HKUM4208 — Hukum Dan Hak Asasi Manusia

1. Instrumen internasional pertama yang secara komprehensif mengatur hak asasi manusia secara universal adalah…

• A. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
• B. Konvensi Hak Anak PBB
• C. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
• D. Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat

2. Hukum humaniter internasional terutama mengatur…

• A. Perlindungan hak sipil warga negara dalam masa damai
• B. Tata cara pembentukan perjanjian internasional
• C. Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional
• D. Perlindungan korban dan pembatasan cara berperang dalam konflik bersenjata

3. Di Indonesia, jaminan konstitusional atas hak asasi manusia secara eksplisit diatur dalam…

• A. Pasal 27–34 UUD NRI 1945
• B. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
• C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
• D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

4. Prinsip “non-derogable rights” dalam hukum HAM internasional berarti…

• A. Hak yang dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan darurat
• B. Hak yang dapat dicabut jika pelaku melakukan kejahatan berat
• C. Hak yang tidak boleh dikurangi atau ditangguhkan dalam keadaan apapun
• D. Hak yang hanya berlaku bagi warga negara tertentu

5. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan termasuk dalam kategori…

• A. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
• B. Hukum Humaniter Internasional
• C. Hukum Pidana Internasional
• D. Hukum Diplomatik Internasional

6. Hak untuk hidup dalam instrumen internasional diatur secara tegas dalam…

• A. Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ICCPR
• B. Pasal 1 DUHAM dan Pasal 2 ICESCR
• C. Pasal 5 DUHAM dan Pasal 9 ICCPR
• D. Pasal 7 DUHAM dan Pasal 4 ICCPR

7. Salah satu isu kontemporer terkait hak untuk hidup adalah perdebatan mengenai…

• A. Hak atas pendidikan gratis bagi semua warga negara
• B. Penerapan hukuman mati dan legalitasnya dalam perspektif HAM
• C. Kewajiban negara menyediakan jaminan sosial
• D. Batas usia minimal dalam perkawinan

8. Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, hak untuk hidup diatur secara eksplisit dalam…

• A. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• B. Pasal 28A UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999
• C. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• D. Pasal 33 UUD NRI 1945

9. Kewajiban negara dalam konteks hak untuk hidup mencakup tiga dimensi, yaitu…

• A. Menghormati, melindungi, dan memenuhi
• B. Menjamin, mengawasi, dan menghukum
• C. Mencegah, menyelidiki, dan memulihkan
• D. Mengatur, membatasi, dan mengontrol

10. Hak untuk menikah diakui sebagai hak asasi manusia yang bersumber dari…

• A. Hak atas kebebasan berpendapat
• B. Hak atas kebebasan beragama
• C. Martabat manusia dan hak membentuk keluarga
• D. Hak atas pekerjaan yang layak

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan, yang kemudian direvisi melalui…

• A. UU No. 35 Tahun 2014
• B. UU No. 16 Tahun 2019
• C. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
• D. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

12. Praktik poligami dalam perspektif HAM perempuan dipandang kontroversial terutama karena…

• A. Bertentangan dengan hukum adat mayoritas suku di Indonesia
• B. Dilarang secara mutlak dalam seluruh sistem hukum dunia
• C. Berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan
• D. Tidak diatur dalam satu pun instrumen hukum internasional

13. Pernikahan dini (child marriage) dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena…

• A. Tidak memiliki dasar hukum dalam hukum adat
• B. Bertentangan dengan ajaran agama mayoritas
• C. Melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan bebas dari eksploitasi
• D. Dilarang oleh Mahkamah Internasional sejak tahun 1990

14. Konsep “rule of law” (negara hukum) dalam perspektif HAM mensyaratkan bahwa…

• A. Penguasa dapat membatasi hak warga demi kepentingan pembangunan ekonomi
• B. Semua orang sama di hadapan hukum dan dilindungi tanpa diskriminasi
• C. Hukum hanya berlaku bagi warga negara dan bukan penduduk asing
• D. Hakim berhak mengabaikan undang-undang demi keadilan sosial

15. Pelanggaran HAM berat yang masuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mencakup…

• A. Korupsi, pencucian uang, dan kejahatan siber
• B. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi
• C. Terorisme, perdagangan narkoba, dan pembajakan
• D. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dan hak dagang

16. Sub-hak yang termasuk dalam hak atas keadilan (right to justice) antara lain adalah…

• A. Hak mendapat pengacara, hak atas pengadilan yang adil, dan hak banding
• B. Hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan
• C. Hak memilih, hak dipilih, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan
• D. Hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup, dan hak atas air bersih

17. Konsep “due process of law” dalam hak atas keadilan menekankan pentingnya…

• A. Percepatan proses peradilan tanpa memperhatikan prosedur
• B. Prosedur hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak
• C. Kewenangan eksekutif dalam menentukan putusan pengadilan
• D. Penerapan hukum adat sebagai pengganti hukum nasional

