ISIP4130 — Pengantar Ilmu Hukum

1. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berfungsi sebagai mata kuliah dasar yang mempelajari hukum secara umum dan universal. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan posisi PIH dalam kurikulum ilmu hukum adalah…

• A. PIH mempelajari hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu
• B. PIH merupakan pengantar untuk memahami hukum secara umum sebelum mempelajari hukum khusus
• C. PIH hanya mempelajari teori hukum tanpa kaitannya dengan praktik
• D. PIH identik dengan Ilmu Perundang-undangan

2. Istilah “Encyclopaedia Juris” yang digunakan di negara-negara Eropa Barat merujuk pada mata kuliah yang di Indonesia dikenal sebagai…

• A. Hukum Tata Negara
• B. Sosiologi Hukum
• C. Pengantar Ilmu Hukum
• D. Filsafat Hukum

3. Masyarakat dalam konteks hukum diartikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama dan memiliki keteraturan. Ungkapan Latin yang tepat untuk menyatakan bahwa “di mana ada masyarakat, di sana ada hukum” adalah…

• A. Pacta sunt servanda
• B. Ubi societas ibi ius
• C. Audi et alteram partem
• D. Ignorantia juris neminem excusat

4. Dalam ilmu hukum, definisi hukum hingga kini masih diperdebatkan para ahli. Salah satu alasan utama mengapa hukum sulit didefinisikan secara tunggal adalah…

• A. Hukum hanya berlaku di negara tertentu saja
• B. Hukum bersifat statis dan tidak berkembang
• C. Hukum memiliki banyak aspek dan sisi yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang
• D. Para ahli hukum tidak pernah bersepakat dalam hal apapun

5. Norma hukum berbeda dari norma sosial lainnya karena memiliki unsur yang paling khas, yaitu…

• A. Bersumber dari ajaran agama
• B. Sanksinya tegas dan dapat dipaksakan oleh penguasa yang berwenang
• C. Berlaku hanya bagi kalangan tertentu
• D. Dibuat berdasarkan kebiasaan masyarakat semata

6. Norma agama mengatur perilaku manusia dengan tujuan utama untuk…

• A. Menciptakan ketertiban dalam lalu lintas
• B. Mengatur hubungan antarnegara
• C. Mendekatkan manusia kepada Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta
• D. Memaksa masyarakat tunduk pada aturan penguasa

7. Seorang pejabat yang menerima tamu tanpa mengenakan pakaian resmi padahal ada aturan adat setempat yang mengharuskannya, telah melanggar norma…

• A. Hukum
• B. Agama
• C. Kesusilaan
• D. Kesopanan

8. Perbedaan mendasar antara norma kesusilaan dan norma hukum terletak pada…

• A. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, sedangkan norma hukum bersumber dari kekuasaan negara
• B. Norma kesusilaan hanya berlaku di perkotaan, sedangkan norma hukum berlaku di pedesaan
• C. Norma kesusilaan memiliki sanksi lebih berat daripada norma hukum
• D. Norma kesusilaan dibuat oleh lembaga legislatif

9. Dalam konsep hukum objektif, hukum dipahami sebagai…

• A. Hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu
• B. Keseluruhan peraturan atau kaidah yang berlaku umum dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat
• C. Kewajiban seseorang terhadap orang lain secara individual
• D. Putusan hakim yang bersifat mengikat para pihak

10. Yang dimaksud dengan hukum subjektif adalah…

• A. Hukum yang dibuat oleh subjek tertentu secara sepihak
• B. Hukum yang isinya tidak jelas dan bergantung pada penafsiran
• C. Hak yang timbul dari hukum objektif dan melekat pada subjek hukum tertentu
• D. Peraturan yang hanya berlaku bagi satu orang saja

11. Tujuan hukum menurut teori keadilan (aliran etis) adalah…

• A. Menciptakan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat
• B. Menjamin kepastian hukum melalui peraturan tertulis
• C. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
• D. Mempertahankan kekuasaan negara

12. Fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering” dikemukakan oleh tokoh…

• A. Hans Kelsen
• B. Roscoe Pound
• C. John Austin
• D. Rudolf von Jhering

13. Perbedaan antara tujuan hukum dan fungsi hukum terletak pada…

• A. Tujuan hukum bersifat abstrak-normatif, sedangkan fungsi hukum berkaitan dengan peran hukum secara nyata dalam masyarakat
• B. Tujuan hukum hanya berlaku di masa depan, sedangkan fungsi hukum berlaku di masa lalu
• C. Tujuan hukum dibuat oleh hakim, sedangkan fungsi hukum dibuat oleh legislatif
• D. Tujuan hukum dan fungsi hukum merupakan hal yang identik dan tidak dapat dibedakan

14. Salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) adalah…

• A. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian
• B. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah
• C. Perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang
• D. Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang

15. Istilah “rechtshandeling” dalam hukum berarti…

• A. Perbuatan melawan hukum
• B. Perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum
• C. Peristiwa hukum yang terjadi secara alamiah
• D. Keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap

16. Sumber hukum dalam arti materiil merujuk pada…

• A. Bentuk atau tempat ditemukannya aturan hukum seperti undang-undang
• B. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum, seperti kesadaran hukum masyarakat dan kondisi sosial ekonomi
• C. Keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
• D. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi

17. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formil antara lain adalah…

• A. Rasa keadilan masyarakat
• B. Pandangan hidup bangsa
• C. Undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin
• D. Kondisi ekonomi dan politik suatu negara

18. Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal merupakan…

• A. Buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum ternama
• B. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi acuan bagi putusan-putusan berikutnya
• C. Perjanjian yang dibuat antara dua negara
• D. Peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif

19. Klasifikasi hukum berdasarkan wilayah berlakunya membagi hukum menjadi…

• A. Hukum publik dan hukum privat
• B. Hukum materiil dan hukum formil
• C. Hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing
• D. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

20. Hukum acara (hukum formil) berfungsi untuk…

• A. Mengatur hak dan kewajiban subjek hukum secara substantif
• B. Menjamin agar hukum materiil dapat ditegakkan melalui proses peradilan
• C. Mengatur susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara
• D. Menentukan sanksi pidana bagi pelanggar hukum

21. Dalam penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak disebut…

• A. Hukum pelengkap (aanvullend recht)
• B. Hukum memaksa (dwingend recht)
• C. Hukum dispositive
• D. Hukum otonom

22. Mazhab hukum alam (natuurrecht) berpandangan bahwa hukum yang paling hakiki adalah…

• A. Hukum yang dibuat oleh penguasa yang sah
• B. Hukum yang berlaku berdasarkan akal budi dan bersifat universal dan abadi
• C. Hukum yang terbentuk dari kebiasaan yang lama-kelamaan diakui
• D. Hukum yang ditulis secara sistematis dalam kitab undang-undang

23. Aliran positivisme hukum yang dipelopori oleh John Austin menyatakan bahwa hukum adalah…

• A. Cerminan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat
• B. Perintah dari penguasa yang berdaulat (command of the sovereign)
• C. Hasil dari perkembangan roh rakyat (volksgeist)
• D. Kumpulan norma dasar yang berasal dari hati nurani

24. Mazhab sejarah (historische rechtsschule) yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny menekankan bahwa hukum…

• A. Harus dikodifikasi secara nasional
• B. Bersumber dari akal budi manusia yang bersifat universal
• C. Tumbuh dan berkembang bersama jiwa dan kebudayaan suatu bangsa
• D. Merupakan perintah resmi dari negara yang berdaulat

25. Konsep “Grundnorm” (norma dasar) dikemukakan oleh…

• A. Roscoe Pound
• B. Friedrich Carl von Savigny
• C. Hans Kelsen
• D. Rudolf von Jhering

26. Pembentukan hukum (rechtsvorming) dalam suatu negara bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Salah satu cara mengisi kekosongan hukum adalah dengan…

• A. Membatalkan semua peraturan yang sudah ada
• B. Analogi, yaitu menerapkan suatu aturan hukum pada peristiwa yang mirip tetapi belum diatur secara eksplisit
• C. Meminta warga negara asing untuk membuat aturan baru
• D. Menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk bertindak sekehendaknya

