IPEM4440 — Keuangan Publik

1. Paradigma baru keuangan negara di Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang berorientasi pada hasil. Prinsip dasar yang menjadi landasan paradigma baru tersebut adalah…

A. Keuangan negara dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat
B. Akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada hasil dalam pengelolaan keuangan negara
C. Pemerintah mengutamakan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara
D. Anggaran negara disusun berdasarkan kemampuan belanja pemerintah daerah

Jawaban: B. Paradigma baru keuangan negara menekankan tiga prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada hasil, sebagai bentuk reformasi manajemen keuangan publik modern.

2. Ilmu keuangan negara mempelajari hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Ruang lingkup ilmu keuangan negara mencakup…

A. Penerimaan negara, pengeluaran negara, dan utang negara
B. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan
C. Manajemen perusahaan negara, perbankan, dan pasar modal
D. Pengelolaan aset daerah, retribusi, dan pajak daerah saja

Jawaban: A. Ruang lingkup ilmu keuangan negara secara umum mencakup tiga aspek pokok, yaitu penerimaan negara, pengeluaran negara, dan utang negara sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah.

3. Perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan swasta terletak pada beberapa aspek mendasar. Salah satu ciri khas keuangan negara yang membedakannya dari keuangan swasta adalah…

A. Keuangan negara bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan seperti perusahaan swasta
B. Keuangan negara tidak memerlukan perencanaan yang sistematis dan terstruktur
C. Keuangan negara memiliki kekuatan pemaksa dalam pemungutan pendapatan melalui pajak
D. Keuangan negara dikelola berdasarkan prinsip efisiensi pasar bebas

Jawaban: C. Negara memiliki kekuatan memaksa (coercive power) untuk memungut pajak dari warganya, yang merupakan ciri khas keuangan negara yang tidak dimiliki oleh sektor swasta.

4. Dalam konteks keuangan publik, pengeluaran negara dikelompokkan berdasarkan berbagai klasifikasi. Pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan disebut…

A. Pengeluaran pembangunan
B. Pengeluaran modal
C. Pengeluaran transfer
D. Pengeluaran rutin

Jawaban: D. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai dan belanja barang.

5. Fungsi pengeluaran negara dalam perekonomian mencakup berbagai aspek. Fungsi negara yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta disebut fungsi…

A. Distribusi
B. Alokasi
C. Stabilisasi
D. Regulasi

Jawaban: B. Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak efisien bila diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

6. Wagner mengemukakan teorinya tentang kecenderungan pengeluaran negara yang terus meningkat. Hukum Wagner menyatakan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah relatif terhadap pendapatan nasional akan…

A. Meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan kompleksitas kebutuhan masyarakat
B. Menurun karena sektor swasta semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
C. Tetap stabil mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional secara proporsional
D. Berfluktuasi sesuai dengan siklus bisnis yang terjadi dalam perekonomian

Jawaban: A. Hukum Wagner menyatakan bahwa ada kecenderungan alami bagi pengeluaran pemerintah untuk meningkat secara proporsional lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan nasional karena meningkatnya permintaan akan layanan publik.

7. Peacock dan Wiseman menjelaskan peningkatan pengeluaran pemerintah melalui konsep displacement effect. Yang dimaksud dengan displacement effect dalam teori tersebut adalah…

A. Perpindahan tenaga kerja dari sektor publik ke sektor swasta akibat perubahan kebijakan
B. Pengurangan pengeluaran rutin pemerintah untuk dialihkan ke pengeluaran pembangunan
C. Perpindahan tingkat pengeluaran pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi akibat krisis atau perang
D. Pergeseran sumber penerimaan negara dari pajak ke pinjaman luar negeri

Jawaban: C. Displacement effect menjelaskan bahwa saat terjadi krisis atau perang, pengeluaran pemerintah meningkat drastis dan setelah krisis berlalu, tingkat pengeluaran tidak kembali ke level semula melainkan tetap di level yang lebih tinggi.

