PAJA3345 — Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Definisi ini termasuk dalam pengertian keuangan daerah menurut…

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jawaban: B. Definisi keuangan daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut terdapat dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah?

A. Kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat atas nama daerah
B. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
C. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
D. Penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan

Jawaban: A. Ruang lingkup keuangan daerah mencakup hak memungut pajak, kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penerimaan dana perimbangan, bukan kekayaan yang dikelola pemerintah pusat atas nama daerah karena itu merupakan lingkup keuangan negara.

3. Asas pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut asas…

A. Transparansi
B. Efisiensi
C. Akuntabilitas
D. Efektivitas

Jawaban: C. Akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah. Berikut ini yang termasuk komponen PAD adalah…

A. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
B. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dari pusat
C. Pinjaman daerah dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan
D. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

Jawaban: D. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

5. Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat bertujuan untuk…

A. Membiayai seluruh belanja daerah tanpa mempertimbangkan PAD
B. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah
C. Menggantikan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah
D. Memberikan kebebasan penuh kepada daerah dalam pengelolaan anggaran

Jawaban: B. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) serta antardaerah (horizontal fiscal imbalance) agar pembangunan dapat berjalan merata.

6. Pemerintah Kabupaten X memperoleh penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus. Penerimaan tersebut dikategorikan sebagai…

A. Pendapatan Asli Daerah
B. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
C. Dana Perimbangan
D. Pinjaman Daerah

Jawaban: C. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke daerah.

7. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Yang dimaksud subjek pajak PKB adalah…

A. Orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor
B. Penjual kendaraan bermotor yang terdaftar di dealer resmi
C. Perusahaan asuransi kendaraan bermotor
D. Bengkel resmi yang melakukan perawatan kendaraan bermotor

Jawaban: A. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, sekaligus menjadi wajib pajak yang berkewajiban membayar PKB.

8. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan dua unsur pokok, yaitu…

A. Tahun pembuatan kendaraan dan warna kendaraan
B. Merek kendaraan dan negara asal pembuatan kendaraan
C. Kapasitas mesin kendaraan dan berat kendaraan
D. Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kendaraan bermotor

Jawaban: D. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan dampak penggunaan kendaraan terhadap kerusakan jalan.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dikategorikan sebagai…

A. Penyerahan pertama kendaraan bermotor
B. Penyerahan kedua dan seterusnya
C. Penyerahan yang dikecualikan dari BBNKB
D. Penyerahan atas dasar hibah kepada pihak lain

Jawaban: B. Penyerahan karena warisan termasuk dalam penyerahan kedua dan seterusnya yang dikenakan tarif BBNKB lebih rendah dari penyerahan pertama yang berasal dari produsen atau importir ke konsumen pertama.

10. Pak Andi membeli sepeda motor baru dari dealer resmi pada bulan Maret. Atas pembelian tersebut, Pak Andi wajib membayar BBNKB. Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan baru seperti ini adalah…

A. Harga pasar kendaraan bermotor sejenis di wilayah setempat
B. Nilai buku kendaraan bermotor setelah penyusutan
C. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
D. Harga perolehan yang tercantum dalam faktur pembelian dari dealer

Jawaban: C. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri, bukan harga faktur maupun harga pasar setempat.

11. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Pihak yang wajib membayar PBBKB adalah…

A. Produsen dan importir bahan bakar kendaraan bermotor
B. Konsumen akhir yang mengisi bahan bakar di SPBU
C. Pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum
D. Pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah

Jawaban: A. Wajib pajak PBBKB adalah produsen dan importir bahan bakar kendaraan bermotor yang memungut pajak dari konsumen pada saat penjualan, sehingga mekanismenya bersifat pungutan di hulu.

12. Pajak Air Permukaan dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud air permukaan dalam konteks pajak ini adalah…

A. Air yang berada di dalam tanah pada kedalaman tertentu
B. Air hujan yang tertampung di bak penampungan milik pribadi
C. Air laut yang digunakan untuk keperluan industri perikanan
D. Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat

Jawaban: D. Air permukaan dalam konteks Pajak Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun yang berada di darat.

13. Pemerintah Provinsi X hendak menetapkan tarif Pajak Rokok. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009, besaran tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar…

A. 5% dari cukai rokok yang ditetapkan pemerintah pusat
B. 10% dari cukai rokok yang ditetapkan pemerintah pusat
C. 15% dari harga jual eceran rokok di pasaran
D. 20% dari nilai produksi rokok di tingkat produsen

Jawaban: B. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok dan dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang.

