HKUM4301 — Hukum Telematika

1. Istilah “telematika” merupakan gabungan dari dua kata, yaitu…

• A. Telekomunikasi dan matematika
• B. Telepon dan informatika
• C. Telekomunikasi dan informatika
• D. Telegraf dan automatika

2. Hukum telematika pada dasarnya mengatur hubungan antara…

• A. Negara dengan warga negara dalam bidang pidana
• B. Individu, organisasi, dan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
• C. Pengusaha dan konsumen dalam transaksi konvensional
• D. Hakim dan jaksa dalam peradilan digital

3. Salah satu karakteristik utama dari hukum telematika adalah…

• A. Bersifat lokal dan hanya berlaku di satu negara
• B. Tidak dapat diterapkan pada transaksi lintas batas negara
• C. Bersifat lintas batas (borderless) karena internet tidak mengenal batas wilayah
• D. Hanya mengatur hubungan perdata antarpihak

4. Dalam konteks hukum telematika, yang dimaksud dengan “cyber law” adalah…

• A. Hukum yang mengatur kejahatan fisik menggunakan perangkat komputer
• B. Seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan internet dan teknologi digital
• C. Hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara di bidang militer siber
• D. Regulasi teknis standar jaringan komputer global

5. Teknologi informasi memiliki dampak terhadap hukum karena…

• A. Teknologi menggantikan peran hakim dalam memutus perkara
• B. Teknologi menciptakan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang belum diatur secara konvensional
• C. Teknologi membuat semua aturan hukum lama tidak berlaku lagi
• D. Teknologi hanya berdampak pada hukum pidana, bukan hukum perdata

6. Prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional yang paling umum digunakan adalah…

• A. Yurisdiksi berdasarkan bahasa yang digunakan dalam transaksi
• B. Yurisdiksi berdasarkan jenis perangkat yang digunakan
• C. Yurisdiksi teritorial, personalitas aktif, dan personalitas pasif
• D. Yurisdiksi berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan

7. Kesulitan utama penerapan yurisdiksi dalam cyber law adalah…

• A. Tidak adanya hakim yang menguasai teknologi informasi
• B. Internet memungkinkan terjadinya transaksi lintas negara tanpa batas yang jelas
• C. Pelaku kejahatan siber selalu berada di luar negeri
• D. Tidak ada perjanjian internasional tentang kejahatan siber sama sekali

8. Pilihan hukum (choice of law) dalam transaksi elektronik lintas negara penting karena…

• A. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda yang dapat diterapkan pada sengketa yang sama
• B. Hukum internasional melarang penggunaan hukum nasional dalam transaksi elektronik
• C. Pilihan hukum menentukan bahasa yang digunakan dalam kontrak elektronik
• D. Pilihan hukum hanya relevan untuk transaksi di atas nilai tertentu

9. Prinsip “Minimum Contact” dalam yurisdiksi cyber dikembangkan pertama kali oleh…

• A. Uni Eropa melalui Directive E-Commerce
• B. Mahkamah Internasional di Den Haag
• C. Sistem hukum Amerika Serikat melalui putusan-putusan pengadilannya
• D. PBB melalui resolusi Dewan Keamanan

10. Aplikasi yurisdiksi di Uni Eropa dalam konteks cyber law didasarkan pada…

• A. Kewarganegaraan penjual dalam transaksi elektronik
• B. Prinsip “country of origin” dan “country of destination” yang diatur dalam directive e-commerce
• C. Bahasa yang digunakan dalam website penjual
• D. Lokasi server tempat data tersimpan secara fisik

11. Kasus cyber law yang berkaitan dengan konten ilegal di internet paling sering menyangkut persoalan…

• A. Hak paten atas perangkat keras komputer
• B. Yurisdiksi dan hukum mana yang berlaku terhadap pelaku dan korban
• C. Standar teknis protokol komunikasi internet
• D. Kepemilikan infrastruktur jaringan internet

