IPEM4541 — Perbandingan Pemerintahan

1. Perbandingan pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan sistem pemerintahan antarnegara. Tujuan utama dari studi perbandingan pemerintahan adalah…

A. Menentukan sistem pemerintahan terbaik yang harus diterapkan oleh semua negara
B. Menemukan generalisasi dan teori tentang pemerintahan melalui analisis komparatif
C. Mendokumentasikan sejarah perkembangan pemerintahan di setiap negara secara kronologis
D. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah yang sedang berkuasa

Jawaban: B. Tujuan utama perbandingan pemerintahan adalah membangun generalisasi dan teori ilmiah melalui analisis persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan, bukan sekadar dokumentasi atau rekomendasi praktis.

2. Istilah “perbandingan pemerintahan” secara konseptual berbeda dengan “perbandingan politik”. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada…

A. Fokus perbandingan pemerintahan yang lebih sempit pada lembaga-lembaga formal negara
B. Cakupan perbandingan pemerintahan yang lebih luas dari perbandingan politik
C. Penggunaan metode kualitatif secara eksklusif dalam perbandingan pemerintahan
D. Objek kajian perbandingan pemerintahan yang hanya mencakup negara-negara demokrasi

Jawaban: A. Perbandingan pemerintahan secara tradisional berfokus pada lembaga formal negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan perbandingan politik mencakup aspek yang lebih luas termasuk perilaku politik dan budaya politik.

3. Ruang lingkup perbandingan pemerintahan mencakup berbagai aspek sistem politik. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam ruang lingkup kajian perbandingan pemerintahan?

A. Struktur lembaga eksekutif di berbagai negara
B. Sistem pemilu dan partai politik antarnegara
C. Kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain secara bilateral
D. Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di berbagai sistem pemerintahan

Jawaban: C. Kebijakan luar negeri bilateral merupakan kajian hubungan internasional, bukan perbandingan pemerintahan. Perbandingan pemerintahan berfokus pada struktur dan proses internal sistem pemerintahan antarnegara.

4. Metode perbandingan dalam studi pemerintahan memiliki beberapa pendekatan. Metode yang membandingkan kasus-kasus yang memiliki banyak kesamaan untuk menemukan perbedaan yang signifikan dikenal sebagai…

A. Metode studi kasus tunggal
B. Metode perbandingan global
C. Metode perbandingan perbedaan maksimum
D. Metode perbandingan sistem paling mirip

Jawaban: D. Metode most similar systems (sistem paling mirip) membandingkan kasus dengan banyak kesamaan untuk menemukan variabel penyebab perbedaan hasil, sehingga variabel yang berbeda dapat diidentifikasi sebagai variabel penjelas.

5. Dalam metodologi perbandingan pemerintahan, pendekatan most different systems digunakan untuk tujuan tertentu. Pendekatan ini paling tepat digunakan ketika peneliti ingin…

A. Menemukan perbedaan mendasar antarsistem pemerintahan yang berbeda wilayah
B. Menemukan kesamaan yang muncul meskipun konteks sistem sangat berbeda
C. Membandingkan negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang setara
D. Mengidentifikasi variabel yang membedakan hasil kebijakan di negara-negara serumpun

Jawaban: B. Metode most different systems membandingkan kasus yang sangat berbeda untuk menemukan kesamaan variabel yang konsisten muncul, sehingga kesamaan tersebut dapat dianggap sebagai variabel penjelas yang kuat.

6. Pendekatan kelembagaan lama (old institutionalism) dalam perbandingan pemerintahan memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari pendekatan lain. Karakteristik utama pendekatan ini adalah…

A. Menekankan analisis perilaku individu sebagai unit analisis utama
B. Menggunakan data kuantitatif dari survei lintas negara sebagai basis perbandingan
C. Berfokus pada deskripsi formal lembaga-lembaga hukum dan konstitusional negara
D. Mengintegrasikan faktor budaya dan psikologi massa dalam analisis pemerintahan

Jawaban: C. Pendekatan kelembagaan lama (old institutionalism) bercirikan deskripsi formal dan legalistik terhadap konstitusi, undang-undang, dan struktur lembaga resmi negara, tanpa memperhatikan perilaku aktual aktor politik.

7. Pendekatan kelembagaan lama dikritik karena memiliki kelemahan mendasar dalam analisis pemerintahan. Kelemahan utama pendekatan ini adalah…

A. Terlalu bersifat deskriptif dan tidak mampu menjelaskan mengapa perbedaan lembaga terjadi
B. Tidak memberikan perhatian pada struktur konstitusional dan hukum dasar negara
C. Mengabaikan perbandingan antarnegara dan hanya berfokus pada satu negara saja
D. Terlalu banyak menggunakan data statistik yang tidak relevan dengan realitas politik

Jawaban: A. Kelemahan utama pendekatan kelembagaan lama adalah sifatnya yang deskriptif dan normatif, sehingga kurang mampu memberikan penjelasan kausal mengenai mengapa lembaga-lembaga pemerintahan berbeda antarnegara.

