PAJA3347 — Etika Bisnis Dalam Perpajakan

1. Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Tugas utama DJP adalah melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang:

A. Kebijakan fiskal dan moneter
B. Perpajakan
C. Penerimaan negara bukan pajak
D. Anggaran dan belanja negara

Jawaban: B. Sesuai dengan struktur organisasi, DJP memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan, termasuk pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak.

2. Prinsip good governance yang menekankan pada keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan adalah:

A. Akuntabilitas
B. Transparansi
C. Responsivitas
D. Partisipasi

Jawaban: B. Transparansi adalah prinsip good governance yang mengharuskan adanya keterbukaan dan akses informasi bagi publik terkait proses kebijakan dan keputusan organisasi.

3. Etika berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang memiliki arti:

A. Hukum dan peraturan
B. Kebiasaan atau adat istiadat
C. Norma sosial masyarakat
D. Perilaku manusia

Jawaban: B. Kata etika berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang berarti kebiasaan atau adat istiadat, yang kemudian berkembang menjadi kajian tentang nilai dan moral.

4. Sumber nilai etika yang berasal dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat disebut:

A. Nilai sosial
B. Nilai budaya
C. Nilai religius
D. Nilai universal

Jawaban: C. Nilai religius merupakan sumber nilai etika yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan, yang menjadi pedoman moral dan perilaku bagi pemeluknya.

5. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Fokus utama etika bisnis adalah:

A. Meningkatkan profit perusahaan
B. Memahami standar moral dalam kegiatan bisnis
C. Mengatur strategi pemasaran
D. Mengelola sumber daya manusia

Jawaban: B. Etika bisnis berfokus pada penerapan standar moral dan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas dan keputusan bisnis untuk membedakan yang benar dan salah.

6. Perkembangan etika bisnis pada era modern ditandai dengan munculnya konsep:

A. Profit maximization
B. Corporate Social Responsibility (CSR)
C. Market domination
D. Cost efficiency

Jawaban: B. Perkembangan etika bisnis modern ditandai dengan munculnya konsep CSR yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya profit.

7. Dalam konteks pemungutan pajak, prinsip etika yang menekankan bahwa pemungutan pajak harus memberikan kepastian bagi wajib pajak mengenai waktu, cara, dan jumlah pajak yang harus dibayar adalah:

A. Prinsip keadilan
B. Prinsip kepastian hukum
C. Prinsip ekonomis
D. Prinsip kesederhanaan

Jawaban: B. Prinsip kepastian hukum dalam pemungutan pajak memastikan wajib pajak mendapat kepastian mengenai aspek teknis perpajakan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan keresahan.

8. Model etika dalam bisnis perpajakan yang menekankan bahwa keputusan diambil berdasarkan hasil atau konsekuensi terbesar bagi kepentingan publik adalah:

A. Deontologi
B. Utilitarianisme
C. Virtue ethics
D. Ethics of care

Jawaban: B. Utilitarianisme adalah model etika yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak.

9. Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang adalah:

A. Official Assessment System
B. Self Assessment System
C. Withholding System
D. Mixed Assessment System

Jawaban: B. Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

10. Salah satu hak wajib pajak yang dijamin dalam undang-undang perpajakan adalah:

A. Hak untuk tidak membayar pajak
B. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding
C. Hak untuk menghindari pemeriksaan pajak
D. Hak untuk menentukan tarif pajak sendiri

Jawaban: B. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dan hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak jika keberatan ditolak.

11. Kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dilakukan paling lambat:

A. 1 bulan setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif
B. 3 bulan setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif
C. 6 bulan setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif
D. 1 tahun setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif

Jawaban: A. Berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak.

12. Kewajiban membayar pajak yang harus disetor oleh wajib pajak orang pribadi atau badan untuk PPh Pasal 25 adalah:

A. Setiap akhir tahun pajak
B. Setiap bulan dengan cara angsuran
C. Setiap triwulan
D. Hanya saat ada transaksi

Jawaban: B. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan oleh wajib pajak sebagai cicilan pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

13. Wajib pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah:

A. Hanya yang omzetnya di atas Rp 10 miliar
B. Hanya yang berbentuk PT
C. Semua wajib pajak badan tanpa kecuali
D. Hanya yang memiliki lebih dari 50 karyawan

Jawaban: C. Berdasarkan ketentuan perpajakan, semua wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan tanpa memandang besarnya omzet atau bentuk badan usaha.

