HKUM4303 — Hukum Perusahaan

1. Hukum perusahaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur kegiatan usaha. Sumber utama hukum perusahaan di Indonesia yang mengatur tentang perseroan terbatas adalah…

• A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
• B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
• C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
• D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

2. Dalam hukum perusahaan, yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah…

• A. Sekumpulan orang yang bekerja sama untuk tujuan sosial
• B. Subjek hukum selain manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban
• C. Organisasi pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang
• D. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek

3. Salah satu ciri khas badan hukum yang membedakannya dari persekutuan biasa adalah…

• A. Tidak memerlukan akta pendirian
• B. Kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya
• C. Seluruh anggota bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan
• D. Tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri

4. Perseroan Terbatas (PT) dianggap sah berdiri sebagai badan hukum sejak…

• A. Ditandatanganinya perjanjian antarpendiri
• B. Didaftarkannya perusahaan di Dinas Perdagangan
• C. Diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum
• D. Disetor penuhnya modal dasar oleh para pendiri

5. Modal perseroan terbatas terbagi menjadi tiga jenis. Manakah urutan yang benar dari yang terbesar ke terkecil?

• A. Modal ditempatkan – Modal dasar – Modal disetor
• B. Modal disetor – Modal ditempatkan – Modal dasar
• C. Modal dasar – Modal ditempatkan – Modal disetor
• D. Modal dasar – Modal disetor – Modal ditempatkan

6. Organ Perseroan Terbatas yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi adalah…

• A. Komisaris Independen
• B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
• C. Dewan Direksi
• D. Komite Audit

7. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, jumlah minimal pendiri Perseroan Terbatas adalah…

• A. 1 orang
• B. 3 orang
• C. 2 orang
• D. 5 orang

8. Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas memiliki fungsi utama sebagai…

• A. Pelaksana kegiatan operasional perusahaan sehari-hari
• B. Pengambil keputusan tertinggi dalam RUPS
• C. Pengawas terhadap kebijakan dan kinerja Direksi
• D. Pengelola keuangan dan aset perusahaan

9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
• C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
• D. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

10. BUMN yang modalnya tidak terbagi atas saham dan bertujuan melayani kepentingan umum disebut…

• A. Persero
• B. Perum
• C. Perjan
• D. Perusda

11. Tujuan utama didirikannya BUMN jenis Persero adalah…

• A. Semata-mata melayani kepentingan sosial masyarakat tanpa mencari laba
• B. Mengejar keuntungan (profit oriented) sekaligus memberikan pelayanan umum
• C. Mengelola kekayaan negara yang tidak produktif
• D. Melaksanakan program pemerintah di bidang pertahanan negara

12. Proses restrukturisasi BUMN yang dilakukan dengan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka (go public) disebut…

• A. Privatisasi
• B. Likuidasi
• C. Merger
• D. Konsolidasi

13. Restrukturisasi yang dilakukan dengan cara penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru disebut…

• A. Akuisisi
• B. Spin-off
• C. Konsolidasi
• D. Divestasi

14. Dalam restrukturisasi berupa merger, perusahaan yang melebur ke dalam perusahaan lain akan…

• A. Tetap eksis dengan nama baru
• B. Berubah menjadi anak perusahaan
• C. Kehilangan status badan hukumnya
• D. Menjadi perusahaan holding bagi entitas lain

15. Perusahaan kelompok (group company) ditandai dengan adanya hubungan antara…

• A. Dua perusahaan yang bersaing ketat di pasar yang sama
• B. Perusahaan induk yang mengendalikan satu atau lebih anak perusahaan
• C. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu asosiasi industri
• D. Pemerintah dan badan usaha swasta dalam proyek bersama

16. Corporate Governance (CG) atau Tata Kelola Perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk…

• A. Memaksimalkan keuntungan pemegang saham mayoritas semata
• B. Meminimalkan peran pemerintah dalam kegiatan perusahaan
• C. Mempercepat ekspansi perusahaan ke pasar internasional
• D. Menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan secara adil dan transparan

17. Prinsip GCG yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan adalah prinsip…

• A. Akuntabilitas
• B. Responsibilitas
• C. Transparansi
• D. Independensi

18. Prinsip GCG yang menekankan bahwa setiap organ perusahaan harus menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disebut prinsip…