8. Pendekatan kelembagaan baru (new institutionalism) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan sebelumnya. Yang membedakan pendekatan kelembagaan baru dari yang lama adalah…

A. Penolakan terhadap lembaga sebagai unit analisis yang relevan dalam studi politik
B. Fokus eksklusif pada analisis konstitusi tertulis dan peraturan perundang-undangan
C. Penggunaan metode historis sebagai satu-satunya alat analisis komparatif
D. Perhatian pada aturan informal, norma, dan bagaimana lembaga mempengaruhi perilaku aktor

Jawaban: D. New institutionalism tidak hanya melihat lembaga formal, tetapi juga aturan informal, norma, dan rutinitas yang membentuk perilaku aktor politik, sehingga analisisnya lebih komprehensif dan explanatoris.

9. Salah satu varian new institutionalism adalah historical institutionalism. Konsep “path dependency” dalam historical institutionalism merujuk pada…

A. Kemampuan lembaga untuk berubah secara radikal mengikuti perubahan kepemimpinan politik
B. Kecenderungan lembaga untuk terikat pada pilihan masa lalu sehingga perubahan sulit dilakukan
C. Jalur karir birokrat yang menentukan arah kebijakan suatu lembaga pemerintahan
D. Pola migrasi kebijakan dari satu negara ke negara lain melalui difusi internasional

Jawaban: B. Path dependency menjelaskan bahwa keputusan dan pilihan institusional di masa lalu menciptakan jalur yang sulit diubah, karena perubahan memerlukan biaya besar dan menghadapi resistensi dari aktor yang diuntungkan oleh sistem yang ada.

10. Pendekatan pluralisme dalam pembuatan kebijakan memandang kekuasaan dalam masyarakat bersifat tersebar. Asumsi dasar pendekatan pluralisme adalah…

A. Kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil elite yang menentukan seluruh kebijakan
B. Negara sebagai aktor tunggal yang mendominasi proses pembuatan kebijakan publik
C. Berbagai kelompok kepentingan bersaing secara bebas dan kekuasaan tersebar di masyarakat
D. Kelas ekonomi menentukan orientasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah

Jawaban: C. Pendekatan pluralisme berasumsi bahwa dalam masyarakat demokratis, kekuasaan tidak terkonsentrasi melainkan tersebar di antara berbagai kelompok kepentingan yang bersaing dan saling mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

11. Robert Dahl merupakan tokoh penting dalam pengembangan teori pluralisme. Konsep “poliarki” yang dikemukakan Dahl merujuk pada…

A. Sistem pemerintahan demokratis yang ditandai oleh persaingan bebas dan partisipasi luas
B. Dominasi kelompok elite dalam pengambilan keputusan di negara-negara maju
C. Sistem di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah secara seimbang
D. Model pemerintahan di mana partai politik menjadi satu-satunya saluran aspirasi rakyat

Jawaban: A. Poliarki menurut Dahl adalah bentuk pemerintahan yang mendekati demokrasi ideal, ditandai oleh adanya hak warga negara untuk berpartisipasi dan adanya oposisi yang bebas bersaing memperebutkan kekuasaan.

12. Pendekatan elitisme dalam pembuatan kebijakan merupakan kritik terhadap pluralisme. Menurut pendekatan elitisme, kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan…

A. Kehendak mayoritas rakyat yang diwakili oleh partai politik pemenang pemilu
B. Kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang bertarung di arena legislatif
C. Keputusan birokrasi yang dibuat secara teknis berdasarkan keahlian profesional
D. Nilai dan preferensi sekelompok kecil elite yang memegang kekuasaan dominan

Jawaban: D. Elitisme berpandangan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah cerminan dari nilai dan kepentingan elite kecil yang mendominasi proses pembuatan keputusan, bukan cerminan kehendak mayoritas rakyat.

13. C. Wright Mills adalah salah satu tokoh utama teori elite. Dalam karyanya yang terkenal, Mills mengidentifikasi tiga kelompok yang membentuk “elite kekuasaan” di Amerika Serikat, yaitu…

A. Elite akademis, elite keagamaan, dan elite media massa
B. Elite korporasi, elite militer, dan elite politik
C. Elite birokrasi, elite partai, dan elite pengusaha
D. Elite hukum, elite finansial, dan elite diplomatik

Jawaban: B. Dalam “The Power Elite” (1956), C. Wright Mills mengidentifikasi bahwa kekuasaan di Amerika Serikat didominasi oleh tiga kelompok yang saling berinteraksi, yaitu elite korporasi besar, elite militer, dan elite pemimpin politik.

14. Pendekatan budaya politik dalam perbandingan pemerintahan memfokuskan analisis pada aspek subjektif sistem politik. Yang dimaksud dengan budaya politik adalah…

A. Kebiasaan dan tradisi pemerintahan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu bangsa
B. Kebudayaan umum masyarakat yang mencakup seni, bahasa, dan adat istiadat suatu negara
C. Orientasi psikologis warga negara terhadap objek-objek politik dalam sistem politiknya
D. Norma-norma etika yang mengatur perilaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya

Jawaban: C. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai pola orientasi psikologis individu yang meliputi kognisi, afeksi, dan evaluasi terhadap objek-objek politik seperti sistem politik, proses input-output, dan diri sendiri sebagai aktor politik.