14. Kewajiban pebisnis dalam konteks perpajakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak dari pihak lain adalah:

A. Kewajiban membayar pajak sendiri
B. Kewajiban memotong atau memungut pajak
C. Kewajiban membuat laporan keuangan
D. Kewajiban mengikuti penyuluhan pajak

Jawaban: B. Pebisnis memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak dari pihak lain (seperti karyawan atau rekanan) dan menyetorkannya ke kas negara.

15. Pengawasan internal dalam organisasi perpajakan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mencegah penyimpangan adalah fungsi dari:

A. Auditor eksternal
B. Inspektorat atau unit pengawasan internal
C. Kantor Akuntan Publik
D. Konsultan pajak

Jawaban: B. Inspektorat atau unit pengawasan internal memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan internal guna memastikan kepatuhan prosedur dan mencegah terjadinya fraud atau penyimpangan.

16. Jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor DJP dengan menggunakan data yang ada dalam administrasi DJP adalah:

A. Pemeriksaan lapangan
B. Pemeriksaan kantor
C. Pemeriksaan khusus
D. Pemeriksaan bukti permulaan

Jawaban: B. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP dengan memanfaatkan data dan dokumen yang tersedia dalam sistem administrasi perpajakan.

17. Kode etik pemeriksa pajak yang mewajibkan pemeriksa untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak adalah implementasi dari prinsip:

A. Integritas
B. Profesionalisme
C. Kerahasiaan
D. Objektivitas

Jawaban: C. Prinsip kerahasiaan dalam kode etik pemeriksa pajak mengharuskan pemeriksa untuk menjaga dan tidak membocorkan data serta informasi wajib pajak yang diperoleh selama pemeriksaan.

18. Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas utama dalam hal:

A. Mengelola keuangan negara dan menyusun APBN
B. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan
C. Mengawasi pelaksanaan anggaran belanja negara
D. Mengelola aset dan investasi negara

Jawaban: B. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kewenangannya.

19. Prinsip good governance yang menekankan pada keterbukaan informasi kepada publik adalah:

A. Akuntabilitas
B. Responsivitas
C. Transparansi
D. Efektivitas

Jawaban: C. Transparansi adalah prinsip good governance yang menekankan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada publik, termasuk dalam pengelolaan perpajakan.

20. Etika dapat didefinisikan sebagai:

A. Kumpulan peraturan hukum yang mengikat
B. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta kewajiban moral
C. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar
D. Prosedur kerja dalam organisasi

Jawaban: B. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), yang menjadi pedoman perilaku manusia.

21. Sumber nilai-nilai etika yang berasal dari ajaran dan keyakinan keagamaan adalah:

A. Etika sosial
B. Etika profesional
C. Etika religius
D. Etika budaya

Jawaban: C. Etika religius merupakan sumber nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran agama dan keyakinan spiritual yang dianut oleh individu atau masyarakat.

22. Etika bisnis adalah:

A. Aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis
B. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks bisnis dan perdagangan
C. Strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan
D. Sistem akuntansi dalam perusahaan

Jawaban: B. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada perilaku bisnis, mengatur bagaimana pelaku bisnis seharusnya berperilaku secara moral.

23. Perkembangan etika bisnis modern mulai mendapat perhatian serius pada era:

A. Abad ke-18 saat revolusi industri
B. Tahun 1960-an dan 1970-an
C. Awal abad ke-20
D. Setelah Perang Dunia II

Jawaban: B. Etika bisnis sebagai disiplin akademis dan praktis mulai berkembang pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan.

24. Prinsip etika dalam pemungutan pajak yang menekankan bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar adalah:

A. Prinsip kepastian
B. Prinsip keadilan
C. Prinsip efisiensi
D. Prinsip kesederhanaan

Jawaban: B. Prinsip keadilan (equity) dalam pemungutan pajak menekankan bahwa beban pajak harus dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak (ability to pay principle).

25. Model etika dalam bisnis perpajakan yang menekankan kepatuhan pada aturan hukum pajak adalah:

A. Model utilitarian
B. Model keadilan
C. Model legalitas
D. Model kebajikan

Jawaban: C. Model legalitas dalam etika bisnis perpajakan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

26. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya adalah:

A. Official Assessment System
B. Self Assessment System
C. Withholding System
D. Semi Self Assessment System

Jawaban: B. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

27. Salah satu hak wajib pajak adalah:

A. Menghindar dari kewajiban pembayaran pajak
B. Mendapat perlindungan kerahasiaan data perpajakan
C. Menentukan sendiri tarif pajak yang akan dibayar
D. Menolak pemeriksaan pajak tanpa alasan

Jawaban: B. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas data dan informasi perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan pertama kali adalah:

A. Melaporkan SPT Tahunan
B. Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP
C. Membayar pajak terutang
D. Menyelenggarakan pembukuan

Jawaban: B. Kewajiban pertama wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

29. Batas waktu pembayaran pajak untuk SPT Masa PPh Pasal 25 adalah:

A. Tanggal 10 bulan berikutnya
B. Tanggal 15 bulan berikutnya
C. Tanggal 20 bulan berikutnya
D. Akhir bulan berikutnya

Jawaban: B. Kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

30. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah:

A. Semua wajib pajak tanpa terkecuali
B. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan
C. Hanya wajib pajak badan
D. Hanya wajib pajak yang omzetnya di atas Rp 10 miliar

Jawaban: B. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan.