12. Contoh kasus cyber law yang paling sering dikaji dalam studi hukum telematika adalah…

• A. Sengketa paten antara perusahaan hardware
• B. Kasus defamasi online, pelanggaran hak cipta digital, dan penipuan e-commerce
• C. Perselisihan perburuhan di perusahaan teknologi
• D. Sengketa kepemilikan saham perusahaan internet

13. Dalam studi kasus cyber law, kejahatan phishing termasuk kategori…

• A. Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual
• B. Kejahatan terhadap ketertiban umum
• C. Penipuan identitas dan kejahatan terhadap properti secara elektronik
• D. Kejahatan terhadap keamanan negara

14. Yang membedakan e-commerce dari perdagangan konvensional secara hukum adalah…

• A. E-commerce hanya dapat dilakukan oleh badan hukum, bukan perseorangan
• B. Tidak adanya pertemuan fisik dan penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi
• C. E-commerce tidak memerlukan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli
• D. E-commerce bebas dari kewajiban membayar pajak

15. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 bertujuan untuk…

• A. Melarang penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi internasional
• B. Memberikan kerangka hukum yang dapat diadopsi negara-negara untuk mengakui keabsahan transaksi elektronik
• C. Mewajibkan semua negara menggunakan sistem hukum yang seragam dalam e-commerce
• D. Membentuk pengadilan internasional khusus untuk sengketa e-commerce

16. Prinsip utama yang diusung UNCITRAL Model Law 1996 dalam mengakui dokumen elektronik adalah…

• A. Dokumen elektronik hanya sah jika dicetak dan ditandatangani secara basah
• B. Prinsip functional equivalence, yakni dokumen elektronik diakui setara dengan dokumen kertas
• C. Dokumen elektronik hanya berlaku untuk transaksi di bawah nilai tertentu
• D. Dokumen elektronik wajib dinotarisasi secara digital oleh otoritas pemerintah

17. Definisi e-commerce menurut para ahli secara umum mencakup…

• A. Hanya transaksi jual beli barang fisik melalui internet
• B. Semua transaksi komersial yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan komputer
• C. Hanya transaksi antara perusahaan besar yang memiliki platform digital resmi
• D. Transaksi yang dilakukan menggunakan mesin ATM dan kartu kredit

18. Perkembangan e-commerce di Indonesia secara signifikan mendapat dukungan hukum melalui…

• A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320
• B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
• C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja
• D. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran

19. Salah satu negara yang menjadi pelopor regulasi e-commerce di tingkat internasional adalah…

• A. Indonesia dengan UU ITE-nya
• B. Amerika Serikat dengan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act)
• C. Malaysia dengan Akta Hak Cipta 1987
• D. Jepang dengan Undang-Undang Telekomunikasi 1984

20. Dalam hukum perikatan, syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah…

• A. Adanya akta notaris, saksi, materai, dan tanda tangan basah
• B. Sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal
• C. Adanya barang, harga, pembeli, dan penjual
• D. Adanya penawaran, penerimaan, pembayaran, dan penyerahan barang

21. Konsep “kesepakatan” dalam kontrak elektronik terjadi pada saat…

• A. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli
• B. Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer bank
• C. Penerimaan (acceptance) oleh pihak yang ditawari disampaikan dan diterima oleh pihak penawar secara elektronik
• D. Website penjual menampilkan konfirmasi pesanan secara otomatis

22. Pembuktian dalam sengketa transaksi elektronik dapat menggunakan alat bukti berupa…

• A. Hanya kesaksian saksi mata yang menyaksikan transaksi secara langsung
• B. Data elektronik, log transaksi, rekaman komunikasi digital, dan tanda tangan elektronik
• C. Hanya bukti tertulis yang dicetak dan dilegalisir notaris
• D. Hanya pengakuan para pihak yang bersengketa