27. Penafsiran hukum secara gramatikal (bahasa) berarti…

• A. Menafsirkan hukum berdasarkan sejarah pembentukan peraturan tersebut
• B. Menafsirkan hukum sesuai makna kata dan kalimat yang tertulis dalam teks peraturan
• C. Menafsirkan hukum dengan membandingkan hukum negara lain
• D. Menafsirkan hukum berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapai

28. Penafsiran teleologis (sosiologis) dalam hukum dilakukan dengan cara…

• A. Menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan arti katanya dalam kamus
• B. Mencari tujuan atau maksud dibuatnya suatu peraturan untuk diterapkan pada kondisi sosial yang berkembang
• C. Menafsirkan hukum dengan melihat urutan hierarki peraturan perundang-undangan
• D. Menerapkan ketentuan dalam peraturan lain yang setara

29. Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) memiliki ciri khas berupa…

• A. Mengutamakan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama
• B. Hukum tidak pernah dikodifikasi
• C. Mengutamakan hukum tertulis yang dikodifikasi dan perundang-undangan sebagai sumber utama
• D. Hakim bebas membuat hukum baru tanpa terikat undang-undang

30. Common Law System yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat mengandalkan…

• A. Kitab undang-undang yang dikodifikasi secara lengkap
• B. Preseden (precedent) atau putusan pengadilan terdahulu sebagai sumber hukum utama
• C. Hukum agama sebagai dasar sistem peradilan
• D. Keputusan lembaga eksekutif yang bersifat mengikat

31. Politik hukum (rechtspolitiek) pada dasarnya berkaitan dengan…

• A. Cara-cara hakim menjatuhkan putusan
• B. Kebijakan penguasa dalam menentukan hukum mana yang diberlakukan dan diarahkan untuk tujuan tertentu
• C. Hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana
• D. Teknik penulisan peraturan perundang-undangan

32. Hubungan antara sistem hukum dan politik hukum dapat digambarkan sebagai…

• A. Politik hukum tidak berpengaruh terhadap sistem hukum yang berlaku
• B. Sistem hukum ditentukan sepenuhnya oleh kehendak rakyat tanpa peran politik
• C. Politik hukum menentukan arah perkembangan sistem hukum yang hendak dituju oleh suatu negara
• D. Sistem hukum selalu lebih tinggi dari politik hukum

33. Hukum positif (ius constitutum) didefinisikan sebagai…

• A. Hukum yang dicita-citakan dan belum berlaku
• B. Hukum yang berlaku sekarang di tempat dan waktu tertentu
• C. Hukum yang bersumber dari hukum alam
• D. Hukum yang berlaku secara universal di semua negara

34. Hukum Tata Negara Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan…

• A. Perbuatan pidana dan sanksinya
• B. Hubungan antara warga negara dalam urusan perdata
• C. Susunan negara, bentuk pemerintahan, dan hubungan antarlembaga negara
• D. Prosedur beracara di pengadilan

35. Hukum Perdata sebagai bagian dari hukum positif Indonesia mengatur…

• A. Hubungan antara negara dan warga negara dalam lapangan publik
• B. Hubungan antara subjek hukum yang bersifat privat, seperti perjanjian, perkawinan, dan waris
• C. Perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman hukumannya
• D. Prosedur penyelesaian sengketa di mahkamah internasional

36. Hukum Administrasi Negara mengatur…

• A. Hubungan keperdataan antara warga negara
• B. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara
• C. Cara-cara pemerintah menjalankan tugasnya dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam lapangan administrasi
• D. Perjanjian antara dua negara yang berdaulat

37. Hukum Pidana berfungsi sebagai…

• A. Pengatur hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan
• B. Sarana untuk melindungi kepentingan umum dengan menetapkan perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya
• C. Petunjuk prosedur beracara di pengadilan perdata
• D. Landasan bagi pembentukan perjanjian antarnegara

38. Hukum Internasional dalam konteks hukum positif Indonesia terutama mengatur…

• A. Hubungan perdata antara warga negara Indonesia
• B. Hubungan antara negara-negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional lainnya
• C. Tindak pidana yang terjadi di dalam yurisdiksi nasional
• D. Prosedur pembentukan undang-undang nasional

39. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia antara lain mengatur…

• A. Prosedur pendirian badan hukum perusahaan
• B. Hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak
• C. Tata cara perpajakan bagi wajib pajak
• D. Pembagian wilayah administratif di Indonesia

40. Hukum Bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur…

• A. Hubungan diplomatik antarnegara
• B. Tata cara pemilihan umum
• C. Aktivitas perdagangan dan usaha, termasuk kontrak bisnis, perseroan, dan kepailitan
• D. Prosedur pengajuan banding di pengadilan tinggi

41. Hukum Agraria di Indonesia mengatur…

• A. Hubungan antara majikan dan buruh dalam sektor pertanian
• B. Kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah serta sumber daya alam
• C. Tata cara perpajakan atas hasil pertanian
• D. Perjanjian internasional di bidang pangan

42. Hukum Pajak sebagai bagian dari hukum publik berfungsi untuk…

• A. Mengatur pembagian warisan antara ahli waris
• B. Mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak dalam pemungutan pajak guna membiayai pengeluaran negara
• C. Mengatur tata cara perkawinan dan perceraian
• D. Mengatur lalu lintas barang antarnegara

43. Dalam konteks hukum, subjek hukum terdiri dari…

• A. Hanya manusia yang telah dewasa secara hukum
• B. Manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon)
• C. Hanya negara dan lembaga internasional
• D. Semua makhluk hidup yang ada di alam

44. Hak dalam ilmu hukum dapat dibedakan menjadi hak mutlak (absolut) dan hak relatif. Hak yang bersifat mutlak adalah…

• A. Hak yang hanya dapat digunakan di wilayah tertentu
• B. Hak yang hanya berlaku dalam hubungan hukum antara dua pihak tertentu
• C. Hak yang berlaku terhadap semua orang (erga omnes), seperti hak milik
• D. Hak yang dapat dipindahtangankan kepada siapapun

45. Hukum Kearsipan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan…

• A. Pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan arsip negara maupun swasta
• B. Cara pengenaan pajak atas dokumen penting
• C. Prosedur pembentukan peraturan daerah
• D. Sistem administrasi pengadilan

46. Doktrin sebagai sumber hukum formal berasal dari…

• A. Kebiasaan yang lama berlaku di masyarakat
• B. Perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah
• C. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang diakui otoritasnya dan dijadikan acuan dalam pembentukan dan penerapan hukum
• D. Keputusan presiden yang bersifat darurat

47. Hukum Telekomunikasi sebagai cabang ilmu hukum positif Indonesia terutama mengatur…

• A. Hubungan diplomatik melalui jalur komunikasi internasional
• B. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia
• C. Prosedur pendirian perusahaan media massa cetak
• D. Tata cara pemberian sanksi pidana atas pelanggaran pers

48. Salah satu cara pengisian kekosongan hukum selain analogi adalah rechtsverfijning (penghalusan hukum), yaitu…

• A. Memperluas penerapan suatu aturan ke kasus yang serupa
• B. Mempertegas makna kata dalam undang-undang menggunakan kamus hukum
• C. Mempersempit atau memperhalus penerapan suatu aturan agar tidak mencakup kasus yang sebenarnya tidak dimaksudkan
• D. Membatalkan suatu aturan yang dianggap tidak adil

49. Hukum tertulis yang dikodifikasi memiliki keunggulan utama berupa…

• A. Lebih mudah disesuaikan dengan kasus per kasus oleh hakim
• B. Memberikan kepastian hukum karena aturannya tersusun sistematis dan mudah diakses
• C. Tidak memerlukan proses legislasi yang panjang
• D. Hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja

50. Konsep “masyarakat hukum” (rechtsgemeenschap) menggambarkan…

• A. Sekelompok orang yang profesinya berkaitan dengan dunia hukum
• B. Negara yang memiliki sistem peradilan yang baik
• C. Persekutuan manusia yang dalam kehidupan bersamanya diatur dan terikat oleh norma-norma hukum yang berlaku
• D. Komunitas internasional yang menyepakati perjanjian hukum bersama