PAJA3233 — Pajak Bumi Dan Bangunan

Perpajakan 50 soal

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia mengalami perubahan sistem dari Ordonansi Verponding menjadi Undang-Undang PBB. Perubahan ini terjadi pada tahun berapa?

  • A. 1985
  • B. 1994
  • C. 1997
  • D. 2000
Jawaban: B. UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 yang menyempurnakan sistem PBB di Indonesia menggantikan sistem Ordonansi Verponding.

2. Yang termasuk objek pajak PBB adalah…

  • A. Tanah yang digunakan untuk kuburan keluarga
  • B. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha
  • C. Tanah yang digunakan untuk tempat ibadah
  • D. Hutan lindung milik negara
Jawaban: B. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau produktif. Kuburan, tempat ibadah, dan hutan lindung termasuk objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB.

3. Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang…

  • A. Memiliki hak atas bumi saja
  • B. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan
  • C. Menyewakan tanah dan bangunan
  • D. Membeli tanah dan bangunan
Jawaban: B. Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Dasar pengenaan PBB adalah…

  • A. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
  • B. Harga pasar properti
  • C. Nilai transaksi jual beli
  • D. Nilai buku aset
Jawaban: A. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun.

5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap wajib pajak minimal ditetapkan sebesar…

  • A. Rp 8.000.000
  • B. Rp 10.000.000
  • C. Rp 12.000.000
  • D. Rp 15.000.000
Jawaban: C. Sesuai ketentuan, NJOPTKP minimal ditetapkan sebesar Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak, dan dapat berbeda untuk setiap daerah.

6. Dokumen yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada wajib pajak adalah…

  • A. STTS (Surat Tanda Terima Setoran)
  • B. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
  • C. SKP (Surat Ketetapan Pajak)
  • D. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
Jawaban: B. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada wajib pajak.

7. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) harus diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat…

  • A. 15 hari sejak tanggal diterima
  • B. 20 hari sejak tanggal diterima
  • C. 30 hari sejak tanggal diterima
  • D. 60 hari sejak tanggal diterima
Jawaban: C. Wajib pajak harus mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta mengembalikannya kepada DJP paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP.

8. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah…

  • A. 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • B. 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • C. 9 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • D. 12 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
Jawaban: B. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

9. Hasil penerimaan PBB dibagikan dengan bagian untuk Pemerintah Pusat sebesar…

  • A. 5%
  • B. 10%
  • C. 16,2%
  • D. 25%
Jawaban: B. Hasil penerimaan PBB dibagikan dengan komposisi: Pemerintah Pusat 10%, Pemerintah Provinsi 16,2%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 64,8%, serta biaya pemungutan 9%.

10. Wajib pajak yang keberatan terhadap SPPT dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat…

  • A. 1 bulan sejak tanggal SPPT
  • B. 3 bulan sejak tanggal SPPT
  • C. 6 bulan sejak tanggal SPPT
  • D. 1 tahun sejak tanggal SPPT
Jawaban: B. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT kepada Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat 3 bulan sejak tanggal SPPT, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

11. Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dapat mengajukan banding ke…

  • A. Pengadilan Negeri
  • B. Pengadilan Tinggi
  • C. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
  • D. Mahkamah Agung
Jawaban: C. Wajib pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (dahulu Pengadilan Pajak) dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.

12. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek BPHTB adalah…

  • A. Hanya jual beli
  • B. Jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan hibah wasiat
  • C. Hanya waris dan hibah
  • D. Hanya transaksi komersial
Jawaban: B. Objek BPHTB meliputi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak, penunjukan pembeli dalam lelang, dan lainnya.

13. Subjek pajak BPHTB adalah…

  • A. Orang atau badan yang menjual tanah dan bangunan
  • B. Orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
  • C. Notaris yang membuat akta
  • D. Pemerintah daerah setempat
Jawaban: B. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

14. Tarif BPHTB yang berlaku adalah sebesar…

  • A. 2,5%
  • B. 5%
  • C. 10%
  • D. 15%
Jawaban: B. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

15. BPHTB harus dibayar sebelum…

  • A. Akta ditandatangani
  • B. Penandatanganan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
  • C. Pendaftaran ke Kantor Pertanahan
  • D. 1 bulan setelah transaksi
Jawaban: B. BPHTB harus dilunasi sebelum penandatanganan akta oleh PPAT atau sebelum pendaftaran peralihan hak jika tidak menggunakan PPAT.

