ISIP4212 — Pengantar Ilmu Politik

1. Ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri mulai berkembang pesat pada abad ke berapa?

A. Abad ke-16
B. Abad ke-19
C. Abad ke-17
D. Abad ke-20

Jawaban: B. Ilmu politik mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri pada abad ke-19, ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian ilmu politik di berbagai negara.

2. Tokoh yang dianggap sebagai “bapak ilmu politik” karena memisahkan pembahasan politik dari etika dan agama adalah…

A. Niccolo Machiavelli
B. Aristoteles
C. Thomas Hobbes
D. Jean-Jacques Rousseau

Jawaban: A. Machiavelli dianggap sebagai bapak ilmu politik modern karena dalam karyanya “The Prince” ia membahas politik secara empiris dan memisahkannya dari pertimbangan moral serta agama.

3. Menurut konsep klasik, inti kajian ilmu politik adalah…

A. Perilaku pemilih dalam pemilu
B. Hubungan antarbangsa di dunia internasional
C. Negara dan kekuasaan
D. Ideologi dan sistem ekonomi

Jawaban: C. Secara klasik, ilmu politik memusatkan perhatiannya pada negara sebagai institusi tertinggi dan kekuasaan sebagai elemen sentral dalam kehidupan politik.

4. Konsep “kekuasaan” dalam ilmu politik pada dasarnya mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk…

A. Mendapatkan sumber daya ekonomi secara bebas
B. Membentuk partai politik yang sah
C. Memenangkan pemilihan umum secara demokratis
D. Mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai kehendaknya

Jawaban: D. Kekuasaan dalam ilmu politik didefinisikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan si pelaku kekuasaan.

5. Sistem politik menurut David Easton didefinisikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh perilaku sosial, melalui proses…

A. Pembuatan hukum dan penegakan sanksi
B. Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif bagi masyarakat
C. Pembentukan partai dan kompetisi elektoral
D. Negosiasi antara kelompok kepentingan yang berbeda

Jawaban: B. David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh perilaku sosial, di mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

6. Dalam model sistem politik Easton, yang dimaksud dengan “input” adalah…

A. Tuntutan dan dukungan dari masyarakat kepada sistem politik
B. Keputusan dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah
C. Proses pengolahan aspirasi dalam lembaga legislatif
D. Mekanisme umpan balik dari pelaksanaan kebijakan publik

Jawaban: A. Dalam model Easton, input terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (supports) yang datang dari lingkungan masyarakat dan masuk ke dalam sistem politik untuk diproses.

7. Sebuah negara mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah karena kebijakan yang dikeluarkan dinilai tidak mewakili aspirasi rakyat. Dalam analisis sistem politik Easton, kondisi ini mencerminkan melemahnya…

A. Output sistem politik
B. Tuntutan (demands) dalam sistem
C. Dukungan (supports) terhadap sistem
D. Kapasitas konversi sistem politik

Jawaban: C. Ketika masyarakat tidak mempercayai pemerintah karena kebijakan yang tidak aspiratif, hal ini mencerminkan berkurangnya dukungan (supports) sebagai salah satu komponen input dalam sistem politik Easton.

8. Konsep legitimasi dalam ilmu politik mengacu pada…

A. Kemampuan pemerintah menggunakan kekuatan militer secara efektif
B. Keberhasilan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
C. Kemampuan pemerintah mempertahankan wilayah negara dari ancaman luar
D. Pengakuan masyarakat bahwa kekuasaan yang dijalankan pemerintah adalah sah

Jawaban: D. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat atas hak pihak yang berkuasa untuk memerintah, sehingga kekuasaan yang dijalankan dianggap sah dan layak dipatuhi.

9. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “demos” dan “kratos” yang berarti…

A. Keadilan dan hukum
B. Rakyat dan pemerintahan
C. Kebebasan dan persamaan
D. Negara dan kekuasaan

Jawaban: B. “Demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan atau kekuasaan, sehingga demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat.

10. Demokrasi langsung dalam bentuknya yang paling awal dipraktikkan di…

A. Kota Athena, Yunani Kuno
B. Republik Romawi Kuno
C. Kerajaan Persia Kuno
D. Kekaisaran Cina Kuno

Jawaban: A. Demokrasi langsung pertama kali dipraktikkan di kota Athena pada masa Yunani Kuno, di mana warga negara berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan melalui majelis rakyat.

