PKNI4418 — Hukum Pidana Dan Acara Pidana

1. Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk…

A. Memberikan kepuasan bagi korban kejahatan
B. Melindungi kepentingan hukum dan memberikan efek jera
C. Menghukum pelaku kejahatan tanpa pengecualian
D. Menciptakan ketertiban sosial tanpa proses peradilan

Jawaban: B. Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dan memberikan efek jera, bukan semata-mata membalas atau memuaskan korban.

2. Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan warisan dari…

A. Hukum adat setempat
B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda
C. Sistem hukum Inggris
D. Hukum Islam murni

Jawaban: B. KUHP Indonesia merupakan warisan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang telah diadaptasi.

3. Pembaruan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui…

A. Penghapusan semua pasal dalam KUHP
B. Pembentukan KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023)
C. Mengadopsi seluruh hukum pidana Barat
D. Kembali ke hukum pidana adat sepenuhnya

Jawaban: B. Pembaruan hukum pidana dilakukan dengan membentuk KUHP Nasional yang baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 untuk menggantikan KUHP warisan kolonial.

4. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa…

A. Suatu perbuatan dapat dipidana meskipun belum ada undang-undangnya
B. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang sudah ada sebelumnya
C. Hakim bebas menentukan pidana tanpa aturan
D. Pelaku kejahatan harus dihukum seberat-beratnya

Jawaban: B. Asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege) menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

5. Asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia berarti…

A. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang di seluruh dunia
B. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia
C. Hukum pidana Indonesia hanya berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri
D. Hukum pidana Indonesia tidak berlaku di kapal asing di perairan Indonesia

Jawaban: B. Asas teritorialitas menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia.

6. Unsur-unsur tindak pidana meliputi…

A. Hanya perbuatan fisik saja
B. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan
C. Niat jahat tanpa perbuatan nyata
D. Akibat perbuatan tanpa melihat unsur kesalahan

Jawaban: B. Tindak pidana memiliki unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan (dolus atau culpa).

7. Perbedaan antara tindak pidana dolus dan culpa terletak pada…

A. Berat ringannya pidana
B. Unsur kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)
C. Tempat terjadinya perbuatan
D. Waktu dilakukannya perbuatan

Jawaban: B. Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana karena kealpaan atau kelalaian.

8. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain…

A. Hanya sebagai pembalasan atas perbuatan jahat
B. Menimbulkan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat
C. Mengisolasi pelaku dari masyarakat selamanya
D. Membuat pelaku menderita secara fisik

Jawaban: B. Tujuan pemidanaan meliputi efek jera, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan.

9. Alasan penghapus pidana yang diakui dalam hukum pidana Indonesia adalah…

A. Kesalahan kecil
B. Keadaan darurat (noodtoestand) dan pembelaan terpaksa (noodweer)
C. Perbuatan yang disetujui korban
D. Pelaku adalah pejabat negara

Jawaban: B. Keadaan darurat dan pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP, sehingga pelaku tidak dipidana dalam kondisi tertentu.

10. Hukum acara pidana mengatur tentang…

A. Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan
B. Tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
C. Definisi tindak pidana
D. Hak-hak politik terpidana

Jawaban: B. Hukum acara pidana mengatur prosedur penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan.

11. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum acara pidana berarti…

A. Tersangka dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah
B. Tersangka harus dibebaskan tanpa proses
C. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
D. Jaksa wajib membuktikan kesalahan tersangka dengan cara apapun

Jawaban: C. Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

12. Sumber utama hukum acara pidana di Indonesia adalah…

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
C. Undang-Undang Dasar 1945
D. Peraturan daerah

Jawaban: B. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan sumber utama hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana.

13. Penyidikan dalam hukum acara pidana dilakukan oleh…

A. Hakim
B. Jaksa penuntut umum
C. Polisi sebagai penyidik
D. Pengacara tersangka

Jawaban: C. Penyidikan adalah tahap awal yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan ada tidaknya tindak pidana.

14. Praperadilan adalah…

A. Sidang pengadilan biasa untuk perkara pidana
B. Upaya hukum untuk menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan
C. Proses mediasi antara korban dan pelaku
D. Persidangan tanpa hadirnya terdakwa

Jawaban: B. Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan.