8. Dalam prinsip pokok pengeluaran negara, asas manfaat menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah harus memenuhi kriteria tertentu. Prinsip yang menyatakan bahwa pengeluaran negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin disebut prinsip…

A. Prinsip akuntabilitas pengeluaran
B. Prinsip legalitas pengeluaran
C. Prinsip proporsionalitas pengeluaran
D. Prinsip efisiensi dan efektivitas pengeluaran

Jawaban: D. Prinsip efisiensi dan efektivitas mensyaratkan bahwa setiap pengeluaran negara harus mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan sumber daya yang tersedia secara minimal.

9. Sektor publik memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Salah satu alasan utama pentingnya sektor publik adalah karena sektor swasta tidak mampu menyediakan barang tertentu secara optimal. Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama tanpa mengurangi konsumsi pihak lain disebut…

A. Barang inferior
B. Barang publik
C. Barang normal
D. Barang privat

Jawaban: B. Barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu non-rivalry (konsumsi satu pihak tidak mengurangi konsumsi pihak lain) dan non-excludability (tidak ada yang dapat dikecualikan dari manfaatnya).

10. Pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian ketika terjadi kegagalan pasar. Salah satu bentuk kegagalan pasar yang mendorong intervensi pemerintah melalui pengeluaran negara adalah adanya…

A. Persaingan sempurna yang mengurangi keuntungan produsen
B. Surplus konsumen yang terlalu besar di pasar
C. Eksternalitas negatif yang merugikan pihak ketiga
D. Kelebihan pasokan barang swasta di pasar

Jawaban: C. Eksternalitas negatif merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar di mana biaya sosial dari suatu kegiatan ekonomi tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga pemerintah perlu intervensi melalui regulasi atau pengeluaran.

11. Penerimaan negara terdiri dari berbagai sumber yang diklasifikasikan secara sistematis. Penerimaan yang diperoleh pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan disebut…

A. Penerimaan bukan pajak dari laba BUMN
B. Penerimaan pajak penghasilan badan usaha
C. Penerimaan dari cukai dan bea masuk
D. Penerimaan dari hibah luar negeri

Jawaban: A. Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal negara.

12. Struktur penerimaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan keuangan daerah terdiri dari…

A. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil
B. Subsidi pusat, hibah, dan pinjaman daerah
C. Pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan saja
D. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

Jawaban: D. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

13. Dalam struktur penerimaan keuangan daerah, dana perimbangan merupakan sumber pendanaan yang penting bagi daerah. Dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskalnya disebut…

A. Dana Alokasi Khusus
B. Dana Alokasi Umum
C. Dana Bagi Hasil
D. Dana Otonomi Khusus

Jawaban: B. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah.

14. Pajak memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari pungutan lain. Ciri pajak yang menyatakan bahwa pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah atas pajak yang dibayarnya disebut…

A. Pajak bersifat memaksa
B. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
C. Pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung
D. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara

Jawaban: C. Salah satu ciri khas pajak adalah tidak adanya kontraprestasi atau imbalan langsung yang dapat dikaitkan dengan pembayaran pajak tertentu, berbeda dengan retribusi yang memiliki imbalan jasa langsung.

15. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak merupakan salah satu prinsip pokok yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam “The Wealth of Nations”. Prinsip yang menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada waktu yang tepat dan cara yang mudah bagi wajib pajak disebut prinsip…

A. Convenience
B. Equity
C. Certainty
D. Economy

Jawaban: A. Prinsip convenience dari Adam Smith menyatakan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling menguntungkan dan cara yang paling mudah bagi wajib pajak, misalnya saat wajib pajak menerima penghasilan.

16. Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Pajak yang besarnya tarif berubah-ubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajak disebut pajak…

A. Pajak regresif
B. Pajak proporsional
C. Pajak tetap
D. Pajak progresif

Jawaban: D. Pajak progresif adalah pajak yang tarif persentasenya meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, sehingga wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar.

