ISIP4213 — Sistem Politik Indonesia

1. David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh perilaku sosial, di mana nilai-nilai dialokasikan secara…

A. Demokratis dan terbuka untuk seluruh warga negara
B. Otoritatif untuk masyarakat secara keseluruhan
C. Proporsional berdasarkan kontribusi individu kepada negara
D. Konsensual melalui musyawarah seluruh elemen masyarakat

Jawaban: B. Menurut David Easton, sistem politik adalah seperangkat interaksi yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif bagi seluruh masyarakat, yang menjadi pembeda utama sistem politik dari sistem sosial lainnya.

2. Dalam analisis sistem politik David Easton, yang dimaksud dengan “input” adalah…

A. Tuntutan dan dukungan yang datang dari lingkungan ke dalam sistem politik
B. Kebijakan dan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah
C. Proses konversi nilai-nilai dalam lembaga legislatif
D. Mekanisme umpan balik antara pemerintah dan masyarakat

Jawaban: A. Easton membagi input menjadi dua, yaitu demands (tuntutan) dan supports (dukungan) yang berasal dari lingkungan intra-sosial maupun ekstra-sosial dan masuk ke dalam sistem politik untuk diproses.

3. Konsep “feedback” dalam model analisis sistem politik David Easton berfungsi untuk…

A. Mengubah tuntutan masyarakat menjadi kebijakan pemerintah secara langsung
B. Memisahkan lingkungan internal dan eksternal sistem politik
C. Menentukan legitimasi pemerintah dalam mengalokasikan nilai
D. Menyampaikan informasi tentang output kepada sistem agar dapat melakukan penyesuaian

Jawaban: D. Feedback (umpan balik) dalam model Easton adalah mekanisme yang menginformasikan hasil kebijakan kembali ke sistem politik sehingga sistem dapat melakukan adaptasi dan penyesuaian guna mempertahankan keseimbangan.

4. Gabriel Almond membedakan pendekatan struktural fungsional dari pendekatan tradisional karena pendekatan ini menekankan pada…

A. Studi tentang hukum dan konstitusi negara secara formal
B. Perbandingan sistem pemerintahan berdasarkan wilayah geografis
C. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh berbagai struktur dalam sistem politik
D. Perilaku individu sebagai unit analisis utama dalam politik

Jawaban: C. Almond menekankan bahwa setiap struktur dalam sistem politik, baik formal maupun informal, menjalankan fungsi-fungsi tertentu, sehingga analisis difokuskan pada fungsi yang diemban oleh berbagai struktur tersebut.

5. Dalam pendekatan struktural fungsional Almond, fungsi “rule making” setara dengan fungsi yang dijalankan oleh lembaga…

A. Yudikatif dalam memutus sengketa hukum
B. Legislatif dalam membuat undang-undang
C. Eksekutif dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari
D. Militer dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara

Jawaban: B. Almond menyebut fungsi rule making (pembuatan aturan) sebagai padanan fungsional dari lembaga legislatif, meskipun dalam praktiknya fungsi ini tidak selalu dimonopoli oleh legislatif saja.

6. Dalam analisis struktural fungsional, yang dimaksud dengan “multifungsionalitas” struktur adalah…

A. Satu struktur dapat menjalankan lebih dari satu fungsi sekaligus
B. Satu fungsi hanya dapat dijalankan oleh satu struktur yang khusus
C. Setiap struktur memiliki fungsi yang saling bertentangan satu sama lain
D. Fungsi-fungsi dalam sistem politik selalu terbagi secara proporsional

Jawaban: A. Konsep multifungsionalitas menyatakan bahwa dalam sistem politik, sebuah struktur tidak hanya terikat pada satu fungsi melainkan dapat menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan, misalnya partai politik yang menjalankan fungsi sosialisasi sekaligus agregasi kepentingan.