15. Gabriel Almond dan Sidney Verba mengidentifikasi tiga tipe budaya politik dalam studi klasik mereka. Budaya politik “parokial” (parochial) ditandai oleh…

A. Kesadaran warga yang sangat rendah terhadap sistem politik dan tidak ada harapan terhadap pemerintah
B. Warga yang sadar akan sistem politik tetapi cenderung pasif dan menerima kebijakan tanpa protes
C. Partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik di semua tingkatan
D. Kombinasi antara keterlibatan aktif dan kepatuhan terhadap otoritas dalam proporsi seimbang

Jawaban: A. Budaya politik parokial ditandai oleh rendahnya kesadaran dan orientasi warga terhadap sistem politik secara keseluruhan. Warga tidak menaruh harapan pada pemerintah dan tidak merasa menjadi bagian dari sistem politik nasional.

16. Budaya politik “partisipan” (participant) menurut Almond dan Verba merupakan tipe budaya politik yang paling kondusif bagi demokrasi. Ciri utama budaya politik partisipan adalah…

A. Warga hanya terlibat dalam pemilu tanpa peduli terhadap proses kebijakan sehari-hari
B. Warga menerima output pemerintah tanpa mempertanyakan proses pembuatannya
C. Warga aktif dalam organisasi kemasyarakatan tetapi tidak terlibat dalam politik formal
D. Warga memiliki orientasi aktif terhadap sistem politik sebagai keseluruhan, termasuk proses input dan output

Jawaban: D. Budaya politik partisipan dicirikan oleh warga yang sadar dan aktif terhadap seluruh aspek sistem politik, baik pada sisi input (partisipasi) maupun output (kebijakan), serta memiliki perasaan mampu mempengaruhi proses politik.

17. Almond dan Verba menemukan bahwa budaya “civic culture” atau budaya kewargaan merupakan kombinasi dari beberapa tipe budaya politik. Budaya kewargaan yang mendukung demokrasi stabil merupakan perpaduan antara…

A. Budaya parokial dan budaya elitis dalam proporsi yang seimbang
B. Budaya partisipan murni yang diperkuat oleh nilai-nilai nasionalisme tinggi
C. Kombinasi budaya parokial, budaya subjek, dan budaya partisipan
D. Budaya subjek yang dominan dengan elemen budaya parokial yang kuat

Jawaban: C. Civic culture atau budaya kewargaan yang dikembangkan Almond dan Verba adalah perpaduan harmonis ketiga tipe budaya politik, di mana partisipasi aktif warga diimbangi oleh kepatuhan dan kesetiaan terhadap tradisi dan otoritas yang ada.

18. Sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang tegas. Prinsip “checks and balances” dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat bertujuan untuk…

A. Memastikan presiden memiliki kekuasaan yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif
B. Mencegah konsentrasi kekuasaan berlebihan pada satu cabang pemerintahan melalui saling mengawasi
C. Menjamin partai mayoritas di Kongres dapat mengendalikan kebijakan eksekutif sepenuhnya
D. Menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian

Jawaban: B. Checks and balances merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan setiap cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya, guna mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan.

19. Kongres Amerika Serikat terdiri dari dua kamar yang masing-masing memiliki peran berbeda. Perbedaan utama antara Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dalam sistem pemerintahan AS adalah…

A. Senat memiliki kekuasaan untuk mengesahkan anggaran negara sedangkan DPR tidak memiliki kewenangan tersebut
B. DPR mewakili seluruh rakyat AS sedangkan Senat hanya mewakili kepentingan kelompok elite
C. DPR memiliki wewenang meratifikasi perjanjian internasional dan konfirmasi pejabat tinggi negara
D. Senat mewakili negara bagian secara setara sedangkan DPR mewakili penduduk secara proporsional

Jawaban: D. Senat terdiri dari dua senator per negara bagian tanpa memandang jumlah penduduk, sementara jumlah anggota DPR dari setiap negara bagian ditentukan oleh jumlah penduduknya, mencerminkan kompromi antara representasi negara bagian dan representasi rakyat.

20. Presiden Amerika Serikat dapat diveto oleh Kongres dalam proses legislasi. Apabila Presiden memveto suatu rancangan undang-undang, maka Kongres dapat mengesahkannya tetap menjadi undang-undang apabila…

A. Dua pertiga anggota dari kedua kamar Kongres menyetujui untuk menolak veto presiden
B. Mahkamah Agung memutuskan bahwa veto presiden tersebut inkonstitusional
C. Separuh ditambah satu anggota Kongres bersepakat menolak veto dalam sidang bersama
D. Wakil Presiden menggunakan hak suaranya untuk memutus kebuntuan di Senat

Jawaban: A. Konstitusi AS mengatur bahwa veto presiden dapat ditolak (override) apabila dua pertiga anggota dari Senat dan dua pertiga anggota House of Representatives memberikan suara untuk menolak veto tersebut.

