HKUM4406 — Hukum Acara Pidana

1. Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang…

• A. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
• B. Tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum pidana materiil
• C. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan dan agama
• D. Hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang perdata

2. Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang menjamin perlakuan sama di hadapan hukum disebut asas…

• A. Legalitas
• B. Oportunitas
• C. Equality before the law
• D. Presumption of innocence

3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk…

• A. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
• B. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
• C. Menyusun surat dakwaan terhadap tersangka
• D. Mengajukan tuntutan pidana kepada hakim

4. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk…

• A. Mengajukan banding atas putusan hakim
• B. Memutus perkara di luar sidang pengadilan
• C. Memberikan petunjuk kepada penyidik agar berkas perkara dilengkapi
• D. Melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang tidak terbukti bersalah

5. Lembaga yang berwenang melakukan praperadilan adalah…

• A. Mahkamah Agung
• B. Kejaksaan Negeri
• C. Komnas HAM
• D. Pengadilan Negeri

6. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam Hukum Acara Pidana mengandung makna bahwa…

• A. Tersangka harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri
• B. Setiap orang yang didakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
• C. Hakim berwenang memutus perkara tanpa mendengar keterangan terdakwa
• D. Jaksa penuntut umum tidak perlu mengajukan bukti di persidangan

7. Dalam pemeriksaan sidang acara cepat, perkara yang diperiksa adalah perkara…

• A. Kejahatan berat yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun
• B. Yang menyangkut kepentingan umum dan keamanan negara
• C. Pelanggaran tertentu yang ancaman pidananya ringan
• D. Korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara

8. Berikut ini yang bukan merupakan upaya paksa dalam penyidikan adalah…

• A. Penangkapan
• B. Penahanan
• C. Rehabilitasi
• D. Penggeledahan

9. Musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat…

• A. Terbuka untuk umum dan dapat dihadiri terdakwa
• B. Rahasia dan tertutup untuk umum
• C. Dipimpin oleh jaksa penuntut umum
• D. Dilakukan setelah pembacaan putusan

10. Upaya hukum banding diajukan kepada…

• A. Mahkamah Agung
• B. Pengadilan Negeri yang memutus perkara
• C. Pengadilan Tinggi
• D. Mahkamah Konstitusi

11. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh…

• A. Terdakwa yang merasa dirugikan
• B. Jaksa Agung
• C. Hakim Pengawas dan Pengamat
• D. Penasihat hukum terdakwa

12. Grasi adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh…

• A. Mahkamah Agung
• B. Presiden Republik Indonesia
• C. Dewan Perwakilan Rakyat
• D. Menteri Hukum dan HAM

13. Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah…

• A. Memeriksa ulang perkara yang sudah diputus
• B. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
• C. Memberikan bantuan hukum kepada terpidana
• D. Mengajukan kasasi atas nama terpidana

14. Bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bertujuan untuk…

• A. Mempersulit proses peradilan pidana
• B. Memberikan keuntungan finansial bagi advokat
• C. Memberikan pendampingan dan perlindungan hak tersangka/terdakwa
• D. Mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan

15. Lembaga Pemasyarakatan secara historis merupakan perkembangan dari sistem…

• A. Pemidanaan kolonial yang berbasis kerja paksa
• B. Kepenjaraan yang berorientasi pada pembinaan narapidana
• C. Pengadilan adat yang bersifat restoratif
• D. Penahanan sementara sebelum sidang pengadilan

16. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil, yaitu…

• A. Memuat nama hakim yang akan memeriksa perkara
• B. Memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
• C. Ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri setempat
• D. Mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu

17. Eksepsi dalam persidangan perkara pidana adalah…

• A. Pledoi yang diajukan terdakwa setelah tuntutan jaksa
• B. Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan
• C. Replik yang diajukan jaksa untuk menanggapi pledoi terdakwa
• D. Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum

18. Penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan KUHAP adalah…

• A. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Ketua
• B. Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
• C. Advokat dan Komnas HAM
• D. Hakim Agung dan Hakim Pengawas

19. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepada…

• A. Satu orang terpidana atas permohonan pribadi
• B. Sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, biasanya bersifat politis
• C. Terdakwa yang belum mendapatkan putusan hakim
• D. Tersangka yang masih dalam proses penyidikan

20. Pemeriksaan sidang acara singkat berbeda dari acara biasa karena…

• A. Dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sama sekali
• B. Dakwaan dibacakan secara lisan di hadapan hakim
• C. Putusan tidak dapat dimintakan banding
• D. Jaksa tidak wajib hadir dalam persidangan