31. Kewajiban pebisnis dalam konteks perpajakan meliputi:

A. Hanya membayar pajak saja
B. Melakukan perencanaan pajak yang agresif
C. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu
D. Meminimalkan pajak dengan segala cara

Jawaban: C. Kewajiban pebisnis dalam perpajakan adalah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

32. Fungsi utama pengawasan internal dalam organisasi adalah:

A. Memberikan sanksi kepada karyawan
B. Memastikan kepatuhan dan efektivitas operasional
C. Mengurangi beban pajak perusahaan
D. Meningkatkan keuntungan perusahaan

Jawaban: B. Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi.

33. Pemeriksaan pajak adalah:

A. Proses audit keuangan perusahaan secara umum
B. Serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
C. Investigasi kriminal terhadap wajib pajak
D. Konsultasi pajak dari fiskus kepada wajib pajak

Jawaban: B. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

34. Norma pemeriksaan pajak yang harus dipenuhi oleh pemeriksa pajak meliputi:

A. Hanya kemampuan teknis perpajakan
B. Independensi, kemahiran profesional, dan kecermatan
C. Target penerimaan pajak semata
D. Kecepatan dalam menyelesaikan pemeriksaan

Jawaban: B. Norma pemeriksaan pajak mencakup persyaratan independensi, kemahiran profesional, dan kecermatan (due professional care) yang harus dipenuhi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

35. Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Struktur organisasi DJP dirancang untuk mendukung fungsi utamanya dalam menghimpun penerimaan negara. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah:

A. Melakukan pengawasan terhadap BUMN dan BUMD
B. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan
C. Mengatur kebijakan fiskal dan moneter negara
D. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara

Jawaban: B. Tugas utama DJP adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak.

36. Good governance dalam konteks organisasi perpajakan merupakan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu prinsip good governance yang menekankan keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholders adalah:

A. Akuntabilitas
B. Responsivitas
C. Transparansi
D. Partisipasi

Jawaban: C. Transparansi adalah prinsip good governance yang menekankan keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi bagi stakeholders, termasuk dalam pengelolaan perpajakan.

37. Etika berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang memiliki makna fundamental dalam kajian filsafat moral. Pengertian etika yang paling tepat adalah:

A. Kumpulan peraturan hukum yang mengikat secara yuridis
B. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral
C. Sistem sanksi dan hukuman dalam masyarakat
D. Prosedur operasional standar dalam organisasi

Jawaban: B. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), yang mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dalam perilaku manusia.

38. Nilai-nilai etika dapat bersumber dari berbagai hal yang membentuk perilaku moral seseorang. Salah satu sumber nilai etika yang berasal dari keyakinan dan ajaran agama yang dianut adalah:

A. Nilai sosial budaya
B. Nilai religius
C. Nilai hukum positif
D. Nilai profesional

Jawaban: B. Nilai religius merupakan sumber nilai etika yang berasal dari keyakinan dan ajaran agama yang dianut, yang memberikan pedoman moral dan spiritual dalam berperilaku.

39. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan bisnis. Tujuan utama penerapan etika bisnis dalam suatu organisasi adalah:

A. Meningkatkan keuntungan perusahaan secara maksimal
B. Memenuhi persyaratan administrasi perizinan
C. Menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan hubungan bisnis yang baik
D. Menghindari pajak secara legal

Jawaban: C. Tujuan utama etika bisnis adalah menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan hubungan bisnis yang baik dengan berbagai pihak melalui penerapan nilai-nilai moral dalam praktik bisnis.

40. Perkembangan etika bisnis mengalami beberapa fase historis. Pada fase modern, etika bisnis mulai berkembang pesat pada tahun 1960-an dengan munculnya kesadaran baru tentang:

A. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)
B. Sistem perpajakan internasional
C. Revolusi industri dan teknologi
D. Globalisasi perdagangan bebas

Jawaban: A. Pada tahun 1960-an, etika bisnis berkembang pesat dengan munculnya kesadaran tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang menekankan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat.