7. Sosialisasi politik di Indonesia pada era Orde Baru sangat dipengaruhi oleh peran dominan negara. Salah satu mekanisme sosialisasi formal yang digunakan pemerintah Orde Baru adalah…

A. Pemilu multipartai yang terbuka dan kompetitif
B. Kebebasan pers dalam menyebarluaskan nilai-nilai politik
C. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
D. Organisasi masyarakat sipil yang independen dari pemerintah

Jawaban: C. Pada masa Orde Baru, penataran P4 merupakan instrumen sosialisasi politik resmi yang diwajibkan oleh negara kepada seluruh lapisan masyarakat guna menanamkan nilai-nilai Pancasila versi pemerintah secara seragam.

8. Agen sosialisasi politik yang dianggap paling awal dan mendasar dalam membentuk orientasi politik seseorang adalah…

A. Partai politik karena secara langsung mentransmisikan ideologi
B. Media massa karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas
C. Sekolah karena mengajarkan pendidikan kewarganegaraan secara formal
D. Keluarga karena merupakan lingkungan pertama yang membentuk nilai-nilai dasar individu

Jawaban: D. Keluarga diakui sebagai agen sosialisasi politik yang paling primer karena individu pertama kali memperoleh orientasi dan nilai-nilai politiknya melalui interaksi dalam keluarga sejak usia dini.

9. Budaya politik “parokial” menurut Almond dan Verba ditandai oleh…

A. Kesadaran tinggi terhadap sistem politik dan aktif berpartisipasi di dalamnya
B. Tidak adanya orientasi terhadap sistem politik, input, maupun output
C. Orientasi yang kuat terhadap output namun pasif dalam proses input
D. Partisipasi aktif dalam pemilihan tetapi menolak kebijakan pemerintah

Jawaban: B. Budaya politik parokial ditandai oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian warga terhadap sistem politik secara keseluruhan, baik pada level input, output, maupun kesadaran diri sebagai aktor politik.

10. Jika budaya politik Indonesia pasca-reformasi menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan kebijakan, maka tipe budaya politik yang paling tepat untuk menggambarkannya adalah…

A. Budaya politik partisipan
B. Budaya politik parokial
C. Budaya politik subjek
D. Budaya politik tradisional

Jawaban: A. Budaya politik partisipan ditandai oleh kesadaran dan keterlibatan aktif warga dalam proses politik, baik pada sisi input maupun output, yang sesuai dengan gambaran masyarakat yang aktif memilih dan mengawasi kebijakan.

11. Dalam teori ekonomi politik, yang dimaksud dengan “ekonomi politik” sebagai bidang kajian adalah…

A. Ilmu yang mempelajari cara negara mengumpulkan pendapatan pajak
B. Studi tentang pengelolaan keuangan negara dalam anggaran tahunan
C. Kajian tentang hubungan timbal balik antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik
D. Analisis terhadap dampak kebijakan moneter terhadap inflasi nasional

Jawaban: C. Ekonomi politik mempelajari bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi proses politik dan sebaliknya, bagaimana keputusan politik membentuk kondisi ekonomi suatu masyarakat atau negara.

12. Salah satu karakteristik utama dinamika ekonomi politik Indonesia pada era Orde Baru adalah…

A. Dominasi sektor swasta nasional yang bebas dari intervensi negara
B. Liberalisasi penuh pasar modal dan perdagangan internasional
C. Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam ke pemerintah daerah
D. Keterlibatan militer dan kroni penguasa dalam pengelolaan ekonomi

Jawaban: D. Ekonomi politik Orde Baru ditandai oleh sistem patrimonial di mana militer dan jaringan kroni Soeharto menguasai sektor-sektor ekonomi strategis, menciptakan ekonomi yang terpusat pada kelompok tertentu.

13. Partisipasi politik dalam pengertian yang luas mencakup…

A. Hanya kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum
B. Semua kegiatan warga yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik
C. Kegiatan yang dilakukan semata-mata oleh anggota partai politik
D. Aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas pemerintahan

Jawaban: B. Partisipasi politik mencakup berbagai bentuk kegiatan warga negara yang diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah, termasuk pemilihan, demonstrasi, lobi, dan pengorganisasian masyarakat.