11. Perbedaan utama antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan terletak pada…

A. Jumlah partai politik yang diizinkan mengikuti pemilu
B. Tingkat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi
C. Cara rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan politik
D. Bentuk negara kesatuan atau federasi yang dianut

Jawaban: C. Dalam demokrasi langsung rakyat mengambil keputusan sendiri tanpa perantara, sedangkan dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan atas nama mereka.

12. Perkembangan demokrasi pada abad ke-19 ditandai dengan perluasan hak pilih yang awalnya sangat terbatas. Kelompok yang paling akhir mendapatkan hak pilih di kebanyakan negara Barat adalah…

A. Kaum buruh industri perkotaan
B. Kelompok petani dan masyarakat pedesaan
C. Kelompok minoritas agama
D. Kaum perempuan

Jawaban: D. Kaum perempuan adalah kelompok terakhir yang mendapatkan hak pilih di sebagian besar negara Barat, melalui perjuangan gerakan suffragette pada awal abad ke-20.

13. Negara-negara nondemokrasi yang mencoba mengadopsi sebagian prosedur demokrasi seperti pemilu, namun tetap mempertahankan kontrol otoritarian, sering disebut sebagai…

A. Demokrasi liberal
B. Demokrasi semu atau pseudodemokrasi
C. Demokrasi sosialis
D. Demokrasi deliberatif

Jawaban: B. Negara yang menggunakan atribut demokrasi seperti pemilu tetapi tetap mempertahankan kontrol otoritarian disebut demokrasi semu (pseudodemokrasi), karena prosedur demokratis tidak dijalankan secara substantif.

14. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri khas dibandingkan demokrasi liberal Barat, yaitu…

A. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan
B. Menolak adanya pemilihan umum yang kompetitif
C. Menempatkan kebebasan individu di atas kepentingan kolektif
D. Menjadikan partai tunggal sebagai pilar utama pemerintahan

Jawaban: A. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong bangsa Indonesia.

15. Hak Asasi Manusia (HAM) secara konseptual bersifat universal karena…

A. Diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya
B. Dapat dicabut apabila seseorang melakukan tindak pidana berat
C. Melekat pada setiap manusia tanpa memandang ras, agama, bangsa, atau status sosial
D. Dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengikat semua anggotanya

Jawaban: C. HAM bersifat universal karena hak-hak tersebut melekat pada kodrat manusia sebagai manusia, bukan karena pemberian dari pihak manapun, sehingga berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi.

16. Magna Carta yang ditandatangani pada tahun 1215 dianggap sebagai tonggak penting sejarah HAM karena…

A. Pertama kali mengakui hak pilih bagi seluruh rakyat Inggris
B. Menghapuskan sistem perbudakan di wilayah Inggris
C. Menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara
D. Membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak dasar bangsawan

Jawaban: D. Magna Carta merupakan perjanjian yang membatasi kekuasaan absolut Raja John dari Inggris dan menjamin sejumlah hak dasar bagi kaum bangsawan, menjadi cikal bakal perlindungan hak dari kesewenangan penguasa.

17. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun…

A. 1945
B. 1948
C. 1950
D. 1966

Jawaban: B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) diadopsi dan diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai standar umum keberhasilan bagi semua bangsa.

18. Perlindungan HAM di Indonesia secara konstitusional diatur secara lebih komprehensif dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen, khususnya pada…

A. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
B. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat
C. Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung

Jawaban: A. Melalui amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, ditambahkan Bab XA yang secara khusus dan komprehensif mengatur Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28A hingga 28J.

19. Budaya politik menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba adalah pola orientasi warga negara terhadap sistem politik yang mencakup dimensi…

A. Ekonomi, sosial, dan budaya
B. Hukum, administrasi, dan politik
C. Kognitif, afektif, dan evaluatif
D. Individual, kelompok, dan nasional

Jawaban: C. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik melalui tiga dimensi orientasi: kognitif (pengetahuan tentang sistem politik), afektif (perasaan terhadap sistem), dan evaluatif (penilaian terhadap sistem).

