ISIP4310 — Sistem Ekonomi Indonesia

1. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau pranata ekonomi yang saling memengaruhi satu sama lain dalam memecahkan masalah pokok ekonomi. Definisi ini dikemukakan oleh…

A. Adam Smith
B. Gilarso
C. Milton Friedman
D. Karl Marx

Jawaban: B. Gilarso mendefinisikan sistem ekonomi sebagai organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau pranata yang saling memengaruhi dalam mengatasi masalah pokok ekonomi masyarakat.

2. Tiga masalah pokok ekonomi yang harus dipecahkan oleh setiap sistem ekonomi adalah what, how, dan for whom. Pertanyaan “for whom” berkaitan dengan…

A. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi serta bagaimana mendistribusikannya
B. Jenis barang dan jasa apa saja yang perlu diproduksi
C. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa secara efisien
D. Berapa jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi

Jawaban: A. Pertanyaan “for whom” dalam masalah pokok ekonomi menyangkut kepada siapa hasil produksi didistribusikan dan bagaimana cara pembagiannya kepada anggota masyarakat.

3. Salah satu elemen penting yang memengaruhi terbentuknya suatu sistem ekonomi di sebuah negara adalah faktor ideologi. Fungsi ideologi dalam konteks sistem ekonomi adalah…

A. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional secara langsung
B. Mengatur mekanisme harga di pasar bebas
C. Memberikan landasan nilai dan arah bagi penyelenggaraan sistem ekonomi
D. Menetapkan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah

Jawaban: C. Ideologi berfungsi sebagai landasan nilai yang memberi arah dan tujuan bagi penyelenggaraan sistem ekonomi suatu bangsa, sehingga corak sistem ekonomi mencerminkan ideologi yang dianut.

4. Dalam suatu sistem ekonomi, masalah kelangkaan (scarcity) timbul karena adanya ketidakseimbangan antara…

A. Jumlah penduduk dan luas wilayah suatu negara
B. Kebijakan pemerintah dan keinginan masyarakat
C. Tingkat teknologi dan jumlah tenaga kerja yang tersedia
D. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas

Jawaban: D. Masalah kelangkaan fundamental dalam ekonomi muncul karena kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas sedangkan sumber daya untuk memenuhinya terbatas, sehingga diperlukan sistem ekonomi untuk mengalokasikannya.

5. Perhatikan pernyataan berikut: (1) tingginya inflasi, (2) pengangguran struktural, (3) kesenjangan distribusi pendapatan, (4) defisit anggaran negara. Masalah yang tergolong sebagai masalah yang timbul dalam suatu sistem ekonomi secara umum adalah…

A. (1) dan (4) saja
B. (1), (2), dan (3)
C. (2) dan (4) saja
D. (3) dan (4) saja

Jawaban: B. Masalah yang lazim timbul dalam suatu sistem ekonomi mencakup inflasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, karena ketiganya berkaitan langsung dengan cara sistem ekonomi mengalokasikan sumber daya dan hasil produksi.

6. Ciri utama sistem ekonomi kapitalisme yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya adalah…

A. Hak kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi diakui dan dilindungi
B. Negara menguasai seluruh faktor produksi untuk kepentingan rakyat
C. Distribusi pendapatan diatur secara merata oleh pemerintah pusat
D. Kegiatan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong

Jawaban: A. Pengakuan dan perlindungan hak milik pribadi atas faktor produksi merupakan ciri pokok kapitalisme yang menjadi fondasi beroperasinya mekanisme pasar bebas.

7. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, mekanisme harga berfungsi sebagai alat koordinasi kegiatan ekonomi. Hal ini berarti harga berperan sebagai…

A. Instrumen pemerintah untuk membatasi konsumsi masyarakat
B. Ukuran kesejahteraan sosial yang dicapai suatu negara
C. Sinyal bagi produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi
D. Pengganti perencanaan terpusat yang dilakukan oleh negara

Jawaban: C. Dalam kapitalisme, sistem harga berfungsi sebagai sinyal otomatis yang memandu keputusan produsen dan konsumen tanpa campur tangan langsung pemerintah, sehingga alokasi sumber daya terjadi secara desentralisasi.

8. Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” mengemukakan konsep “invisible hand” yang menjelaskan bahwa…

A. Pemerintah harus aktif mengatur kegiatan ekonomi demi kesejahteraan rakyat
B. Monopoli alami muncul secara otomatis dalam sistem pasar bebas
C. Kapital hanya dapat terakumulasi melalui eksploitasi tenaga kerja
D. Mekanisme pasar secara otomatis mengarahkan kepentingan pribadi menjadi kepentingan sosial

Jawaban: D. Konsep “invisible hand” Adam Smith menyatakan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadi dalam pasar bebas, secara tidak sengaja ia mendorong tercapainya kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

9. Sistem ekonomi komunisme ditandai oleh kepemilikan kolektif atas alat produksi yang dikelola oleh negara. Tujuan utama dari penguasaan negara atas alat produksi tersebut adalah…

A. Mendorong persaingan antarprodusen untuk meningkatkan efisiensi nasional
B. Menghapus eksploitasi kelas dan mewujudkan kesetaraan distribusi hasil produksi
C. Mempercepat akumulasi modal swasta demi pertumbuhan ekonomi
D. Memberikan insentif kepada pengusaha agar lebih produktif

Jawaban: B. Dalam komunisme, penguasaan negara atas alat produksi bertujuan untuk menghilangkan sistem kelas sosial dan eksploitasi kaum buruh, sehingga hasil produksi dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat.

10. Karl Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Teori ini dikenal sebagai…

A. Teori nilai guna (utility theory of value)
B. Teori nilai subjektif (subjective value theory)
C. Teori nilai kerja (labor theory of value)
D. Teori nilai pasar (market value theory)

Jawaban: C. Karl Marx mengembangkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (waktu kerja sosial yang diperlukan) yang terkandung di dalamnya.

11. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme dalam hal pengambilan keputusan ekonomi terletak pada…

A. Kapitalisme menggunakan mekanisme pasar desentralistik, komunisme menggunakan perencanaan terpusat
B. Kapitalisme melarang kepemilikan swasta, komunisme mendorong investasi asing
C. Kapitalisme mengutamakan pemerataan, komunisme mengutamakan pertumbuhan
D. Kapitalisme berbasis ideologi sosialis, komunisme berbasis ideologi liberal

Jawaban: A. Perbedaan pokok keduanya terletak pada mekanisme koordinasi: kapitalisme mengandalkan pasar bebas yang desentralistik, sementara komunisme mengandalkan perencanaan terpusat (central planning) oleh negara.

12. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang khas Indonesia karena berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Salah satu prinsip dasarnya adalah bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas…

A. Individualisme dan persaingan bebas
B. Sentralisasi dan perencanaan negara
C. Liberalisasi dan keterbukaan pasar
D. Kekeluargaan

Jawaban: D. Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional Sistem Ekonomi Pancasila secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

13. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Makna “dikuasai oleh negara” dalam pasal tersebut adalah…

A. Negara memiliki secara penuh seluruh aset perusahaan yang bergerak di sektor tersebut
B. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya demi kemakmuran rakyat
C. Negara melarang pihak swasta untuk berpartisipasi dalam sektor tersebut
D. Negara menyerahkan pengelolaan sektor tersebut kepada mekanisme pasar bebas

Jawaban: B. “Dikuasai oleh negara” mengandung makna bahwa negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya tersebut agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

14. Dasar filosofis Sistem Ekonomi Indonesia yang paling fundamental bersumber dari sila kelima Pancasila. Implikasi sila tersebut terhadap sistem ekonomi adalah…

A. Pertumbuhan ekonomi harus dicapai dengan cara memperluas ekspor
B. Kegiatan ekonomi harus sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat
C. Hasil pembangunan ekonomi harus dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia
D. Modal asing harus dibatasi agar tidak mendominasi perekonomian nasional

Jawaban: C. Sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mengandung implikasi bahwa sistem ekonomi harus menjamin pemerataan dan keadilan distribusi hasil pembangunan bagi semua warga negara.

15. Demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam sistem ekonomi Indonesia mengandung pengertian bahwa…

A. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat
B. Setiap warga negara berhak memilih sistem ekonomi yang diinginkannya
C. Pemerintah berhak menetapkan harga seluruh komoditas secara sepihak
D. Swasta boleh menguasai seluruh sektor produksi tanpa pembatasan

Jawaban: A. Demokrasi ekonomi mengandung makna bahwa kegiatan produksi merupakan aktivitas bersama seluruh rakyat, hasilnya pun untuk kemakmuran bersama, bukan dikuasai sekelompok orang atau negara secara sepihak.

16. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena koperasi dianggap paling sesuai dengan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Landasan hukum yang mengatur koperasi di Indonesia adalah…

A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Jawaban: D. Landasan hukum perkoperasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi beserta prinsip-prinsip dan tata cara pengelolaannya.

17. Prinsip koperasi yang mewajibkan setiap anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi dan membedakannya dari badan usaha lain adalah prinsip…

A. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
C. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
D. Kemandirian

Jawaban: B. Prinsip pengelolaan secara demokratis menjamin setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan koperasi, sehingga anggota berperan aktif sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

18. Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi berbeda dengan dividen dalam perseroan terbatas. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada…

A. SHU ditetapkan di awal tahun, dividen ditetapkan setelah laporan keuangan selesai
B. SHU hanya diberikan kepada pengurus, dividen diberikan kepada seluruh pemegang saham
C. SHU dibagikan berdasarkan besarnya transaksi anggota dengan koperasi, dividen berdasarkan jumlah saham yang dimiliki
D. SHU bersumber dari modal pinjaman, dividen bersumber dari modal sendiri perusahaan

Jawaban: C. SHU koperasi didistribusikan secara proporsional sesuai partisipasi anggota dalam bertransaksi dengan koperasi, bukan berdasarkan besar modal yang disetor, sehingga mencerminkan asas keadilan koperasi.

19. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan koperasi mencakup berbagai program pemberdayaan. Strategi pengembangan koperasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi adalah…

A. Pelatihan dan pendidikan perkoperasian bagi pengurus dan anggota koperasi
B. Pemberian subsidi bunga kredit kepada seluruh koperasi tanpa seleksi
C. Penggabungan koperasi-koperasi kecil menjadi satu koperasi besar nasional
D. Pembatasan pendirian badan usaha swasta di sektor yang digeluti koperasi

Jawaban: A. Salah satu strategi pengembangan koperasi yang utama adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, agar pengelola koperasi memiliki kompetensi manajerial yang memadai.

20. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pemerintah dengan beberapa tujuan strategis. Tujuan pendirian BUMN yang berkaitan dengan fungsi pelayanan publik adalah…

A. Memaksimalkan keuntungan untuk disetorkan sebagai pendapatan negara
B. Bersaing secara terbuka dengan perusahaan swasta multinasional
C. Memonopoli seluruh sektor industri strategis di dalam negeri
D. Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak diminati swasta karena tidak menguntungkan

Jawaban: D. Salah satu peran utama BUMN adalah sebagai penyedia layanan publik di sektor yang secara komersial tidak menarik bagi swasta, guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

21. Bentuk BUMN yang sahamnya minimal 51% dimiliki negara dan sisanya dapat dimiliki publik serta tercatat di bursa efek adalah…

A. Perusahaan Umum (Perum)
B. Perusahaan Perseroan (Persero)
C. Perusahaan Jawatan (Perjan)
D. Perusahaan Daerah (Perusda)

Jawaban: B. Persero adalah bentuk BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan pemerintah sebagai pemegang saham minimal 51%, dan sebagian sahamnya dapat dimiliki publik melalui bursa efek, sehingga tunduk pada prinsip korporasi.