14. Partisipasi politik yang bersifat “konvensional” berbeda dari yang “non-konvensional” karena partisipasi konvensional…

A. Hanya dilakukan oleh kelompok elite dan berpendidikan tinggi
B. Selalu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan
C. Dilakukan melalui saluran yang diakui dan diterima oleh sistem politik yang ada
D. Tidak melibatkan interaksi langsung antara warga dan pejabat pemerintah

Jawaban: C. Partisipasi konvensional seperti pemilihan umum, bergabung dengan partai politik, dan melobi pejabat merupakan bentuk-bentuk yang sah dan diakui oleh sistem, berbeda dengan partisipasi non-konvensional seperti demonstrasi atau pembangkangan sipil.

15. Perkembangan partisipasi politik di Indonesia pasca-reformasi 1998 ditandai oleh…

A. Meluasnya kebebasan berpolitik dan munculnya berbagai partai politik baru
B. Pengurangan jumlah partai politik menjadi hanya tiga partai peserta pemilu
C. Penguatan peran militer dalam pengawasan partisipasi politik masyarakat
D. Pembatasan hak pilih hanya kepada warga yang memiliki pendidikan tertentu

Jawaban: A. Reformasi 1998 membuka ruang kebebasan politik yang sangat luas, ditandai dengan bermunculannya puluhan partai politik baru, kebebasan pers, dan hak masyarakat sipil untuk berorganisasi dan berpartisipasi secara lebih bebas.

16. Pemilihan umum di Indonesia berfungsi sebagai sarana legitimasi karena…

A. Pemilu menjamin bahwa kandidat terbaik selalu berhasil terpilih
B. Pemilu menghapus konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok sosial
C. Pemilu memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia
D. Pemilu memberikan mandat rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk menjalankan kekuasaan

Jawaban: D. Fungsi legitimasi pemilu terletak pada pemberian mandat oleh rakyat kepada pemimpin terpilih sehingga pemerintahan yang terbentuk memiliki dasar hukum dan penerimaan sosial untuk menjalankan kekuasaan.

17. Sistem pemilu proporsional yang digunakan Indonesia dalam pemilihan anggota DPR memiliki konsekuensi bahwa…

A. Calon yang meraih suara terbanyak di setiap daerah pemilihan otomatis menang
B. Kursi dibagi kepada partai berdasarkan persentase suara yang diperoleh
C. Hanya dua partai terbesar yang mendapatkan kursi di parlemen
D. Setiap daerah pemilihan diwakili oleh satu anggota parlemen saja

Jawaban: B. Sistem proporsional mengalokasikan kursi legislatif secara proporsional sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai, sehingga representasi di parlemen mencerminkan komposisi dukungan pemilih.

18. Fungsi utama partai politik dalam sistem politik demokratis adalah…

A. Mengelola anggaran negara dan kebijakan fiskal pemerintah
B. Mengawasi pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi
C. Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat serta merekrut pemimpin politik
D. Menentukan batas wilayah administrasi pemerintahan daerah

Jawaban: C. Partai politik menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (menyuarakan aspirasi), agregasi kepentingan (mengompilasi berbagai kepentingan menjadi platform), serta rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

19. Yang membedakan kelompok kepentingan dari partai politik adalah bahwa kelompok kepentingan…

A. Tidak berupaya merebut kekuasaan pemerintahan secara langsung
B. Memiliki keanggotaan yang lebih luas daripada partai politik
C. Selalu bersifat rahasia dan tidak terdaftar secara resmi
D. Dilarang terlibat dalam proses pemilihan umum manapun

Jawaban: A. Perbedaan mendasar antara kelompok kepentingan dan partai politik terletak pada tujuannya: kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi kebijakan tanpa bermaksud menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan partai politik bertujuan merebut kekuasaan.