20. Tipe budaya politik “kaula” (subject political culture) ditandai oleh sikap warga yang…

A. Aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik
B. Tidak memiliki kesadaran sama sekali tentang sistem politik
C. Kritis dan mampu mengevaluasi kinerja pemerintah secara independen
D. Pasif dan hanya menerima keluaran dari sistem politik tanpa terlibat aktif

Jawaban: D. Budaya politik kaula ditandai oleh warga yang menyadari adanya sistem politik tetapi bersikap pasif, hanya menerima output dari pemerintah tanpa berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

21. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan beberapa prinsip utama, salah satunya adalah transparansi, yang berarti…

A. Pemerintah bebas menentukan kebijakan tanpa campur tangan masyarakat
B. Informasi tentang proses pengambilan keputusan dapat diakses oleh publik
C. Pejabat pemerintah dipilih berdasarkan kompetensi teknis yang terukur
D. Anggaran negara dikelola secara efisien untuk menghindari pemborosan

Jawaban: B. Transparansi dalam good governance berarti bahwa keputusan yang diambil dan pelaksanaannya mengikuti aturan hukum, dan informasinya tersedia serta dapat diakses secara bebas oleh pihak yang membutuhkan.

22. Sosialisasi politik berfungsi untuk…

A. Menanamkan nilai-nilai, norma, dan orientasi politik kepada warga negara
B. Mendistribusikan kekuasaan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat
C. Merekrut anggota baru untuk mengisi posisi dalam partai politik
D. Membentuk kebijakan publik berdasarkan aspirasi kelompok kepentingan

Jawaban: A. Sosialisasi politik adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan orientasi politik yang memungkinkan mereka berfungsi sebagai anggota masyarakat politik.

23. Komunikasi politik berfungsi menyampaikan pesan-pesan politik dari aktor politik kepada publik. Agen komunikasi politik yang paling berpengaruh pada era modern adalah…

A. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan
B. Keluarga dan lingkungan tempat tinggal
C. Media massa dan media sosial
D. Lembaga pendidikan formal

Jawaban: C. Pada era modern, media massa dan media sosial menjadi agen komunikasi politik yang paling berpengaruh karena kemampuannya menjangkau jutaan orang secara cepat dan membentuk opini publik secara masif.

24. Partisipasi politik yang paling umum dan mendasar dalam sistem demokrasi perwakilan adalah…

A. Bergabung menjadi anggota partai politik
B. Melakukan demonstrasi dan aksi protes di ruang publik
C. Mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik
D. Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum

Jawaban: D. Pemberian suara (voting) dalam pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling mendasar dan umum dalam sistem demokrasi perwakilan, karena melalui mekanisme inilah rakyat menentukan wakil dan pemimpinnya.

25. Faktor yang mendorong rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, antara lain, adalah…

A. Tingginya angka melek huruf dan pendidikan masyarakat
B. Rasa tidak percaya terhadap lembaga politik dan calon yang ada
C. Banyaknya partai politik yang bersaing dalam pemilu
D. Tersedianya akses informasi yang luas tentang kandidat

Jawaban: B. Apatisme dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik serta kandidat yang tersedia merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

26. Masalah perwakilan politik muncul ketika terdapat kesenjangan antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang dibuat wakilnya. Salah satu teori perwakilan yang menekankan bahwa wakil rakyat harus bertindak sesuai instruksi pemilihnya disebut teori…

A. Mandat (delegate theory)
B. Kepercayaan (trustee theory)
C. Proporsionalitas (proportionality theory)
D. Simbolik (symbolic theory)

Jawaban: A. Teori mandat menyatakan bahwa wakil rakyat harus bertindak sebagai utusan yang terikat instruksi dan kehendak pemilih, bukan berdasarkan pertimbangan independen pribadinya.

27. Partai politik sebagai organisasi modern pertama kali muncul dan berkembang di…

A. Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17
B. Jerman dan Italia pada awal abad ke-20
C. Eropa Barat dan Amerika Serikat pada abad ke-19
D. Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II

Jawaban: C. Partai politik sebagai organisasi modern mulai berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat pada abad ke-19, seiring dengan perluasan hak pilih dan perkembangan parlemen sebagai lembaga perwakilan.

