HKUM4309 — Tindak Pidana Khusus

1. Tindak pidana khusus berbeda dari tindak pidana umum karena memiliki karakteristik tertentu. Salah satu ciri utama tindak pidana khusus adalah…

• A. Diatur dalam KUHP sebagai lex generalis
• B. Hanya berlaku bagi aparat penegak hukum
• C. Diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP
• D. Tidak memerlukan unsur kesalahan pelaku

2. Asas lex specialis derogat legi generali dalam konteks tindak pidana khusus berarti…

• A. Hukum umum mengenyampingkan hukum khusus
• B. Hukum khusus mengenyampingkan hukum umum
• C. Hukum lama mengenyampingkan hukum baru
• D. Hukum nasional mengenyampingkan hukum internasional

3. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup pengertian…

• A. Hanya melawan hukum formil
• B. Hanya melawan hukum materiil
• C. Melawan hukum formil dan materiil
• D. Melawan hukum adat semata

4. Dalam tindak pidana pencucian uang, tahap di mana uang hasil kejahatan dipisahkan dari sumbernya dan dimasukkan ke dalam sistem keuangan disebut…

• A. Integration
• B. Layering
• C. Placement
• D. Structuring

5. Kejahatan hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights) mencakup perbuatan berikut, KECUALI…

• A. Genosida
• B. Kejahatan terhadap kemanusiaan
• C. Pencurian dengan kekerasan
• D. Kejahatan perang

6. Penyuapan (bribery) dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai…

• A. Suap aktif jika dilakukan oleh penerima suap
• B. Suap pasif jika dilakukan oleh pemberi suap
• C. Suap aktif jika dilakukan oleh pemberi suap
• D. Gratifikasi yang selalu legal

7. Dalam hukum tindak pidana perpajakan, subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah…

• A. Hanya Wajib Pajak orang pribadi
• B. Hanya badan usaha berbentuk PT
• C. Wajib Pajak orang pribadi dan badan
• D. Hanya pejabat pajak yang melakukan pelanggaran

8. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu…

• A. 7 hari kerja
• B. 14 hari kerja
• C. 21 hari kerja
• D. 30 hari kerja

9. Tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam…

• A. UU No. 5 Tahun 2018
• B. UU No. 15 Tahun 2003
• C. UU No. 8 Tahun 2010
• D. UU No. 35 Tahun 2009

10. Prinsip “know your customer” (KYC) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada…

• A. Aparat penegak hukum
• B. Penyedia jasa keuangan
• C. Jaksa penuntut umum
• D. Hakim pengadilan

11. Dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, sistem pembuktian yang diterapkan pada tindak pidana korupsi menganut asas…

• A. Pembuktian biasa sepenuhnya
• B. Pembalikan beban pembuktian (shifting burden of proof)
• C. Presumption of innocence tanpa pengecualian
• D. Free conviction tanpa alat bukti

12. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini adalah…

• A. UU No. 22 Tahun 1997
• B. UU No. 5 Tahun 1997
• C. UU No. 35 Tahun 2009
• D. UU No. 8 Tahun 1996

13. Subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan disebut…

• A. Pihak pelapor (reporting party)
• B. Pihak terlapor
• C. Saksi mahkota
• D. Justice collaborator

14. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, asas tanggung jawab mutlak (strict liability) berarti…

• A. Pelaku bertanggung jawab hanya jika terbukti lalai
• B. Pelaku tidak dapat dituntut pidana
• C. Pelaku bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan
• D. Korban harus membuktikan kerugiannya sendiri

15. Tindak pidana penerbangan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan diatur dalam…

• A. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
• B. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
• C. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
• D. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

16. Genosida sebagai kejahatan hak asasi manusia berat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud…

• A. Menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama
• B. Menyerang penduduk sipil dalam konflik bersenjata
• C. Memperbudak penduduk suatu wilayah
• D. Melakukan penyiksaan terhadap tahanan perang

17. Dalam tindak pidana perpajakan, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan pajak (tax evasion) berbeda dari penghindaran pajak (tax avoidance) karena…

• A. Tax evasion dilakukan secara legal
• B. Tax evasion melanggar hukum dan bersifat ilegal
• C. Tax avoidance selalu dikenakan sanksi pidana
• D. Keduanya memiliki akibat hukum yang sama

18. Unsur delik yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor adalah…

• A. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, merugikan keuangan negara
• B. Melakukan kekerasan dan mengancam pejabat negara
• C. Menghindari pembayaran pajak dan menyembunyikan harta
• D. Memiliki jabatan publik dan menerima uang tunai