41. Dalam pemungutan pajak, terdapat prinsip-prinsip etika yang harus diperhatikan oleh fiskus. Prinsip yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata sesuai kemampuan wajib pajak adalah:

A. Prinsip kepastian hukum
B. Prinsip efisiensi
C. Prinsip keadilan (equity)
D. Prinsip kesederhanaan

Jawaban: C. Prinsip keadilan (equity) dalam pemungutan pajak menyatakan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (ability to pay).

42. Model etika dalam bisnis perpajakan mencakup hubungan antara fiskus, wajib pajak, dan konsultan pajak. Model yang paling ideal dalam etika bisnis perpajakan adalah model yang menekankan:

A. Dominasi fiskus dalam setiap aspek perpajakan
B. Kerjasama dan saling percaya (mutual trust) antar stakeholders
C. Persaingan antar konsultan pajak
D. Pemisahan total antara wajib pajak dan fiskus

Jawaban: B. Model ideal dalam etika bisnis perpajakan adalah model yang menekankan kerjasama dan saling percaya (mutual trust) antara fiskus, wajib pajak, dan konsultan pajak untuk mencapai kepatuhan sukarela.

43. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak tertentu yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem pemungutan pajak ini disebut:

A. Official Assessment System
B. Self Assessment System
C. Withholding System
D. Mixed Assessment System

Jawaban: B. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan.

44. Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki berbagai hak yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu hak wajib pajak adalah:

A. Menentukan sendiri tarif pajak yang akan dibayar
B. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
C. Menolak dilakukan pemeriksaan pajak
D. Tidak melaporkan SPT jika tidak ada transaksi

Jawaban: B. Hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) adalah salah satu hak wajib pajak yang dijamin dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

45. Kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia meliputi beberapa aspek. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak secara periodik untuk melaporkan perhitungan pajaknya adalah:

A. Membuat laporan keuangan auditan
B. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
C. Mengikuti sosialisasi perpajakan
D. Mendaftarkan seluruh karyawan sebagai wajib pajak

Jawaban: B. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara periodik adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

46. Kewajiban membayar pajak timbul pada saat tertentu sesuai dengan jenis pajaknya. Dalam PPh Pasal 25, kewajiban membayar pajak harus dilakukan:

A. Setiap akhir tahun pajak
B. Setiap bulan dengan cara mengangsur
C. Setiap triwulan
D. Hanya saat ada keuntungan

Jawaban: B. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan sebagai kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

47. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Tujuan utama kewajiban pembukuan dalam perpajakan adalah:

A. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit bank
B. Menghitung besarnya pajak yang terutang secara transparan dan akurat
C. Membuat laporan untuk pemegang saham
D. Mengikuti standar akuntansi internasional

Jawaban: B. Tujuan utama kewajiban pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya pajak yang terutang secara transparan dan akurat berdasarkan data keuangan yang tercatat dengan benar.

48. Pebisnis memiliki kewajiban etis dan legal dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam aspek perpajakan. Kewajiban pebisnis yang mencerminkan etika bisnis yang baik adalah:

A. Meminimalkan pajak dengan segala cara termasuk melanggar aturan
B. Melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku
C. Menggunakan konsultan pajak untuk menghindari kewajiban pajak
D. Menyembunyikan transaksi dari pencatatan pembukuan

Jawaban: B. Kewajiban pebisnis yang mencerminkan etika bisnis yang baik adalah melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawab sosial.

49. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dilakukan dalam hal:

A. Wajib pajak mengajukan SPT Tahunan tepat waktu
B. Terdapat indikasi ketidakpatuhan atau kecurangan pajak
C. Wajib pajak baru mendaftar NPWP
D. Wajib pajak meminta sertifikat kepatuhan pajak

Jawaban: B. Pemeriksaan khusus dilakukan ketika terdapat indikasi ketidakpatuhan atau kecurangan pajak, seperti adanya data konkret atau informasi yang menunjukkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

50. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Tahapan pemeriksaan yang meliputi kegiatan analisis data, pengujian dokumen, dan konfirmasi kepada pihak ketiga adalah tahapan:

A. Tahap persiapan pemeriksaan
B. Tahap pelaksanaan pemeriksaan
C. Tahap pelaporan hasil pemeriksaan
D. Tahap pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Jawaban: B. Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi kegiatan analisis data, pengujian dokumen, konfirmasi kepada pihak ketiga, dan pengumpulan bukti-bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

PAJA3347 — Etika Bisnis Dalam Perpajakan

Latihan Tambahan dengan AI