HKUM4310 — Tindak Pidana Korupsi

1. Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corrumpere” yang artinya…

• A. Merusak, membusuk, atau menyeleweng
• B. Mengambil sesuatu yang bukan haknya
• C. Menyuap pejabat yang berwenang
• D. Memperkaya diri secara tidak sah

2. Salah satu dampak korupsi terhadap bidang ekonomi yang paling signifikan adalah…

• A. Meningkatnya jumlah investasi asing secara drastis
• B. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan melemahnya daya saing nasional
• C. Bertambahnya penerimaan negara dari sektor perpajakan
• D. Meningkatnya lapangan kerja di sektor formal

3. Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah…

• A. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• B. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor
• C. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
• D. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Salah satu sebab korupsi yang bersumber dari faktor internal individu pelaku adalah…

• A. Sistem pengawasan yang lemah dan tidak efektif
• B. Budaya birokrasi yang permisif terhadap gratifikasi
• C. Kurangnya penghasilan yang memadai dari instansi
• D. Rendahnya integritas moral dan sifat tamak pada diri pelaku

5. Salah satu dampak korupsi dalam bidang sosial yang paling merugikan adalah…

• A. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi
• B. Terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan hukum
• C. Bertambahnya jumlah warga negara yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan
• D. Meningkatnya mobilitas sosial di kalangan masyarakat menengah ke bawah

6. Lembaga yang dibentuk pada era Orde Baru untuk menangani korupsi namun dinilai tidak efektif adalah…

• A. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)
• B. Komisi Nasional Antikorupsi
• C. Komisi Pengawas Keuangan dan Pembangunan
• D. Badan Koordinasi Pemberantasan Korupsi

7. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan KPK sebagai lembaga independen dilatarbelakangi oleh…

• A. Desakan lembaga keuangan internasional untuk memangkas anggaran negara
• B. Tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi
• C. Keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pembentukan lembaga antikorupsi baru
• D. Tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Majelis Umumnya

8. Ketentuan mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia secara utama diatur dalam…

• A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362–378
• B. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
• C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960
• D. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

9. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif berarti…

• A. Suatu perbuatan dapat dipidana meski tidak diatur undang-undang, jika bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat
• B. Perbuatan hanya dipidana apabila secara tegas telah dirumuskan dalam undang-undang tertulis
• C. Sifat melawan hukum wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan
• D. Hakim memiliki kewenangan tunggal untuk menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan

10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 berdampak pada hukum tipikor karena…

• A. Menghapus berlakunya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif
• B. Mewajibkan pembalikan beban pembuktian bagi seluruh terdakwa tipikor
• C. Menghapus kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan
• D. Memperluas definisi “pegawai negeri” yang dapat menjadi pelaku korupsi

11. Doktrin hukum yang mendasari pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pengurus atau karyawannya disebut…

• A. Strict liability
• B. Respondeat superior atau vicarious liability
• C. Absolute liability
• D. Due diligence doctrine

12. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan apabila korupsi tersebut…

• A. Dilakukan oleh atau atas nama korporasi untuk keuntungan korporasi
• B. Mengakibatkan kerugian negara di atas nominal Rp1 miliar
• C. Dilakukan oleh lebih dari tiga orang pengurus korporasi
• D. Tercatat dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik

13. Ancaman hukuman paling berat bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah…

• A. Pidana denda maksimum Rp1 triliun
• B. Pidana kurungan seumur hidup
• C. Pemecatan tidak hormat dari jabatan negara
• D. Pidana mati

14. Pidana tambahan berupa perampasan barang hasil atau sarana korupsi bertujuan utama untuk…

• A. Memberikan sanksi moral kepada keluarga pelaku agar jera
• B. Mempercepat penyelesaian perkara tipikor di pengadilan
• C. Memperkuat perbendaharaan harta kekayaan milik negara
• D. Memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

15. Dalam sistem pemidanaan tipikor, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bertujuan untuk…

• A. Menutup biaya penyidikan dan penuntutan yang dikeluarkan negara
• B. Mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa
• C. Membayar kompensasi kepada saksi yang dirugikan dalam perkara
• D. Membiayai program rehabilitasi terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan

16. Salah satu ketentuan hukum acara khusus dalam tipikor yang menyimpang dari asas umum KUHAP adalah…

• A. Tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan berlangsung
• B. Pembuktian terbalik bagi terdakwa atas harta benda yang belum didakwakan kepadanya
• C. Sidang wajib dilaksanakan secara terbuka untuk umum tanpa pengecualian
• D. Penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung secara langsung

17. Kelemahan dogmatik dalam sistem pemidanaan tipikor di Indonesia yang sering dikritik kalangan akademisi adalah…

• A. Rumusan unsur “kerugian keuangan negara” yang bersifat multitafsir
• B. Terlalu sedikitnya hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor seluruh Indonesia
• C. Tidak adanya ancaman pidana penjara bagi pelaku korupsi skala kecil
• D. Jaksa KPK tidak berwenang mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung

18. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki yurisdiksi di seluruh Indonesia dibentuk berdasarkan…