• A. Kewajaran (Fairness)
• B. Transparansi
• C. Akuntabilitas
• D. Responsibilitas

19. Latar belakang lahirnya konsep Corporate Governance secara global antara lain dipicu oleh…

• A. Meningkatnya perdagangan internasional antarnegara berkembang
• B. Skandal keuangan perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom
• C. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat
• D. Desakan lembaga sosial untuk meningkatkan program CSR

20. Koperasi sebagai badan hukum diatur secara khusus dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
• C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

21. Asas utama koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain adalah…

• A. Asas manfaat dan keuntungan maksimal
• B. Asas kekeluargaan dan gotong royong
• C. Asas persaingan bebas antaranggota
• D. Asas kepemilikan modal mayoritas

22. Perangkat organisasi koperasi yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi adalah…

• A. Dewan Pengawas
• B. Pengurus Koperasi
• C. Rapat Anggota
• D. Badan Pemeriksa

23. Pendirian koperasi primer sekurang-kurangnya harus memiliki anggota sebanyak…

• A. 10 orang
• B. 25 orang
• C. 50 orang
• D. 20 orang

24. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan kepada anggota harus didasarkan pada…

• A. Jumlah simpanan pokok masing-masing anggota
• B. Lamanya anggota bergabung dengan koperasi
• C. Jasa usaha atau transaksi anggota dengan koperasi
• D. Jabatan anggota dalam kepengurusan koperasi

25. UMKM di Indonesia diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
• B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
• C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
• D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

26. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak…

• A. Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan
• B. Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan
• C. Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan
• D. Rp 100.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan

27. Salah satu permasalahan klasik UMKM dalam pengembangan usahanya adalah…

• A. Terlalu banyaknya modal dari investor asing
• B. Dominasi pasar yang berlebihan sehingga memicu monopoli
• C. Kesulitan akses permodalan dan pembiayaan dari lembaga keuangan formal
• D. Kelebihan tenaga kerja yang tidak produktif

28. Strategi pemberdayaan UMKM melalui kemudahan perizinan bertujuan utama untuk…

• A. Mengurangi jumlah pelaku usaha besar di pasar
• B. Membatasi pertumbuhan usaha asing di Indonesia
• C. Mewajibkan UMKM bergabung dalam wadah koperasi
• D. Mendorong formalisasi usaha kecil agar mendapat perlindungan hukum dan akses fasilitas

29. Kriteria Usaha Menengah berdasarkan omzet tahunan menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah…

• A. Lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar
• B. Lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar
• C. Sampai dengan Rp 300 juta
• D. Lebih dari Rp 50 miliar

30. Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004
• B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
• D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

31. Ciri utama yang membedakan yayasan dari badan usaha lainnya adalah…

• A. Yayasan boleh membagikan keuntungan kepada pendirinya
• B. Yayasan hanya dapat didirikan oleh pemerintah
• C. Yayasan tidak memiliki organ internal yang terstruktur
• D. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bukan untuk mencari laba

32. Organ yayasan yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan sehari-hari adalah…

• A. Pembina
• B. Pengurus
• C. Pengawas
• D. Dewan Kurator

33. Berdasarkan UU Yayasan, kekayaan yayasan yang berasal dari pendiri…

• A. Dapat ditarik kembali oleh pendiri sewaktu-waktu
• B. Menjadi milik pribadi pengurus yayasan
• C. Dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dan menjadi milik yayasan
• D. Harus disetor ke rekening pemerintah daerah

34. Organ yayasan yang berwenang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus adalah…

• A. Pembina
• B. Dewan Komisaris
• C. Pengawas
• D. Notaris

35. Hukum persaingan usaha di Indonesia secara khusus diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

36. Lembaga independen yang berwenang mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah…

• A. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
• B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• D. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

37. Praktik monopoli yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah…

• A. Perusahaan yang menguasai pasar secara alami melalui inovasi produk unggul
• B. Penguasaan pasar melalui perjanjian atau praktik yang menghilangkan persaingan sehat
• C. Perusahaan pemerintah yang diberi hak khusus oleh undang-undang
• D. Perusahaan yang memperoleh hak paten atas produk tertentu

38. Yang dimaksud dengan perjanjian kartel dalam hukum persaingan usaha adalah…

• A. Kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja tentang penetapan upah
• B. Perjanjian distribusi eksklusif antara produsen dan agen tunggal
• C. Perjanjian antarpesaing untuk menetapkan harga, membagi pasar, atau membatasi produksi
• D. Perjanjian kredit antara perusahaan dengan lembaga perbankan