23. Dalam hukum Indonesia, kekuatan pembuktian dokumen elektronik diatur dalam…

• A. Hanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)
• B. UU ITE dan perubahannya yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah
• C. Undang-Undang Kearsipan saja
• D. Peraturan Mahkamah Agung yang bersifat kasuistis

24. Syarat agar kontrak elektronik mengikat secara hukum antara lain adalah…

• A. Harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional
• B. Para pihak harus cakap hukum, ada kesepakatan, objek tertentu, dan kausa yang halal
• C. Harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang hadir secara fisik
• D. Wajib didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika

25. Aspek hukum perikatan yang paling relevan dalam transaksi e-commerce B2C adalah…

• A. Perjanjian kerja antara penjual dan kurir pengiriman
• B. Syarat dan ketentuan penggunaan platform (terms and conditions) yang mengikat konsumen
• C. Anggaran dasar perusahaan penyedia platform digital
• D. Perjanjian investasi antara pemegang saham perusahaan teknologi

26. Nama domain dalam sistem internet berfungsi sebagai…

• A. Alamat fisik server yang dapat dilacak secara geografis
• B. Identitas unik suatu website di internet yang memudahkan akses pengguna
• C. Nomor registrasi perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM
• D. Kode enkripsi untuk keamanan data pengguna

27. Permasalahan hukum yang sering muncul terkait nama domain adalah…

• A. Perebutan hak paten atas algoritma mesin pencari
• B. Cybersquatting, yaitu pendaftaran nama domain yang menyerupai merek terkenal untuk tujuan tidak sah
• C. Sengketa kepemilikan infrastruktur fisik jaringan internet
• D. Pelanggaran standar teknis protokol DNS

28. Kasus Klik BCA yang terkenal dalam hukum telematika Indonesia menyangkut persoalan…

• A. Pembajakan perangkat lunak perbankan oleh kompetitor
• B. Pembuatan website tiruan (typosquatting) yang menyerupai situs resmi BCA untuk menipu nasabah
• C. Pelanggaran hak cipta atas desain antarmuka aplikasi BCA
• D. Sengketa nama domain antara BCA dan perusahaan asing

29. Kasus Audiopoint dalam konteks hukum nama domain menggambarkan konflik antara…

• A. Hak merek dagang yang telah terdaftar dengan pendaftaran nama domain oleh pihak lain
• B. Hak paten perangkat keras audio dengan merek dagang digital
• C. Lisensi musik digital dengan hak distribusi fisik
• D. Regulasi penyiaran radio online dengan izin frekuensi konvensional

30. Digital signature (tanda tangan digital) secara hukum berfungsi untuk…

• A. Menggantikan materai dalam semua jenis dokumen hukum tanpa pengecualian
• B. Mengautentikasi identitas penandatangan dan menjamin integritas dokumen elektronik
• C. Mengenkripsi seluruh isi dokumen agar tidak dapat dibaca pihak ketiga
• D. Mendaftarkan dokumen secara otomatis ke database pemerintah

31. Kasus Nokia dan Mustika Ratu dalam permasalahan nama domain mengajarkan bahwa…

• A. Perusahaan asing tidak berhak mendaftarkan nama domain di Indonesia
• B. Pemegang merek terkenal dapat menuntut pembatalan nama domain yang terdaftar atas nama pihak lain yang tidak berhak
• C. Nama domain yang sudah terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun
• D. Pendaftaran merek dagang secara otomatis memberikan hak atas nama domain yang identik

32. Transfer dana melalui media elektronik dalam hukum telematika diatur untuk melindungi…

• A. Kepentingan bank sentral dalam mengendalikan inflasi
• B. Keamanan, keabsahan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi
• C. Kepentingan pemerintah dalam memungut pajak transaksi
• D. Monopoli perbankan negara atas sistem pembayaran nasional