14. Perhatikan pernyataan berikut: Pajak Rokok ditetapkan sebagai pajak provinsi, namun hasilnya dibagikan kepada kabupaten/kota. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip…

A. Otonomi daerah dalam penentuan tarif pajak
B. Sentralisasi pengelolaan keuangan daerah
C. Bagi hasil pajak antara provinsi dan kabupaten/kota
D. Desentralisasi fiskal penuh kepada pemerintah kabupaten/kota

Jawaban: C. Pajak Rokok merupakan pajak provinsi, namun hasil penerimaannya wajib dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% sebagai bentuk bagi hasil vertikal dalam satu provinsi.

15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, yang termasuk objek Pajak Hotel adalah…

A. Pelayanan di hotel termasuk jasa penunjang seperti telepon, faksimile, dan laundry
B. Jasa penyewaan ruang untuk kegiatan acara pernikahan di hotel bintang lima
C. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
D. Jasa sewa kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh

Jawaban: A. Objek Pajak Hotel meliputi pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti telepon, faksimile, teleks, internet, dan fasilitas laundry.

16. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Berikut ini yang BUKAN merupakan objek Pajak Restoran adalah…

A. Pelayanan penjualan makanan dan minuman di kafetaria
B. Pelayanan penjualan makanan dan minuman di rumah makan
C. Pelayanan penjualan makanan dan minuman di bar
D. Pelayanan penjualan makanan dan minuman dengan nilai penjualan tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan peraturan daerah

Jawaban: D. Usaha restoran dengan nilai penjualan makanan/minuman di bawah batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah dikecualikan dari objek Pajak Restoran untuk melindungi usaha kecil dan mikro.

17. Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Manakah di antara berikut ini yang termasuk objek Pajak Hiburan?

A. Pertunjukan seni tradisional yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara gratis
B. Pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa dipungut bayaran
C. Pertunjukan film di bioskop yang dipungut bayaran dari penonton
D. Kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan resmi

Jawaban: C. Pertunjukan film di bioskop yang dipungut bayaran merupakan salah satu objek Pajak Hiburan. Hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau tanpa bayaran tidak termasuk objek pajak ini.

18. Sebuah perusahaan memasang papan reklame berukuran besar di pinggir jalan protokol selama satu tahun. Dasar pengenaan Pajak Reklame atas pemasangan reklame tersebut adalah…

A. Biaya pembuatan reklame yang dikeluarkan oleh pengusaha periklanan
B. Nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan luas, lokasi, jangka waktu, dan jenis reklame
C. Nilai transaksi jual beli antara pengiklan dan pemasang reklame
D. Estimasi pendapatan pengiklan dari kampanye iklan tersebut

Jawaban: B. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang besarnya dipengaruhi oleh faktor luas bidang reklame, lokasi penempatan, jangka waktu pemasangan, jenis, dan bahan reklame.

19. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Berikut ini yang merupakan pengecualian objek Pajak Penerangan Jalan adalah…

A. Penggunaan listrik oleh industri kecil dan menengah yang memiliki izin usaha
B. Penggunaan listrik oleh pertokoan dan pusat perbelanjaan
C. Penggunaan listrik oleh rumah tangga dengan daya terpasang di atas 900 VA
D. Penggunaan listrik oleh kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik

Jawaban: D. Penggunaan tenaga listrik oleh kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan asing dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asas timbal balik (reciprocity) dalam hukum internasional.

20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di dalam wilayah daerah. Contoh yang termasuk mineral bukan logam adalah…

A. Asbes, batu tulis, dan zeolit
B. Emas, perak, dan tembaga
C. Besi, nikel, dan mangan
D. Bauksit, timah, dan seng

Jawaban: A. Mineral bukan logam meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, zeolit, dan sejenisnya, sementara emas, perak, besi, dan timah termasuk dalam kategori logam.

21. Suatu perusahaan pertambangan melakukan pengambilan pasir dan batu (sirtu) dari sungai di wilayah Kabupaten Y. Pajak yang wajib dibayar atas kegiatan tersebut adalah…

A. Pajak Air Tanah karena pengambilan dilakukan dari bawah permukaan sungai
B. Pajak Air Permukaan karena kegiatan dilakukan di sungai
C. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena pasir dan batu merupakan mineral bukan logam
D. Pajak Bumi dan Bangunan karena berkaitan dengan pemanfaatan lahan sungai

Jawaban: C. Pasir dan batu (sirtu) termasuk dalam kategori mineral bukan logam dan batuan sehingga pengambilannya dikenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan pajak kabupaten/kota.

22. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif maksimum Pajak Parkir yang diperbolehkan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah…

A. 20% dari dasar pengenaan pajak
B. 30% dari dasar pengenaan pajak
C. 25% dari dasar pengenaan pajak
D. 35% dari dasar pengenaan pajak

Jawaban: B. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

23. Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Berikut ini yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah…

A. Pengambilan air tanah oleh perusahaan air minum swasta
B. Pengambilan air tanah oleh industri manufaktur untuk keperluan produksi
C. Pengambilan air tanah untuk usaha pertambangan
D. Pengambilan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan pengairan pertanian rakyat

Jawaban: D. Pengambilan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan pengairan pertanian atau perikanan rakyat dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil.

24. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif maksimum Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah…

A. 5% dari nilai jual sarang burung walet
B. 15% dari nilai jual sarang burung walet
C. 10% dari nilai jual sarang burung walet
D. 20% dari nilai jual sarang burung walet

Jawaban: C. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan pajak.

25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud perolehan hak dalam konteks BPHTB adalah…

A. Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
B. Kegiatan mendirikan bangunan baru di atas tanah yang sudah dimiliki
C. Kegiatan renovasi bangunan yang meningkatkan nilai jual objek pajak
D. Kegiatan penyewaan tanah dan bangunan kepada pihak ketiga

Jawaban: A. Perolehan hak dalam BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan waris.

26. Dalam penghitungan BPHTB, terdapat nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat ditetapkan paling rendah sebesar…

A. Rp 60.000.000,00
B. Rp 120.000.000,00
C. Rp 200.000.000,00
D. Rp 300.000.000,00

Jawaban: D. NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00, lebih tinggi dari NPOPTKP untuk perolehan hak selain waris dan hibah wasiat yang paling rendah Rp 60.000.000,00.

27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Tarif PBB-P2 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar…

A. 0,1% dari Nilai Jual Objek Pajak
B. 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak
C. 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak
D. 1,0% dari Nilai Jual Objek Pajak

Jawaban: B. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

28. Dalam PBB-P2, terdapat Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP untuk PBB-P2 ditetapkan paling rendah sebesar…

A. Rp 5.000.000,00 per wajib pajak
B. Rp 8.000.000,00 per wajib pajak
C. Rp 10.000.000,00 per wajib pajak
D. Rp 12.000.000,00 per wajib pajak

Jawaban: C. NJOPTKP untuk PBB-P2 ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak, dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

29. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan mendasar antara retribusi daerah dan pajak daerah terletak pada…

A. Adanya kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi
B. Retribusi hanya dipungut oleh pemerintah provinsi, pajak hanya dipungut kabupaten/kota
C. Retribusi diatur dengan undang-undang, sedangkan pajak diatur dengan peraturan daerah
D. Pajak dapat memberikan sanksi pidana, sedangkan retribusi tidak

Jawaban: A. Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah adanya kontraprestasi langsung, yaitu pembayar retribusi menerima manfaat atau pelayanan secara langsung dari pemerintah, sedangkan pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung.

30. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Berikut ini yang merupakan contoh Retribusi Jasa Umum adalah…

A. Retribusi pemakaian kekayaan daerah seperti sewa gedung olah raga milik daerah
B. Retribusi izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada pengembang
C. Retribusi izin gangguan atas usaha yang berpotensi menimbulkan kebisingan
D. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diselenggarakan pemerintah daerah

Jawaban: D. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas termasuk Retribusi Jasa Umum karena puskesmas menyediakan jasa untuk kepentingan umum, sedangkan pemakaian gedung termasuk Retribusi Jasa Usaha dan izin mendirikan bangunan termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

31. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah…

A. Jasa yang menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
B. Jasa yang dapat disediakan oleh sektor swasta namun dipilih untuk disediakan pemerintah daerah
C. Jasa yang bersifat pelayanan dasar untuk kemanfaatan umum dan tidak layak dikomersialkan
D. Jasa penyewaan aset daerah kepada masyarakat atau dunia usaha

Jawaban: C. Jasa yang bersifat pelayanan dasar untuk kemanfaatan umum merupakan kriteria Retribusi Jasa Umum, bukan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha mengacu pada jasa yang berprinsip komersial.

32. Retribusi Perizinan Tertentu dikenakan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Tujuan utama pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu adalah…

A. Menambah sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar-besarnya
B. Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut
C. Memberikan keuntungan komersial bagi pemerintah daerah
D. Membatasi jumlah pelaku usaha yang beroperasi di daerah

Jawaban: B. Retribusi Perizinan Tertentu bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, bukan untuk mencari keuntungan komersial atau membatasi pelaku usaha.

