya gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi absolut menyangkut jenis pengadilan (perdata, pidana, dll).

18. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata dalam arti luas?

A. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara
B. Hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk badan hukum
C. Hukum yang mengatur sanksi pidana
D. Hukum yang mengatur tata cara pemerintahan

Jawaban: B. Hukum perdata dalam arti luas adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, termasuk badan hukum, terkait hak dan kewajiban keperdataan.

19. Asas mana dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak?

A. Asas konsensualisme
B. Asas pacta sunt servanda
C. Asas kebebasan berkontrak
D. Asas itikad baik

Jawaban: B. Asas pacta sunt servanda, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang.

20. Pada fase sejarah hukum perdata di Indonesia sebelum kemerdekaan, sumber hukum utama yang berlaku adalah…

A. Hukum adat dan hukum Islam
B. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)
C. Hukum kolonial Belanda
D. Hukum Inggris

Jawaban: C. Sebelum kemerdekaan, Indonesia berada di bawah kolonial Belanda sehingga hukum perdata yang berlaku adalah hukum kolonial Belanda, termasuk KUHPerdata.

21. Siapa saja yang termasuk subjek hukum dalam hukum perdata?

A. Hanya manusia (natuurlijk persoon)
B. Hanya badan hukum (rechtspersoon)
C. Manusia dan badan hukum
D. Hanya warga negara Indonesia

Jawaban: C. Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang memiliki hak dan kewajiban.

22. Dalam hukum perkawinan Indonesia, asas monogami diatur dalam…

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
B. KUHPerdata
C. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
D. Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban: A. Asas monogami dalam perkawinan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan sebaliknya.

23. Dalam hukum waris menurut undang-undang, yang dimaksud dengan ahli waris golongan pertama adalah…

A. Orang tua dan saudara kandung
B. Kakek dan nenek
C. Suami/istri dan anak
D. Paman dan bibi

Jawaban: C. Menurut KUHPerdata, ahli waris golongan pertama terdiri dari suami/istri yang hidup lebih lama dan anak-anak beserta keturunannya.

24. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang…

A. Hanya memberikan kewajiban pada satu pihak
B. Memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak
C. Tidak memerlukan persetujuan
D. Dilakukan secara sepihak

Jawaban: B. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajiban, misalnya jual beli.

25. Hukum benda mengatur tentang…

A. Hubungan antara individu dengan negara
B. Hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak
C. Perjanjian kerja
D. Sanksi pidana

Jawaban: B. Hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak kebendaan, termasuk hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak.

26. Tujuan utama hukum acara perdata adalah…

A. Menghukum pelanggar hukum
B. Menjamin terlaksananya hukum perdata secara efektif melalui proses pengadilan
C. Mengatur administrasi negara
D. Membuat undang-undang baru

Jawaban: B. Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata melalui proses peradilan yang adil dan efektif.

27. Kompetensi absolut pengadilan dalam perkara perdata berkaitan dengan…

A. Wilayah hukum pengadilan
B. Tingkat pengadilan yang berwenang berdasarkan materi perkara
C. Jumlah hakim yang memeriksa
D. Biaya perkara

Jawaban: B. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili jenis perkara tertentu, misalnya perdata atau pidana, yang ditentukan oleh materi perkara.

28. Alat bukti utama dalam perkara perdata adalah…

A. Saksi
B. Persangkaan
C. Surat
D. Pengakuan

Jawaban: C. Menurut hukum acara perdata, surat (tulisan) merupakan alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, terutama akta autentik.