• A. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• B. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
• C. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Pemberantasan Tipikor
• D. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

19. Salah satu perbedaan Pengadilan Tipikor dari Pengadilan Negeri biasa adalah…

• A. Pengadilan Tipikor tidak menggunakan ketentuan hukum acara KUHAP sama sekali
• B. Majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc
• C. Terdakwa di Pengadilan Tipikor tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi
• D. Pengadilan Tipikor hanya berwenang mengadili perkara yang ditangani KPK saja

20. Subsistem utama dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terpadu dalam penanganan tipikor terdiri atas…

• A. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan
• B. Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi
• C. KPK, BPK, PPATK, dan Komnas HAM
• D. KPK, Ombudsman, BPKP, dan Mahkamah Agung

21. Kewenangan KPK untuk mengambil alih penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan dalam perkara korupsi dikenal dengan istilah…

• A. Supervisi
• B. Koordinasi
• C. Delegasi
• D. Take over

22. Lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam perkara tipikor adalah…

• A. Kepolisian Negara Republik Indonesia
• B. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• C. Mahkamah Agung Republik Indonesia
• D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

23. Salah satu asas kelembagaan KPK yang membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya adalah…

• A. KPK berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
• B. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun
• C. KPK dipimpin seorang Jaksa Agung yang ditunjuk Presiden
• D. KPK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia

24. Lembaga yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pimpinan KPK adalah…

• A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
• B. Mahkamah Agung melalui mekanisme seleksi internal hakim
• C. Presiden atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia
• D. Presiden atas usul Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

25. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan…

• A. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
• B. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor
• C. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor
• D. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

26. Kebijakan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri memerlukan instrumen hukum berupa…

• A. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang kerjasama pengadilan luar negeri
• B. Keputusan Presiden tentang pembekuan aset di negara tujuan
• C. Peraturan Bank Indonesia tentang pengawasan devisa negara
• D. Perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance)

27. Salah satu prinsip utama UNCAC yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor publik adalah…

• A. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan urusan publik
• B. Penerapan sistem hukuman mati bagi seluruh pelaku korupsi di negara anggota
• C. Sentralisasi kekuasaan pada pejabat yang paling berpengalaman di bidangnya
• D. Minimisasi keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan

28. UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun…

• A. 2000
• B. 2001
• C. 2003
• D. 2005

29. Instrumen hukum yang digunakan Indonesia untuk secara resmi meratifikasi UNCAC adalah…

• A. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006
• B. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006
• C. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2006
• D. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2006

30. Prinsip “non-conviction based asset forfeiture” dalam hukum internasional antikorupsi bermakna…

• A. Perampasan aset dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku
• B. Pengembalian aset hanya boleh dilakukan melalui jalur diplomatik semata
• C. Aset hanya dapat dikembalikan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap
• D. Aset yang telah dipindahtangankan ke pihak ketiga tidak dapat lagi dirampas

31. Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) merupakan program kerjasama internasional yang diprakarsai oleh…

• A. IMF dan Transparency International
• B. FATF dan Interpol
• C. OECD dan kelompok negara G20
• D. Bank Dunia dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

32. Korelasi antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hukum positif Indonesia adalah…

• A. Korupsi seringkali menjadi predicate crime (tindak pidana asal) bagi TPPU
• B. TPPU merupakan tindak pidana yang sepenuhnya berdiri sendiri dari korupsi
• C. Keduanya selalu dilakukan oleh pelaku yang sama dalam satu rangkaian perbuatan
• D. TPPU otomatis terbukti apabila korupsi telah diputus oleh pengadilan

33. Lembaga yang bertugas melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi terkait pencucian uang hasil korupsi adalah…

• A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

34. Bentuk tindak pidana korupsi berupa “gratifikasi” menurut UU No. 20 Tahun 2001 dianggap sebagai suap apabila…

• A. Nilainya melebihi Rp1 juta rupiah
• B. Diberikan kepada pegawai negeri yang tidak melaporkannya dalam 30 hari kepada KPK
• C. Dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat
• D. Pemberian dilakukan secara tunai dan bukan dalam bentuk barang

35. Asas pembuktian terbalik dalam perkara korupsi berlaku bagi terdakwa yang…

• A. Didakwa dengan pasal berlapis lebih dari tiga pasal sekaligus
• B. Merupakan pejabat negara setingkat menteri atau di atasnya
• C. Wajib membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan bukan berasal dari korupsi
• D. Tidak memiliki penasihat hukum yang memadai selama persidangan berlangsung

36. Prinsip hukum “lex specialis derogat legi generali” dalam konteks UU Tipikor berarti…

• A. KUHP berlaku untuk melengkapi UU Tipikor dalam hal yang tidak diatur di dalamnya
• B. UU Tipikor mengesampingkan ketentuan KUHP dalam hal yang sama-sama diatur keduanya
• C. UU Tipikor hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil golongan tertentu saja
• D. KUHP tetap menjadi sumber hukum primer yang utama dalam perkara korupsi