21. Sistem pemerintahan Inggris dikenal sebagai model Westminster. Ciri khas utama sistem Westminster yang membedakannya dari sistem presidensial adalah…

A. Adanya dua kamar parlemen yang memiliki kekuasaan setara dalam proses legislasi
B. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat
C. Pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya
D. Sistem pemerintahan federal dengan pembagian kekuasaan yang tegas antara pusat dan daerah

Jawaban: C. Ciri khas sistem Westminster adalah fusi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, di mana Perdana Menteri dan kabinetnya harus mempertahankan kepercayaan mayoritas parlemen dan dapat dijatuhkan melalui vote of no confidence.

22. Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis dalam satu dokumen. Sumber konstitusi Inggris berasal dari berbagai dokumen dan tradisi. Manakah yang merupakan dokumen historis penting yang menjadi sumber konstitusi Inggris?

A. Declaration of Independence tahun 1776
B. Magna Carta tahun 1215
C. Bill of Rights Amerika tahun 1791
D. Treaty of Westphalia tahun 1648

Jawaban: B. Magna Carta (1215) merupakan dokumen bersejarah yang menjadi salah satu fondasi konstitusionalisme Inggris, membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak-hak dasar bangsawan, yang kemudian berkembang menjadi prinsip supremasi hukum.

23. Perdana Menteri Inggris memiliki kekuasaan yang signifikan dalam sistem Westminster. Kondisi yang dapat menyebabkan seorang Perdana Menteri Inggris kehilangan jabatannya adalah…

A. Keputusan Raja atau Ratu untuk mencabut mandat kepercayaan kepada Perdana Menteri
B. Referendum nasional yang diselenggarakan oleh rakyat untuk menurunkan Perdana Menteri
C. Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan Perdana Menteri melanggar konstitusi
D. Mosi tidak percaya yang berhasil disahkan oleh mayoritas anggota House of Commons

Jawaban: D. Dalam sistem Westminster, Perdana Menteri harus mempertahankan kepercayaan mayoritas House of Commons. Apabila mosi tidak percaya berhasil disahkan, Perdana Menteri harus mengundurkan diri atau meminta pembubaran parlemen untuk pemilu baru.

24. Sistem pemerintahan Prancis dikenal sebagai sistem semi-presidensial. Karakteristik khas sistem semi-presidensial Prancis yang membedakannya dari sistem presidensial murni adalah…

A. Adanya Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen di samping Presiden yang dipilih rakyat
B. Presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif dan hanya berfungsi sebagai simbol kenegaraan
C. Parlemen memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan presiden secara langsung
D. Kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh parlemen

Jawaban: A. Sistem semi-presidensial Prancis memiliki eksekutif ganda, yaitu Presiden yang dipilih rakyat dan memiliki kekuasaan signifikan, serta Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, menghasilkan pembagian kekuasaan eksekutif yang khas.

25. Fenomena “cohabitation” dalam sistem pemerintahan Prancis terjadi ketika…

A. Presiden dan Perdana Menteri berasal dari partai yang sama dan koalisi yang identik
B. Presiden Prancis juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eropa secara bersamaan
C. Presiden dan Perdana Menteri berasal dari partai atau koalisi politik yang berbeda dan berseberangan
D. Pemerintah Prancis dan Jerman membentuk koalisi kebijakan bersama di tingkat Uni Eropa

Jawaban: C. Cohabitation adalah kondisi unik dalam sistem semi-presidensial Prancis ketika Presiden dan Perdana Menteri berasal dari blok politik yang berbeda, sehingga menciptakan dinamika kekuasaan eksekutif yang kompleks dan sering kali penuh ketegangan.

26. Belgia merupakan negara dengan sistem federal yang kompleks. Ciri khas federalisme Belgia yang membedakannya dari federalisme negara lain adalah…

A. Pembagian kekuasaan yang didasarkan semata-mata pada perbedaan geografis antardaerah
B. Struktur federal yang didasarkan pada perbedaan komunitas bahasa dan wilayah secara bersamaan
C. Sistem federal yang memberikan otonomi penuh kepada setiap provinsi tanpa koordinasi pusat
D. Federalisme asimetris di mana satu wilayah memiliki kekuasaan jauh lebih besar dari wilayah lain

Jawaban: B. Federalisme Belgia unik karena memiliki dua lapis entitas sub-nasional, yaitu tiga komunitas berdasarkan bahasa (Flemish, Perancis, Jerman) dan tiga wilayah berdasarkan geografi (Flanders, Wallonia, Brussels), yang keduanya memiliki kewenangan tersendiri.