33. Pemerintah Kabupaten Z memungut retribusi atas penggunaan lapangan tenis milik pemerintah daerah oleh masyarakat umum. Retribusi tersebut dikategorikan sebagai…

A. Retribusi Jasa Usaha karena menyewakan kekayaan daerah
B. Retribusi Jasa Umum karena olahraga merupakan kepentingan umum
C. Retribusi Perizinan Tertentu karena membutuhkan izin penggunaan
D. Pendapatan Asli Daerah lainnya karena tidak masuk kategori retribusi

Jawaban: A. Penyewaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah seperti lapangan tenis termasuk dalam kategori Retribusi Jasa Usaha karena merupakan pemanfaatan kekayaan daerah yang dioperasikan dengan prinsip komersial.

34. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada…

A. Tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana perusahaan swasta yang beroperasi secara efisien
B. Pertimbangan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan biaya penyelenggaraan pelayanan
C. Nilai investasi prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa tersebut
D. Kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan

Jawaban: D. Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

35. Administrasi perpajakan daerah mencakup serangkaian prosedur mulai dari pendaftaran hingga penagihan. Urutan yang benar dari tahapan administrasi pajak daerah secara umum adalah…

A. Penetapan, pendaftaran, pembayaran, penagihan
B. Pembayaran, pendaftaran, pelaporan, penetapan
C. Pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan
D. Pelaporan, pendaftaran, penagihan, penetapan

Jawaban: C. Alur administrasi pajak daerah dimulai dari pendaftaran wajib pajak, kemudian penetapan besaran pajak terutang, dilanjutkan pembayaran oleh wajib pajak, dan apabila tidak dibayar dilakukan penagihan.

36. Pengertian administrasi perpajakan dalam arti sempit mencakup…

A. Keseluruhan proses pembuatan kebijakan pajak daerah oleh pemerintah daerah
B. Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak
C. Penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
D. Pengelolaan sumber daya manusia di bidang perpajakan daerah

Jawaban: B. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan atas hak dan kewajiban wajib pajak, baik di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak itu sendiri.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Fungsi SKPD adalah sebagai…

A. Sarana untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
B. Bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajak daerahnya secara lunas
C. Pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa pajaknya telah dikreditkan
D. Izin bagi wajib pajak untuk melakukan kegiatan usaha di daerah

Jawaban: A. SKPD berfungsi sebagai sarana tagihan pajak dan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda, yang diterbitkan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan.

38. Wajib Pajak Hotel di Kabupaten M menyampaikan SPTPD dengan mengisi sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam kasus ini adalah…

A. Official Assessment System, di mana fiskus menentukan besarnya pajak terutang
B. Withholding System, di mana pihak ketiga memotong pajak dari pembayaran
C. Hybrid System, di mana wajib pajak dan fiskus bersama-sama menghitung pajak
D. Self Assessment System, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya

Jawaban: D. Penyampaian SPTPD dengan pengisian sendiri oleh wajib pajak merupakan ciri Self Assessment System, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

39. Dalam administrasi retribusi daerah, terdapat dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi. Dokumen yang berfungsi sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi disebut…

A. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
B. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB)
C. Tanda Bukti Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan
D. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)

Jawaban: C. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, termasuk tanda bukti pembayaran yang berfungsi sekaligus sebagai ketetapan dan bukti bayar.

40. Keberatan atas penetapan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak harus memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat formal pengajuan keberatan pajak daerah adalah…

A. Wajib pajak harus melunasi seluruh pajak yang terutang sebelum mengajukan keberatan
B. Keberatan diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak
C. Keberatan harus diajukan melalui pengadilan pajak setempat
D. Wajib pajak harus mendapat rekomendasi dari akuntan publik bersertifikat

Jawaban: B. Syarat formal pengajuan keberatan pajak daerah antara lain harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak.

41. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dalam perpajakan daerah berupa…

A. Bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang
B. Kurungan, penjara, dan denda pidana
C. Pencabutan izin usaha dan pemblokiran rekening
D. Penyegelan tempat usaha dan penyitaan aset

Jawaban: A. Sanksi administratif dalam perpajakan daerah berbentuk bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi ini bersifat pembayaran kerugian kepada negara/daerah dan tidak melibatkan proses pidana.

42. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD secara tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, wajib pajak tersebut diancam…

A. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang
B. Sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak yang tidak dibayar
C. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 kali jumlah pajak terutang
D. Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang

Jawaban: D. Kelalaian (kealpaan) dalam tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali pajak terutang yang tidak dibayar.