37. Lembaga yang berwenang melakukan audit investigatif untuk mendukung penyidikan perkara korupsi adalah…

• A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• C. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• D. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

38. Hak masyarakat dalam pemberantasan korupsi berdasarkan PP No. 71 Tahun 2000 mencakup hak untuk…

• A. Melakukan penangkapan warga terhadap tersangka koruptor
• B. Mengusulkan pemberhentian pejabat yang terlibat korupsi langsung kepada Presiden
• C. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi kepada penegak hukum
• D. Hadir dalam persidangan perkara korupsi sebagai pihak yang turut menggugat

39. Upaya non-penal yang paling strategis dan berkelanjutan dalam memberantas korupsi jangka panjang adalah…

• A. Menambah jumlah penyidik yang khusus menangani perkara korupsi
• B. Meningkatkan ancaman hukuman pidana penjara bagi pelaku korupsi
• C. Memperbanyak pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK
• D. Membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan dan penguatan tata kelola

40. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya terjadi melalui mekanisme…

• A. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak berhak menerimanya
• B. Penggelapan gaji pegawai negeri sipil golongan rendah secara sistemik
• C. Mark-up harga, pengurangan kualitas pekerjaan, atau kolusi dalam proses tender
• D. Pemalsuan ijazah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek

41. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor adalah…

• A. Hanya pidana denda yang wajib dibayarkan oleh direksi secara pribadi
• B. Pidana penjara bagi seluruh direksi korporasi yang bersangkutan secara kolektif
• C. Pidana denda dan/atau pencabutan izin usaha korporasi tersebut
• D. Hanya penutupan sementara operasional korporasi untuk jangka waktu tertentu

42. Indikator tingkat korupsi suatu negara yang digunakan secara internasional dan diterbitkan oleh Transparency International setiap tahun adalah…

• A. Global Corruption Report (GCR)
• B. Corruption Perception Index (CPI)
• C. Anti-Corruption Performance Index (ACPI)
• D. National Integrity System Assessment (NISA)

43. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK berfungsi sebagai…

• A. Instrumen pengukuran kinerja pejabat negara setiap tahun anggaran
• B. Penetapan besaran gaji dan tunjangan bagi pejabat negara
• C. Pencegahan dan deteksi dini potensi terjadinya praktik korupsi
• D. Pelaporan kepemilikan saham pada perusahaan swasta bagi pejabat negara

44. Salah satu prinsip “good governance” yang menjadi lawan dari praktik korupsi mencakup…

• A. Efisiensi pemerintahan tanpa mekanisme pengawasan eksternal apa pun
• B. Sentralisasi keputusan pada pejabat yang dianggap paling berpengalaman
• C. Minimisasi keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan
• D. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum

45. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang diwajibkan UNCAC dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi lintas negara adalah…

• A. Pembentukan pengadilan internasional khusus perkara korupsi antarnegara
• B. Bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) antar negara anggota
• C. Kewajiban memberi sanksi diplomatik bagi negara yang melindungi koruptor
• D. Pembentukan daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif soal aset

46. Ketentuan dalam UU Tipikor yang memungkinkan penyidik memeriksa surat melalui jasa pos berkaitan dengan korupsi merupakan pengecualian terhadap…

• A. Asas persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara
• B. Asas nemo tenetur prodesse seipsum dalam hukum acara pidana
• C. Hak privasi dan kerahasiaan komunikasi yang dilindungi hukum
• D. Asas praduga tidak bersalah yang berlaku dalam sistem peradilan pidana

47. Pengaturan tentang kerjasama internasional dalam pengembalian aset korupsi yang diatur UNCAC meliputi…

• A. Kewajiban negara anggota menyerahkan semua tersangka koruptor tanpa syarat apapun
• B. Pembentukan pengadilan internasional khusus perkara korupsi lintas batas negara
• C. Mekanisme bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pengembalian aset
• D. Sanksi ekonomi wajib terhadap negara yang tidak bersedia mengembalikan aset

48. Salah satu sebab korupsi yang bersumber dari faktor eksternal adalah…

• A. Rendahnya iman dan moral individual pelaku
• B. Sifat tamak dan egois yang ada dalam diri setiap individu
• C. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan kerja
• D. Rendahnya kesadaran hukum yang tumbuh dari pendidikan keluarga

49. Pengertian “penyelenggara negara” yang dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Indonesia mencakup…

• A. Hanya anggota legislatif dan eksekutif di tingkat pemerintah pusat
• B. Semua warga negara yang memiliki hubungan kerja dengan instansi pemerintah
• C. Hanya pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan golongan III ke atas
• D. Pejabat dari berbagai lembaga yang ditentukan undang-undang, termasuk hakim dan jaksa

50. Salah satu fungsi pencegahan yang dilakukan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi adalah…

• A. Menerbitkan surat dakwaan terhadap tersangka perkara korupsi
• B. Memutus perkara korupsi tingkat pertama di Pengadilan Tipikor
• C. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas korupsi
• D. Mengeluarkan kebijakan amnesti bagi pelaku korupsi dengan nilai kerugian kecil