33. Perjanjian dalam transaksi elektronik perbankan antara nasabah dan bank pada dasarnya bersifat…

• A. Perjanjian yang sepenuhnya dapat dinegosiasi oleh nasabah secara bebas
• B. Perjanjian baku (standar) yang dibuat sepihak oleh bank dan disetujui nasabah saat membuka rekening
• C. Perjanjian lisan yang tidak memerlukan dokumen tertulis
• D. Perjanjian yang hanya berlaku selama rekening aktif digunakan

34. Perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban penipuan transfer dana elektronik dapat dituntut melalui…

• A. Hanya jalur mediasi internal bank tanpa proses hukum
• B. Jalur pidana berdasarkan UU ITE dan jalur perdata untuk ganti rugi
• C. Hanya pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan tanpa upaya hukum lanjutan
• D. Hanya jalur arbitrase internasional karena transaksi bersifat elektronik

35. Risiko hukum utama dalam transfer dana melalui media elektronik yang harus dihadapi nasabah adalah…

• A. Kemungkinan bank membekukan rekening tanpa pemberitahuan
• B. Kejahatan siber seperti man-in-the-middle attack, phishing, dan pembajakan akun yang merugikan nasabah
• C. Biaya transfer yang terlalu tinggi dan tidak transparan
• D. Ketidaksesuaian kurs mata uang dalam transaksi internasional

36. Hak cipta atas lagu atau musik yang disebarkan melalui internet dilindungi berdasarkan…

• A. Hukum merek dagang karena lagu merupakan identitas komersial artis
• B. Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya seni dan sastra termasuk dalam format digital
• C. Hukum paten karena lagu merupakan inovasi kreatif yang unik
• D. Hukum kontrak antara artis dan platform streaming saja

37. Tindakan mengunduh musik tanpa izin dari internet secara hukum dikategorikan sebagai…

• A. Tindakan yang diperbolehkan selama untuk kepentingan pribadi dan tidak diperjualbelikan
• B. Pelanggaran hak cipta karena menggunakan karya tanpa izin pemegang hak
• C. Tindakan legal karena internet adalah ruang publik yang bebas
• D. Hanya pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum

38. Upaya efektif yang dapat dilakukan pemegang hak cipta musik untuk melindungi karyanya di internet adalah…

• A. Tidak mempublikasikan karya secara digital sama sekali
• B. Menggunakan Digital Rights Management (DRM), lisensi yang jelas, dan melaporkan pelanggaran ke platform serta aparat hukum
• C. Mendaftarkan hak cipta ke seluruh negara di dunia secara bersamaan
• D. Menggunakan format file yang tidak umum agar sulit diunduh

39. Platform streaming musik bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran hak cipta apabila…

• A. Platform tidak memiliki server di Indonesia
• B. Platform mengetahui adanya konten yang melanggar hak cipta namun tidak mengambil tindakan untuk menghapusnya
• C. Platform beroperasi secara gratis tanpa model bisnis komersial
• D. Platform hanya menyediakan fitur berbagi tautan, bukan menyimpan file secara langsung

40. Prinsip “safe harbor” bagi penyedia layanan internet dalam konteks hak cipta berarti…

• A. Penyedia layanan bebas dari segala tanggung jawab hukum tanpa syarat apapun
• B. Penyedia layanan tidak dapat dituntut atas konten yang diunggah pengguna selama memenuhi prosedur notice-and-takedown
• C. Penyedia layanan wajib menyensor semua konten sebelum dipublikasikan
• D. Penyedia layanan hanya bertanggung jawab kepada otoritas negara tempat server berada

41. Revolusi Industri 4.0 membawa dampak pada hukum telematika terutama dalam hal…

• A. Pengurangan penggunaan internet dalam kegiatan bisnis
• B. Munculnya isu hukum baru terkait kecerdasan buatan, big data, IoT, dan otomatisasi yang belum sepenuhnya terakomodasi regulasi yang ada
• C. Penyederhanaan sistem hukum yang ada karena teknologi menggantikan peran hukum
• D. Kembalinya sistem perdagangan barter dalam ekonomi digital

