HKUM4307 — Hukum Persaingan Usaha

1. Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengaturan persaingan usaha di Indonesia adalah…

• A. UU No. 8 Tahun 1999
• B. UU No. 5 Tahun 1999
• C. UU No. 3 Tahun 2000
• D. UU No. 7 Tahun 1999

2. Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia adalah…

• A. Mahkamah Agung
• B. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
• C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• D. Kementerian Perdagangan

3. Praktik monopoli dalam hukum persaingan usaha dilarang karena…

• A. Meningkatkan efisiensi pasar secara berlebihan
• B. Mendorong inovasi produk baru
• C. Menguntungkan konsumen dengan harga murah
• D. Menghambat persaingan yang sehat dan merugikan konsumen

4. Pendekatan “per se illegal” dalam hukum persaingan usaha berarti…

• A. Pelanggaran hanya dapat dibuktikan jika ada kerugian nyata
• B. Suatu tindakan dianggap melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampaknya
• C. Pelaku usaha dapat membuktikan manfaat ekonomi dari tindakannya
• D. Tindakan dianalisis berdasarkan konteks pasar secara menyeluruh

5. Sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia sebelum UU No. 5 Tahun 1999 ditandai dengan…

• A. Persaingan usaha yang bebas dan terbuka
• B. Dominasi monopoli yang didukung kebijakan pemerintah Orde Baru
• C. Pengaturan ketat melalui undang-undang antimonopoli
• D. Banyaknya pelaku usaha kecil yang mendominasi pasar

6. Konsep persaingan usaha dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip…

• A. Laissez-faire tanpa campur tangan
• B. Monopoli untuk kemaslahatan umat
• C. Larangan gharar, riba, dan penimbunan (ihtikar)
• D. Penetapan harga oleh pemerintah secara mutlak

7. Perjanjian oligopoli dalam hukum persaingan usaha terjadi ketika…

• A. Satu pelaku usaha menguasai seluruh pasar
• B. Beberapa pelaku usaha bersepakat untuk mengendalikan pasar bersama-sama
• C. Konsumen membentuk kelompok pembelian kolektif
• D. Pemerintah mengatur harga produk tertentu

8. Yang dimaksud dengan “Rule of Reason” dalam hukum persaingan usaha adalah…

• A. Aturan yang melarang semua bentuk perjanjian antar pelaku usaha
• B. Pendekatan yang menilai legalitas suatu tindakan berdasarkan dampak dan konteks ekonominya
• C. Standar pembuktian yang mengharuskan adanya saksi
• D. Larangan mutlak terhadap tindakan monopoli

9. Kegiatan yang dikategorikan sebagai “predatory pricing” adalah…

• A. Menetapkan harga di atas harga pasar untuk memaksimalkan keuntungan
• B. Memberikan diskon kepada pelanggan setia
• C. Menjual produk di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing
• D. Menaikkan harga secara bertahap sesuai inflasi

10. Posisi dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dianggap ada apabila pelaku usaha menguasai pangsa pasar lebih dari…

• A. 25%
• B. 40%
• C. 50%
• D. 75%

11. Perjanjian kartel antar pelaku usaha dilarang karena…

• A. Mendorong inovasi dan efisiensi
• B. Menyebabkan harga pasar menjadi terlalu rendah
• C. Menghilangkan persaingan harga dan merugikan konsumen
• D. Mempersulit masuknya pelaku usaha baru ke pasar

12. Merger dalam konteks hukum persaingan usaha adalah…

• A. Pemisahan perusahaan menjadi dua entitas terpisah
• B. Penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas
• C. Kerjasama operasional tanpa perubahan kepemilikan
• D. Pengambilalihan aset perusahaan oleh pemerintah

13. Konsep persaingan usaha dalam hukum ekonomi bertujuan untuk…

• A. Melindungi pelaku usaha besar dari persaingan asing
• B. Menjamin efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen
• C. Memastikan pemerintah mengendalikan semua sektor ekonomi
• D. Membatasi jumlah pelaku usaha di setiap industri

14. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran antar pelaku usaha dikategorikan sebagai…