17. Pergeseran beban pajak merupakan fenomena penting dalam analisis pajak. Apabila produsen yang dikenakan pajak dapat mengalihkan beban pajak tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga jual, maka pergeseran ini disebut…

A. Backward shifting
B. Forward shifting
C. Tax avoidance
D. Tax evasion

Jawaban: B. Forward shifting atau pergeseran ke depan terjadi ketika produsen mengalihkan beban pajak kepada konsumen dengan menaikkan harga jual produknya, sehingga konsumen yang menanggung beban pajak tersebut.

18. Pengenaan pajak atas suatu komoditas dapat memengaruhi tingkat produksi dan konsumsinya. Jika pemerintah mengenakan pajak pada barang X yang bersifat elastis, maka dampak utama yang terjadi adalah…

A. Penerimaan pajak meningkat drastis tanpa perubahan jumlah produksi
B. Harga barang X meningkat tajam tanpa mengurangi jumlah konsumsi
C. Jumlah konsumsi barang X menurun signifikan dengan kenaikan harga yang relatif kecil
D. Beban pajak ditanggung sepenuhnya oleh produsen tanpa pengaruh pada harga konsumen

Jawaban: C. Pada barang yang elastis, konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Ketika pajak dikenakan dan harga sedikit naik, konsumen akan mengurangi konsumsi secara signifikan, sehingga produsen menanggung lebih banyak beban pajak.

19. Pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi dan produksi perusahaan. Pengaruh pajak terhadap produksi yang menyebabkan produsen mengubah komposisi input yang digunakannya disebut efek…

A. Efek substitusi dalam produksi
B. Efek pendapatan dalam produksi
C. Efek multiplier dalam produksi
D. Efek akselerator dalam produksi

Jawaban: A. Efek substitusi dalam produksi terjadi ketika pengenaan pajak pada salah satu faktor produksi menyebabkan produsen beralih menggunakan faktor produksi lain yang relatif lebih murah untuk mengoptimalkan biaya produksi.

20. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sistem perpajakan yang paling efektif untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan adalah sistem pajak yang bersifat…

A. Regresif karena menyamakan beban pajak bagi seluruh lapisan masyarakat
B. Proporsional karena semua membayar persentase yang sama dari penghasilan
C. Tetap karena besaran pajak tidak berubah meskipun penghasilan berubah
D. Progresif karena kelompok berpenghasilan tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar

Jawaban: D. Pajak progresif efektif dalam mengurangi ketimpangan karena memungut persentase pajak yang lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai layanan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

21. Pajak berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Mekanisme di mana sistem perpajakan secara otomatis mengurangi dampak fluktuasi ekonomi tanpa intervensi kebijakan baru disebut…

A. Kebijakan fiskal diskresioner
B. Kebijakan moneter ekspansif
C. Stabilisator otomatis (built-in stabilizer)
D. Kebijakan fiskal kontraktif

Jawaban: C. Stabilisator otomatis adalah mekanisme dalam sistem perpajakan yang secara otomatis menstabilkan fluktuasi ekonomi. Saat ekonomi membaik, penerimaan pajak meningkat otomatis sehingga mendinginkan permintaan agregat, dan sebaliknya saat resesi.

22. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan dapat diukur melalui berbagai indikator. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pajak adalah…

A. Indeks Pembangunan Manusia
B. Koefisien Gini
C. Indeks Kemiskinan Multidimensi
D. Produk Domestik Bruto per kapita

Jawaban: B. Koefisien Gini merupakan ukuran statistik yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi yang merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting. Pengertian APBN menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah…

A. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
B. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran
C. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat
D. Neraca keuangan negara yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah

Jawaban: A. APBN didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

24. APBN memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan negara. Fungsi APBN yang berkaitan dengan peran anggaran sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis disebut fungsi…

A. Fungsi alokasi
B. Fungsi distribusi
C. Fungsi otorisasi
D. Fungsi stabilisasi

Jawaban: D. Fungsi stabilisasi APBN berarti anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, termasuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.