20. Kelompok penekan (pressure group) menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Strategi yang paling langsung dan formal adalah…

A. Kampanye media sosial untuk membentuk opini publik
B. Mengorganisir demonstrasi massa di depan gedung pemerintah
C. Mendanai kampanye kandidat politik tertentu secara diam-diam
D. Lobi langsung kepada pembuat kebijakan melalui pertemuan resmi

Jawaban: D. Lobi langsung kepada pejabat pemerintah atau anggota legislatif merupakan strategi yang paling langsung dan formal, di mana kelompok penekan menyampaikan kepentingannya secara terstruktur dalam forum resmi.

21. Pada masa Orde Baru, partai-partai politik difusikan menjadi hanya tiga organisasi peserta pemilu. Kebijakan ini bertujuan untuk…

A. Meningkatkan kualitas ideologi partai agar lebih modern dan progresif
B. Menyederhanakan sistem kepartaian sekaligus memudahkan kontrol pemerintah
C. Memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik
D. Menciptakan kompetisi yang sehat antar kelompok ideologi berbeda

Jawaban: B. Fusi partai di bawah Orde Baru yang menghasilkan PPP, PDI, dan Golkar merupakan strategi pengendalian politik agar pemerintah dapat mengontrol kompetisi dan memastikan dominasi Golkar dalam setiap pemilu.

22. Lembaga legislatif di Indonesia pasca-reformasi terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Fungsi utama DPD yang membedakannya dari DPR adalah…

A. Mengajukan dan mengesahkan rancangan undang-undang di bidang hukum pidana
B. Memilih dan memberhentikan presiden dalam sidang paripurna
C. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah
D. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun

Jawaban: C. DPD dibentuk untuk merepresentasikan kepentingan daerah di tingkat nasional, dengan kewenangan mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam daerah.

23. Pada masa Orde Baru, lembaga legislatif (DPR/MPR) cenderung berfungsi sebagai “tukang stempel” kebijakan eksekutif. Hal ini terjadi karena…

A. Komposisi anggota DPR/MPR didominasi oleh Golkar dan anggota TNI/Polri yang mendukung pemerintah
B. Konstitusi secara eksplisit memberikan supremasi kepada presiden atas parlemen
C. Anggota DPR memiliki rangkap jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintah
D. Pemilihan umum tidak pernah diselenggarakan selama masa Orde Baru berlangsung

Jawaban: A. Dominasi Golkar di parlemen dan adanya fraksi ABRI yang diangkat tanpa melalui pemilu menyebabkan DPR/MPR tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen terhadap eksekutif pada masa Orde Baru.

24. Lembaga eksekutif di Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab kepada…

A. Parlemen yang dapat menjatuhkan presiden melalui mosi tidak percaya
B. Mahkamah Agung selaku puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia
C. Perdana menteri yang membentuk dan memimpin kabinet pemerintahan
D. Rakyat yang memilihnya secara langsung melalui pemilihan umum

Jawaban: D. Dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen, sehingga masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.

25. Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA), yaitu…

A. Mengadili perkara pidana bagi pejabat negara yang melakukan korupsi
B. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
C. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan negeri di seluruh Indonesia
D. Memberikan grasi dan amnesti kepada terpidana atas nama kepala negara

Jawaban: B. Kewenangan judicial review atau pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi, yang memastikan setiap undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi.

26. Konsep “kemandirian yudisial” (judicial independence) penting dalam sistem demokrasi karena…

A. Hakim tidak perlu memiliki keahlian hukum khusus dalam memutus perkara
B. Lembaga yudikatif dapat membuat undang-undang baru sesuai kebutuhan
C. Lembaga peradilan dapat memutus perkara secara adil tanpa tekanan dari eksekutif maupun legislatif
D. Hakim dapat mengabaikan undang-undang yang dianggap tidak adil secara moral

Jawaban: C. Kemandirian yudisial menjamin bahwa hakim bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain sehingga putusan pengadilan didasarkan semata pada hukum dan fakta, bukan pada tekanan politik.