39. Dalam hukum perusahaan, doktrin “piercing the corporate veil” berarti…

• A. Pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian
• B. Pengadilan mengabaikan pemisahan kekayaan korporasi untuk meminta pertanggungjawaban pribadi pemegang saham atau direksi
• C. Korporasi dianggap tidak memiliki kepribadian hukum sejak awal berdiri
• D. Pemerintah berwenang mengambil alih aset perusahaan yang bermasalah secara sepihak

40. Asas pendirian PT yang menyatakan perseroan merupakan badan hukum tersendiri terpisah dari pemegang sahamnya dikenal sebagai asas…

• A. Separate legal entity
• B. Ultra vires
• C. Business judgment rule
• D. Fiduciary duty

41. Dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perusahaan pada prinsipnya terbatas pada…

• A. Seluruh kekayaan pribadi pemegang saham
• B. Jumlah saham yang belum disetor
• C. Nilai saham yang dimiliki dan telah disetor
• D. Seluruh utang perusahaan secara tanggung renteng

42. Direksi PT wajib menerapkan prinsip fiduciary duty, yang berarti direksi harus…

• A. Memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan
• B. Bertindak dengan itikad baik dan sepenuhnya untuk kepentingan perseroan
• C. Mengikuti setiap instruksi pemegang saham mayoritas tanpa pengecualian
• D. Melaporkan seluruh kegiatan perusahaan kepada publik setiap bulan

43. Restrukturisasi berupa akuisisi terjadi ketika…

• A. Dua perusahaan melebur menjadi satu perusahaan baru
• B. Perusahaan memisahkan satu unit bisnis menjadi entitas baru yang mandiri
• C. Satu perusahaan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas perusahaan lain
• D. Perusahaan menghentikan seluruh kegiatan usahanya secara permanen

44. Tujuan utama restrukturisasi perusahaan dari aspek ekonomi adalah…

• A. Mengurangi jumlah karyawan semaksimal mungkin
• B. Memenuhi kewajiban hukum dari pihak regulator
• C. Meningkatkan efisiensi, daya saing, dan nilai perusahaan
• D. Mengalihkan aset perusahaan kepada pemegang saham mayoritas

45. Sejarah perkembangan BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa cikal bakal BUMN banyak berasal dari…

• A. Perusahaan swasta yang diambil alih karena bangkrut
• B. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pasca kemerdekaan
• C. Investasi langsung dari pemerintah asing
• D. Penggabungan koperasi-koperasi besar di berbagai daerah

46. Prinsip GCG “Akuntabilitas” (Accountability) menekankan bahwa…

• A. Perusahaan harus membuka semua rahasia dagang kepada masyarakat luas
• B. Seluruh keputusan bisnis harus disetujui pemerintah terlebih dahulu
• C. Setiap organ perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan
• D. Keuntungan perusahaan harus dibagikan secara merata kepada seluruh karyawan

47. Prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat “terbuka dan sukarela” berarti…

• A. Koperasi wajib menerima siapapun yang mendaftar tanpa syarat apapun
• B. Setiap orang yang memenuhi syarat berhak masuk dan keluar koperasi atas kehendak sendiri
• C. Anggota dapat menggunakan jasa koperasi tanpa harus membayar simpanan
• D. Pengurus koperasi tidak boleh dipilih berdasarkan kriteria tertentu

48. Salah satu bentuk pembiayaan yang dapat diakses UMKM melalui program pemerintah adalah…

• A. Obligasi negara yang diperdagangkan di bursa efek
• B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga dari pemerintah
• C. Saham perdana (IPO) di pasar modal
• D. Dana pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional

49. Praktik persaingan tidak sehat berupa penetapan harga di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dikenal sebagai…

• A. Price fixing
• B. Market sharing
• C. Predatory pricing
• D. Tied selling

50. Berdasarkan UU Yayasan, yayasan dilarang untuk…

• A. Mendirikan badan usaha untuk menunjang kegiatan yayasan
• B. Menerima sumbangan dari pihak luar negeri
• C. Mengelola program sosial yang bersifat pendidikan
• D. Membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pembina, pengurus, dan pengawas