16. Dokumen yang dikenakan bea meterai adalah…

  • A. Semua surat dan dokumen
  • B. Surat perjanjian dan surat lainnya yang memuat jumlah uang tertentu
  • C. Hanya dokumen resmi pemerintah
  • D. Hanya surat berharga
Jawaban: B. Dokumen yang dikenakan bea meterai meliputi surat perjanjian, akta notaris, surat yang memuat jumlah uang, dan dokumen tertentu lainnya yang diatur dalam undang-undang.

17. Besarnya tarif bea meterai untuk dokumen dengan nilai nominal di atas Rp 5.000.000 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020 adalah…

  • A. Rp 3.000
  • B. Rp 6.000
  • C. Rp 10.000
  • D. Rp 20.000
Jawaban: C. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif bea meterai untuk dokumen dengan nilai nominal di atas Rp 5.000.000 adalah Rp 10.000.

18. Pada masa penjajahan Belanda, pajak atas tanah dan bangunan dikenal dengan istilah:

  • A. Verponding Indonesia
  • B. Landrente
  • C. Grondbelasting
  • D. Personeele Belasting
Jawaban: A. Verponding Indonesia adalah istilah pajak atas tanah dan bangunan pada masa penjajahan Belanda yang menjadi cikal bakal PBB modern di Indonesia.

19. Yang termasuk objek pajak PBB adalah:

  • A. Tanah yang digunakan untuk kepentingan ibadah
  • B. Tanah sawah milik petani kecil
  • C. Kompleks perumahan mewah
  • D. Hutan lindung milik negara
Jawaban: C. Kompleks perumahan mewah merupakan objek PBB karena memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi bagi pemiliknya. Tanah ibadah, hutan lindung, dan fasilitas tertentu dapat dikecualikan.

20. Subjek pajak PBB adalah:

  • A. Orang atau badan yang memiliki hak atas tanah
  • B. Hanya warga negara Indonesia
  • C. Notaris yang mengurus tanah
  • D. Pemerintah daerah
Jawaban: A. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

21. Dasar pengenaan PBB adalah:

  • A. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
  • B. Harga pasar
  • C. Nilai buku
  • D. Nilai perolehan
Jawaban: A. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun.

22. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling rendah:

  • A. Rp 5.000.000
  • B. Rp 10.000.000
  • C. Rp 12.000.000
  • D. Rp 15.000.000
Jawaban: B. NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak, dan besarnya dapat ditetapkan berbeda untuk setiap daerah.

23. Dokumen yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan dalam PBB adalah:

  • A. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
  • B. Surat Pemberitahuan (SPT)
  • C. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
  • D. Nota Perhitungan
Jawaban: A. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah dokumen administrasi PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

24. Spop (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) harus diisi dan disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama:

  • A. 15 hari setelah diterima
  • B. 30 hari setelah diterima
  • C. 60 hari setelah diterima
  • D. 90 hari setelah diterima
Jawaban: B. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari setelah tanggal diterima.

25. Pembayaran PBB dapat dilakukan di:

  • A. Bank persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk
  • B. Hanya di kantor pajak
  • C. Hanya melalui transfer bank
  • D. Kantor pos saja
Jawaban: A. Pembayaran PBB dapat dilakukan di bank persepsi, kantor pos dan giro, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

26. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah:

  • A. 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • B. 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • C. 12 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • D. 1 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
Jawaban: B. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

27. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT paling lama:

  • A. 1 bulan sejak tanggal SPPT diterima
  • B. 3 bulan sejak tanggal SPPT diterima
  • C. 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima
  • D. 12 bulan sejak tanggal SPPT diterima
Jawaban: B. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

28. Keputusan atas keberatan harus diberikan dalam jangka waktu paling lama:

  • A. 3 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
  • B. 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
  • C. 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
  • D. 24 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
Jawaban: C. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

29. Sanksi pidana dalam PBB diatur bagi wajib pajak yang:

  • A. Terlambat membayar PBB
  • B. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP
  • C. Tidak membayar denda administrasi
  • D. Tidak menghadiri panggilan pemeriksaan
Jawaban: B. Ketentuan pidana dalam PBB dapat dikenakan bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap.

30. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang bukan merupakan objek BPHTB adalah:

  • A. Jual beli tanah dan bangunan
  • B. Hibah dari orang tua kepada anak
  • C. Warisan
  • D. Tukar menukar
Jawaban: C. Warisan bukan merupakan objek BPHTB karena merupakan pengecualian. Perolehan hak karena waris tidak dikenakan BPHTB.

31. Tarif BPHTB yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah:

  • A. 2,5%
  • B. 5%
  • C. 10%
  • D. 15%
Jawaban: B. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

32. SSB (Surat Setoran Bea) dalam BPHTB harus diisi dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak:

  • A. Sebelum akta ditandatangani oleh PPAT
  • B. Setelah akta ditandatangani
  • C. Dalam waktu 30 hari setelah akta
  • D. Kapan saja sebelum jatuh tempo
Jawaban: A. SSB harus diisi dan diserahkan kepada KPP sebelum akta ditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai syarat pembuatan akta.

33. Berdasarkan UU Bea Meterai yang berlaku saat ini, tarif bea meterai untuk dokumen yang mempunyai harga nominal di atas Rp 5.000.000 adalah:

  • A. Rp 3.000
  • B. Rp 6.000
  • C. Rp 10.000
  • D. Rp 12.000
Jawaban: C. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020, tarif bea meterai adalah Rp 10.000 untuk dokumen yang mempunyai harga nominal di atas Rp 5.000.000.

34. Yang tidak termasuk dokumen yang dikenakan bea meterai adalah:

  • A. Surat perjanjian jual beli rumah
  • B. Kuitansi pembayaran dengan nominal Rp 10.000.000
  • C. Surat kuasa untuk mengurus pajak
  • D. Dokumen yang digunakan dalam persidangan di pengadilan
Jawaban: D. Dokumen yang digunakan dalam persidangan di pengadilan tidak dikenakan bea meterai karena termasuk dalam pengecualian objek bea meterai.

35. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, pajak atas tanah dan bangunan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda. Salah satu peraturan yang mengatur pajak atas tanah adalah:

  • A. Ordonansi Verponding Indonesia 1923
  • B. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
  • C. Ordonansi Bea Balik Nama 1924
  • D. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
Jawaban: A. Sebelum UU PBB 1985, pajak atas tanah diatur dalam Ordonansi Verponding Indonesia 1923 yang merupakan salah satu dari beberapa peraturan pajak bumi dan bangunan pada masa kolonial.

36. Yang termasuk objek pajak PBB adalah:

  • A. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah
  • B. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan suatu badan/perwakilan organisasi internasional
  • C. Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh perusahaan swasta untuk usaha
  • D. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial di bidang kesehatan
Jawaban: C. Tanah dan/atau bangunan milik perusahaan swasta untuk usaha merupakan objek PBB. Sedangkan pilihan A, B, dan D merupakan objek yang dikecualikan dari PBB.

37. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk setiap daerah dengan ketentuan paling rendah sebesar:

  • A. Rp 8.000.000
  • B. Rp 10.000.000
  • C. Rp 12.000.000
  • D. Rp 15.000.000
Jawaban: B. NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak dan berlaku untuk satu objek pajak.

38. Tarif PBB yang berlaku menurut Undang-Undang PBB adalah:

  • A. 0,3% dari NJOP
  • B. 0,5% dari NJKP
  • C. 0,5% dari NJOP
  • D. 1% dari NJKP
Jawaban: B. Tarif PBB yang berlaku adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), bukan dari NJOP langsung.

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama:

  • A. 20 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak
  • B. 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak
  • C. 60 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak
  • D. 90 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak
Jawaban: B. SPOP harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

40. Surat ketetapan pajak yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak adalah:

  • A. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
  • B. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
  • C. SKP (Surat Ketetapan Pajak)
  • D. STP (Surat Tagihan Pajak)
Jawaban: B. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

41. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah:

  • A. 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • B. 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  • C. 6 bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT
  • D. 1 tahun sejak tanggal diterimanya SPPT
Jawaban: B. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

42. Pembagian hasil penerimaan PBB untuk pemerintah pusat adalah sebesar:

  • A. 5%
  • B. 10%
  • C. 16,2%
  • D. 64,8%
Jawaban: B. Pembagian hasil penerimaan PBB untuk pemerintah pusat adalah sebesar 10% dari total penerimaan PBB.

43. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau Surat Ketetapan PBB dalam jangka waktu:

  • A. 1 bulan sejak tanggal diterima SPPT
  • B. 2 bulan sejak tanggal diterima SPPT
  • C. 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT
  • D. 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT
Jawaban: C. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT atau Surat Ketetapan PBB.

44. Apabila keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada:

  • A. Direktur Jenderal Pajak
  • B. Menteri Keuangan
  • C. Pengadilan Pajak
  • D. Pengadilan Negeri
Jawaban: C. Apabila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

45. Dalam ketentuan pidana PBB, barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP dengan tidak benar atau tidak lengkap dapat diancam pidana kurungan paling lama:

  • A. 3 bulan
  • B. 6 bulan
  • C. 1 tahun
  • D. 2 tahun
Jawaban: B. Karena kelalaian dalam mengembalikan SPOP dengan tidak benar atau tidak lengkap dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda.

46. Yang termasuk dalam perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek BPHTB adalah:

  • A. Hibah wasiat dari orang pribadi kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
  • B. Jual beli tanah dan bangunan
  • C. Warisan
  • D. Hibah kepada badan keagamaan
Jawaban: B. Jual beli merupakan salah satu perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek BPHTB. Pilihan A, C, dan D merupakan objek yang dikecualikan.

47. Tarif BPHTB yang berlaku menurut undang-undang adalah:

  • A. 2,5%
  • B. 5%
  • C. 10%
  • D. 20%
Jawaban: B. Tarif BPHTB yang berlaku adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

48. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat:

  • A. Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya perolehan hak
  • B. Tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya perolehan hak
  • C. 30 hari setelah terjadinya perolehan hak
  • D. Pada saat terjadinya perolehan hak
Jawaban: B. SSB harus disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

49. Dokumen yang terutang Bea Meterai menurut undang-undang adalah:

  • A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian
  • B. Surat yang berisi nominal uang di bawah Rp 5.000.000
  • C. Dokumen yang digunakan untuk keperluan internal perusahaan
  • D. Surat kuasa tanpa nominal
Jawaban: A. Dokumen yang terutang Bea Meterai adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.

50. Tarif Bea Meterai menurut undang-undang yang berlaku saat ini untuk dokumen yang mempunyai harga nominal di atas Rp 5.000.000 adalah:

  • A. Rp 3.000
  • B. Rp 6.000
  • C. Rp 10.000
  • D. Rp 12.000
Jawaban: C. Tarif Bea Meterai untuk dokumen yang mempunyai harga nominal di atas Rp 5.000.000 adalah Rp 10.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Latihan Tambahan dengan AI

Salin prompt di bawah ini, lalu tempelkan ke ChatGPT, Gemini, Claude, atau AI lainnya untuk mendapatkan 50 soal latihan baru dengan materi yang sama. Soal yang dihasilkan AI akan berbeda dari soal di halaman ini.

Kamu adalah dosen mata kuliah PAJA3233 Pajak Bumi Dan Bangunan untuk mahasiswa program studi Perpajakan Universitas Terbuka. Buatkan 50 soal latihan UAS baru dalam format multiple choice (A/B/C/D) yang mencakup topik-topik berikut: pajak, undang, objek, wajib, paling, bphtb, bangunan, dokumen, kepada, tanah. Syarat soal: - Soal harus berbeda dari soal yang sudah ada, jangan mengulang soal yang sama - Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban (A, B, C, D) - Sertakan kunci jawaban dan penjelasan singkat setelah tiap soal - Tingkat kesulitan setara soal UAS Universitas Terbuka Format output: file HTML5 lengkap yang bisa langsung disimpan sebagai .html dan dibuka di browser. Gunakan struktur: nomor soal, teks soal, pilihan A-D, lalu jawaban + penjelasan dalam elemen yang bisa di-toggle (tombol Lihat Jawaban).