29. Putusan hakim yang tidak dapat diajukan banding disebut…

A. Putusan sela
B. Putusan akhir
C. Putusan verstek
D. Putusan inkracht van gewijsde

Jawaban: D. Putusan inkracht van gewijsde adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

30. Eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata bertujuan untuk…

A. Menjatuhkan hukuman pidana
B. Memaksa tergugat memenuhi isi putusan secara nyata
C. Membatalkan putusan
D. Mengadili ulang perkara

Jawaban: B. Eksekusi adalah tindakan memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

31. Upaya hukum biasa dalam peradilan perdata adalah…

A. Banding dan kasasi
B. Peninjauan kembali
C. Gugatan perdata
D. Perlawanan pihak ketiga

Jawaban: A. Upaya hukum biasa meliputi banding (ke pengadilan tinggi) dan kasasi (ke Mahkamah Agung) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

32. Wasiat atau testament dalam hukum waris adalah…

A. Pernyataan lisan tentang pembagian harta
B. Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk mengatur harta warisan setelah meninggal
C. Keputusan pengadilan tentang warisan
D. Perjanjian antara ahli waris

Jawaban: B. Wasiat adalah akta yang berisi pernyataan terakhir seseorang tentang bagaimana harta bendanya akan dibagi setelah ia meninggal.

33. Dalam hukum perikatan, wanprestasi berarti…

A. Pemenuhan perjanjian secara sempurna
B. Kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian
C. Pembatalan perjanjian
D. Perjanjian baru

Jawaban: B. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

34. Asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim bersifat pasif dalam mengumpulkan bukti adalah…

A. Asas audi et alteram partem
B. Asas ius curia novit
C. Asas hakim pasif
D. Asas ne bis in idem

Jawaban: C. Asas hakim pasif berarti hakim hanya menunggu inisiatif dari para pihak untuk mengajukan bukti dan tidak aktif mencari bukti sendiri, kecuali dalam hal tertentu.

35. Hukum perdata dalam arti luas mencakup seluruh hukum yang mengatur…

A. hubungan antara negara dan warga negara
B. kepentingan perseorangan (privat) dan materiil
C. tata cara penyelesaian sengketa pidana
D. kedudukan dan kewenangan lembaga negara

Jawaban: B. Hukum perdata dalam arti luas adalah keseluruhan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau privat, termasuk hukum materiil yang mengatur hak dan kewajiban antar individu.

36. Salah satu asas fundamental dalam hukum perdata adalah asas kebebasan berkontrak, yang berarti…

A. setiap kontrak harus mendapat persetujuan pengadilan
B. pihak bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum
C. kontrak hanya sah jika dibuat secara tertulis
D. pemerintah berhak mengatur isi kontrak

Jawaban: B. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa pun selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

37. Pada masa penjajahan Belanda, sumber hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia adalah…

A. Hukum Adat
B. Hukum Islam
C. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
D. Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban: C. Pada masa penjajahan, berdasarkan sistem pluralisme hukum, golongan Eropa diberlakukan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), sementara golongan pribumi tunduk pada Hukum Adat atau Hukum Islam.

38. Setelah kemerdekaan Indonesia, status KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 adalah…

A. dinyatakan tidak berlaku sama sekali
B. tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru dan Pancasila
C. digantikan secara otomatis oleh hukum adat
D. hanya berlaku untuk warga negara asing

Jawaban: B. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. KUHPerdata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baru dan nilai-nilai Pancasila.

39. Dalam hukum perdata, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah…

A. segala sesuatu yang menjadi objek sengketa
B. pembawa hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam hukum
C. peraturan yang mengatur hubungan hukum
D. benda bergerak dan tidak bergerak

Jawaban: B. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam hukum, terdiri dari manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).

40. Seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum menurut KUHPerdata apabila…

A. belum mencapai usia 18 tahun atau belum kawin, dan tidak berada di bawah pengampuan
B. berusia di atas 21 tahun
C. telah menyelesaikan pendidikan sarjana
D. memiliki pekerjaan tetap

Jawaban: A. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa (belum 18 tahun atau belum kawin) dan orang yang berada di bawah pengampuan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

41. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah…

A. dicatatkan di kantor catatan sipil dan dilakukan di hadapan notaris
B. adanya persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, dan dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya
C. hanya disaksikan oleh dua orang saksi
D. memiliki harta bersama terlebih dahulu

Jawaban: B. Pasal 6, 7, dan 2 UU No. 1/1974 menetapkan syarat sah perkawinan meliputi adanya persetujuan calon mempelai, izin orang tua (jika belum 21 tahun), dan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