25. Defisit anggaran merupakan kondisi yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Suatu negara dikatakan mengalami defisit anggaran apabila…

A. Penerimaan negara melebihi pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran
B. Penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran
C. Pengeluaran negara melebihi penerimaan negara dalam satu tahun anggaran
D. Utang negara melebihi Produk Domestik Bruto dalam satu tahun anggaran

Jawaban: C. Defisit anggaran terjadi ketika total pengeluaran pemerintah lebih besar daripada total penerimaan dalam periode anggaran yang sama, sehingga pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan tambahan.

26. Sistem penyusunan APBN di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendekatan penyusunan anggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan kinerja yang terukur disebut pendekatan…

A. Anggaran tradisional berbasis belanja
B. Penganggaran berbasis kinerja
C. Anggaran berimbang dan dinamis
D. Anggaran program dan kegiatan

Jawaban: B. Penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) adalah sistem penganggaran yang mengaitkan setiap alokasi anggaran dengan hasil yang terukur dan indikator kinerja yang jelas, sehingga pertanggungjawaban anggaran lebih akuntabel.

27. Dalam proses penyusunan APBN, terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum APBN disahkan menjadi undang-undang. Dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan APBN dan memuat kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi makro adalah…

A. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
B. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahunan
C. Nota Keuangan dan Rancangan APBN final
D. Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan oleh presiden

Jawaban: A. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal merupakan dokumen awal yang disampaikan pemerintah kepada DPR sebagai landasan penyusunan APBN, memuat proyeksi ekonomi dan arah kebijakan fiskal.

28. Utang negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah. Utang negara yang diterbitkan melalui penjualan surat berharga kepada masyarakat luas di pasar domestik maupun internasional disebut…

A. Pinjaman bilateral
B. Pinjaman multilateral
C. Pinjaman komersial
D. Surat Berharga Negara

Jawaban: D. Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen utang pemerintah yang diterbitkan kepada publik melalui pasar modal, mencakup Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, sebagai alternatif pembiayaan defisit anggaran.

29. Utang negara memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap keuangan negara. Kondisi di mana rasio utang terhadap PDB terus meningkat dan pemerintah mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban utangnya disebut…

A. Surplus fiskal
B. Keseimbangan primer negatif
C. Krisis utang (debt crisis)
D. Defisit perdagangan

Jawaban: C. Krisis utang terjadi ketika pemerintah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, baik pokok maupun bunga, yang dapat berujung pada gagal bayar (default) dan berdampak serius terhadap perekonomian nasional.

30. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan sumbernya, pinjaman daerah yang berasal dari pemerintah pusat diteruskan ke pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu disebut…

A. Pinjaman obligasi daerah
B. Penerusan pinjaman (subsidiary loan)
C. Pinjaman antardaerah
D. Dana bergulir daerah

Jawaban: B. Penerusan pinjaman atau subsidiary loan adalah mekanisme di mana pemerintah pusat menerima pinjaman dari lembaga internasional kemudian meneruskannya kepada pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur atau pembangunan daerah.

31. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama kebijakan ekonomi pemerintah. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ekspansif adalah…

A. Kebijakan yang dilakukan dengan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah
B. Kebijakan yang bertujuan menekan inflasi melalui pengurangan jumlah uang beredar
C. Kebijakan yang memfokuskan pada peningkatan suku bunga untuk menstabilkan nilai tukar
D. Kebijakan yang dilakukan dengan menurunkan pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Jawaban: D. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dengan cara menurunkan pajak sehingga daya beli masyarakat meningkat, atau menaikkan belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.

32. Dalam analisis kebijakan fiskal, terdapat konsep efek pengganda (multiplier effect) yang penting. Efek multiplier pengeluaran pemerintah yang menyatakan bahwa setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan pendapatan nasional yang lebih besar disebabkan oleh…

A. Adanya putaran pengeluaran yang berulang dalam perekonomian melalui konsumsi rumah tangga
B. Penurunan tingkat suku bunga yang mendorong investasi swasta secara otomatis
C. Peningkatan nilai tukar yang meningkatkan daya saing ekspor nasional
D. Bertambahnya cadangan devisa negara akibat surplus neraca pembayaran

Jawaban: A. Efek multiplier terjadi karena pengeluaran pemerintah menjadi pendapatan bagi penerima manfaat yang kemudian dikonsumsi kembali, menciptakan putaran pengeluaran yang berlipat ganda dalam perekonomian.

33. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk memengaruhi kondisi perekonomian. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol jumlah uang beredar melalui pasar keuangan disebut…

A. Kebijakan cadangan wajib minimum
B. Kebijakan kredit selektif
C. Operasi pasar terbuka
D. Kebijakan diskonto

Jawaban: C. Operasi pasar terbuka adalah instrumen kebijakan moneter di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga di pasar keuangan untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga jangka pendek.

34. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Situasi yang dapat terjadi apabila kebijakan fiskal ekspansif tidak dikoordinasikan dengan kebijakan moneter adalah…

A. Penurunan suku bunga yang mendorong investasi swasta secara berlebihan
B. Crowding out effect yaitu investasi swasta tergusur akibat kenaikan suku bunga
C. Penurunan inflasi yang memperkuat daya beli masyarakat secara signifikan
D. Peningkatan ekspor akibat apresiasi nilai tukar rupiah

Jawaban: B. Crowding out effect terjadi ketika pemerintah meminjam dana besar di pasar keuangan untuk menutup defisit anggaran, sehingga mendorong naiknya suku bunga dan mengurangi minat investasi sektor swasta.

35. Kebijakan keuangan internasional merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan internasional yang berperan sebagai pemberi pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran adalah…

A. Bank Dunia (World Bank)
B. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
C. Bank Pembangunan Asia (ADB)
D. Dana Moneter Internasional (IMF)

Jawaban: D. IMF berfungsi sebagai pemberi pinjaman jangka pendek kepada negara anggota yang mengalami krisis neraca pembayaran, dengan syarat negara penerima harus menerapkan program reformasi ekonomi tertentu.

36. Dalam konteks paradigma baru keuangan negara, reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia ditandai dengan lahirnya paket undang-undang keuangan negara pada tahun 2003-2004. Undang-undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara sebagai bagian dari paket reformasi keuangan negara tersebut adalah…

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Jawaban: C. UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara sebagai salah satu dari tiga undang-undang keuangan negara yang menjadi fondasi reformasi pengelolaan keuangan publik Indonesia.

37. Teori pengeluaran negara menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Model yang dikembangkan oleh Musgrave dan Rostow mengaitkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dengan…

A. Tahapan pembangunan ekonomi suatu negara dari tradisional hingga masyarakat yang matang
B. Perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan populasi di wilayah perkotaan
C. Perubahan struktur politik dari otoritarianisme menuju demokrasi liberal
D. Tingkat keterbukaan perdagangan internasional suatu negara terhadap pasar global

Jawaban: A. Musgrave dan Rostow berpendapat bahwa peran pemerintah berubah sesuai dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan, pengeluaran investasi publik mendominasi, sedangkan pada tahap matang pengeluaran beralih ke layanan sosial.

38. Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah dalam beberapa aspek. Karakteristik yang membedakan retribusi daerah dari pajak daerah adalah…

A. Retribusi dipungut berdasarkan undang-undang sedangkan pajak berdasarkan peraturan daerah
B. Retribusi bersifat memaksa sedangkan pajak bersifat sukarela
C. Retribusi digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran umum daerah
D. Retribusi memberikan imbalan jasa langsung kepada pembayarnya sedangkan pajak tidak

Jawaban: D. Perbedaan mendasar antara retribusi dan pajak adalah adanya kontraprestasi langsung pada retribusi. Pembayar retribusi mendapatkan layanan atau fasilitas tertentu dari pemerintah daerah secara langsung.