• A. Strategi bisnis yang sah dan dianjurkan
• B. Perjanjian yang dilarang karena membatasi persaingan
• C. Bentuk kerjasama yang menguntungkan konsumen
• D. Praktik yang diperbolehkan jika mendapat izin pemerintah

15. Pengecualian terhadap larangan monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 diberikan kepada…

• A. Perusahaan swasta multinasional
• B. BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak
• C. Pelaku usaha yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun
• D. Perusahaan yang memiliki paten internasional

16. Salah satu ciri utama pasar persaingan sempurna adalah…

• A. Terdapat satu penjual yang mendominasi pasar
• B. Produk yang ditawarkan bersifat homogen dan harga ditentukan pasar
• C. Hambatan masuk yang sangat tinggi bagi pelaku baru
• D. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga sepihak

17. Penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha meliputi…

• A. Pengembangan produk baru yang kompetitif
• B. Penetapan harga jual yang wajar dan transparan
• C. Pembatasan produksi untuk mempertahankan harga tinggi secara tidak wajar
• D. Pemberian bonus kepada distributor yang berprestasi

18. Persekongkolan (conspiracy) dalam hukum persaingan usaha merujuk pada…

• A. Kerjasama resmi antar pelaku usaha yang tercatat di notaris
• B. Persetujuan rahasia antar pelaku usaha untuk merugikan pihak lain
• C. Aliansi strategis yang diumumkan secara terbuka
• D. Kemitraan antara BUMN dan perusahaan swasta

19. Dalam hukum Islam, praktik ihtikar dilarang karena…

• A. Meningkatkan stok barang di pasaran
• B. Menimbulkan penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga
• C. Mengurangi keuntungan pelaku usaha kecil
• D. Bertentangan dengan prinsip kepemilikan pribadi

20. Kegiatan monopsoni dalam pasar merujuk pada kondisi di mana…

• A. Satu penjual mendominasi penawaran di pasar
• B. Beberapa pembeli mengendalikan permintaan pasar bersama-sama
• C. Hanya terdapat satu pembeli yang menguasai permintaan pasar
• D. Pemerintah menjadi satu-satunya pembeli produk tertentu

21. Tujuan utama dibentuknya KPPU adalah…

• A. Meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan usaha
• B. Mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat
• C. Menetapkan standar harga barang dan jasa nasional
• D. Memberikan izin usaha kepada pelaku bisnis baru

22. Perjanjian boikot yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah ketika pelaku usaha…

• A. Menolak bersaing dengan pelaku usaha asing
• B. Bersepakat untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu guna menyingkirkan pesaing
• C. Menghentikan sementara produksi karena alasan teknis
• D. Menolak produk impor yang tidak memenuhi standar nasional

23. Penetapan harga (price fixing) antar pelaku usaha dilarang karena…

• A. Menyebabkan harga terlalu rendah dan merugikan produsen
• B. Melanggar hak pemerintah untuk menetapkan harga
• C. Menghilangkan mekanisme persaingan harga yang menguntungkan konsumen
• D. Bertentangan dengan standar akuntansi internasional

24. Pengecualian perjanjian yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencakup perjanjian yang berkaitan dengan…

• A. Penguasaan pangsa pasar lebih dari 50%
• B. Hak atas kekayaan intelektual seperti paten dan merek dagang
• C. Pembagian wilayah penjualan antar distributor
• D. Penentuan harga jual minimum kepada konsumen

25. Penguasaan pangsa pasar yang berlebihan oleh satu pelaku usaha berpotensi menimbulkan…

• A. Peningkatan kualitas produk yang signifikan
• B. Efisiensi operasional yang menguntungkan semua pihak
• C. Penyalahgunaan kekuatan pasar dan hambatan bagi pesaing
• D. Penurunan harga barang secara drastis

26. Ratifikasi perjanjian internasional di bidang persaingan usaha bertujuan untuk…

• A. Mengalihkan kewenangan KPPU kepada lembaga internasional
• B. Memberikan hak monopoli kepada perusahaan asing
• C. Menyelaraskan kebijakan persaingan usaha nasional dengan standar internasional
• D. Membebaskan pelaku usaha asing dari aturan persaingan domestik