19. Psikotropika Golongan I berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 adalah psikotropika yang…

• A. Digunakan secara luas untuk pengobatan
• B. Hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi
• C. Dijual bebas di apotek dengan resep dokter
• D. Diperbolehkan untuk keperluan industri farmasi

20. Dalam tindak pidana ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan berbahaya dapat dikenakan sanksi berdasarkan…

• A. KUHP Pasal 335
• B. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• C. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• D. Perpres No. 21 Tahun 2010

21. Tindak pidana pertambangan yang berkaitan dengan penambangan tanpa izin (PETI) diancam pidana berdasarkan…

• A. UU No. 32 Tahun 2009
• B. UU No. 18 Tahun 2013
• C. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• D. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

22. Dalam tindak pidana pencucian uang, tahap layering bertujuan untuk…

• A. Menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan
• B. Menyembunyikan jejak asal usul uang dengan berbagai transaksi berlapis
• C. Mengintegrasikan uang ke dalam ekonomi legal
• D. Melaporkan transaksi kepada PPATK

23. Salah satu unsur khas tindak pidana terorisme yang membedakannya dari kejahatan kekerasan biasa adalah…

• A. Adanya korban jiwa dalam jumlah besar
• B. Motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap keamanan negara
• C. Dilakukan oleh warga negara asing
• D. Menggunakan senjata api secara ilegal

24. Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan kehutanan sebelum melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi disebut…

• A. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
• B. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)
• C. AMDAL
• D. HGU (Hak Guna Usaha)

25. Dalam tindak pidana narkotika, seseorang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan untuk diedarkan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam…

• A. Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009
• B. Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009
• C. Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009
• D. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009

26. Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila…

• A. Hanya jika direksinya juga diadili secara bersamaan
• B. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi
• C. Korporasi memiliki aset di atas Rp1 triliun
• D. Korporasi berbentuk badan hukum publik

27. Dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah…

• A. Pembekuan izin usaha dan perampasan keuntungan
• B. Hukuman mati bagi direksi
• C. Pencabutan hak pilih dalam pemilu
• D. Penahanan seluruh karyawan

28. Dalam hukum tindak pidana khusus, pengertian “penyelenggara negara” sebagai subjek tindak pidana korupsi merujuk kepada…

• A. Hanya pejabat eksekutif pusat
• B. Pejabat di semua lembaga negara sesuai UU No. 28 Tahun 1999
• C. Aparatur sipil negara golongan IV ke atas
• D. Anggota TNI dan Polri aktif saja

29. Tindak pidana perikanan yang melibatkan kapal asing yang menangkap ikan tanpa izin di ZEE Indonesia dikategorikan sebagai…

• A. Pelanggaran administrasi biasa
• B. Tindak pidana illegal fishing
• C. Tindak pidana perdagangan internasional
• D. Pelanggaran hukum perdata

30. Tindak pidana di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan penerimaan Aparatur Sipil Negara secara curang dapat dikategorikan sebagai…

• A. Tindak pidana umum semata
• B. Tindak pidana korupsi jika melibatkan kerugian keuangan negara
• C. Pelanggaran etik yang tidak dapat dipidana
• D. Tindak pidana perdata

31. Dalam tindak pidana psikotropika, perbedaan antara psikotropika Golongan II dan Golongan III terletak pada…

• A. Cara konsumsinya
• B. Potensi ketergantungan dan penggunaannya dalam pengobatan
• C. Negara asalnya
• D. Warna dan bentuk kemasannya

32. Tindak pidana hortikultura yang dilarang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2010 antara lain mencakup…

• A. Penanaman tanaman hias tanpa sertifikat
• B. Pembudidayaan varietas tanaman hortikultura yang telah mendapat perlindungan tanpa izin
• C. Penjualan sayuran di pasar tradisional
• D. Ekspor buah-buahan tanpa label

33. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diatur untuk mencegah…

• A. Peningkatan produksi pangan secara besar-besaran
• B. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian secara sembarangan
• C. Impor bahan pangan dari luar negeri
• D. Penggunaan pestisida kimia berlebihan

34. Dalam konteks tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme (terrorism financing) dapat dijerat dengan menggunakan…

• A. Hanya UU Tindak Pidana Terorisme
• B. UU Tindak Pidana Terorisme dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang
• C. Hanya KUHP
• D. Hanya UU Perbankan

35. Delik formil dalam tindak pidana khusus berarti…

• A. Tindak pidana baru selesai jika akibat yang dilarang terwujud
• B. Tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan terlarang, tanpa harus ada akibat
• C. Tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh pejabat berwenang
• D. Tindak pidana memerlukan adanya niat khusus yang tertulis

36. Dalam tindak pidana ketenagakerjaan, perbuatan pengusaha yang tidak membayar upah minimum kepada pekerja dapat diancam pidana berdasarkan…