27. Lembaga yudikatif pada masa Orde Baru berada dalam kondisi yang lemah karena…

A. Pengangkatan hakim berada di bawah kendali eksekutif sehingga independensi peradilan sangat terbatas
B. Mahkamah Agung dihapus dan digantikan oleh lembaga pengadilan militer
C. Anggaran lembaga peradilan tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
D. Hakim tidak diberikan wewenang untuk mengadili perkara yang melibatkan pejabat negara

Jawaban: A. Pada masa Orde Baru, kontrol eksekutif atas pengangkatan, promosi, dan pemberhentian hakim menjadikan lembaga peradilan tidak independen, sehingga sering berpihak kepada kepentingan penguasa.

28. Birokrasi di Indonesia dalam perspektif ilmu politik dapat didefinisikan sebagai…

A. Sekumpulan prosedur dan aturan yang menghambat pelayanan publik
B. Kelompok politisi yang menentukan kebijakan di tingkat kabupaten dan kota
C. Lembaga keuangan negara yang mengelola anggaran pemerintah pusat
D. Aparatur pemerintah yang melaksanakan kebijakan berdasarkan hierarki, spesialisasi, dan aturan formal

Jawaban: D. Birokrasi dalam pengertian Weberian adalah organisasi pemerintahan yang bercirikan hierarki otoritas, pembagian kerja berdasarkan spesialisasi, aturan yang tertulis, dan impersonalitas dalam pelaksanaan tugas.

29. Pada masa Orde Baru, birokrasi Indonesia mengalami politisasi yang ditandai oleh…

A. Rekrutmen pegawai negeri berdasarkan sistem merit dan kompetensi profesional
B. Pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi anggota dan pendukung Golkar
C. Desentralisasi kewenangan birokrasi kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten
D. Penghapusan jabatan struktural dalam birokrasi guna efisiensi pemerintahan

Jawaban: B. Birokrasi pada era Orde Baru dipolitisasi melalui monoloyalitas pegawai negeri sipil kepada pemerintah dan kewajiban mendukung Golkar, sehingga birokrasi berfungsi sebagai mesin politik penguasa.

30. Konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru merujuk pada peran militer sebagai…

A. Kekuatan pertahanan dan kekuatan ekonomi yang mengelola BUMN strategis
B. Penjaga ketertiban internal dan penjaga batas wilayah internasional
C. Kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik
D. Penegak hukum militer dan pembuat kebijakan legislatif nasional

Jawaban: C. Dwifungsi ABRI melegitimasi peran militer tidak hanya dalam pertahanan negara, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk menempati jabatan-jabatan sipil dan kursi parlemen tanpa melalui pemilu.

31. Perubahan peran militer pasca-reformasi 1998 ditandai dengan penghapusan dwifungsi ABRI. Konsekuensi langsungnya adalah…

A. Militer tidak lagi memiliki kursi di DPR dan harus kembali ke fungsi pertahanan
B. Militer mengambil alih kewenangan polisi dalam penegakan hukum sipil
C. Panglima TNI menjadi anggota tetap kabinet pemerintah sipil
D. Militer mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum legislatif

Jawaban: A. Reformasi TNI pasca-1998 mengharuskan militer keluar dari ranah politik, termasuk pencabutan hak fraksi TNI/Polri di DPR, sebagai bagian dari demokratisasi dan pemisahan fungsi pertahanan dari politik.

32. Desentralisasi politik yang diterapkan Indonesia pasca-reformasi bertujuan untuk…

A. Mengalihkan seluruh kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah desa
B. Memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengatur urusan daerah secara langsung
C. Mengurangi jumlah provinsi guna menyederhanakan struktur pemerintahan
D. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri

Jawaban: D. Desentralisasi yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 dan perubahannya bertujuan memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah agar pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

33. Politik lokal pada masa Orde Baru ditandai oleh sentralisasi kekuasaan yang ketat. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah…

A. Pemerintah daerah bebas menentukan kebijakan pajak dan penganggaran lokal
B. Kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat lokal melalui pemilu daerah
C. Kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan bertanggung jawab ke atas
D. Otonomi fiskal penuh diberikan kepada setiap kabupaten dan kota

Jawaban: C. Pada masa Orde Baru, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) pada praktiknya ditunjuk dan dikontrol oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat, sehingga akuntabilitasnya mengalir ke atas bukan ke bawah.

34. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) yang dimulai di Indonesia pada tahun 2005 merupakan implementasi dari prinsip…

A. Dekonsentrasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke perwakilan daerah
B. Demokratisasi lokal dan akuntabilitas horizontal kepala daerah kepada rakyat
C. Sentralisasi pengambilan keputusan di tingkat provinsi
D. Eliminasi peran DPRD dalam proses politik lokal

Jawaban: B. Pilkada langsung merupakan terobosan demokratisasi lokal yang membuat kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat di daerahnya, bukan kepada pemerintah pusat atau DPRD.

35. Kebijakan pemerintah pusat Orde Baru terhadap politik lokal melalui UU No. 5 Tahun 1974 mencerminkan prinsip…

A. Otonomi seluas-luasnya kepada daerah tingkat II
B. Federalisme asimetris yang mengakui kekhususan daerah tertentu
C. Desentralisasi fiskal yang memprioritaskan pendapatan asli daerah
D. Sentralisasi dan keseragaman pola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia

Jawaban: D. UU No. 5 Tahun 1974 menekankan pola pemerintahan daerah yang seragam di seluruh Indonesia dan menempatkan daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, bukan sebagai entitas otonom yang mandiri.

36. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi sistem politik Indonesia mencakup faktor-faktor di luar batas territorial negara. Salah satu contoh pengaruh eksternal yang signifikan adalah…

A. Tekanan lembaga internasional seperti IMF yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam negeri
B. Konflik antar suku bangsa yang terjadi di wilayah pedalaman Indonesia
C. Perbedaan ideologi partai-partai politik yang bersaing dalam pemilu
D. Kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah

Jawaban: A. Pengaruh eksternal nyata terhadap sistem politik Indonesia tampak pada tekanan IMF pascakrisis 1997-1998 yang mensyaratkan berbagai reformasi struktural sebagai syarat bantuan, sehingga turut membentuk arah kebijakan nasional.

37. Politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip “bebas aktif” berarti…

A. Bebas dari semua perjanjian internasional dan aktif menyebarkan ideologi nasional
B. Bebas bergabung dengan blok manapun dan aktif melakukan ekspansi wilayah
C. Bebas dari pengaruh blok kekuatan manapun dan aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia
D. Bebas menentukan mitra dagang dan aktif dalam perang proksi kawasan

Jawaban: C. Prinsip bebas aktif menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak blok Barat maupun Timur (bebas), sekaligus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan Pembukaan UUD 1945.

38. Pembentukan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal. Faktor yang paling mendasar adalah…

A. Posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan di perbatasan dua samudra
B. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan ideologis
C. Kepentingan ekonomi para pengusaha besar yang memiliki jaringan perdagangan internasional
D. Tekanan opini publik internasional melalui media massa global

Jawaban: B. Landasan konstitusional dan ideologis politik luar negeri Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang mengamanatkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

39. Dalam analisis sistem Easton, ketika kebijakan pemerintah mengundang reaksi penolakan luas dari masyarakat, situasi tersebut menunjukkan proses…

A. Konversi input menjadi output dalam sistem politik
B. Dukungan yang menguat terhadap pemerintah sebagai komunitas politik
C. Terjadinya keseimbangan antara tuntutan dan kapasitas sistem
D. Umpan balik negatif yang menghasilkan tuntutan baru kepada sistem

Jawaban: D. Penolakan masyarakat terhadap output kebijakan merupakan bentuk umpan balik (feedback) negatif dalam model Easton, yang kemudian masuk kembali sebagai tuntutan baru dalam proses input untuk mendorong penyesuaian kebijakan.