27. Salah satu bentuk perjanjian yang dikecualikan dari larangan UU Persaingan Usaha adalah perjanjian…

• A. Kartel yang bersifat sementara
• B. Waralaba (franchise) yang memenuhi syarat tertentu
• C. Oligopoli yang disepakati oleh minimal tiga pihak
• D. Boikot yang dilakukan untuk kepentingan nasional

28. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk…

• A. Menjatuhkan hukuman pidana secara langsung kepada pelanggar
• B. Memeriksa, menyelidiki, dan memutus perkara persaingan usaha
• C. Mencabut izin usaha pelaku yang melanggar secara sepihak
• D. Menetapkan batas harga maksimum di semua sektor industri

29. Pendekatan Rule of Reason berbeda dengan Per Se Illegal karena…

• A. Rule of Reason tidak dapat diterapkan pada kasus kartel
• B. Per Se Illegal memerlukan analisis ekonomi yang mendalam
• C. Rule of Reason mempertimbangkan dampak pro-kompetitif dan anti-kompetitif secara seimbang
• D. Per Se Illegal hanya berlaku untuk pelaku usaha asing

30. Berikut ini yang merupakan contoh penyalahgunaan posisi dominan adalah…

• A. Memberikan layanan purna jual yang lebih baik dari pesaing
• B. Menurunkan harga produk melalui inovasi teknologi
• C. Menolak memasok bahan baku kepada pesaing tanpa alasan yang sah
• D. Memperluas jaringan distribusi ke wilayah baru

31. Hukum persaingan usaha dalam konteks hukum ekonomi berfungsi sebagai…

• A. Instrumen untuk melindungi kepentingan pelaku usaha besar
• B. Regulasi yang menjamin struktur pasar yang kompetitif demi efisiensi ekonomi
• C. Mekanisme redistribusi kekayaan dari pengusaha ke pemerintah
• D. Alat untuk membatasi masuknya investasi asing

32. Pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perjanjian internasional berlaku apabila…

• A. Perjanjian tersebut telah disetujui oleh KPPU
• B. Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut
• C. Perjanjian dilakukan antara BUMN dan perusahaan asing
• D. Nilai transaksi melebihi ambang batas yang ditetapkan menteri

33. Oligopsoni dalam pasar terjadi ketika…

• A. Sejumlah kecil penjual mendominasi penawaran produk
• B. Hanya ada satu pembeli di seluruh pasar
• C. Beberapa pembeli besar mengendalikan permintaan pasar secara kolektif
• D. Pemerintah menjadi perantara antara penjual dan pembeli

34. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, pembuktian pelanggaran umumnya dilakukan dengan cara…

• A. Pengakuan langsung dari pelaku usaha di hadapan notaris
• B. Pemeriksaan dokumen, keterangan saksi ahli, dan analisis ekonomi
• C. Laporan tahunan keuangan perusahaan yang dilaporkan ke Bursa Efek
• D. Keputusan arbitrase internasional yang mengikat KPPU

35. Kegiatan monopoli yang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 meliputi…

• A. Monopoli yang diperoleh melalui perjanjian kartel
• B. Monopoli atas sumber daya alam strategis yang dikuasai negara
• C. Monopoli yang lahir dari akuisisi perusahaan pesaing
• D. Monopoli yang terbentuk akibat predatory pricing

36. Salah satu indikator utama untuk menentukan posisi dominan suatu pelaku usaha di pasar adalah…

• A. Lamanya perusahaan beroperasi di Indonesia
• B. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan
• C. Besarnya pangsa pasar yang dikuasai pelaku usaha
• D. Nilai aset perusahaan yang tercatat di neraca keuangan

37. Perjanjian trust dalam hukum persaingan usaha merujuk pada…

• A. Perjanjian kepercayaan antara pengusaha dan karyawan
• B. Penggabungan beberapa perusahaan di bawah satu kendali untuk mengurangi persaingan
• C. Dana perwalian yang dikelola untuk kepentingan konsumen
• D. Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta

38. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Persaingan Usaha berupa…

• A. Hukuman penjara langsung tanpa proses pengadilan
• B. Pencabutan kewarganegaraan pelaku usaha
• C. Denda administratif dan perintah untuk menghentikan praktik yang dilarang
• D. Penyitaan seluruh aset perusahaan secara permanen