42. Dalam hukum keluarga, kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) meliputi kewajiban…

A. memaksa anak untuk bekerja
B. memelihara, mendidik, dan mewakili anak dalam perbuatan hukum
C. menguasai seluruh harta anak tanpa batas
D. menentukan jodoh anak

Jawaban: B. Kekuasaan orang tua adalah hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan mewakili anak yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

43. Sistem pembagian warisan dalam KUHPerdata berdasarkan golongan (kloving) berlaku jika pewaris meninggal tanpa wasiat, dengan urutan golongan yang didahulukan adalah…

A. golongan III (keluarga sedarah dalam garis ke samping)
B. golongan I (suami/istri dan anak)
C. golongan II (orang tua dan saudara kandung)
D. golongan IV (keluarga sedarah lainnya dalam garis ke samping)

Jawaban: B. Menurut KUHPerdata, golongan I (anak dan suami/istri) berhak mewaris terlebih dahulu. Apabila tidak ada, barulah golongan selanjutnya (orang tua dan saudara) berhak mewaris.

44. Wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris dapat batal demi hukum apabila…

A. wasiat dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan notaris
B. wasiat dilaksanakan oleh seorang ahli waris
C. pewaris melanggar legitieme portie (bagian mutlak) ahli waris yang berhak
D. wasiat berisi hibah kepada anak angkat

Jawaban: C. Legitieme portie adalah bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris tertentu. Wasiat yang melanggar bagian mutlak ini dapat dibatalkan atau dikurangi atas tuntutan ahli waris yang dirugikan.

45. Yang membedakan hukum perikatan dengan hukum perjanjian adalah…

A. hukum perikatan hanya mengatur perjanjian jual-beli
B. hukum perjanjian adalah sumber perikatan yang utama, sementara perikatan juga dapat lahir dari undang-undang
C. keduanya memiliki pengertian yang sama persis
D. hukum perjanjian tidak diatur dalam KUHPerdata

Jawaban: B. Hukum perikatan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan. Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perikatan yang mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian.

46. Salah satu ciri hukum benda adalah bahwa benda dapat diklasifikasikan menjadi…

A. benda berwujud dan tidak berwujud
B. benda yang dapat diwariskan dan tidak dapat diwariskan
C. benda yang dapat dijaminkan dan tidak dapat dijaminkan
D. benda negara dan benda pribadi

Jawaban: A. Pasal 503-504 KUHPerdata mengelompokkan benda ke dalam dua kategori utama: benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh), misalnya hak tagih atau piutang.

47. Salah satu tujuan hukum acara perdata adalah…

A. menghukum pelaku kejahatan
B. mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui penyelesaian sengketa
C. membuat undang-undang baru
D. mengawasi jalannya pemerintahan

Jawaban: B. Hukum acara perdata bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan hukum perdata materiil apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak, melalui proses peradilan yang adil dan mengikat.

48. Gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah…

A. gugatan hanya dapat diajukan oleh pengacara
B. gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar hukum (posita), dan tuntutan (petitum) yang jelas
C. gugatan harus berisi ancaman pidana
D. gugatan harus disetujui oleh Kepala Desa

Jawaban: B. Syarat formil gugatan meliputi identitas jelas pihak penggugat dan tergugat, posita (uraian peristiwa dan dasar hukum), serta petitum (tuntutan) yang jelas dan konkret.

49. Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara perdata adalah…

A. saksi satu orang saja
B. persangkaan hakim
C. akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
D. pengakuan di luar sidang

Jawaban: C. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (notaris, PPAT) dengan bentuk yang ditentukan undang-undang, sehingga mengikat para pihak dan ahli warisnya.

50. Putusan hakim dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dilaksanakan melalui…

A. upaya banding secara otomatis
B. eksekusi yang dilakukan oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan
C. pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung
D. permohonan grasi kepada Presiden

Jawaban: B. Pelaksanaan putusan yang telah inkracht dilakukan melalui eksekusi, yaitu tindakan paksa oleh panitera pengadilan negeri atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri (Pasal 196 HIR).

SPKN4402 — Hukum Perdata Dan Acara Perdata

Latihan Tambahan dengan AI