22. Program privatisasi BUMN yang dilaksanakan pemerintah Indonesia bertujuan antara lain untuk meningkatkan efisiensi kinerja BUMN. Cara privatisasi yang dilakukan melalui penjualan saham BUMN kepada publik melalui pasar modal disebut…

A. Strategic sale
B. Management buy out
C. Initial Public Offering (IPO)
D. Trade sale

Jawaban: C. IPO atau penawaran umum perdana adalah mekanisme privatisasi di mana BUMN menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas korporasi.

23. Upaya peningkatan efisiensi BUMN melalui restrukturisasi dilakukan dengan beberapa pendekatan. Restrukturisasi yang bertujuan memisahkan unit bisnis BUMN yang tidak menguntungkan agar dapat fokus pada bisnis intinya disebut…

A. Divestasi
B. Diversifikasi
C. Konsolidasi
D. Akuisisi

Jawaban: A. Divestasi adalah strategi restrukturisasi dengan melepas atau menjual aset dan unit bisnis yang tidak relevan dengan bisnis inti BUMN, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi utamanya.

24. Sektor swasta memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi utama sektor swasta yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh sektor lain adalah…

A. Menyediakan subsidi harga bagi masyarakat berpenghasilan rendah
B. Mengelola sumber daya alam yang dikuasai negara
C. Menetapkan kebijakan upah minimum nasional
D. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi serta investasi

Jawaban: D. Sektor swasta berperan sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja, inovasi produk dan teknologi, serta mobilisasi investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

25. Krisis ekonomi 1997/1998 di Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan swasta besar mengalami kebangkrutan. Salah satu faktor penyebab kerentanan perusahaan swasta Indonesia terhadap krisis tersebut adalah…

A. Tingginya tingkat pengangguran sebelum krisis terjadi
B. Ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri berdenominasi valuta asing
C. Rendahnya ekspor produk manufaktur ke pasar internasional
D. Monopoli pasar dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan asing

Jawaban: B. Banyak perusahaan swasta Indonesia saat krisis 1997/1998 memiliki utang besar dalam mata uang asing tanpa lindung nilai, sehingga depresiasi rupiah yang tajam menyebabkan beban utang melonjak drastis dan mengakibatkan kebangkrutan massal.

26. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan peran swasta pascakrisis ekonomi. Salah satu kebijakan yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah…

A. Meningkatkan pajak impor agar produk lokal lebih kompetitif
B. Mewajibkan seluruh perusahaan swasta menggunakan bahan baku lokal
C. Deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha
D. Menasionalisasi perusahaan swasta yang mengalami kerugian

Jawaban: C. Deregulasi dan penyederhanaan perizinan merupakan kebijakan penting pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong masuknya investasi swasta baru.

27. Suatu negara sedang mempertimbangkan dua strategi pembangunan ekonomi: berorientasi ke dalam (inward looking) atau berorientasi ke luar (outward looking). Strategi yang menekankan pada pengembangan industri substitusi impor tergolong sebagai strategi…

A. Inward looking, karena bertujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri
B. Outward looking, karena mengutamakan peningkatan ekspor ke pasar internasional
C. Campuran, karena menggabungkan pasar domestik dan pasar ekspor sekaligus
D. Outward looking, karena memerlukan impor bahan baku dari luar negeri

Jawaban: A. Strategi substitusi impor merupakan pendekatan inward looking yang berupaya membangun industri domestik untuk menggantikan produk impor, sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi pada luar negeri.

28. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan masalah serius di masa depan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang bersifat…

A. Padat karya dan berbasis ekspor
B. Sentralistik dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat
C. Berbasis teknologi tinggi dan berorientasi pasar global
D. Berkelanjutan (sustainable development) yang menyeimbangkan pertumbuhan dan kelestarian lingkungan

Jawaban: D. Pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan agar sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

29. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru menggunakan pendekatan “trickle down effect”. Pendekatan tersebut mengandung asumsi bahwa…

A. Pemerataan harus dicapai sebelum pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung
B. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan secara otomatis menetes ke bawah dan meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat
C. Industrialisasi hanya dapat berhasil jika didukung oleh investasi asing langsung
D. Sektor pertanian harus diprioritaskan sebelum sektor industri dikembangkan

Jawaban: B. Trickle down effect berasumsi bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dari kelompok kaya akan secara otomatis menyebar (menetes) ke lapisan masyarakat bawah melalui penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi.

30. Strategi pembangunan ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Implikasi dari prinsip ini dalam kebijakan ekonomi adalah…

A. Pemerintah mengambil alih seluruh kegiatan produksi dari swasta
B. Investasi asing dibatasi agar tidak menggeser pelaku usaha lokal
C. Rakyat dilibatkan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
D. Pertumbuhan ekonomi diutamakan meskipun harus mengorbankan pemerataan

Jawaban: C. Menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan berarti rakyat tidak sekadar penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku aktif yang terlibat dalam setiap tahap proses pembangunan ekonomi.

31. Persoalan yang sering timbul dalam upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah adanya dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi mengacu pada kondisi di mana…

A. Terdapat dua sektor ekonomi dengan tingkat produktivitas dan kesejahteraan yang sangat berbeda dalam satu perekonomian
B. Dua sistem ekonomi yang berbeda diterapkan secara bersamaan oleh satu negara
C. Pemerintah dan swasta sama-sama mengelola sektor industri manufaktur
D. Dua kelompok etnis yang berbeda menguasai sektor ekonomi yang berbeda pula

Jawaban: A. Dualisme ekonomi menggambarkan kondisi di mana sektor modern yang produktif dan sektor tradisional yang subsisten hidup berdampingan dalam satu perekonomian dengan kesenjangan yang sangat besar.

32. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan mencakup program pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Alasan utama perlunya pemberdayaan UKM dalam kerangka ekonomi kerakyatan adalah…

A. UKM menghasilkan produk ekspor berkualitas tinggi yang kompetitif di pasar global
B. UKM membutuhkan teknologi canggih yang hanya tersedia di negara maju
C. UKM merupakan penyuplai utama bahan baku bagi industri besar nasional
D. UKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat

Jawaban: D. UKM merupakan pilar ekonomi kerakyatan karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta menjadi basis ekonomi mayoritas penduduk.

33. Kemitraan usaha antarpelaku ekonomi antara usaha besar dan usaha kecil dapat dilakukan melalui pola inti-plasma. Dalam pola inti-plasma, pihak yang berperan sebagai “inti” adalah…

A. Pemerintah daerah yang menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung
B. Perusahaan besar yang membina dan menampung hasil produksi usaha kecil mitra
C. Koperasi yang menghimpun dan mewakili kepentingan usaha kecil
D. Lembaga keuangan yang menyediakan modal bagi usaha plasma

Jawaban: B. Dalam kemitraan pola inti-plasma, perusahaan besar bertindak sebagai inti yang memberikan pembinaan, penyediaan sarana produksi, dan jaminan pemasaran, sementara usaha kecil bertindak sebagai plasma yang melaksanakan produksi.

34. Pola kemitraan usaha yang dilakukan dengan cara usaha besar memberikan lisensi dan hak penggunaan merek dagangnya kepada usaha kecil dengan imbalan royalti disebut…

A. Pola subkontrak
B. Pola dagang umum
C. Pola waralaba (franchise)
D. Pola keagenan

Jawaban: C. Waralaba adalah bentuk kemitraan di mana pewaralaba (franchisor) memberikan hak kepada terwaralaba (franchisee) untuk menggunakan merek, sistem, dan metode bisnis dengan imbalan royalti yang disepakati.

35. Globalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam era globalisasi ekonomi adalah…

A. Meningkatkan daya saing produk nasional agar mampu bersaing di pasar internasional yang semakin terbuka
B. Menutup perekonomian dari pengaruh luar agar industri dalam negeri terlindungi
C. Mengalihkan seluruh investasi asing ke sektor pertanian tradisional
D. Memperbesar defisit anggaran untuk membiayai program pembangunan infrastruktur

Jawaban: A. Globalisasi membuka pasar secara luas sehingga tantangan terbesar Indonesia adalah meningkatkan daya saing produk dan industri nasional agar tidak tergeser oleh produk dari negara-negara lain yang lebih kompetitif.

36. Krisis keuangan Asia 1997 yang melanda Indonesia menunjukkan kerentanan sistem perekonomian Indonesia. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari krisis tersebut terkait sistem ekonomi adalah…

A. Pemerintah harus menutup seluruh akses investasi asing untuk menjaga stabilitas
B. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara otomatis menjamin ketahanan terhadap krisis
C. Deregulasi keuangan harus dilakukan secepat mungkin tanpa mempertimbangkan kesiapan institusional
D. Diperlukan tata kelola ekonomi yang baik dan fondasi institusional yang kuat sebagai penyangga stabilitas

Jawaban: D. Krisis 1997/1998 mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup; diperlukan fondasi institusional yang kokoh, tata kelola yang baik (good governance), dan pengawasan keuangan yang efektif untuk menjaga ketahanan ekonomi.

37. Kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) memberikan dampak langsung bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif AFTA yang paling signifikan bagi produsen Indonesia yang kompetitif adalah…

A. Mendapatkan perlindungan tarif yang lebih tinggi dari pemerintah
B. Akses yang lebih luas ke pasar negara-negara anggota ASEAN dengan hambatan tarif yang lebih rendah
C. Berkurangnya persaingan dari produk impor di pasar domestik
D. Mendapatkan subsidi ekspor dari pemerintah negara-negara ASEAN lainnya

Jawaban: B. AFTA membuka akses pasar yang lebih luas bagi produsen Indonesia yang kompetitif karena tarif perdagangan antarnegara ASEAN diturunkan secara signifikan, sehingga ekspor ke sesama anggota ASEAN menjadi lebih mudah.

38. Dalam konteks sistem ekonomi Indonesia di era global, konsep “ketahanan ekonomi nasional” merujuk pada kemampuan perekonomian untuk…

A. Menutup diri dari arus perdagangan dan investasi internasional
B. Mencapai surplus neraca perdagangan setiap tahun tanpa kecuali
C. Bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai guncangan eksternal dengan tetap menjamin kesejahteraan rakyat
D. Mempertahankan nilai tukar rupiah pada tingkat tetap terhadap dolar AS

Jawaban: C. Ketahanan ekonomi nasional mencerminkan kemampuan perekonomian untuk menghadapi tekanan dan guncangan dari luar, beradaptasi secara dinamis, serta tetap memastikan terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

39. Seorang pengamat ekonomi mengamati bahwa di sebuah negara, seluruh keputusan tentang apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi ditentukan oleh negara melalui rencana lima tahunan. Sistem ekonomi negara tersebut paling tepat dikategorikan sebagai…

A. Sistem ekonomi pasar bebas murni
B. Sistem ekonomi Pancasila
C. Sistem ekonomi campuran
D. Sistem ekonomi komando (terpusat)

Jawaban: D. Sistem di mana seluruh keputusan ekonomi ditetapkan secara terpusat oleh negara melalui perencanaan disebut sistem ekonomi komando atau terpusat, yang merupakan ciri khas ekonomi komunis/sosialis.

40. Apabila sebuah koperasi simpan pinjam memiliki total SHU sebesar Rp120.000.000 dan 40% darinya dialokasikan untuk jasa anggota berdasarkan transaksi, seorang anggota yang berkontribusi 5% dari total transaksi koperasi akan menerima bagian SHU sebesar…

A. Rp2.400.000
B. Rp4.800.000
C. Rp6.000.000
D. Rp1.200.000

Jawaban: A. SHU untuk jasa anggota = 40% x Rp120.000.000 = Rp48.000.000. Bagian anggota = 5% x Rp48.000.000 = Rp2.400.000, sesuai prinsip distribusi SHU berdasarkan besarnya partisipasi transaksi anggota.