• A. Hanya sanksi administratif
• B. Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003
• C. KUHP Pasal 372
• D. UU No. 40 Tahun 2004

37. Tindak pidana kehutanan berupa pembalakan liar (illegal logging) yang paling berat diancam pidananya adalah perbuatan yang…

• A. Menebang pohon di hutan lindung
• B. Membakar hutan untuk membuka lahan
• C. Menjual kayu hasil tebangan ilegal antarnegara
• D. Merusak kawasan hutan konservasi

38. Dalam hukum tindak pidana penerbangan, penyanderaan pesawat udara (hijacking) merupakan tindak pidana yang diatur dalam konvensi internasional, yaitu…

• A. Konvensi Wina 1961
• B. Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971
• C. Konvensi New York 1968
• D. Konvensi UNCLOS 1982

39. Dalam tindak pidana narkotika, rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan hak yang dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2009 dengan tujuan…

• A. Menggantikan hukuman penjara sepenuhnya
• B. Memulihkan pecandu agar tidak lagi ketergantungan
• C. Memberikan keringanan bagi pengedar narkotika
• D. Menghapus catatan kriminal pelaku

40. Instrumen internasional yang menjadi dasar hukum kriminalisasi genosida di Indonesia adalah…

• A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
• B. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948
• C. Statuta Roma 1998
• D. Konvensi Jenewa 1949

41. Lembaga yang berwenang menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah…

• A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• B. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

42. Dalam hukum tindak pidana khusus, pengertian “ruang lingkup” mencakup aspek…

• A. Hanya aspek materiel berupa jenis-jenis perbuatan yang dilarang
• B. Aspek subjek, objek, perbuatan, dan sanksi yang diatur secara khusus
• C. Hanya yurisdiksi geografis berlakunya undang-undang
• D. Hanya aspek formil prosedur beracara

43. Dalam tindak pidana pertambangan, “wilayah pertambangan” yang dapat diberikan izin usaha pertambangan (IUP) ditetapkan oleh…

• A. Gubernur provinsi setempat
• B. Bupati/walikota
• C. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM
• D. DPRD provinsi

44. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah paling sering terjadi dalam bentuk…

• A. Pemerasan oleh pegawai negeri
• B. Kolusi dalam proses tender dan markup harga
• C. Pencucian uang hasil suap
• D. Pemalsuan laporan keuangan negara

45. Dalam tindak pidana pencucian uang, “predicate crime” atau tindak pidana asal (tindak pidana primer) adalah…

• A. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri
• B. Kejahatan yang menghasilkan uang/harta yang kemudian dicuci
• C. Tindak pidana yang dilakukan setelah pencucian uang
• D. Pelanggaran administratif perbankan

46. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, instrumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berperan sebagai…

• A. Bukti utama dalam penuntutan pidana
• B. Persyaratan administratif dan alat uji kelayakan lingkungan sebelum kegiatan usaha
• C. Sanksi administratif yang dijatuhkan setelah pelanggaran
• D. Pedoman penghitungan ganti rugi perdata

47. Dalam hukum pidana ketenagakerjaan, perbuatan majikan yang menghalangi hak pekerja untuk berserikat dan berorganisasi merupakan…

• A. Hak prerogatif pengusaha yang sah
• B. Tindak pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan
• C. Pelanggaran etika bisnis semata
• D. Sengketa perdata hubungan industrial

48. Keistimewaan hukum acara dalam penanganan tindak pidana korupsi dibandingkan perkara pidana umum adalah…

• A. Tidak ada hak banding bagi terdakwa
• B. Penyidik hanya dari unsur Polri
• C. Adanya kewenangan KPK melakukan penyadapan, penuntutan sekaligus, dan pembalikan beban pembuktian
• D. Persidangan selalu dilakukan secara tertutup

49. Dalam tindak pidana sumber daya alam, subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mencakup…

• A. Hanya individu warga negara Indonesia
• B. Individu, korporasi, dan badan hukum asing yang beroperasi di wilayah Indonesia
• C. Hanya pejabat pemerintah yang menerbitkan izin
• D. Hanya warga negara asing yang melakukan pelanggaran

50. Ciri utama yang menjadikan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dibandingkan tindak pidana umum dalam KUHP adalah…

• A. Besarnya ancaman hukuman penjara yang dijatuhkan
• B. Adanya pengaturan khusus, subjek khusus, hukum acara khusus, dan penyimpangan dari hukum pidana umum
• C. Perbuatan tersebut selalu melibatkan kerugian keuangan negara
• D. Tindak pidana tersebut hanya dapat disidik oleh KPK