15. Prosedur pemeriksaan sidang pengadilan diawali dengan…

A. Pembacaan putusan hakim
B. Pemeriksaan saksi
C. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa
D. Pledoi dari terdakwa

Jawaban: C. Sidang pengadilan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang berisi uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

16. Upaya hukum biasa dalam perkara pidana meliputi…

A. Kasasi dan Peninjauan Kembali
B. Banding dan Kasasi
C. Grasi dan rehabilitasi
D. Praperadilan saja

Jawaban: B. Upaya hukum biasa terdiri dari banding (ke Pengadilan Tinggi) dan kasasi (ke Mahkamah Agung) terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap.

17. Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana dilakukan oleh…

A. Hakim yang memutus perkara
B. Jaksa penuntut umum (eksekutor)
C. Polisi sebagai penyidik
D. Lembaga pemasyarakatan tanpa koordinasi

Jawaban: B. Jaksa penuntut umum yang bertindak sebagai eksekutor melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk mengawasi pelaksanaan pidana.

18. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana menurut Moeijatno?

A. Hukum yang mengatur hubungan antara individu
B. Hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang
C. Hukum yang mengatur tata cara peradilan
D. Hukum yang mengatur sanksi administrasi

Jawaban: B. Menurut Moeijatno, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, serta mengatur syarat-syarat pemidanaan.

19. Kapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mulai berlaku di Indonesia?

A. 1 Januari 2020
B. 2 Januari 2026
C. 1 Januari 2023
D. 1 Januari 2024

Jawaban: B. KUHP yang baru akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

20. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa…

A. Semua perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum
B. Seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan
C. Hukum pidana tidak berlak surut
D. Perbuatan yang tidak diatur dapat dipidana dengan analogi

Jawaban: B. Asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine lege) menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku saat perbuatan dilakukan.

21. Menurut pasal 2 KUHP, perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi…

A. Setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar negeri
B. Setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia
C. Hanya warga negara Indonesia
D. Hanya warga negara asing

Jawaban: B. Pasal 2 KUHP menentukan bahwa perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia (asas teritorial).

22. Unsur-unsur tindak pidana meliputi…

A. Unsur subjektif dan objektif
B. Unsur formil dan materiil
C. Unsur kesalahan dan melawan hukum
D. Unsur perbuatan dan akibat

Jawaban: A. Tindak pidana terdiri dari unsur subjektif (kesalahan, niat) dan unsur objektif (perbuatan, akibat, sifat melawan hukum).

23. Berikut ini yang termasuk jenis tindak pidana ringan (curian ringan) adalah…

A. Pencurian dengan kekerasan
B. Pencurian yang nilainya kecil
C. Pencurian dengan pemberatan
D. Pencurian di malam hari

Jawaban: B. Curian ringan (Pasal 364 KUHP) adalah pencurian yang nilainya kecil, biasanya di bawah Rp 250.000 (berdasarkan keadaan ekonomi saat ini).

24. Teori yang digunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat disebut…

A. Teori kausalitas
B. Teori condition sine qua non
C. Teori locus delicti
D. Teori tempus delicti

Jawaban: B. Teori condition sine qua non (teori von Buri) digunakan untuk menentukan hubungan kausalitas, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab akibat jika tanpa perbuatan tersebut akibat tidak terjadi.

25. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah…

A. Pembalasan terhadap kesalahan pembuat
B. Mencegah terjadinya kejahatan
C. Memperbaiki pribadi penjahat
D. Memberi efek jera

Jawaban: B. Teori relatif (utilitarian) memandang pemidanaan bertujuan mencegah kejahatan, baik secara umum maupun khusus, bukan sebagai pembalasan.

26. Alasan penghapus pidana yang bersifat pemaaf adalah…

A. Pembelaan terpaksa (noodweer)
B. Keadaan darurat (noodtoestand)
C. Hak melaksanakan perintah jabatan
D. Seseorang yang dipaksa dengan ancaman (paksaan)

Jawaban: D. Alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgrond) yang bersifat pemaaf adalah paksaan (overmacht) yang membuat seseorang tidak dapat disalahkan secara subjektif.

27. Asas dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa seorang tersangka dianggap tidak bersalah hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah…

A. Asas oportunitas
B. Asas legalitas
C. Asas presumption of innocence
D. Asas ne bis in idem

Jawaban: C. Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) adalah asas fundamental dalam hukum acara pidana, dijamin oleh Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009.