27. Sistem pemerintahan Rusia pasca reformasi memiliki karakteristik tersendiri. Sistem politik Rusia saat ini paling tepat dikategorikan sebagai…

A. Demokrasi liberal penuh dengan sistem multipartai yang kompetitif dan bebas
B. Sistem komunis dengan partai tunggal yang mengontrol seluruh aspek kehidupan politik
C. Monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih melalui pemilu demokratis
D. Sistem semi-presidensial dengan dominasi eksekutif yang kuat dan persaingan politik terbatas

Jawaban: D. Rusia secara formal menganut sistem semi-presidensial berdasarkan konstitusi 1993, namun dalam praktiknya eksekutif (khususnya Presiden) mendominasi sistem politik dengan ruang bagi oposisi dan persaingan politik yang sangat terbatas.

28. Duma Negara (State Duma) merupakan salah satu kamar parlemen Rusia. Kewenangan utama Duma Negara dalam sistem pemerintahan Rusia adalah…

A. Membuat undang-undang dan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Perdana Menteri
B. Memilih presiden secara langsung melalui sidang parlemen penuh
C. Menetapkan kebijakan luar negeri dan perjanjian internasional secara eksklusif
D. Mengangkat dan memberhentikan gubernur di seluruh wilayah federasi Rusia

Jawaban: A. Duma Negara memiliki fungsi legislatif utama dalam sistem pemerintahan Rusia dan juga berwenang untuk menyetujui atau menolak nominasi Perdana Menteri yang diajukan oleh Presiden, meskipun dalam praktiknya dominasi presiden sangat kuat.

29. Sistem politik Tiongkok didasarkan pada kepemimpinan Partai Komunis China (PKC). Prinsip “democratic centralism” yang diterapkan dalam PKC merujuk pada…

A. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis untuk memilih pemimpin partai di semua tingkatan
B. Kebebasan anggota partai untuk mengkritik kebijakan partai secara terbuka di forum publik
C. Pengambilan keputusan melalui diskusi kolektif, diikuti ketaatan penuh pada keputusan yang telah ditetapkan
D. Pembagian kekuasaan yang setara antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Tiongkok

Jawaban: C. Democratic centralism adalah prinsip organisasi PKC yang menggabungkan unsur deliberasi internal dengan sentralisme ketat, di mana anggota boleh berdebat sebelum keputusan diambil, tetapi setelah keputusan ditetapkan seluruh anggota wajib patuh tanpa pengecualian.

30. Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress) merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan formal Tiongkok. Dalam realitas politik Tiongkok, lembaga ini dikarakterisasikan sebagai…

A. Lembaga oposisi yang secara aktif mengawasi dan mengkritisi kebijakan Partai Komunis China
B. Lembaga yang cenderung meratifikasi keputusan PKC daripada berfungsi sebagai badan legislatif independen
C. Badan eksekutif tertinggi yang menjalankan kebijakan pemerintah sehari-hari secara langsung
D. Lembaga yudisial yang berwenang menguji konstitusionalitas kebijakan pemerintah pusat

Jawaban: B. Meskipun secara formal merupakan lembaga tertinggi negara, Kongres Rakyat Nasional dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh kepemimpinan PKC, bukan sebagai badan legislatif yang benar-benar independen.

31. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial yang khas. Salah satu karakteristik sistem presidensial Korea Selatan yang membedakannya dari sistem presidensial AS adalah…

A. Adanya perdana menteri yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan sehari-hari
B. Presiden Korea Selatan dipilih melalui pemilihan oleh parlemen, bukan oleh rakyat secara langsung
C. Presiden Korea Selatan dapat dipilih kembali tanpa batas maksimal periode jabatan
D. Presiden Korea Selatan hanya dapat menjabat satu periode selama lima tahun tanpa kemungkinan dipilih kembali

Jawaban: D. Konstitusi Korea Selatan membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode lima tahun tanpa kemungkinan terpilih kembali, berbeda dengan AS di mana presiden dapat menjabat dua periode, merupakan upaya mencegah konsentrasi kekuasaan jangka panjang.

32. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Salah satu preseden bersejarah kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah…

A. Pernah menyetujui pemakzulan presiden yang telah diminta oleh Majelis Nasional
B. Memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik secara langsung tanpa persetujuan parlemen
C. Memilih Perdana Menteri apabila terjadi kekosongan kepemimpinan eksekutif
D. Menetapkan kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam kondisi darurat nasional

Jawaban: A. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan untuk mengkonfirmasi atau menolak pemakzulan presiden yang diajukan oleh Majelis Nasional, dan pernah menggunakan kewenangan ini dalam kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017.

33. Jepang menganut sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer. Kedudukan Kaisar Jepang dalam sistem pemerintahan Jepang modern adalah…

A. Kepala pemerintahan yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan negara
B. Kepala negara yang memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan parlemen
C. Simbol negara dan persatuan rakyat tanpa kekuasaan pemerintahan yang nyata
D. Pemimpin agama dan kepala negara yang dipilih oleh Diet Nasional setiap sepuluh tahun sekali

Jawaban: C. Konstitusi Jepang 1947 menetapkan bahwa Kaisar adalah simbol negara dan persatuan rakyat Jepang. Kaisar tidak memiliki kekuasaan pemerintahan yang nyata, dan seluruh tindakan kenegaraannya memerlukan persetujuan kabinet.

