IPEM4320 — Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Dalam ilmu pemerintahan, konsep “sistem” diartikan sebagai sekumpulan unsur yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan. Unsur utama yang HARUS ada agar sebuah sistem dapat berfungsi adalah…

A. Tujuan tunggal yang disepakati oleh seluruh unsur sistem
B. Komponen yang saling bergantung, proses interaksi, dan tujuan bersama
C. Hierarki kekuasaan yang jelas di antara setiap komponen
D. Keseragaman fungsi pada setiap komponen pembentuk sistem

Jawaban: B. Suatu sistem mensyaratkan adanya komponen yang saling berhubungan, proses interaksi antar komponen, dan tujuan yang hendak dicapai bersama sebagai satu kesatuan yang utuh.

2. Istilah “pemerintahan” dalam arti luas mencakup seluruh fungsi negara, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup fungsi eksekutif. Perbedaan pemaknaan ini dalam kajian ilmu pemerintahan disebut sebagai…

A. Dikotomi konsep pemerintahan
B. Dualisme kekuasaan negara
C. Pembagian wewenang fungsional
D. Klasifikasi tata negara modern

Jawaban: A. Perbedaan makna pemerintahan dalam arti luas dan sempit merupakan dikotomi konsep yang mendasar dalam studi ilmu pemerintahan dan administrasi negara.

3. Teori sistem yang dikembangkan oleh David Easton menempatkan pemerintahan sebagai suatu sistem yang menerima input dari lingkungan dan menghasilkan output berupa kebijakan. Dalam model ini, “tuntutan masyarakat” merupakan contoh dari…

A. Output sistem pemerintahan
B. Umpan balik sistem pemerintahan
C. Proses konversi pemerintahan
D. Input sistem pemerintahan

Jawaban: D. Dalam model sistem Easton, tuntutan dan dukungan dari masyarakat merupakan input yang masuk ke dalam sistem politik atau pemerintahan untuk kemudian diproses menjadi kebijakan.

4. Pemerintahan sebagai sistem memiliki ciri khas berupa kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini dalam teori sistem disebut sebagai…

A. Ekuilibrium statis
B. Konvergensi fungsional
C. Adaptasi sistem
D. Integrasi struktural

Jawaban: C. Adaptasi adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dari lingkungan sekitarnya agar sistem tetap bertahan dan berfungsi secara efektif.

5. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki beberapa unsur mutlak. Salah satu unsur yang membedakan negara dari organisasi lainnya adalah memiliki hak monopoli penggunaan kekerasan secara sah. Konsep ini dikemukakan oleh…

A. John Locke
B. Max Weber
C. Jean Bodin
D. Thomas Hobbes

Jawaban: B. Max Weber mendefinisikan negara sebagai komunitas manusia yang memiliki klaim monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu.

6. Kekuasaan negara yang bersifat tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi disebut sebagai kedaulatan. Teori yang menyatakan bahwa kedaulatan bersumber dari rakyat dikemukakan oleh…

A. Jean-Jacques Rousseau
B. Niccolo Machiavelli
C. Hugo Grotius
D. Montesquieu

Jawaban: A. Rousseau dalam karyanya “Du Contract Social” mengemukakan teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui kontrak sosial.

7. Suatu negara dikategorikan sebagai negara kesatuan apabila…

A. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kedaulatan yang setara
B. Setiap daerah memiliki konstitusi tersendiri yang diakui pusat
C. Kekuasaan legislatif dibagi antara pusat dan negara bagian
D. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat

Jawaban: D. Dalam negara kesatuan, kedaulatan tidak dibagi dan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh pusat.

8. Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri utama berupa adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Konsekuensi dari ciri ini adalah…

A. Kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan
B. Presiden tidak dapat dibubarkan oleh parlemen dalam kondisi apapun
C. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya
D. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif

Jawaban: C. Ciri khas sistem parlementer adalah kabinet atau pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga parlemen dapat menjatuhkan pemerintah melalui mekanisme mosi tidak percaya.

9. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer secara penuh pada periode 1950-195 Sistem ini berjalan berdasarkan konstitusi yang berlaku saat itu, yaitu…

A. UUD 1945 hasil amandemen pertama
B. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
D. UUD 1945 naskah asli sebelum amandemen

Jawaban: B. Pada periode 1950-1959 Indonesia menerapkan sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950, yang menjadikan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan mengakibatkan kabinet silih berganti.

10. Perubahan konstitusi Indonesia dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949 merupakan cerminan dinamika sistem pemerintahan. Faktor utama yang mendorong perubahan tersebut adalah…

A. Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar yang menetapkan Indonesia menjadi negara federasi
B. Desakan partai politik agar sistem pemerintahan diubah menjadi parlementer
C. Keputusan Presiden Sukarno untuk membubarkan Konstituante
D. Tekanan militer agar kekuasaan eksekutif diperkuat dalam konstitusi baru

Jawaban: A. Konstitusi RIS 1949 lahir sebagai hasil KMB antara Indonesia dan Belanda yang menyepakati pengakuan kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat.

11. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak penting dalam dinamika tata laksana pemerintahan RI. Dampak langsung dari dekrit tersebut terhadap sistem pemerintahan Indonesia adalah…

A. Penghapusan lembaga legislatif dan pembentukan Dewan Nasional
B. Penerapan sistem multipartai yang lebih terbuka
C. Berlakunya kembali UUD 1945 dan dibubarkannya Konstituante
D. Pembentukan kabinet parlementer yang baru

Jawaban: C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembali berlakunya UUD 1945, membubarkan Konstituante, dan membuka era Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Sukarno.

12. Landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia adalah UUD 1945. Setelah reformasi, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak…

A. Dua kali
B. Tiga kali
C. Lima kali
D. Empat kali

Jawaban: D. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 oleh MPR dalam rangka reformasi konstitusi Indonesia.

13. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Asas yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk bertindak berdasarkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan disebut asas…

A. Asas persamaan
B. Asas motivasi
C. Asas kepastian hukum
D. Asas kecermatan

Jawaban: B. Asas motivasi mengharuskan setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintah didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika.

14. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup empat hal. Tujuan yang berkaitan dengan hubungan antarbangsa adalah…

A. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
C. Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia
D. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang merata

Jawaban: A. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan ke luar negeri Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

15. Landasan idiil penyelenggaraan pemerintahan Indonesia adalah Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai landasan idiil berarti Pancasila berperan sebagai…

A. Norma hukum tertinggi yang mengikat semua peraturan perundang-undangan
B. Pedoman teknis pelaksanaan administrasi pemerintahan sehari-hari
C. Cita-cita dan nilai dasar yang menjadi arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara
D. Sumber kewenangan formal bagi lembaga-lembaga negara

Jawaban: C. Sebagai landasan idiil, Pancasila merupakan pandangan hidup dan cita-cita bangsa yang menjadi pedoman arah dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

16. Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya konsistensi antara peraturan dan pelaksanaannya. Apabila seorang pejabat menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka tindakan tersebut melanggar asas…

A. Asas proporsionalitas
B. Asas ketidakberpihakan
C. Asas kecermatan
D. Asas kepastian hukum

Jawaban: D. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku, konsisten, dan dapat diprediksi; keputusan yang bertentangan dengan peraturan melanggar asas ini.

17. Lembaga Tinggi Negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan terhadap pemerintah adalah…

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Dewan Perwakilan Daerah
D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

18. Pasca amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan MPR yang masih tersisa dan diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah…

A. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden
B. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pemerintahan
C. Memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dalam sidang MPR
D. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat

Jawaban: A. Setelah amandemen, kewenangan MPR meliputi mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dalam masa jabatan sesuai UUD.

19. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Kewenangan DPD yang membedakannya dari DPR dalam hal legislasi adalah…

A. DPD memiliki hak veto terhadap seluruh rancangan undang-undang yang diusulkan DPR
B. DPD dapat menetapkan undang-undang secara mandiri tanpa persetujuan DPR
C. DPD hanya dapat mengajukan dan memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah
D. DPD berwenang penuh menetapkan APBN bersama presiden tanpa melibatkan DPR

Jawaban: C. DPD memiliki fungsi legislasi yang terbatas, yaitu dapat mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam daerah.

20. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat khusus dan final. Salah satu kewenangan MK yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah…

A. Mengadili perkara kasasi dari seluruh lingkungan peradilan
B. Melakukan pengujian peraturan pemerintah terhadap undang-undang
C. Mengadili sengketa kewenangan lembaga daerah
D. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

Jawaban: D. Kewenangan judicial review undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan eksklusif MK, sedangkan MA hanya berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

21. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara DPR dan BPK bersifat fungsional. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR untuk digunakan dalam rangka…

A. Menyusun rancangan APBN tahun berikutnya
B. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
C. Menetapkan kebijakan fiskal dan moneter nasional
D. Membentuk panitia khusus untuk mengaudit kementerian tertentu

Jawaban: B. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya agar lembaga perwakilan tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan negara.

22. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di pusat mengacu pada prinsip pembagian kerja dan koordinasi. Prinsip yang menjadi dasar pembentukan kementerian negara berdasarkan bidang urusan tertentu adalah prinsip…

A. Departementalisasi berdasarkan fungsi
B. Sentralisasi kewenangan eksekutif
C. Dekonsentrasi administratif
D. Koordinasi lintas sektor

Jawaban: A. Pembentukan kementerian berdasarkan bidang urusan tertentu merupakan penerapan prinsip departementalisasi fungsional, di mana organisasi dibagi berdasarkan kesamaan fungsi atau bidang tugas yang diemban.

23. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, kementerian negara dapat dibedakan berdasarkan nomenklaturnya. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya tidak harus sesuai dengan naskah UUD 1945 diatur dalam…

A. Ketetapan MPR
B. Peraturan Pemerintah
C. Undang-undang tentang Kementerian Negara
D. Peraturan Presiden tentang Kabinet

Jawaban: C. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur urusan pemerintahan dan nomenklatur kementerian.

24. Kementerian koordinator dalam susunan kabinet Indonesia bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi antarmenteri. Kementerian koordinator TIDAK memiliki kewenangan untuk…

A. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan lintas sektor
B. Menyelesaikan permasalahan yang timbul antarmenteri yang dikoordinasikannya
C. Mensinkronisasikan program dan kegiatan kementerian yang berada di bawah koordinasinya
D. Menggantikan tugas dan fungsi kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya

Jawaban: D. Kementerian koordinator berfungsi mengkoordinasikan dan mensinkronisasi kebijakan antarmenteri, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih atau menggantikan tugas dan fungsi kementerian teknis.

25. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Ciri utama yang membedakan LPNK dari kementerian negara adalah…

A. LPNK dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada DPR
B. LPNK tidak dipimpin oleh menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
C. LPNK memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat umum
D. LPNK merupakan lembaga independen yang tidak berada di bawah presiden

Jawaban: B. LPNK dipimpin oleh seorang kepala atau direktur utama yang bukan menteri namun bertanggung jawab langsung kepada presiden, berbeda dari kementerian yang dipimpin menteri anggota kabinet.

26. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu contoh LPNK di Indonesia. Tugas utama BPS dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah…

A. Menyelenggarakan kegiatan statistik dasar dan menyediakan data bagi keperluan pemerintah dan masyarakat
B. Melaksanakan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan lembaga pemerintah
C. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan nasional
D. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia

Jawaban: A. BPS bertugas menyelenggarakan statistik dasar, koordinasi statistik fungsional, dan pembinaan statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah maupun publik secara luas.

27. Kedudukan, tugas, dan fungsi LPNK diatur secara rinci melalui peraturan presiden. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa LPNK…

A. Memiliki kebebasan penuh dalam menetapkan kebijakan tanpa intervensi presiden
B. Dapat menjadi lembaga negara independen yang terpisah dari struktur eksekutif
C. Memiliki kejelasan mandat, batas kewenangan, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan
D. Dapat memiliki sumber pendanaan mandiri dari luar APBN

Jawaban: C. Pengaturan melalui peraturan presiden bertujuan memberikan kepastian hukum tentang mandat, ruang lingkup tugas, dan mekanisme pertanggungjawaban LPNK dalam kerangka sistem pemerintahan yang efektif.

28. Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Tujuan utama desentralisasi adalah…

A. Mengurangi beban keuangan pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan
B. Memperkuat posisi partai politik di tingkat daerah
C. Menyeragamkan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia
D. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi daerah

Jawaban: D. Desentralisasi bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan publik.

29. Perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia terletak pada…

A. Dekonsentrasi menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom, sedangkan desentralisasi hanya melimpahkan wewenang kepada pejabat pusat di daerah
B. Desentralisasi menyerahkan urusan kepada daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah
C. Desentralisasi hanya berlaku untuk pemerintah provinsi, sedangkan dekonsentrasi berlaku untuk pemerintah kabupaten dan kota
D. Keduanya memiliki makna yang sama karena sama-sama dilakukan kepada pemerintah daerah

Jawaban: B. Desentralisasi bersifat penyerahan urusan sehingga menjadi tanggung jawab daerah otonom, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang kepada pejabat pusat yang bertugas di daerah tanpa peralihan tanggung jawab.

30. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Urusan yang tetap menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat dan tidak dapat diserahkan kepada daerah adalah…

A. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama
B. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat
C. Ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan administrasi kependudukan
D. Perhubungan, komunikasi dan informatika, serta koperasi dan usaha kecil

Jawaban: A. Enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat diserahkan atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

31. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Fungsi DPRD yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kepala daerah diwujudkan melalui mekanisme…

A. Penunjukan langsung kepala dinas oleh DPRD
B. Penetapan visi dan misi kepala daerah terpilih oleh DPRD
C. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
D. Pembubaran kabinet daerah apabila kepala daerah dianggap tidak kompeten

Jawaban: C. Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan pelaksanaan APBD oleh kepala daerah beserta perangkatnya.

32. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia bersifat hierarkis. Konsekuensi dari sifat hierarkis ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah…

A. Pemerintah daerah dapat menolak peraturan pemerintah pusat yang dianggap merugikan daerahnya
B. Peraturan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang nasional
C. Kepala daerah dapat membatalkan kebijakan pemerintah pusat yang bertentangan dengan kepentingan daerah
D. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Jawaban: D. Asas hierarki peraturan perundang-undangan mengharuskan peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perda yang bertentangan dengan UU atau PP dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

33. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki asal-usul yang beragam di Indonesia. Pengakuan terhadap keberagaman asal-usul dan adat istiadat desa didasarkan pada asas…

A. Asas tugas pembantuan
B. Asas rekognisi dan subsidiaritas
C. Asas dekonsentrasi
D. Asas desentralisasi fiskal

Jawaban: B. UU Desa menerapkan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul desa, dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan desa berskala lokal oleh desa itu sendiri.

34. Tujuan pengaturan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mencakup beberapa aspek. Tujuan yang berkaitan dengan kemandirian desa adalah…

A. Mendorong prakarsa dan kreativitas masyarakat desa untuk mengembangkan potensi lokal
B. Memperluas jaringan birokrasi pemerintah pusat hingga ke tingkat desa
C. Menyelaraskan program desa dengan kebijakan pembangunan nasional
D. Menjadikan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten

Jawaban: A. Salah satu tujuan UU Desa adalah mendorong kemandirian desa dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berprakarsa dan berkreasi mengembangkan potensi sumber daya lokal demi kesejahteraan bersama.

35. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan desa diatur melalui kebijakan yang memberikan otonomi terbatas. Kebijakan kolonial yang mengakui keberadaan persekutuan hukum adat di tingkat desa adalah…

A. Tanam Paksa atau Cultuurstelsel
B. Politik Etis atau Ethische Politiek
C. Inlandsche Gemeente Ordonnantie
D. Decentralisatie Wet 1903

Jawaban: C. Inlandsche Gemeente Ordonnantie merupakan peraturan kolonial Belanda yang mengakui dan mengatur keberadaan persekutuan hukum adat sebagai satuan pemerintahan pribumi di tingkat desa.

36. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan. Kebijakan Jepang terhadap pemerintahan desa yang paling menonjol adalah…

A. Memberikan otonomi penuh kepada desa untuk mengelola sendiri urusan administrasinya
B. Menghapus seluruh struktur pemerintahan desa yang ada dan menggantinya dengan sistem militer
C. Mengembalikan kewenangan desa kepada tokoh adat tanpa campur tangan pemerintah
D. Menjadikan desa sebagai alat mobilisasi sumber daya dan tenaga manusia untuk kepentingan perang

Jawaban: D. Pemerintah Jepang menjadikan desa sebagai unit mobilisasi untuk mendukung perang Asia Timur Raya, termasuk mobilisasi pangan melalui romusha dan pengumpulan hasil bumi untuk kepentingan militer Jepang.

37. Konsep “Makna” dalam kajian ilmu pemerintahan merujuk pada kandungan nilai yang terdapat dalam setiap konsep. Pentingnya memahami makna konsep pemerintahan secara mendalam adalah untuk…

A. Mempermudah hafalan definisi formal untuk keperluan ujian akademis
B. Menghindari salah tafsir dalam penerapan konsep pada konteks pemerintahan yang nyata
C. Membantu menyusun anggaran pemerintahan secara lebih efisien
D. Menyederhanakan struktur birokrasi pemerintahan yang kompleks

Jawaban: B. Pemahaman makna konsep secara mendalam penting agar konsep pemerintahan diterapkan secara tepat dan tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat berakibat pada kesalahan kebijakan maupun praktik pemerintahan.

38. Teori yang memandang negara sebagai suatu organisasi yang terbentuk berdasarkan perjanjian antara individu-individu yang menyerahkan sebagian hak-hak alaminya disebut teori…

A. Teori kekuasaan
B. Teori kedaulatan hukum
C. Teori perjanjian masyarakat
D. Teori organis

Jawaban: C. Teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, yang dikembangkan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau, berpandangan bahwa negara terbentuk melalui perjanjian antar individu yang menyerahkan sebagian hak alami mereka.

39. Dalam analisis sistem pemerintahan, umpan balik (feedback) memiliki peran penting. Fungsi umpan balik dalam model sistem pemerintahan Easton adalah untuk…

A. Memberikan informasi kepada sistem tentang hasil kebijakan agar sistem dapat melakukan penyesuaian
B. Menghalangi tuntutan masyarakat yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem
C. Mempercepat proses konversi input menjadi output kebijakan
D. Menambah jumlah dukungan yang masuk ke dalam sistem pemerintahan

Jawaban: A. Umpan balik dalam model Easton berfungsi menyampaikan informasi tentang dampak output kebijakan kepada sistem agar dapat menyesuaikan proses pengambilan keputusan pada input berikutnya.

40. Asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya keseimbangan antara tujuan dan cara yang digunakan. Pelanggaran asas proporsionalitas terjadi apabila…

A. Pejabat pemerintah menerbitkan kebijakan tanpa konsultasi dengan DPR
B. Anggaran daerah tidak disusun secara transparan kepada publik
C. Pemerintah lambat merespons aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
D. Pemerintah menggunakan cara yang berlebihan atau tidak sebanding untuk mencapai tujuan kebijakan

Jawaban: D. Asas proporsionalitas dilanggar ketika cara atau tindakan pemerintah tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai, misalnya menggunakan kekuatan berlebihan untuk menangani suatu masalah ringan.

41. Perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal pertanggungjawaban eksekutif. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden bertanggung jawab kepada…

A. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat
B. MPR sebagai lembaga tertinggi negara
C. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
D. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi

Jawaban: C. Dalam sistem presidensial Indonesia pascaamandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada parlemen atau lembaga lain.

42. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Fungsi utama KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah…

A. Memutus perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara
B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
C. Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
D. Mengawasi pengelolaan keuangan lembaga peradilan

Jawaban: B. KY berfungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait.

43. Konsep “negara federasi” berbeda dari “negara kesatuan” dalam hal distribusi kekuasaan. Dalam negara federasi, urusan yang biasanya menjadi kewenangan negara bagian adalah…

A. Kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri
B. Pencetakan mata uang dan kebijakan moneter
C. Pengaturan perdagangan antarnegara bagian
D. Pendidikan, hukum perdata, dan urusan pemerintahan lokal

Jawaban: D. Dalam sistem federal, urusan seperti pendidikan, hukum perdata, dan tata kelola lokal umumnya menjadi kewenangan negara bagian, sedangkan pertahanan dan hubungan luar negeri menjadi kewenangan federal.

44. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di pusat mengikuti prinsip-prinsip organisasi modern. Prinsip yang menjamin bahwa setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu atasan langsung disebut prinsip…

A. Kesatuan komando
B. Rentang kendali
C. Pembagian kerja
D. Koordinasi lintas fungsi

Jawaban: A. Prinsip kesatuan komando menyatakan bahwa setiap anggota organisasi hanya boleh menerima instruksi dari satu atasan langsung untuk menghindari kebingungan dan konflik perintah dalam pelaksanaan tugas.

45. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah reformasi menunjukkan perubahan mendasar. Perubahan yang paling signifikan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif pascareformasi adalah…

A. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk membubarkan DPR apabila DPR tidak produktif
B. DPR dapat mencopot presiden melalui mekanisme interpelasi tanpa melalui MPR
C. Penguatan checks and balances melalui pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan peran DPR
D. Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh MPR sehingga kedudukannya setara

Jawaban: C. Reformasi konstitusi menghasilkan sistem checks and balances yang lebih kuat dengan membatasi kekuasaan presiden, memperkuat peran DPR, dan memisahkan kekuasaan secara lebih tegas melalui amandemen UUD 1945.

46. Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah tidak bersifat mutlak karena masih terikat pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti…

A. Daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengelola urusannya sendiri
B. Kewenangan daerah sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan gubernur provinsi
C. Pemerintah pusat dapat mencabut seluruh kewenangan daerah sewaktu-waktu tanpa dasar hukum
D. Kewenangan daerah merupakan urusan yang diserahkan pusat dan tetap dalam bingkai NKRI

Jawaban: D. Otonomi daerah bersifat relatif karena kewenangan daerah berasal dari penyerahan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka NKRI serta tidak boleh mengganggu keutuhan negara.

47. Salah satu prinsip good governance yang menuntut pemerintah membuka akses informasi kepada publik tentang penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip…

A. Efisiensi dan efektivitas
B. Transparansi
C. Konsensus
D. Akuntabilitas

Jawaban: B. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan keterbukaan informasi tentang proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan penggunaan anggaran kepada seluruh pemangku kepentingan.

48. Analisis terhadap sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan tidak bersifat mutlak karena terdapat kerja sama antarfungsi. Contoh kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi adalah…

A. Pembahasan dan persetujuan bersama RUU antara presiden dan DPR sebelum disahkan menjadi UU
B. Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa persetujuan DPR
C. DPR membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat
D. Presiden mengajukan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan

Jawaban: A. UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama sebelum disahkan, mencerminkan kerja sama eksekutif-legislatif dalam fungsi legislasi.

49. Dalam sistem pemerintahan daerah, “tugas pembantuan” (medebewind) merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan tugas pembantuan dengan desentralisasi adalah…

A. Tugas pembantuan menyerahkan urusan secara permanen kepada daerah, sedangkan desentralisasi bersifat sementara
B. Tugas pembantuan dilakukan oleh pemerintah provinsi, sedangkan desentralisasi hanya untuk kabupaten
C. Dalam tugas pembantuan, pembiayaan dan pertanggungjawaban tetap pada pemberi tugas, bukan penerima tugas
D. Tugas pembantuan tidak melibatkan penyerahan dana dari pemerintah pusat kepada daerah

Jawaban: C. Pada tugas pembantuan, daerah atau desa hanya membantu pelaksanaan tugas, sedangkan pembiayaan, sarana prasarana, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tetap berada pada pemerintah yang menugaskan.

50. Kajian sistem pemerintahan Indonesia secara komprehensif menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan ditentukan oleh kesesuaian antara struktur kelembagaan, proses, dan lingkungan. Faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah adalah…

A. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam satu periode pemerintahan
B. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk setiap program pemerintah
C. Jumlah pegawai negeri sipil yang tersedia di setiap kementerian dan lembaga
D. Koordinasi yang efektif antarlembaga, kapasitas aparatur, dan dukungan masyarakat

Jawaban: D. Implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan sinergi tiga unsur utama, yaitu koordinasi antarlembaga yang solid, kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

IPEM4320 — Sistem Pemerintahan Indonesia

Latihan Tambahan dengan AI