28. Sumber utama hukum acara pidana Indonesia adalah…

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
B. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
C. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
D. Peraturan Pemerintah

Jawaban: B. Sumber utama hukum acara pidana di Indonesia adalah KUHAP yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

29. Penyidikan dalam hukum acara pidana dilakukan oleh…

A. Jaksa penuntut umum
B. Hakim
C. Polisi
D. Advokat

Jawaban: C. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang biasanya adalah anggota Polri, atau pejabat tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.

30. Penuntutan adalah tindakan jaksa penuntut umum untuk…

A. Melakukan penyelidikan
B. Melimpahkan perkara ke pengadilan
C. Melaksanakan putusan hakim
D. Memberikan grasi

Jawaban: B. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

31. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa…

A. Keabsahan penyidikan
B. Keabsahan putusan hakim
C. Keabsahan penyelidikan
D. Keabsahan pelaksanaan pidana

Jawaban: A. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

32. Prosedur pemeriksaan sidang pengadilan dimulai dengan…

A. Pembacaan dakwaan
B. Pembacaan putusan
C. Pemeriksaan saksi
D. Pledoi

Jawaban: A. Prosedur pemeriksaan sidang pengadilan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan saksi.

33. Upaya hukum biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan adalah…

A. Kasasi
B. Peninjauan kembali (PK)
C. Banding
D. Grasi

Jawaban: C. Upaya hukum biasa meliputi banding (ke pengadilan tinggi) dan kasasi (ke Mahkamah Agung), sedangkan PK dan grasi termasuk upaya hukum luar biasa.

34. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh…

A. Polisi
B. Jaksa
C. Panitera
D. Hakim

Jawaban: B. Menurut KUHAP, jaksa adalah eksekutor yang bertugas melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHAP).

35. Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan hukum. Manakah dari berikut ini yang merupakan tujuan utama hukum pidana menurut teori relatif?

A. Memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan
B. Menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan
C. Memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan jahat
D. Menjaga ketertiban umum melalui ancaman sanksi

Jawaban: B. Teori relatif (teori tujuan) berpendapat bahwa tujuan pidana bukan semata-mata pembalasan, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, salah satunya dengan menakut-nakuti masyarakat umum.

36. Menurut Modul 1, perundang-undangan hukum pidana di Indonesia meliputi berbagai sumber. Berikut ini yang merupakan sumber hukum pidana di Indonesia adalah…

A. Putusan Mahkamah Konstitusi
B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama
C. Peraturan Daerah tentang ketertiban umum
D. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Sumber hukum pidana Indonesia meliputi KUHP, peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, dan yurisprudensi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Perda.

37. Pembaruan hukum pidana di Indonesia dilakukan dengan membentuk KUHP baru yang diundangkan pada tahun 2023. Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah…

A. Menghapus semua jenis pidana mati
B. Mengadopsi konsep restorative justice dalam pemidanaan
C. Menghapus asas legalitas
D. Memperketat sanksi untuk semua tindak pidana

Jawaban: B. KUHP baru tahun 2023 memperkenalkan konsep restorative justice, khususnya dalam penyelesaian perkara ringan dan keadilan restoratif, serta perubahan lain seperti pengaturan pidana alternatif.

38. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Namun, asas ini memiliki pengecualian dalam hal…

A. Perbuatan yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat
B. Perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan
C. Perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan lain di luar undang-undang
D. Perbuatan yang diatur dalam hukum adat

Jawaban: A. Asas legalitas memiliki pengecualian dalam hal perbuatan yang dianggap sangat berbahaya (misalnya, delik umum) meskipun belum diatur secara tertulis, namun tetap harus berpedoman pada undang-undang.

39. Berdasarkan waktu dilakukannya perbuatan, dalam hukum pidana berlaku asas lex temporal delicti. Apabila terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka…

A. Selalu berlaku undang-undang yang baru
B. Berlaku undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, kecuali undang-undang baru menentukan lain
C. Berlaku undang-undang yang paling ringan bagi terdakwa
D. Berlaku undang-undang yang paling berat untuk efek jera

Jawaban: B. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, berlaku asas tempus delicti, yaitu undang-undang pada saat perbuatan dilakukan. Namun, jika ada perubahan, Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa yang berlaku adalah undang-undang yang baru, kecuali undang-undang tersebut lebih berat.