34. Sistem kepartaian Jepang dalam sebagian besar era pascaperang didominasi oleh satu partai. Fenomena ini dikenal sebagai…

A. Sistem partai tunggal otoriter yang melarang partai oposisi untuk beroperasi
B. Dominasi Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam sistem multipartai yang kompetitif
C. Sistem dua partai yang bergantian kekuasaan antara LDP dan Partai Demokrat Jepang
D. Sistem konsensus di mana semua partai berkoalisi dalam pemerintahan persatuan nasional

Jawaban: B. Jepang memiliki sistem multipartai, namun dalam sebagian besar era pascaperang didominasi oleh LDP yang hampir tidak pernah kehilangan kekuasaan, sehingga sering disebut sebagai “sistem partai setengah”, yaitu satu setengah partai besar.

35. Dalam analisis perbandingan pemerintahan Asia Tenggara, salah satu kerangka kerja yang digunakan adalah pendekatan regional. Kegunaan utama pendekatan regional dalam studi perbandingan pemerintahan Asia Tenggara adalah…

A. Memungkinkan generalisasi penuh karena semua negara Asia Tenggara memiliki sistem pemerintahan identik
B. Menghindari perbandingan dengan negara di luar kawasan yang dianggap tidak relevan secara budaya
C. Memprioritaskan variabel ekonomi sebagai satu-satunya penjelas perbedaan sistem pemerintahan
D. Memudahkan identifikasi faktor bersama dan variasi di antara negara-negara yang berbagi konteks historis dan geografis

Jawaban: D. Pendekatan regional membantu peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang dimiliki bersama oleh negara-negara dalam satu kawasan (seperti warisan kolonial, budaya, dan geografi) sekaligus menganalisis variasi yang ada di antara mereka.

36. Malaysia menganut sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Keunikan sistem monarki Malaysia dibandingkan monarki konstitusional lainnya adalah…

A. Sistem monarki bergilir di antara sembilan raja negeri bagian yang disebut Yang di-Pertuan Agong
B. Raja Malaysia dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh seluruh rakyat setiap lima tahun
C. Posisi raja bersifat turun-temurun dari satu dinasti kerajaan yang telah berkuasa ratusan tahun
D. Raja Malaysia merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri dalam kondisi darurat nasional

Jawaban: A. Malaysia memiliki sistem monarki elektif yang unik di mana Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan raja negeri bagian (sultan) secara bergilir untuk masa jabatan lima tahun, menjadikan Malaysia satu-satunya monarki elektif di dunia.

37. Sistem pemerintahan Singapura sering digambarkan sebagai demokrasi dengan karakteristik yang khas. Karakteristik sistem pemerintahan Singapura yang paling menonjol adalah…

A. Sistem multipartai yang sangat kompetitif dengan pergantian kekuasaan yang rutin antara dua partai besar
B. Sistem federal yang memberikan otonomi luas kepada empat wilayah administratif utama Singapura
C. Dominasi satu partai (PAP) dalam sistem parlementer dengan praktik tata kelola yang berorientasi efisiensi
D. Sistem presidensial dengan presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif penuh atas kebijakan negara

Jawaban: C. Singapura menganut sistem parlementer, namun secara konsisten didominasi oleh People’s Action Party (PAP) sejak kemerdekaan, dengan pendekatan pemerintahan yang sangat menekankan efisiensi, pragmatisme, dan tata kelola yang baik.

38. Pendekatan budaya politik lama (old political culture approach) memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perbedaan sistem pemerintahan. Kritik utama terhadap pendekatan budaya politik lama adalah…

A. Terlalu menekankan faktor ekonomi dan mengabaikan aspek psikologis dalam analisis politik
B. Cenderung bersifat deterministik dan mengabaikan kemampuan lembaga untuk membentuk budaya
C. Hanya relevan untuk negara-negara Barat dan tidak dapat diterapkan pada konteks Asia
D. Menggunakan terlalu banyak variabel sehingga sulit dioperasionalisasikan dalam penelitian empiris

Jawaban: B. Pendekatan budaya politik lama dikritik karena terlalu melihat budaya sebagai faktor penjelas yang bersifat statis dan deterministik, mengabaikan fakta bahwa lembaga dan proses politik juga dapat membentuk dan mengubah budaya politik secara aktif.

39. Thailand telah mengalami beberapa kali kudeta militer dalam sejarahnya. Berdasarkan analisis perbandingan pemerintahan, faktor struktural yang paling sering diidentifikasi sebagai penyebab instabilitas politik Thailand adalah…

A. Tidak adanya tradisi hukum dan sistem peradilan yang dapat diandalkan di Thailand
B. Ketidakmampuan Thailand untuk membangun ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung demokrasi
C. Pengaruh agama Buddha yang terlalu kuat dalam proses pengambilan keputusan politik negara
D. Polarisasi antara kelompok elite perkotaan dan pendukung pedesaan serta peran militer yang besar dalam politik

Jawaban: D. Instabilitas politik Thailand secara konsisten dikaitkan dengan polarisasi antara elite Bangkok yang konservatif dengan pendukung pedesaan (basis kelompok Thaksin), serta peran militer yang historis besar sebagai arbiter politik yang aktif.

