HKUM4409 — Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk…

• A. Memperlambat proses hukum agar pihak berperkara lelah
• B. Memberikan kemenangan mutlak kepada salah satu pihak
• C. Menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan para pihak
• D. Menggantikan seluruh fungsi pengadilan negeri

2. Berikut ini yang BUKAN termasuk faktor-faktor kesuksesan APS adalah…

• A. Kemauan para pihak untuk berkompromi
• B. Adanya itikad baik dari semua pihak yang bersengketa
• C. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri
• D. Ketersediaan mediator atau arbiter yang kompeten

3. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan APS secara umum diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
• B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• C. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
• D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

4. Salah satu kelemahan utama pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa dibandingkan APS adalah…

• A. Putusannya bersifat final dan mengikat
• B. Proses yang panjang, biaya tinggi, dan hubungan para pihak menjadi renggang
• C. Tidak ada mekanisme banding
• D. Hakim tidak memiliki keahlian teknis

5. Arbitrase dapat didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada…

• A. Perintah hakim ketua pengadilan negeri
• B. Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
• C. Keputusan musyawarah mufakat seluruh anggota masyarakat
• D. Penetapan gubernur setempat

6. Klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian pokok sebelum sengketa timbul disebut…

• A. Akta kompromis
• B. Submission agreement
• C. Pactum de compromittendo
• D. Deed of assignment

7. Salah satu manfaat arbitrase dibandingkan litigasi adalah sifat putusannya yang…

• A. Dapat digugat ke Mahkamah Agung secara bebas
• B. Bersifat rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada umum
• C. Selalu menguntungkan penggugat
• D. Membutuhkan persetujuan DPR untuk dilaksanakan

8. Masalah etika yang sering muncul dalam arbitrase berkaitan dengan…

• A. Terlalu cepatnya proses persidangan
• B. Independensi dan imparsialitas arbiter yang dipertanyakan
• C. Biaya arbitrase yang terlalu murah
• D. Ketidakmampuan arbiter membaca berkas perkara

9. Negosiasi sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki ciri khas bahwa prosesnya dilakukan…

• A. Di bawah pengawasan ketat hakim pengadilan
• B. Oleh pihak ketiga yang netral sebagai pengambil keputusan
• C. Langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa perantara
• D. Melalui mekanisme voting antar pihak

10. Negosiator yang efektif harus memiliki kemampuan utama, yaitu…

• A. Kemampuan memaksakan kehendak kepada pihak lain
• B. Kemampuan mendengarkan, berkomunikasi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan
• C. Kemampuan mengintimidasi lawan bicara
• D. Kemampuan memenangkan argumen di setiap sesi

11. Tahap awal dalam proses negosiasi yang paling krusial adalah…

• A. Penandatanganan perjanjian akhir
• B. Pelaksanaan putusan arbiter
• C. Persiapan dan pengumpulan informasi sebelum perundingan dimulai
• D. Penunjukan mediator oleh pengadilan

12. Istilah BATNA dalam negosiasi merupakan singkatan dari…

• A. Best Alternative To a Negotiated Agreement
• B. Basic Agreement To Negotiate Accordingly
• C. Bilateral Arbitration Treaty and Neutral Arrangement
• D. Bargaining Attempt Through Neutral Arbitration

13. Penggabungan beberapa isu dalam satu forum negosiasi bertujuan untuk…

• A. Mempersulit salah satu pihak dalam memahami pokok sengketa
• B. Memperluas ruang tawar-menawar dan menciptakan paket kesepakatan yang lebih fleksibel
• C. Menghindari kewajiban melaksanakan hasil negosiasi
• D. Mengalihkan perhatian pihak lawan dari isu utama

14. Berkonsultasi dengan pihak lain dalam negosiasi bertujuan untuk…

• A. Melemahkan posisi pihak yang mengajukan tuntutan
• B. Memperkuat argumen dengan dukungan ahli atau pemangku kepentingan terkait
• C. Memperpanjang proses negosiasi agar lawan kelelahan
• D. Mengalihkan tanggung jawab kepada konsultan eksternal

15. Dalam negosiasi, kondisi “akhir negosiasi” yang ideal tercapai ketika…

• A. Salah satu pihak menyerah tanpa syarat
• B. Hakim menjatuhkan putusan
• C. Para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan diimplementasikan bersama
• D. Proses mediasi dinyatakan gagal

16. Strategi negosiasi yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak dikenal sebagai pendekatan…

• A. Zero-sum atau win-lose
• B. Positional bargaining
• C. Integrative atau win-win negotiation
• D. Competitive bargaining

17. Teknik negosiasi “good cop, bad cop” termasuk dalam kategori…

• A. Teknik integratif berbasis kepentingan
• B. Teknik psikologis atau manipulatif dalam negosiasi
• C. Teknik mediasi transformatif
• D. Prosedur arbitrase ad hoc