40. Perbandingan antara sistem politik pada masa Orde Baru dan pasca-reformasi menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal…

A. Orde Baru bersifat otoriter-sentralistik sedangkan pasca-reformasi bergerak menuju demokrasi terdesentralisasi
B. Orde Baru lebih demokratis karena pemilu diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun
C. Pasca-reformasi lebih stabil karena tidak ada perubahan konstitusi sama sekali
D. Orde Baru mengutamakan desentralisasi sementara reformasi menekankan sentralisasi kekuasaan

Jawaban: A. Transformasi sistem politik Indonesia dari Orde Baru ke era reformasi ditandai oleh pergeseran dari otoritarianisme yang sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis, ditandai multipartai, pemilu langsung, dan desentralisasi otonomi daerah.

41. Konsep “artikulasi kepentingan” dalam pendekatan struktural fungsional Almond merujuk pada proses…

A. Pemerintah mengumumkan kebijakan kepada masyarakat melalui media resmi
B. Lembaga pengadilan memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak warga
C. Berbagai kelompok dalam masyarakat menyatakan kepentingan dan tuntutannya kepada sistem politik
D. Parlemen mengkonsolidasikan berbagai RUU menjadi satu paket undang-undang

Jawaban: C. Artikulasi kepentingan adalah fungsi di mana individu dan kelompok masyarakat mengungkapkan tuntutan dan aspirasi mereka kepada sistem politik, biasanya melalui kelompok kepentingan, partai, atau saluran informal.

42. Jika seorang warga negara memilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (golput) sebagai bentuk protes, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik yang bersifat…

A. Konvensional dan sukarela karena tidak melanggar hukum apapun
B. Ilegal karena undang-undang mewajibkan semua warga memilih
C. Konvensional tetapi dipaksakan oleh tekanan kelompok tertentu
D. Non-konvensional karena menyimpang dari norma partisipasi yang diharapkan sistem

Jawaban: D. Golput sebagai bentuk protes politik merupakan bentuk partisipasi non-konvensional karena menyimpang dari harapan sistem yang menganjurkan keikutsertaan aktif dalam pemilu sebagai sarana partisipasi utama.

43. Teori “gate-keeping” dalam komunikasi politik berkaitan dengan peran media massa sebagai agen sosialisasi politik karena…

A. Media massa selalu berpihak kepada kepentingan pemerintah yang berkuasa
B. Media massa menyeleksi dan menentukan informasi politik mana yang sampai kepada publik
C. Media massa memiliki kewenangan untuk melarang kampanye partai tertentu
D. Media massa wajib menyiarkan seluruh kegiatan pemerintah tanpa seleksi

Jawaban: B. Fungsi gate-keeping merujuk pada kekuatan media untuk menyaring dan memilih informasi yang akan disebarluaskan, sehingga secara tidak langsung membentuk persepsi dan orientasi politik masyarakat sebagai bagian dari proses sosialisasi politik.

44. Prinsip “rule of law” yang menjadi fondasi lembaga yudikatif dalam negara demokratis mengandung makna bahwa…

A. Semua warga negara dan pejabat pemerintah tunduk pada hukum yang sama tanpa pengecualian
B. Pemerintah memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan aturan tanpa batas
C. Hukum hanya berlaku bagi warga negara biasa dan tidak untuk pejabat negara
D. Hakim berwenang membuat hukum baru berdasarkan rasa keadilan pribadi

Jawaban: A. Rule of law atau supremasi hukum menegaskan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak, tidak ada satu pun individu atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk pejabat negara.

45. Salah satu dampak negatif dari penerapan otonomi daerah pasca-reformasi di Indonesia adalah munculnya fenomena…

A. Berkurangnya jumlah aparatur sipil negara di tingkat nasional
B. Melemahnya peran partai politik dalam rekrutmen kepala daerah
C. “Raja-raja kecil” di daerah yang menyalahgunakan kewenangan otonomi
D. Hilangnya identitas budaya lokal akibat arus globalisasi yang tidak terkendali

Jawaban: C. Salah satu efek samping desentralisasi di Indonesia adalah munculnya kepala daerah yang bertindak sebagai penguasa absolut di wilayahnya, menyalahgunakan wewenang otonomi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang populer disebut “raja-raja kecil.”

46. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Independensi KPU penting karena…

A. KPU harus bebas dari pengawasan DPR agar tidak terhambat dalam bekerja
B. KPU perlu memiliki wewenang membuat undang-undang terkait sistem pemilu
C. KPU harus dapat menolak calon yang tidak disukai oleh pemerintah pusat
D. Penyelenggara pemilu yang tidak independen rentan diintervensi untuk memenangkan pihak tertentu

Jawaban: D. Independensi KPU diperlukan agar proses pemilu berlangsung jujur dan adil. Tanpa independensi, penyelenggara pemilu mudah dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu untuk memanipulasi hasil pemilu demi kepentingan kelompok berkuasa.

47. Perbedaan antara “dekonsentrasi” dan “desentralisasi” dalam pembagian kewenangan pemerintahan adalah…

A. Dekonsentrasi memberikan kewenangan penuh kepada daerah sedangkan desentralisasi hanya bersifat administratif
B. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang kepada pejabat pusat di daerah sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom
C. Dekonsentrasi berlaku di tingkat provinsi saja sedangkan desentralisasi berlaku di tingkat kabupaten dan kota
D. Dekonsentrasi dan desentralisasi adalah dua istilah berbeda untuk konsep yang sama

Jawaban: B. Dekonsentrasi hanya memindahkan pelaksanaan urusan pusat kepada pejabat pusat yang bertugas di daerah (misalnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat), sementara desentralisasi benar-benar menyerahkan urusan kepada pemerintah daerah yang mandiri.

48. Dalam konteks hubungan internasional yang mempengaruhi politik Indonesia, Gerakan Non-Blok (GNB) yang digagas antara lain oleh Soekarno mencerminkan implementasi prinsip politik luar negeri Indonesia yang…

A. Proaktif mendukung blok Barat dalam menghadapi ancaman komunisme global
B. Mendorong isolasi diri dari pergaulan internasional
C. Bebas dari dominasi blok manapun dan aktif membangun solidaritas negara berkembang
D. Memilih berpihak kepada blok Timur sebagai sesama negara anti-imperialisme

Jawaban: C. Keterlibatan Indonesia dalam GNB merupakan wujud nyata politik bebas aktif, yaitu menolak keterlibatan dalam persaingan Blok Barat dan Timur sambil aktif memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional.

49. Analisis struktural fungsional menekankan bahwa setiap sistem politik memiliki “kapabilitas.” Yang dimaksud dengan kapabilitas regulatif adalah…

A. Kemampuan sistem politik untuk mengendalikan perilaku individu dan kelompok melalui hukum dan peraturan
B. Kemampuan sistem politik untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat
C. Kemampuan sistem politik untuk menyerap tuntutan dari lingkungan internasional
D. Kemampuan sistem politik untuk mengekstrak sumber daya dari masyarakat

Jawaban: A. Kapabilitas regulatif merujuk pada kemampuan sistem politik mengatur perilaku warga dan organisasi melalui berbagai instrumen hukum, peraturan, dan paksaan yang sah sebagai bagian dari fungsi pemeliharaan ketertiban.

50. Jika dibandingkan dengan sistem politik masa Orde Baru, sistem politik Indonesia pasca-reformasi menunjukkan peningkatan dalam hal “checks and balances.” Hal ini ditandai oleh…

A. Semakin terpusatnya kekuasaan pada lembaga kepresidenan yang kuat
B. Berkurangnya jumlah lembaga negara yang berwenang mengawasi pemerintah
C. Dominasi satu partai yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat
D. Penguatan lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga negara independen dalam mengawasi eksekutif

Jawaban: D. Reformasi konstitusi dan kelembagaan pasca-1998 menghasilkan penguatan signifikan DPR dalam fungsi pengawasan, pembentukan MK, KPK, dan lembaga independen lainnya yang secara kolektif menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih efektif.

ISIP4213 — Sistem Politik Indonesia

Latihan Tambahan dengan AI