42. Konsep “masyarakat cerdas hukum” (smart legal society) dalam era digital mengandung arti…

• A. Masyarakat yang hanya menggunakan kecerdasan buatan untuk memutus perkara hukum
• B. Masyarakat yang melek hukum dan mampu menggunakan teknologi informasi untuk mengakses serta memahami hukum yang berlaku
• C. Masyarakat yang tidak lagi membutuhkan pengacara karena semua informasi tersedia online
• D. Masyarakat yang menggantikan sistem hukum konvensional dengan sistem hukum berbasis blockchain

43. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan hukum nasional adalah…

• A. Menggantikan seluruh sistem peradilan konvensional dengan sistem otomatis
• B. Mempercepat akses terhadap informasi hukum, meningkatkan transparansi, dan mendukung layanan hukum yang lebih efisien
• C. Membatasi akses warga negara terhadap informasi hukum yang sensitif
• D. Meningkatkan biaya layanan hukum karena ketergantungan pada infrastruktur digital

44. Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 yang paling relevan dengan hukum telematika adalah…

• A. Pengembangan bahan bakar terbarukan untuk industri manufaktur
• B. Kecerdasan buatan (AI), blockchain, Internet of Things (IoT), dan komputasi awan yang memunculkan isu hukum baru
• C. Peningkatan kapasitas produksi pabrik melalui otomatisasi mekanik
• D. Pengembangan infrastruktur transportasi berbasis rel magnetik

45. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang perlu direspons hukum telematika adalah…

• A. Meningkatnya produktivitas pekerja di sektor formal
• B. Kejahatan siber, pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, dan kesenjangan digital (digital divide)
• C. Meningkatnya penggunaan energi terbarukan oleh pusat data
• D. Pertumbuhan industri hiburan digital yang terlalu pesat

46. Dalam konteks cyber law, yang dimaksud dengan “cybercrime” secara umum adalah…

• A. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hacker profesional
• B. Kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan internet sebagai sarana atau target kejahatan
• C. Hanya kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap sistem Indonesia
• D. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara online saja

47. Kewajiban penyedia jasa internet (ISP) dalam hukum telematika Indonesia antara lain adalah…

• A. Menjamin konten yang diakses pengguna bebas dari virus komputer
• B. Memblokir konten yang dilarang pemerintah dan menyimpan data lalu lintas pengguna sesuai ketentuan
• C. Menyediakan layanan internet gratis bagi seluruh masyarakat
• D. Menjamin kecepatan internet minimum yang dijanjikan kepada semua pengguna tanpa pengecualian

48. Persamaan antara tanda tangan basah dan tanda tangan digital secara hukum adalah…

• A. Keduanya menggunakan tinta khusus yang dapat diverifikasi secara forensik
• B. Keduanya berfungsi sebagai alat autentikasi identitas dan pernyataan persetujuan terhadap isi dokumen
• C. Keduanya wajib disaksikan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum
• D. Keduanya hanya berlaku untuk dokumen yang memiliki nilai di atas jumlah tertentu

49. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa informasi elektronik tidak dapat disangkal keabsahannya oleh pihak yang membuatnya disebut…

• A. Prinsip anonimitas digital
• B. Prinsip non-repudiation (tidak dapat disangkal)
• C. Prinsip konfidensialitas data
• D. Prinsip integritas sistem informasi

50. Tantangan terbesar dalam penegakan hukum telematika di Indonesia saat ini adalah…

• A. Terlalu banyaknya regulasi yang mengatur bidang telematika sehingga membingungkan aparat
• B. Kesenjangan antara perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan kemampuan regulasi dan penegak hukum untuk mengikutinya
• C. Kurangnya jumlah pengguna internet sehingga kasus siber masih sangat sedikit
• D. Dominasi perusahaan teknologi asing yang tidak mau tunduk pada hukum Indonesia