41. Pemerintah menetapkan BUMN tertentu untuk menjalankan Public Service Obligation (PSO). Konsekuensi yang harus ditanggung BUMN penerima PSO adalah…

A. BUMN dilarang mencari keuntungan dari kegiatan komersial manapun
B. BUMN harus melakukan privatisasi penuh dalam waktu dua tahun
C. BUMN wajib menyediakan layanan tertentu meski tidak menguntungkan secara komersial dan mendapat kompensasi dari pemerintah
D. BUMN diwajibkan menyetor seluruh keuntungannya ke kas negara

Jawaban: C. PSO mengharuskan BUMN menyediakan layanan publik yang tidak viable secara komersial, dan sebagai kompensasinya pemerintah memberikan subsidi atau pembayaran tertentu kepada BUMN bersangkutan.

42. Salah satu kelemahan yang sering dikritik dalam pelaksanaan sistem ekonomi komunisme di berbagai negara adalah…

A. Sistem ini terlalu memberikan kebebasan kepada individu sehingga menimbulkan anarki ekonomi
B. Perencanaan terpusat cenderung tidak efisien karena tidak mampu merespons sinyal harga pasar secara tepat
C. Sistem ini menyebabkan monopoli oleh perusahaan swasta yang menguasai produksi
D. Ketimpangan distribusi pendapatan justru semakin besar karena tidak ada kontrol pemerintah

Jawaban: B. Kelemahan utama komunisme dalam praktiknya adalah inefisiensi akibat perencanaan terpusat yang tidak mampu mengolah informasi ekonomi yang tersebar luas dan merespons perubahan preferensi konsumen secara cepat.

43. Pemerintah suatu daerah ingin memberdayakan koperasi yang ada di wilayahnya. Kebijakan yang paling tepat untuk memperkuat modal koperasi tanpa mengorbankan prinsip kemandirian koperasi adalah…

A. Memberikan hibah modal langsung kepada seluruh koperasi tanpa syarat
B. Mengambil alih pengelolaan koperasi oleh pejabat pemerintah daerah
C. Mewajibkan seluruh perusahaan swasta untuk menjadi anggota koperasi
D. Memfasilitasi akses koperasi ke sumber permodalan dengan tetap menjaga otonomi pengelolaan oleh anggota

Jawaban: D. Memfasilitasi akses permodalan tanpa mengambil alih pengelolaan sejalan dengan prinsip kemandirian koperasi, di mana anggota tetap menjadi pemilik dan pengendali koperasi.

44. Sistem ekonomi Indonesia mengakui peran tiga pelaku ekonomi utama, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Konstelasi tiga pelaku ini dalam sistem ekonomi Indonesia dikenal sebagai…

A. Sistem ekonomi tiga sektor atau tiga pilar perekonomian nasional
B. Sistem ekonomi campuran model Eropa Barat
C. Sistem duopoli antara sektor publik dan sektor privat
D. Model ekonomi konglomerat yang dikendalikan pemerintah

Jawaban: A. Struktur perekonomian Indonesia mengenal tiga pelaku utama yaitu BUMN, koperasi, dan swasta yang masing-masing memiliki peran komplementer dan bersama-sama menjadi pilar perekonomian nasional.

45. Sebuah perusahaan BUMN yang semula merugi dan membebani keuangan negara kemudian berhasil meningkatkan kinerjanya secara signifikan setelah dilakukan restrukturisasi manajemen. Faktor yang paling mungkin berkontribusi pada keberhasilan restrukturisasi tersebut adalah…

A. Penambahan penyertaan modal negara yang sangat besar tanpa perubahan manajemen
B. Peningkatan intervensi pemerintah dalam pengambilan keputusan operasional harian
C. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
D. Pengurangan jumlah produk dan layanan agar perusahaan tidak terlalu banyak menanggung beban biaya

Jawaban: C. Penerapan good corporate governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme manajemen merupakan faktor kunci keberhasilan restrukturisasi BUMN dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangannya.

46. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah masalah akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Lembaga keuangan yang secara khusus dirancang untuk mengatasi masalah tersebut adalah…

A. Bank sentral yang berfungsi menetapkan kebijakan moneter nasional
B. Lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam yang melayani segmen usaha kecil
C. Bank investasi yang berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur skala besar
D. Perusahaan sekuritas yang membantu UMKM melantai di bursa efek

Jawaban: B. Lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam dirancang khusus untuk menjangkau pelaku usaha kecil yang tidak bankable, sehingga menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

47. Dalam kerangka sistem ekonomi Indonesia, terdapat larangan (hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi ekonomi). Salah satu bentuk yang dilarang karena bertentangan dengan demokrasi ekonomi adalah…

A. Kepemilikan saham oleh masyarakat luas melalui bursa efek
B. Persaingan usaha yang sehat antarpelaku ekonomi
C. Kebebasan berusaha bagi setiap warga negara
D. Penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang (monopoli yang merugikan)

Jawaban: D. Demokrasi ekonomi Indonesia secara tegas melarang terjadinya penguasaan sumber ekonomi oleh segelintir pihak, karena hal tersebut bertentangan dengan cita-cita pemerataan dan keadilan sosial yang menjadi dasarnya.

48. Indonesia menghadapi tantangan perekonomian regional dalam konteks ASEAN Economic Community (AEC). Strategi yang paling tepat bagi Indonesia untuk memanfaatkan AEC secara optimal adalah…

A. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor serta produktivitas tenaga kerja
B. Memberlakukan tarif tinggi untuk melindungi industri domestik dari persaingan ASEAN
C. Menarik seluruh investasi asing ke sektor yang sebelumnya dikuasai BUMN
D. Mengurangi keterlibatan koperasi dalam aktivitas ekonomi lintas batas

Jawaban: A. Untuk memanfaatkan AEC secara optimal, Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia agar mampu bersaing dan tidak hanya menjadi pasar bagi negara ASEAN lainnya.

49. Perbedaan antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kapitalisme dalam hal peran negara adalah bahwa dalam sistem ekonomi Pancasila…

A. Negara tidak boleh sama sekali terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif
B. Negara menguasai seluruh faktor produksi dan melarang kepemilikan swasta
C. Negara berperan aktif dalam mengelola sumber strategis dan menjamin keadilan sosial, sementara swasta tetap diberi ruang
D. Negara hanya berfungsi sebagai wasit tanpa keterlibatan dalam kegiatan ekonomi apapun

Jawaban: C. Sistem Ekonomi Pancasila mengakomodasi peran aktif negara dalam mengelola sumber daya strategis dan mewujudkan keadilan sosial, namun tidak menafikan peran swasta dan koperasi sebagaimana perbedaannya dari komunisme maupun kapitalisme murni.

50. Dalam sistem perekonomian Indonesia di era global, pemerintah perlu menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Kebijakan yang mencerminkan keseimbangan tersebut adalah…

A. Menutup seluruh sektor ekonomi dari investasi asing demi melindungi pelaku usaha domestik
B. Membuka investasi asing di sektor yang mendorong transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja, sambil melindungi sektor strategis vital
C. Menyerahkan seluruh kebijakan ekonomi kepada mekanisme pasar global tanpa intervensi
D. Menasionalisasi seluruh investasi asing yang sudah beroperasi di Indonesia

Jawaban: B. Kebijakan yang seimbang memadukan keterbukaan terhadap investasi yang membawa manfaat nyata dengan proteksi selektif terhadap sektor strategis, mencerminkan prinsip sistem ekonomi Indonesia yang tidak ekstrem ke arah liberalisme maupun proteksionisme.

ISIP4310 — Sistem Ekonomi Indonesia

Latihan Tambahan dengan AI