39. Dalam analisis pengaruh pajak terhadap produksi, pengenaan pajak penghasilan atas tenaga kerja dapat memengaruhi keputusan pekerja antara bekerja dan waktu luang. Jika efek pendapatan lebih besar dari efek substitusi pada pajak penghasilan tenaga kerja, maka pekerja akan…

A. Mengurangi jam kerja untuk menikmati lebih banyak waktu luang
B. Menambah jam kerja untuk mempertahankan tingkat pendapatan bersih semula
C. Berpindah ke sektor informal yang tidak dikenakan pajak penghasilan
D. Tidak mengubah perilaku kerjanya karena pajak tidak berpengaruh pada waktu luang

Jawaban: B. Ketika efek pendapatan mendominasi, pajak penghasilan yang mengurangi pendapatan bersih mendorong pekerja bekerja lebih keras atau lebih lama untuk mempertahankan daya beli dan standar hidupnya.

40. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif diterapkan untuk mengatasi tekanan inflasi dalam perekonomian. Contoh kebijakan fiskal kontraktif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah…

A. Menaikkan belanja subsidi untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat
B. Meningkatkan anggaran belanja infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja
C. Menaikkan tarif pajak untuk mengurangi konsumsi dan permintaan agregat
D. Memperluas program bantuan sosial tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Jawaban: C. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mendinginkan perekonomian yang terlalu panas dengan mengurangi permintaan agregat melalui kenaikan pajak yang mengurangi daya beli dan konsumsi masyarakat.

41. Pemerintah Indonesia seringkali dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal. Batasan defisit anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang keuangan negara Indonesia adalah…

A. Maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto
B. Maksimal 5% dari total penerimaan negara
C. Maksimal 10% dari total belanja negara
D. Maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto

Jawaban: A. Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan bahwa defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari PDB dalam satu tahun anggaran, sebagai batas kehati-hatian untuk menjaga kesinambungan fiskal.

42. Dalam teori keuangan publik, barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Barang yang memiliki sifat rivalry tetapi non-excludable seperti perikanan di laut terbuka disebut…

A. Barang publik murni
B. Barang privat
C. Barang klub (club goods)
D. Sumber daya milik bersama (common pool resources)

Jawaban: D. Common pool resources memiliki karakteristik rivalry (penggunaan oleh satu pihak mengurangi ketersediaan bagi pihak lain) tetapi non-excludable (tidak ada yang dapat dikecualikan dari penggunaannya), sehingga rentan terhadap tragedi milik bersama.

43. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mengkoreksi eksternalitas negatif. Instrumen kebijakan yang berupa pengenaan pajak sebesar nilai kerugian eksternal yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi disebut…

A. Pajak Pigouvian negatif
B. Pajak Pigouvian
C. Subsidi Coase
D. Tarif Ramsey

Jawaban: B. Pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif, besarnya setara dengan nilai kerugian marginal eksternal, sehingga menginternalisasikan biaya sosial ke dalam keputusan produsen.

44. Dalam analisis kebijakan fiskal, dikenal konsep keseimbangan primer (primary balance). Yang dimaksud dengan keseimbangan primer dalam konteks APBN adalah…

A. Selisih antara total penerimaan negara dengan total pengeluaran negara termasuk pembayaran bunga
B. Rasio antara total utang negara dengan Produk Domestik Bruto pada periode tertentu
C. Selisih antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara tidak termasuk pembayaran bunga utang
D. Proporsi belanja modal terhadap total belanja negara dalam satu tahun anggaran

Jawaban: C. Keseimbangan primer menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya dari penerimaan sendiri di luar kewajiban pembayaran bunga utang, sehingga mencerminkan kapasitas fiskal yang sesungguhnya.

45. Kebijakan keuangan internasional mencakup berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian nasional. Nilai tukar yang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah atau bank sentral disebut sistem nilai tukar…

A. Mengambang bebas (free float)
B. Tetap (fixed exchange rate)
C. Mengambang terkendali (managed float)
D. Papan mata uang (currency board)

Jawaban: A. Sistem nilai tukar mengambang bebas membiarkan nilai tukar mata uang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar valuta asing tanpa intervensi otoritas moneter.