43. Perbedaan antara sanksi pidana karena kealpaan dengan sanksi pidana karena kesengajaan dalam pelanggaran ketentuan pajak daerah terletak pada…

A. Kealpaan diproses di pengadilan pajak, kesengajaan diproses di pengadilan umum
B. Kealpaan hanya dikenakan sanksi administratif, kesengajaan dikenakan sanksi pidana
C. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan ancaman pidana karena kealpaan
D. Kealpaan tidak dapat dipidana apabila wajib pajak membayar denda, sedangkan kesengajaan tetap dipidana

Jawaban: C. Unsur kesengajaan (dolus) dalam pelanggaran pajak diancam dengan sanksi yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali pajak terutang, sedangkan kealpaan diancam kurungan paling lama 1 tahun atau denda 2 kali pajak terutang.

44. Sanksi administratif berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak daerah. Besaran bunga keterlambatan pembayaran pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah…

A. 1% per bulan dari pajak yang tidak dibayar, paling lama 12 bulan
B. 2% per bulan dari pajak yang tidak dibayar atau terlambat dibayar
C. 3% per bulan dari pajak yang tidak dibayar, paling lama 24 bulan
D. 5% per bulan dari pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar

Jawaban: B. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang bayar, dikenakan paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

45. Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikategorikan berdasarkan pihak yang melanggar. Pejabat pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan informasi wajib pajak dapat diancam…

A. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00
B. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00
C. Hanya dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat
D. Pemecatan dari jabatan tanpa hak pensiun

Jawaban: A. Pejabat yang karena kealpaannya membocorkan kerahasiaan wajib pajak dapat diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00.

46. Perhatikan kasus berikut: Pengusaha hotel di Kota X tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meskipun telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Tindakan yang dapat dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk adalah…

A. Memberikan teguran tertulis kepada pengusaha hotel tersebut selama tiga kali berturut-turut
B. Langsung menutup paksa usaha hotel tersebut tanpa proses hukum lebih lanjut
C. Melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan daerah untuk dituntut secara pidana
D. Menerbitkan NPWPD secara jabatan dan menetapkan pajak terutang dengan pemeriksaan

Jawaban: D. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan dan melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besaran pajak terutang.

47. Pemerintah Kota P memungut Pajak Hotel dari 200 hotel yang terdaftar. Dalam konteks administrasi pajak daerah, tindakan memeriksa pembukuan wajib pajak hotel untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan disebut…

A. Penyelidikan pajak daerah
B. Penyidikan pajak daerah
C. Pemeriksaan pajak daerah
D. Pengawasan pajak daerah

Jawaban: C. Pemeriksaan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

48. Dalam konteks sanksi retribusi daerah, wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah berupa…

A. Denda sebesar 5% per bulan dari retribusi yang tidak dibayar
B. Bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tidak dibayar
C. Kenaikan sebesar 25% dari pokok retribusi yang tidak dibayar
D. Denda sebesar 50% dari retribusi pokok yang terutang

Jawaban: B. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar, sama dengan ketentuan untuk pajak daerah.

49. Seorang pejabat pajak daerah dengan sengaja memberitahukan data perpajakan wajib pajak kepada pihak lain yang tidak berhak. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, pejabat tersebut dapat diancam…

A. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00
B. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00
C. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00
D. Sanksi administratif berupa pemecatan dan pengembalian kerugian negara

Jawaban: A. Pejabat yang dengan sengaja memberitahukan kerahasiaan perpajakan kepada pihak yang tidak berhak diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00, lebih berat dari ancaman karena kealpaan.

50. Dalam analisis komparatif antara pajak daerah dan retribusi daerah, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan karakteristik retribusi daerah dibandingkan pajak daerah?

A. Retribusi daerah bersifat wajib bagi seluruh penduduk daerah, sedangkan pajak daerah hanya bagi yang menggunakan jasa
B. Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang-undang nasional, sedangkan pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah
C. Retribusi daerah memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayarnya, sedangkan pajak daerah tidak memberikan kontraprestasi langsung
D. Retribusi daerah dapat dipungut oleh pemerintah pusat atas nama daerah, sedangkan pajak daerah hanya dipungut oleh pemerintah daerah

Jawaban: C. Karakteristik paling mendasar yang membedakan retribusi dari pajak adalah adanya kontraprestasi langsung pada retribusi, yaitu pembayar retribusi menerima manfaat atau pelayanan secara langsung dan individual dari pemerintah daerah.

PAJA3345 — Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Latihan Tambahan dengan AI