40. Filipina mengadopsi sistem pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Persamaan paling mendasar antara sistem pemerintahan Filipina dan Amerika Serikat adalah…

A. Keduanya menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
B. Keduanya adalah negara federal dengan otonomi penuh diberikan kepada negara bagian atau provinsi
C. Keduanya memiliki sistem dua kamar parlemen dengan kewenangan yang benar-benar setara
D. Keduanya menerapkan sistem hukum common law dengan preseden yudisial sebagai sumber hukum utama

Jawaban: A. Pengaruh penjajahan Amerika Serikat menyebabkan Filipina mengadopsi sistem presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat, dan terpisah dari lembaga legislatif.

41. Seorang analis sedang membandingkan sistem pemerintahan Prancis dan Inggris. Ia menemukan bahwa meskipun keduanya adalah negara demokrasi maju di Eropa Barat, struktur eksekutif mereka sangat berbeda. Perbedaan paling fundamental antara struktur eksekutif Prancis dan Inggris adalah…

A. Prancis menggunakan sistem parlementer murni sedangkan Inggris menggunakan sistem presidensial
B. Inggris memiliki kepala negara terpilih sedangkan Prancis masih mempertahankan kepala negara turun-temurun
C. Prancis memiliki eksekutif ganda dengan presiden terpilih dan perdana menteri, sedangkan Inggris hanya memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
D. Inggris menggunakan sistem federal sedangkan Prancis merupakan negara kesatuan yang terdesentralisasi

Jawaban: C. Perbedaan fundamental terletak pada struktur eksekutif di mana Prancis menerapkan semi-presidensialisme dengan dua kepala eksekutif (presiden dan PM), sementara Inggris menerapkan parlementerisme di mana PM adalah puncak kekuasaan eksekutif dan Raja berfungsi seremonial.

42. Sebuah negara menerapkan sistem di mana partai-partai kecil memiliki pengaruh besar meskipun tidak memenangkan suara mayoritas, karena mereka dibutuhkan untuk membentuk koalisi pemerintahan. Sistem ini paling umum ditemukan dalam…

A. Sistem dua partai dengan pemilu menggunakan sistem distrik mayoritas tunggal
B. Sistem multipartai dengan pemilu menggunakan sistem proporsional
C. Sistem partai tunggal di mana semua keputusan dibuat oleh partai yang berkuasa
D. Sistem presidensial di mana presiden tidak memerlukan dukungan parlemen

Jawaban: B. Sistem pemilu proporsional cenderung menghasilkan banyak partai di parlemen, sehingga sering tidak ada satu partai yang meraih mayoritas absolut. Dalam kondisi ini, partai-partai kecil menjadi penentu dalam negosiasi koalisi dan memiliki pengaruh tidak proporsional dengan perolehan suaranya.

43. Dalam analisis perbandingan pemerintahan, konsep “pembaruan pendekatan budaya politik” muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap pendekatan lama. Pembaruan pendekatan budaya politik menekankan pentingnya…

A. Kembali pada analisis dokumen historis dan teks konstitusi sebagai sumber utama data budaya
B. Penggunaan metode etnografi murni sebagai pengganti survei kuantitatif dalam riset budaya politik
C. Pembatasan analisis budaya hanya pada negara-negara yang sudah mencapai demokrasi penuh
D. Hubungan timbal balik antara budaya dan lembaga, di mana keduanya saling mempengaruhi secara dinamis

Jawaban: D. Pembaruan pendekatan budaya politik mengakui bahwa hubungan antara budaya dan lembaga bersifat dua arah, di mana budaya membentuk lembaga tetapi lembaga juga dapat mengubah budaya politik masyarakat dari waktu ke waktu.

44. Negara X menerapkan sistem di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan konstitusi, dan keduanya memiliki kedaulatan dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan. Sistem pemerintahan negara X ini disebut…

A. Sistem federal
B. Sistem kesatuan terdesentralisasi
C. Sistem konfederasi
D. Sistem otonomi khusus

Jawaban: A. Federalisme adalah sistem di mana kekuasaan dibagi secara konstitusional antara pemerintah pusat (federal) dan pemerintah sub-nasional (negara bagian atau provinsi), dengan kedua tingkatan pemerintahan memiliki kedaulatan dan otoritas dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan konstitusi.

45. Seorang mahasiswa membandingkan sistem pemilu di Amerika Serikat dan Jerman. Ia menemukan perbedaan mendasar dalam sistem pemilunya. Perbedaan yang paling tepat antara sistem pemilu AS dan Jerman adalah…

A. AS menggunakan sistem proporsional sedangkan Jerman menggunakan sistem distrik mayoritas tunggal
B. Jerman menggunakan sistem dua putaran sedangkan AS menggunakan sistem satu putaran
C. AS menggunakan sistem distrik mayoritas tunggal sedangkan Jerman menggunakan sistem campuran proporsional
D. Jerman menggunakan sistem electoral college sedangkan AS menggunakan sistem proporsional langsung

Jawaban: C. AS menggunakan first-past-the-post (distrik mayoritas tunggal) yang cenderung menghasilkan sistem dua partai, sementara Jerman menggunakan mixed member proportional representation yang menggabungkan distrik dengan representasi proporsional, mendukung sistem multipartai.