21. Peninjauan kembali (PK) dalam hukum acara pidana dapat diajukan berdasarkan alasan…

• A. Terdakwa tidak puas dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan
• B. Jaksa ingin mengajukan bukti baru yang memberatkan terdakwa
• C. Adanya novum (keadaan baru) yang tidak diketahui pada waktu persidangan
• D. Hakim yang memutus perkara telah meninggal dunia

22. Dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan, tujuan utama pembinaan narapidana adalah…

• A. Memberikan efek jera yang sebesar-besarnya kepada pelaku kejahatan
• B. Mengisolasi narapidana dari masyarakat selama-lamanya
• C. Mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat
• D. Memaksimalkan produktivitas kerja narapidana untuk kepentingan negara

23. Putusan sela dalam pemeriksaan sidang acara biasa dijatuhkan setelah…

• A. Jaksa membacakan replik
• B. Hakim mendengar keterangan saksi ahli
• C. Pembacaan dakwaan dan hakim mempertimbangkan eksepsi terdakwa
• D. Terdakwa menyampaikan pledoi

24. Upaya hukum kasasi pada dasarnya bertujuan untuk…

• A. Memperpanjang masa penahanan terdakwa
• B. Memeriksa fakta-fakta baru yang belum terungkap di persidangan
• C. Mengoreksi penerapan hukum yang salah oleh pengadilan di bawahnya
• D. Memberikan kesempatan terdakwa menghadirkan saksi baru

25. Ganti rugi dalam praperadilan dapat diminta oleh tersangka apabila…

• A. Tersangka terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman
• B. Penangkapan atau penahanan dilakukan secara tidak sah
• C. Tersangka tidak mampu membayar biaya perkara
• D. Jaksa tidak menghadirkan cukup saksi di persidangan

26. Duplik adalah jawaban yang disampaikan oleh…

• A. Jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa
• B. Hakim kepada kedua belah pihak sebelum putusan
• C. Terdakwa atau penasihat hukumnya atas replik jaksa
• D. Saksi dalam menjawab pertanyaan majelis hakim

27. Abolisi adalah wewenang Presiden untuk…

• A. Memberikan pengurangan hukuman kepada terpidana
• B. Menghapuskan penuntutan pidana yang sedang berjalan
• C. Membebaskan narapidana yang sudah menjalani setengah masa hukuman
• D. Mengangkat dan memberhentikan hakim agung

28. Asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia memberikan kewenangan kepada siapa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum?

• A. Hakim Agung
• B. Menteri Hukum dan HAM
• C. Jaksa Agung
• D. Ketua Mahkamah Agung

29. Berikut ini yang merupakan syarat materiil surat dakwaan adalah…

• A. Harus ditandatangani oleh Jaksa Agung
• B. Memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
• C. Harus disetujui oleh ketua pengadilan negeri
• D. Dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh panitera

30. Pembuktian dalam sidang acara biasa dilaksanakan dengan tujuan…

• A. Menentukan besaran biaya perkara yang harus dibayar terdakwa
• B. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu perkara pidana
• C. Mempercepat proses persidangan agar efisien
• D. Memberikan kesempatan kepada jaksa untuk meyakinkan terdakwa

31. Penyelidik berbeda dengan penyidik karena penyelidik…

• A. Memiliki wewenang menahan tersangka hingga 60 hari
• B. Hanya berwenang mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan
• C. Dapat langsung membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke kejaksaan
• D. Diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung

32. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, siapa yang berwenang mengajukan surat dakwaan ke pengadilan?

• A. Penyidik Polri
• B. Penasihat hukum terdakwa
• C. Jaksa Penuntut Umum
• D. Hakim Ketua Majelis

33. Sejarah bantuan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan…

• A. Sistem perpajakan modern
• B. Profesi advokat dan organisasi bantuan hukum sejak era kemerdekaan
• C. Kewenangan militer dalam menangani perkara sipil
• D. Kebijakan agraria di masa Orde Baru

34. Dalam pemeriksaan sidang acara biasa, urutan acara persidangan yang benar adalah…

• A. Pembacaan dakwaan → Pembuktian → Eksepsi → Tuntutan → Pledoi → Putusan
• B. Eksepsi → Pembacaan dakwaan → Pembuktian → Tuntutan → Pledoi → Replik → Duplik → Putusan
• C. Pembacaan dakwaan → Eksepsi → Pembuktian → Tuntutan → Pledoi → Replik → Duplik → Putusan
• D. Pembuktian → Pembacaan dakwaan → Eksepsi → Putusan Sela → Tuntutan → Putusan