18. Masalah etika dalam negosiasi muncul ketika salah satu pihak melakukan…

• A. Persiapan yang sangat matang sebelum perundingan
• B. Penyampaian informasi secara transparan kepada lawan
• C. Penipuan, pemalsuan fakta, atau tekanan psikologis yang tidak wajar
• D. Pengajuan tawaran pembuka yang tinggi

19. Tipologi taktik kecurangan dalam negosiasi mencakup tindakan seperti…

• A. Mengajukan BATNA yang kuat
• B. Menyajikan data palsu sebagai fakta yang valid
• C. Berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum negosiasi
• D. Menunda sesi negosiasi dengan alasan yang sah

20. Pembenaran atas kecurangan dalam negosiasi oleh pelakunya sering didasarkan pada alasan…

• A. Kecurangan diizinkan dalam perjanjian arbitrase
• B. Mediator telah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut
• C. Semua pihak melakukannya, sehingga dianggap sebagai norma
• D. Pengadilan telah mengesahkan taktik tersebut

21. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral berfungsi sebagai…

• A. Pengambil keputusan yang mengikat para pihak
• B. Fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan sendiri
• C. Hakim yang menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah
• D. Juru sita yang melaksanakan putusan pengadilan

22. Konsep mediasi yang menekankan pada pemulihan hubungan dan pemberdayaan para pihak dikenal sebagai…

• A. Mediasi evaluatif
• B. Mediasi fasilitatif
• C. Mediasi transformatif
• D. Mediasi adjudikatif

23. Salah satu prinsip dasar mediasi yang membedakannya dari arbitrase adalah…

• A. Keputusan mediasi selalu bersifat final dan mengikat
• B. Mediator dapat memaksakan penyelesaian kepada para pihak
• C. Hasil kesepakatan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak sendiri
• D. Mediasi hanya berlaku untuk sengketa pidana

24. Dalam penerapan mediasi di pengadilan Indonesia, dasar hukum yang digunakan adalah…

• A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
• B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• C. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• D. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

25. Kewajiban menempuh mediasi sebelum perkara perdata diperiksa di pengadilan merupakan amanat dari…

• A. Undang-Undang Kepailitan
• B. PERMA Nomor 1 Tahun 2016
• C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
• D. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

26. Apabila mediasi di pengadilan dinyatakan gagal, maka konsekuensinya adalah…

• A. Para pihak dilarang mengajukan gugatan ke pengadilan
• B. Hakim mediator langsung memutus perkara
• C. Pemeriksaan perkara dilanjutkan ke persidangan biasa
• D. Perkara diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia

27. Penerapan mediasi di luar pengadilan memiliki keunggulan dibandingkan mediasi di pengadilan, yaitu…

• A. Hasilnya selalu lebih menguntungkan penggugat
• B. Lebih fleksibel dalam prosedur, waktu, dan pemilihan mediator
• C. Mediatornya ditunjuk wajib oleh Mahkamah Agung
• D. Putusannya memiliki kekuatan eksekutorial otomatis

28. Pengaturan mediasi di luar pengadilan dalam sengketa hubungan industrial diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
• D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

29. Dinamika proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dengan…

• A. Pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung
• B. Permohonan eksekusi ke pengadilan negeri
• C. Pendaftaran permohonan arbitrase dan pembentukan majelis arbiter
• D. Penunjukan mediator oleh ketua pengadilan

30. Arbitrase ad hoc berbeda dari arbitrase institusional karena dalam arbitrase ad hoc…

• A. Selalu menggunakan aturan UNCITRAL
• B. Para pihak menentukan sendiri prosedur dan aturan arbitrasenya
• C. Arbiternya wajib berpengalaman minimal 20 tahun
• D. Putusannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

31. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan contoh dari lembaga arbitrase yang bersifat…

• A. Ad hoc
• B. Internasional
• C. Institusional
• D. Quasi-yudisial

32. Batasan arbitrase mencakup jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu sengketa di bidang…

• A. Hukum keluarga dan perkawinan
• B. Hukum pidana dan tindak korupsi
• C. Hukum perdata dan perdagangan yang bersifat komersial
• D. Hukum tata negara dan administrasi negara

33. Sumber hukum arbitrase di Indonesia yang paling utama adalah…

• A. Yurisprudensi Mahkamah Agung
• B. Hukum kebiasaan internasional
• C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
• D. Peraturan Pemerintah tentang lembaga keuangan

34. Sifat arbitrase yang menjadikan putusannya dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain didasarkan pada…

• A. Perjanjian bilateral antarpemerintah
• B. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
• C. Keputusan Presiden Republik Indonesia
• D. Perjanjian ASEAN tentang perdagangan bebas

35. Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa didasarkan pada prinsip…

• A. Kompetensi absolut pengadilan negeri
• B. Delegasi kewenangan dari Mahkamah Agung
• C. Kesepakatan para pihak melalui perjanjian arbitrase (pacta sunt servanda)
• D. Keputusan Menteri Hukum dan HAM

36. Kewenangan arbitrase penyelesaian sengketa terbatas pada hal-hal yang…

• A. Hanya menyangkut kepentingan negara
• B. Telah diperjanjikan dalam klausula atau perjanjian arbitrase yang sah
• C. Ditetapkan secara sepihak oleh arbiter
• D. Disetujui oleh hakim pengadilan negeri setempat

37. Asas “kompetenz-kompetenz” dalam arbitrase berarti bahwa…

• A. Pengadilan berhak menentukan yurisdiksi arbiter
• B. Majelis arbiter berwenang menentukan sendiri kewenangannya
• C. Para pihak dapat menarik diri kapan saja
• D. Mediator memiliki kewenangan yang sama dengan arbiter

38. Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa timbul disebut…

• A. Pactum de compromittendo
• B. Klausula arbitrase
• C. Akta kompromis
• D. Perjanjian pokok

39. Syarat sahnya perjanjian arbitrase berdasarkan hukum Indonesia mencakup…

• A. Persetujuan dari pengadilan negeri setempat
• B. Dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang cakap hukum
• C. Disaksikan oleh minimal tiga orang notaris
• D. Didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM

40. Jenis arbitrase berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi…

• A. Arbitrase umum dan arbitrase khusus
• B. Arbitrase nasional dan arbitrase internasional
• C. Arbitrase wajib dan arbitrase sukarela
• D. Semua jawaban di atas benar

41. Kewenangan memeriksa perkara dalam arbitrase dipegang oleh…

• A. Hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung
• B. Arbiter atau majelis arbiter yang dipilih dan disepakati para pihak
• C. Ombudsman Republik Indonesia
• D. Komisi Yudisial Republik Indonesia

42. Prinsip audi et alteram partem dalam pemeriksaan arbitrase berarti…

• A. Arbiter berhak memutus tanpa mendengar para pihak
• B. Hanya penggugat yang berhak menyampaikan keterangan
• C. Kedua belah pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar
• D. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia tanpa hadirnya para pihak

43. Pembuktian dalam proses arbitrase pada umumnya bersifat lebih…

• A. Kaku dan formal dibandingkan pengadilan
• B. Fleksibel karena para pihak dan arbiter dapat menyepakati prosedur pembuktiannya
• C. Terbuka untuk umum tanpa pembatasan apapun
• D. Bergantung sepenuhnya pada prosedur hukum acara perdata

44. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya…

• A. Putusan dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi
• B. Putusan tidak dapat digugat melalui upaya hukum banding atau kasasi
• C. Putusan wajib dikonfirmasi dulu oleh DPR
• D. Putusan baru berlaku setelah disetujui oleh para pihak

45. Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dapat dilakukan apabila…

• A. Salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan
• B. Putusan dianggap merugikan kepentingan publik
• C. Terdapat bukti bahwa putusan dihasilkan melalui pemalsuan dokumen atau penipuan
• D. Arbiter memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kurang memadai

46. Pengaturan mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian bertujuan utama untuk…

• A. Mempercepat proses putusnya perkawinan
• B. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merukunkan kembali hubungan perkawinan
• C. Menghindarkan hakim dari beban perkara yang berlebihan
• D. Mengurangi jumlah advokat yang berpraktik di pengadilan

47. Dalam mediasi, keterbukaan informasi yang disampaikan kepada mediator bersifat…

• A. Dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan tanpa batasan
• B. Rahasia dan tidak dapat diungkapkan dalam persidangan tanpa persetujuan para pihak
• C. Wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung
• D. Dapat dipublikasikan oleh mediator untuk kepentingan akademis

48. Perbedaan mendasar antara konsiliasi dan mediasi terletak pada…

• A. Jumlah pihak yang terlibat dalam proses
• B. Kewenangan konsiliator yang lebih aktif dalam mengusulkan solusi dibanding mediator
• C. Konsiliasi hanya berlaku untuk sengketa internasional
• D. Mediasi selalu dilakukan di pengadilan, konsiliasi selalu di luar pengadilan

49. Eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia harus memenuhi syarat, antara lain…

• A. Mendapat persetujuan dari DPR RI
• B. Diperiksa kembali seluruh pokok perkaranya oleh pengadilan Indonesia
• C. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum
• D. Disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

50. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme di luar pengadilan di Indonesia adalah…

• A. Mahkamah Agung
• B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
• D. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)