46. Dalam konteks perbandingan pemerintahan, konsep “otonomi negara” (state autonomy) merujuk pada…

A. Kemerdekaan suatu negara dari pengaruh dan intervensi negara asing dalam urusan domestiknya
B. Kemampuan aparatur negara untuk mengambil kebijakan secara independen dari tekanan kelompok kepentingan
C. Hak daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pusat
D. Kebebasan birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai interpretasinya sendiri

Jawaban: B. Otonomi negara dalam perbandingan pemerintahan mengacu pada kapasitas lembaga negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan tujuannya sendiri tanpa sepenuhnya ditentukan oleh tekanan dari kelompok-kelompok sosial, ekonomi, atau politik.

47. Dalam kajian perbandingan pemerintahan, “rational choice institutionalism” merupakan salah satu varian new institutionalism. Asumsi utama rational choice institutionalism adalah…

A. Aktor politik selalu mengikuti norma dan nilai yang telah diinternalisasi dari budaya politiknya
B. Sejarah dan tradisi kelembagaan menentukan pilihan aktor lebih dari kalkulasi kepentingan
C. Lembaga terbentuk melalui proses evolusi alamiah tanpa desain dan perencanaan yang disengaja
D. Aktor politik bertindak berdasarkan kalkulasi kepentingan diri, dan lembaga membentuk insentif yang mempengaruhi pilihan mereka

Jawaban: D. Rational choice institutionalism berasumsi bahwa aktor adalah individu rasional yang memaksimalkan kepentingan diri. Lembaga berperan penting karena menentukan aturan permainan yang membentuk insentif dan hambatan yang dihadapi aktor dalam membuat pilihan strategis.

48. Perbandingan antara sistem pemerintahan Singapura dan Filipina menunjukkan kontras yang menarik meskipun keduanya merupakan negara di Asia Tenggara. Perbedaan yang paling signifikan dalam sistem pemerintahan keduanya adalah…

A. Singapura menganut sistem parlementer dengan dominasi satu partai, sedangkan Filipina menganut sistem presidensial dengan multipartai
B. Singapura adalah negara federal sedangkan Filipina adalah negara kesatuan yang sangat terpusat
C. Filipina menganut sistem parlementer warisan Inggris sedangkan Singapura menerapkan sistem presidensial
D. Keduanya menganut sistem parlementer tetapi dengan tingkat kompetisi partai yang sangat berbeda

Jawaban: A. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada bentuk sistem pemerintahan, di mana Singapura mewarisi sistem parlementer dari Inggris dengan dominasi PAP, sementara Filipina mengadopsi sistem presidensial dari Amerika Serikat dengan lanskap multipartai yang lebih dinamis.

49. Sociological institutionalism, sebagai salah satu varian new institutionalism, memandang lembaga secara berbeda dari varian lainnya. Pandangan khas sociological institutionalism tentang lembaga adalah…

A. Lembaga hanyalah kumpulan aturan formal yang diciptakan secara sadar oleh aktor rasional untuk mengurangi biaya transaksi
B. Lembaga terbentuk melalui seleksi alamiah di mana hanya lembaga yang efisien yang bertahan
C. Lembaga mencakup norma, simbol, dan skema kognitif yang memberi makna pada tindakan aktor sosial
D. Lembaga merupakan cerminan langsung dari distribusi kekuasaan kelas ekonomi dalam masyarakat

Jawaban: C. Sociological institutionalism mendefinisikan lembaga secara sangat luas mencakup tidak hanya aturan formal tetapi juga sistem simbol, skema kognitif, dan kerangka moral yang membentuk cara aktor memahami dunia dan memberi makna pada tindakan mereka.

50. Dalam membandingkan sistem pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, seorang analis menemukan bahwa meskipun banyak negara di kawasan ini secara formal menganut sistem demokrasi, dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara norma formal dan realitas politik. Fenomena ini dalam perbandingan pemerintahan paling tepat dijelaskan oleh konsep…

A. Civic culture, yaitu budaya kewargaan yang belum sepenuhnya berkembang di negara-negara tersebut
B. Gap antara lembaga formal dan praktik informal, di mana aturan tidak tertulis mendominasi perilaku aktor
C. Hegemoni kelas penguasa yang berhasil mempertahankan status quo melalui manipulasi konstitusi
D. Kegagalan implementasi karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial negara berkembang

Jawaban: B. Kesenjangan antara aturan formal dan praktik nyata merupakan tema sentral dalam new institutionalism, di mana lembaga informal seperti patronase, klientelisme, dan jaringan personal sering lebih menentukan perilaku aktor politik daripada aturan konstitusional yang tertulis.

IPEM4541 — Perbandingan Pemerintahan

Latihan Tambahan dengan AI