46. Dalam konteks pinjaman daerah, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum dapat melakukan pinjaman. Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi daerah untuk dapat memperoleh pinjaman adalah…

A. Daerah harus memiliki surplus APBD selama minimal 5 tahun berturut-turut
B. Daerah wajib menyerahkan aset daerah sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman
C. Daerah harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi di atasnya
D. Daerah tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat

Jawaban: D. Salah satu syarat yang harus dipenuhi daerah untuk dapat mengajukan pinjaman baru adalah bebas dari tunggakan atas pinjaman sebelumnya dari pemerintah pusat, sebagai bukti kredibilitas fiskal daerah tersebut.

47. Analisis kebijakan fiskal Indonesia mencakup evaluasi terhadap efektivitas berbagai instrumen yang digunakan. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal akomodatif saat menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip…

A. Kesinambungan fiskal jangka panjang tanpa memperhatikan kondisi ekonomi jangka pendek
B. Kebijakan fiskal kontraktif untuk mengurangi permintaan agregat yang berlebihan
C. Kebijakan fiskal diskresioner sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang memburuk
D. Prinsip anggaran berimbang tanpa defisit dalam kondisi krisis ekonomi

Jawaban: C. Kebijakan fiskal akomodatif yang diterapkan pemerintah saat pandemi, seperti peningkatan belanja kesehatan dan bantuan sosial, merupakan kebijakan fiskal diskresioner yang diambil secara sadar untuk merespons penurunan ekonomi.

48. Dalam kerangka keuangan publik, terdapat perdebatan tentang efektivitas kebijakan fiskal dalam memengaruhi perekonomian. Pandangan Ricardian equivalence menyatakan bahwa…

A. Kenaikan pengeluaran pemerintah selalu efektif meningkatkan pendapatan nasional melalui efek multiplier
B. Pembiayaan defisit melalui utang tidak berbeda efeknya dengan pembiayaan melalui pajak karena masyarakat mengantisipasi kenaikan pajak di masa depan
C. Kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam menstabilkan perekonomian
D. Defisit anggaran selalu menimbulkan inflasi karena meningkatkan jumlah uang beredar

Jawaban: B. Teori Ricardian equivalence berpendapat bahwa masyarakat yang rasional akan menabung lebih banyak saat pemerintah berhutang karena mengantisipasi pajak yang lebih tinggi di masa depan, sehingga efek stimulus fiskal menjadi netral.

49. Dalam sistem penerimaan keuangan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan. Prinsip dasar yang mendasari pemberian Dana Bagi Hasil kepada daerah penghasil adalah prinsip…

A. Money follows function, daerah penghasil berhak mendapatkan bagian dari sumber daya yang dieksploitasi di wilayahnya
B. Pemerataan fiskal antardaerah tanpa mempertimbangkan potensi sumber daya alam daerah
C. Kompensasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam
D. Desentralisasi fiskal yang menekankan pada kemandirian keuangan daerah secara penuh

Jawaban: A. DBH didasarkan pada prinsip bahwa daerah penghasil berhak mendapatkan porsi dari penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam atau pajak yang dipungut di wilayah daerah tersebut sebagai bentuk keadilan fiskal.

50. Evaluasi terhadap kinerja kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui berbagai indikator. Jika pemerintah ingin mengukur sejauh mana APBN mampu memberikan stimulus terhadap perekonomian, maka indikator yang paling tepat untuk digunakan adalah…

A. Rasio utang terhadap PDB yang menggambarkan beban utang pemerintah
B. Tingkat inflasi sebagai cerminan tekanan permintaan dalam perekonomian
C. Besaran defisit anggaran dan komposisi belanja pemerintah terhadap PDB
D. Tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral

Jawaban: C. Untuk mengukur stimulus fiskal, indikator yang relevan adalah besaran defisit anggaran yang mencerminkan suntikan bersih ke perekonomian, serta komposisi belanja pemerintah terhadap PDB yang menunjukkan proporsi peran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi.

IPEM4440 — Keuangan Publik

Latihan Tambahan dengan AI