28. Fungsi partai politik yang berkaitan dengan penyeleksian dan pengusulan calon pemimpin atau pejabat publik disebut fungsi…

A. Artikulasi kepentingan
B. Agregasi kepentingan
C. Sosialisasi politik
D. Rekrutmen politik

Jawaban: D. Rekrutmen politik adalah fungsi partai dalam menyeleksi, melatih, dan mengajukan calon-calon yang akan mengisi posisi kepemimpinan dan jabatan publik melalui mekanisme pemilihan umum.

29. Sistem kepartaian dua partai (bipartai) cenderung menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil karena…

A. Adanya banyak pilihan kebijakan yang ditawarkan kepada pemilih
B. Salah satu partai biasanya memperoleh mayoritas kursi sehingga tidak perlu koalisi
C. Pemilih memiliki representasi yang lebih proporsional dalam parlemen
D. Semua kelompok kepentingan dapat terwakili secara merata

Jawaban: B. Sistem bipartai cenderung menghasilkan stabilitas pemerintahan karena satu partai umumnya meraih mayoritas di parlemen, sehingga dapat membentuk pemerintahan tunggal tanpa bergantung pada negosiasi koalisi yang kompleks.

30. Undang-Undang Dasar dalam sistem politik berfungsi sebagai…

A. Hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan
B. Pedoman teknis bagi lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari
C. Dokumen politik yang hanya berlaku selama masa jabatan presiden yang membuat
D. Perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pembagian wewenang

Jawaban: A. UUD merupakan hukum dasar (fundamental law) yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya.

31. Prinsip checks and balances dalam pembagian kekuasaan bertujuan untuk…

A. Mempercepat proses pembuatan undang-undang agar lebih efisien
B. Memastikan satu lembaga memegang kekuasaan tertinggi dalam negara
C. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui saling mengawasi antarlembaga
D. Menyederhanakan struktur pemerintahan agar mudah dipahami rakyat

Jawaban: C. Checks and balances dirancang agar setiap cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dapat saling mengawasi dan membatasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang bertindak sewenang-wenang.

32. Pembagian kekuasaan menurut tingkatan (vertikal) antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan dikenal dengan istilah…

A. Federalisme
B. Konfederasi
C. Desentralisasi fiskal
D. Otonomi daerah

Jawaban: D. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam negara kesatuan untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

33. Amandemen UUD 1945 yang mengubah sistem pemilihan presiden secara mendasar adalah amandemen ke…

A. Pertama (1999)
B. Ketiga (2001)
C. Kedua (2000)
D. Keempat (2002)

Jawaban: B. Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 mengatur ketentuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta mengatur lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi.

34. Sebuah daerah kabupaten mengajukan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang nasional. Dalam konteks checks and balances dan otonomi daerah di Indonesia, peraturan tersebut seharusnya…

A. Dibatalkan karena bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan
B. Tetap berlaku karena daerah memiliki otonomi penuh untuk mengatur dirinya
C. Diajukan ke DPR untuk direvisi agar sesuai dengan kepentingan daerah
D. Diberlakukan sementara sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung

Jawaban: A. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional. Apabila bertentangan, peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

35. Badan eksekutif dalam sistem presidensial berbeda dengan sistem parlementer terutama dalam hal…

A. Jumlah anggota kabinet yang dapat diangkat presiden
B. Ada atau tidaknya lembaga yudikatif yang independen
C. Pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif
D. Kewenangan eksekutif dalam mengajukan rancangan undang-undang

Jawaban: C. Perbedaan utama adalah dalam sistem parlementer eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya, sedangkan dalam presidensial eksekutif dipilih langsung rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif.

36. Birokrasi menurut Max Weber ditandai oleh karakteristik utama berupa…

A. Pengisian jabatan berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan
B. Fleksibilitas aturan agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi darurat
C. Dominasi pimpinan karismatik dalam setiap pengambilan keputusan
D. Hierarki yang jelas, aturan formal tertulis, dan pengisian jabatan berdasarkan kompetensi

Jawaban: D. Weber mendeskripsikan birokrasi ideal (ideal type) dengan ciri hierarki otoritas yang jelas, pembagian kerja berdasarkan spesialisasi, aturan dan prosedur tertulis, serta rekrutmen berdasarkan kualifikasi teknis.