35. Replik disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebagai jawaban atas…

• A. Keterangan saksi yang meringankan terdakwa
• B. Putusan sela yang dijatuhkan hakim
• C. Pledoi (nota pembelaan) yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya
• D. Eksepsi yang diajukan terdakwa pada awal sidang

36. Tindak pidana yang diperiksa dengan acara singkat adalah…

• A. Kejahatan yang mudah pembuktiannya dan ancaman hukumannya tidak terlalu berat
• B. Pelanggaran lalu lintas dan parkir liar
• C. Tindak pidana terorisme yang bersifat darurat
• D. Sengketa perdata yang diselesaikan secara pidana

37. Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila…

• A. Terdakwa meminta hakim tersebut diganti
• B. Jaksa tidak setuju dengan pendapat hakim
• C. Terdapat hubungan keluarga atau kepentingan pribadi dengan pihak yang berperkara
• D. Perkara tersebut sudah pernah diputus di pengadilan yang sama

38. Dalam konteks hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan “novum”?

• A. Bukti yang sudah digunakan dalam persidangan pertama
• B. Keadaan atau bukti baru yang belum pernah dikemukakan selama persidangan sebelumnya
• C. Nama lain dari pledoi yang diajukan terdakwa
• D. Laporan penilaian perilaku narapidana di Lapas

39. Penggeledahan dalam proses penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan…

• A. Perintah lisan dari kepala kepolisian setempat
• B. Permintaan tersangka atau keluarganya
• C. Surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak
• D. Persetujuan jaksa penuntut umum yang menangani perkara

40. Undang-Undang Bantuan Hukum yang mengatur hak masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan hukum gratis di Indonesia adalah…

• A. UU No. 16 Tahun 2011
• B. UU No. 8 Tahun 1981
• C. UU No. 48 Tahun 2009
• D. UU No. 18 Tahun 2003

41. Sidang praperadilan wajib diselesaikan dalam jangka waktu…

• A. 30 hari sejak permohonan diterima
• B. 7 hari sejak dimulainya pemeriksaan
• C. 14 hari sejak permohonan didaftarkan
• D. 60 hari sejak perkara dilimpahkan

42. Dalam musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan, apabila tidak tercapai mufakat maka berlaku prinsip…

• A. Hakim ketua memiliki hak veto penuh
• B. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak
• C. Perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum
• D. Perkara otomatis dinyatakan bebas demi hukum

43. Proses banding berbeda dari kasasi karena dalam banding…

• A. Hanya penerapan hukumnya saja yang diperiksa
• B. Pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung secara langsung
• C. Fakta dan hukum dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi
• D. Tidak diperlukan memori banding dari pihak yang mengajukan

44. Penyitaan dalam penyidikan dilakukan untuk…

• A. Menghukum tersangka sebelum ada putusan pengadilan
• B. Kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
• C. Membayar ganti rugi kepada korban kejahatan
• D. Memberikan jaminan agar tersangka tidak melarikan diri

45. Dalam sidang pemeriksaan acara biasa, pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dilakukan oleh…

• A. Hakim Ketua Majelis
• B. Panitera Pengadilan
• C. Terdakwa yang mewakili dirinya sendiri
• D. Jaksa Penuntut Umum

46. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh…

• A. Prof. Mr. R. Soepomo
• B. Dr. Sahardjo, S.H.
• C. Prof. Satjipto Rahardjo
• D. Mr. Muhammad Yamin

47. Penahanan tersangka/terdakwa pada tingkat penyidikan paling lama adalah…

• A. 60 hari
• B. 30 hari
• C. 20 hari
• D. 90 hari

48. Dalam hukum acara pidana, asas “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan” bertujuan untuk…

• A. Mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan
• B. Menghindari terjadinya peradilan yang berlarut-larut yang merugikan pencari keadilan
• C. Membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar biaya perkara
• D. Membatasi hak jaksa dalam mengajukan tuntutan

49. Kompetensi absolut praperadilan mencakup hal-hal berikut, kecuali…

• A. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
• B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
• C. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi
• D. Menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

50. Rehabilitasi dalam hukum acara pidana diberikan kepada seseorang yang…

• A. Telah menjalani seluruh masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan
• B. Ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
• C. Mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
• D. Terbukti bersalah namun mendapat keringanan hukuman dari presiden