39. Praktik jual rugi (predatory pricing) dianggap anti-persaingan karena…

• A. Menguntungkan konsumen dalam jangka pendek tetapi berpotensi menciptakan monopoli jangka panjang
• B. Menyebabkan inflasi harga yang tinggi di pasar
• C. Melanggar standar kualitas produk yang ditetapkan pemerintah
• D. Merugikan pemerintah karena penurunan penerimaan pajak

40. Konsep pasar relevan dalam hukum persaingan usaha digunakan untuk…

• A. Menentukan wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi
• B. Menghitung total omzet perusahaan dalam satu tahun fiskal
• C. Mendefinisikan batas produk dan geografis dalam menilai kekuatan pasar pelaku usaha
• D. Menetapkan jumlah pelaku usaha yang ideal dalam satu industri

41. Penggabungan (merger) yang wajib dilaporkan kepada KPPU adalah yang…

• A. Dilakukan antara dua perusahaan yang bergerak di bidang berbeda
• B. Nilai aset atau omzetnya melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah
• C. Melibatkan perusahaan asing sebagai salah satu pihak
• D. Mengakibatkan perubahan nama perusahaan

42. Larangan perjanjian penetapan harga dalam UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk…

• A. Mencegah harga barang turun terlalu drastis
• B. Melindungi pelaku usaha dari kerugian finansial
• C. Memastikan harga terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang kompetitif
• D. Mempermudah pemerintah dalam menetapkan pajak penjualan

43. Dalam sejarah perkembangan hukum persaingan usaha dunia, Sherman Antitrust Act yang menjadi acuan global pertama kali lahir di…

• A. Inggris pada tahun 1880
• B. Amerika Serikat pada tahun 1890
• C. Jerman pada tahun 1900
• D. Perancis pada tahun 1885

44. Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia melibatkan mekanisme…

• A. Penyelesaian sengketa hanya melalui arbitrase internasional
• B. Pemeriksaan oleh KPPU, keberatan ke Pengadilan Negeri, dan kasasi ke Mahkamah Agung
• C. Mediasi wajib sebelum kasus dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan
• D. Sidang langsung di Mahkamah Konstitusi tanpa melalui KPPU

45. Hambatan masuk (barrier to entry) yang diciptakan oleh pelaku usaha dominan secara artifisial merupakan bentuk…

• A. Strategi bisnis yang sah dan diakui hukum
• B. Penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang
• C. Upaya perlindungan atas investasi jangka panjang
• D. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pelaku usaha pionir

46. Berikut ini yang BUKAN merupakan kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah…

• A. Penguasaan pangsa pasar melalui inovasi dan peningkatan kualitas produk
• B. Persekongkolan dalam tender pengadaan barang
• C. Monopsoni yang merugikan pemasok
• D. Predatory pricing untuk menyingkirkan kompetitor

47. Salah satu prinsip dasar hukum persaingan usaha yang sehat adalah…

• A. Pelaku usaha besar mendapat perlindungan khusus dari pemerintah
• B. Semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan setara di pasar
• C. Pelaku usaha asing dilarang masuk ke pasar domestik
• D. Pemerintah menetapkan pemenang tender secara langsung

48. Pengecualian terhadap kegiatan monopoli yang bersifat alamiah (natural monopoly) umumnya diberikan kepada sektor…

• A. Perdagangan retail dan e-commerce
• B. Industri hiburan dan media massa
• C. Infrastruktur publik seperti listrik, air, dan rel kereta api
• D. Industri makanan dan minuman

49. Perjanjian yang mengandung klausul penetapan harga jual kembali (resale price maintenance) tergolong…

• A. Praktik yang sepenuhnya sah dalam hukum persaingan usaha
• B. Bentuk perjanjian vertikal yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha
• C. Strategi distribusi yang dianjurkan pemerintah
• D. Kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

50. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan fungsinya bersifat…

• A. Subordinat di bawah Kementerian Perdagangan
• B. Bagian dari lembaga yudikatif Indonesia
• C. Independen dan tidak tunduk pada kekuasaan pemerintah dalam pengambilan keputusan
• D. Lembaga sementara yang akan dibubarkan setelah persaingan usaha sehat tercapai