40. Perundang-undangan pidana Indonesia berlaku terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Hal ini berdasarkan asas…

A. Asas nasional aktif
B. Asas nasional pasif
C. Asas teritorial
D. Asas universal

Jawaban: C. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap semua perbuatan yang terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku.

41. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Berikut ini yang merupakan unsur objektif dari tindak pidana adalah…

A. Kesalahan (schuld)
B. Niat (opzet)
C. Sifat melawan hukum
D. Kemampuan bertanggung jawab

Jawaban: C. Unsur objektif tindak pidana meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, dan akibat atau keadaan tertentu. Unsur subjektif meliputi kesalahan dan niat.

42. Jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan berat ringannya hukuman. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup digolongkan sebagai…

A. Pelanggaran
B. Kejahatan
C. Delik aduan
D. Delik formil

Jawaban: B. Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (misdrijven) yang diancam pidana lebih berat, dan pelanggaran (overtredingen) yang diancam pidana ringan.

43. Dalam teori kausalitas, dikenal teori condition sine qua non yang dikemukakan oleh von Buri. Teori ini menyatakan bahwa…

A. Semua syarat yang mengakibatkan suatu akibat adalah sama pentingnya
B. Hanya syarat terakhir yang menyebabkan akibat
C. Penyebab adalah syarat yang paling dominan
D. Penyebab adalah syarat yang wajar dan memadai

Jawaban: A. Teori condition sine qua non (teori keseimbangan) menyatakan bahwa setiap syarat yang tanpa adanya syarat tersebut akibat tidak akan terjadi, dianggap sebagai penyebab yang sama pentingnya.

44. Tujuan pidana menurut teori integratif menggabungkan beberapa tujuan. Salah satu tujuan pidana dalam teori integratif adalah…

A. Membuat jera pelaku
B. Mengembalikan pelaku ke masyarakat
C. Memberikan kepuasan kepada korban
D. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Teori integratif menggabungkan tujuan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sehingga semua opsi A, B, dan C termasuk dalam tujuan pidana secara integratif.

45. Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus…

A. Kesalahan pelaku
B. Sifat melawan hukum perbuatan
C. Akibat perbuatan
D. Unsur formil tindak pidana

Jawaban: A. Alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa) menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf (seperti daya paksa) menghapus kesalahan pelaku sehingga tidak dapat dipidana.

46. Hukum acara pidana memiliki asas yang membedakannya dengan hukum acara perdata. Asas yang menyatakan bahwa pengadilan hanya memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan dan tidak boleh menambah atau mengurangi disebut asas…

A. Asas oportunitas
B. Asas akusator
C. Asas dakwaan
D. Asas peradilan cepat

Jawaban: C. Asas dakwaan (principle of indictment) menyatakan bahwa pengadilan terikat pada isi surat dakwaan dalam memeriksa perkara pidana.

47. Sumber utama hukum acara pidana Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur tentang…

A. Hanya upaya hukum banding dan kasasi
B. Seluruh proses penanganan perkara pidana dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan
C. Hanya penyidikan dan penuntutan
D. Hanya pemeriksaan sidang

Jawaban: B. KUHAP adalah sumber utama yang mengatur secara lengkap proses hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan.

48. Dalam proses penyidikan, penyidik berwenang melakukan penggeledahan rumah. Namun, penggeledahan rumah harus dilakukan dengan…

A. Surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri
B. Izin dari Jaksa Agung
C. Surat perintah penyidik yang disertai izin dari Kepolisian
D. Surat perintah dari atasan penyidik dan dilakukan dengan izin dari orang yang bersangkutan

Jawaban: A. Menurut KUHAP, penggeledahan rumah memerlukan surat perintah dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

49. Praperadilan adalah lembaga yang berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan atau penuntutan. Obyek yang dapat dimohonkan praperadilan meliputi…

A. Sah atau tidaknya penangkapan
B. Sah atau tidaknya penetapan tersangka
C. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
D. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa praperadilan berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga penetapan tersangka.

50. Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah…

A. Banding
B. Kasasi
C. Peninjauan Kembali (PK)
D. Grasi

Jawaban: C. Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah inkracht, sedangkan banding dan kasasi adalah upaya hukum biasa. Grasi adalah hak prerogatif presiden.

PKNI4418 — Hukum Pidana Dan Acara Pidana

Latihan Tambahan dengan AI