37. Sistem pemerintahan monarki konstitusional berbeda dengan monarki absolut karena…

A. Raja atau ratu tidak memiliki peran apapun dalam pemerintahan
B. Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan biasanya ada parlemen yang berfungsi
C. Kepala pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum yang langsung
D. Negara dipimpin oleh presiden yang merangkap sebagai kepala negara seumur hidup

Jawaban: B. Dalam monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan terdapat parlemen yang menjalankan fungsi legislatif, berbeda dengan monarki absolut di mana raja memegang seluruh kekuasaan tanpa pembatasan.

38. Badan eksekutif di Indonesia terdiri atas presiden beserta kabinetnya. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia, menteri-menteri bertanggung jawab kepada…

A. Presiden selaku kepala pemerintahan
B. Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga tertinggi
D. Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi

Jawaban: A. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden adalah kepala pemerintahan yang mengangkat dan memberhentikan menteri, sehingga menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada DPR.

39. Birokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru dikenal mengalami patologi tertentu, salah satunya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Patologi ini terjadi karena bertentangan dengan prinsip birokrasi Weber, yaitu…

A. Ketiadaan hierarki yang jelas dalam struktur organisasi pemerintah
B. Tidak adanya pembagian tugas yang tersistematisasi antar lembaga
C. Rekrutmen dan promosi tidak didasarkan pada kompetensi melainkan kedekatan personal
D. Tidak tersedianya aturan formal tertulis sebagai pedoman administrasi negara

Jawaban: C. Nepotisme dalam birokrasi bertentangan langsung dengan prinsip birokrasi ideal Weber yang mensyaratkan pengisian jabatan dan promosi berdasarkan kualifikasi teknis dan prestasi, bukan hubungan personal atau kedekatan dengan penguasa.

40. Konsep perwakilan dalam badan legislatif mengacu pada gagasan bahwa anggota legislatif bertindak atas nama konstituen. Teori yang menyatakan wakil harus menggunakan pertimbangannya sendiri tanpa terikat instruksi pemilih disebut teori…

A. Mandat
B. Proporsionalitas
C. Sosiologis
D. Kepercayaan (trustee)

Jawaban: D. Teori kepercayaan (trustee) menyatakan bahwa wakil rakyat dipercayakan untuk menggunakan penilaian dan kebijaksanaannya sendiri dalam mengambil keputusan demi kepentingan umum, bukan sekadar mengikuti instruksi pemilih.

41. Fungsi badan legislatif yang berkaitan dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan eksekutif disebut fungsi…

A. Legislasi
B. Kontrol atau pengawasan
C. Representasi
D. Anggaran

Jawaban: B. Fungsi kontrol atau pengawasan legislatif mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap kebijakan serta pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif sebagai bentuk akuntabilitas demokratis.

42. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri atas DPR, DPD, dan MPR. Kewenangan yang dimiliki DPD namun tidak dimiliki DPR adalah…

A. Mengajukan usul rancangan undang-undang terkait otonomi dan hubungan pusat-daerah
B. Mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
C. Menyatakan pendapat atas kebijakan presiden dalam negeri dan luar negeri
D. Menetapkan peraturan tata tertib DPR dan kode etik anggotanya

Jawaban: A. DPD memiliki kewenangan khusus mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

43. Pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional daftar tertutup memiliki konsekuensi bahwa…

A. Pemilih dapat memilih kandidat secara langsung berdasarkan nama
B. Setiap daerah pemilihan hanya diwakili oleh satu kursi di parlemen
C. Partai menentukan urutan kandidat terpilih, bukan suara individu pemilih
D. Calon independen tanpa afiliasi partai dapat bersaing secara langsung

Jawaban: C. Dalam sistem proporsional daftar tertutup, pemilih memilih partai, dan partailah yang menentukan urutan kandidat dalam daftar sehingga penentuan siapa yang mendapatkan kursi sepenuhnya berada di tangan pengurus partai.

44. Partai massa (mass party) berbeda dari partai kader (cadre party) terutama dalam hal…

A. Ideologi yang lebih moderat dan tidak memihak kelompok tertentu
B. Ketergantungan finansial pada sumbangan pengusaha besar
C. Fokus pada rekrutmen elite politik berpengalaman yang terbatas
D. Anggota yang besar dan aktif sebagai sumber kekuatan dan pendanaan utama

Jawaban: D. Partai massa mengandalkan jumlah keanggotaan yang besar dan aktif sebagai basis kekuatan politik maupun sumber iuran keuangan, berbeda dengan partai kader yang mengandalkan kelompok kecil elite yang terpilih.

45. Trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu…

A. Kekuasaan federal, regional, dan lokal
B. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
C. Kekuasaan militer, sipil, dan keagamaan
D. Kekuasaan konstitutif, administratif, dan yudisial

Jawaban: B. Montesquieu dalam “De l’Esprit des Lois” membagi kekuasaan negara menjadi tiga: legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang).

46. Kewarganegaraan dalam konteks ilmu politik mengacu pada status hukum seseorang yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Salah satu kewajiban warga negara yang paling mendasar adalah…

A. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya
B. Mendukung kebijakan pemerintah tanpa terkecuali
C. Menjadi anggota aktif salah satu partai politik
D. Selalu memberikan suara dalam setiap penyelenggaraan pemilu

Jawaban: A. Salah satu kewajiban paling mendasar seorang warga negara adalah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai konsekuensi dari status kewarganegaraan dan kontrak sosial antara warga dengan negaranya.

47. Partisipasi politik konvensional mencakup kegiatan seperti memberikan suara dan berkampanye. Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional mencakup kegiatan seperti…

A. Mendaftar menjadi pemilih dan menghadiri rapat umum partai
B. Berdiskusi tentang politik dengan keluarga dan teman
C. Melakukan boikot, demonstrasi, dan pendudukan gedung pemerintah
D. Membayar pajak dan mematuhi kewajiban administratif kependudukan

Jawaban: C. Partisipasi nonkonvensional adalah kegiatan politik di luar saluran yang lazim diakui sistem, seperti boikot, demonstrasi, petisi, hingga tindakan sipil tidak patuh yang bertujuan menekan pemerintah.

48. Seorang anggota DPR yang semula berasal dari partai X kemudian pindah ke partai Y tanpa alasan yang dapat dibenarkan disebut melakukan…

A. Koalisi partai
B. Fusi partai
C. Rotasi kader
D. Kutu loncat atau perpindahan partai (party switching)

Jawaban: D. Perpindahan partai atau party switching (sering disebut “kutu loncat”) terjadi ketika seorang politisi berpindah dari satu partai ke partai lain, yang seringkali didasari kepentingan pribadi bukan ideologi.

49. Jika dibandingkan antara sistem multipartai dan sistem bipartai, sistem multipartai cenderung lebih mencerminkan keberagaman masyarakat karena…

A. Hanya memerlukan dua putaran pemilihan untuk menentukan pemenang
B. Berbagai kelompok sosial, ideologi, dan kepentingan dapat memiliki partai sendiri
C. Menghasilkan pemerintahan koalisi yang selalu lebih kuat dari pemerintahan tunggal
D. Mempersederhanakan pilihan pemilih sehingga lebih mudah mengambil keputusan

Jawaban: B. Sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok dengan ideologi, etnis, agama, atau kepentingan berbeda untuk membentuk partai masing-masing, sehingga keberagaman masyarakat lebih terwakili dalam parlemen.

50. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk…

A. Memberikan legitimasi kepada pemerintah melalui persetujuan rakyat
B. Menjamin bahwa kebijakan pemerintah selalu sesuai kehendak mayoritas
C. Mencegah munculnya oposisi yang dapat menggoyahkan stabilitas politik
D. Memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang menduduki jabatan publik

Jawaban: A. Pemilihan umum merupakan mekanisme utama pemberian legitimasi demokratis, di mana rakyat secara sukarela menyetujui siapa yang akan memerintah mereka, sehingga pemenang pemilu memiliki mandat yang sah untuk berkuasa.

ISIP4212 — Pengantar Ilmu Politik

Latihan Tambahan dengan AI