18. Studi kasus pelanggaran berat HAM seperti genosida Rwanda 1994 menunjukkan kegagalan utama berupa…

• A. Tidak adanya regulasi nasional tentang hak untuk hidup
• B. Kegagalan komunitas internasional bertindak cepat mencegah pembantaian massal
• C. Penolakan negara korban terhadap bantuan lembaga internasional
• D. Keputusan ICC yang terlambat membentuk tribunal khusus

19. Hak atas kebebasan pribadi (liberty) melindungi individu dari…

• A. Kewajiban membayar pajak yang memberatkan
• B. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang
• C. Kewajiban mengikuti wajib militer
• D. Pembatasan kepemilikan properti oleh negara

20. Hak atas rasa aman (right to security) dalam instrumen HAM internasional berkaitan erat dengan…

• A. Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak
• B. Perlindungan dari ancaman, kekerasan, dan intimidasi oleh negara maupun aktor non-negara
• C. Hak memperoleh asuransi jiwa dari pemerintah
• D. Kebebasan bepergian lintas negara tanpa visa

21. Dalam Modul 5, konsep kebebasan pribadi (personal freedom) mencakup dimensi…

• A. Kebebasan fisik dan kebebasan berpikir, berekspresi, serta beragama
• B. Kebebasan ekonomi dan kebebasan berdagang
• C. Kebebasan memilih pekerjaan dan kebebasan berdomisili
• D. Kebebasan berserikat dalam partai politik dan kebebasan pers

22. Pasal 9 ICCPR melarang negara melakukan…

• A. Pembatasan pers dan media massa
• B. Diskriminasi berdasarkan ras dalam pemilihan umum
• C. Penangkapan atau penahanan sewenang-wenang
• D. Pengusiran warga negara dari wilayah negaranya sendiri

23. Hak atas kesejahteraan (right to welfare) bersumber dari kategori hak generasi…

• A. Pertama (hak sipil dan politik)
• B. Kedua (hak ekonomi, sosial, dan budaya)
• C. Ketiga (hak solidaritas dan pembangunan)
• D. Keempat (hak digital dan siber)

24. Negara hukum yang menghormati hak atas kesejahteraan wajib menyediakan…

• A. Kebebasan total pasar tanpa regulasi
• B. Sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai
• C. Jaminan kepemilikan saham bagi seluruh warga negara
• D. Pembebasan pajak penghasilan bagi kelompok miskin saja

25. Sub-hak dalam hak atas kesejahteraan yang diatur dalam ICESCR mencakup…

• A. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
• B. Hak atas pekerjaan, standar hidup layak, dan jaminan sosial
• C. Hak mendapatkan pengadilan yang adil
• D. Hak berserikat dalam organisasi militer

26. UUD NRI 1945 Pasal 34 mengatur kewajiban negara untuk…

• A. Menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara
• B. Menyediakan pendidikan dasar gratis selama 12 tahun
• C. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
• D. Mengatur tata cara perkawinan antar agama

27. Pengaturan sub-sub hak dalam hak atas kesejahteraan menurut hukum nasional Indonesia diatur antara lain dalam…

• A. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• B. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
• C. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• D. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

28. Hak turut serta dalam pemerintahan (right to participate in government) dijamin dalam instrumen internasional melalui…

• A. Pasal 21 DUHAM dan Pasal 25 ICCPR
• B. Pasal 15 DUHAM dan Pasal 18 ICCPR
• C. Pasal 10 DUHAM dan Pasal 14 ICCPR
• D. Pasal 25 DUHAM dan Pasal 27 ICCPR

29. Konsep kepentingan publik dalam hak partisipasi mensyaratkan bahwa kebijakan negara harus…

• A. Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas semata
• B. Dirumuskan secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas
• C. Dibuat oleh birokrat profesional tanpa campur tangan publik
• D. Bersumber dari keputusan lembaga internasional

30. Partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan melalui…

• A. Hanya melalui pemilihan umum sekali dalam lima tahun
• B. Konsultasi publik, referendum, dan keterlibatan dalam penyusunan kebijakan
• C. Pemberian suara dalam sidang PBB
• D. Pengiriman delegasi ke Mahkamah Internasional

31. Keikutsertaan masyarakat sipil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk pelaksanaan…

• A. Hak atas kesejahteraan ekonomi
• B. Hak turut serta dalam pemerintahan
• C. Hak atas kebebasan beragama
• D. Hak atas pendidikan tinggi

32. Sejarah perjuangan hak-hak perempuan di tingkat internasional mencapai tonggak penting dengan diadopsinya…

• A. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979
• B. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990
• C. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969
• D. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977

33. Instrumen hukum nasional Indonesia yang secara khusus melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga adalah…

• A. UU No. 7 Tahun 1984
• B. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• C. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• D. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

34. Perlindungan hak-hak perempuan menurut Undang-Undang HAM (UU No. 39 Tahun 1999) diatur secara khusus dalam…

• A. Pasal 45–51
• B. Pasal 52–66
• C. Pasal 67–73
• D. Pasal 74–80

35. Prinsip utama yang mendasari seluruh instrumen perlindungan hak perempuan internasional adalah…

• A. Supremasi hukum adat atas hukum internasional
• B. Non-diskriminasi dan kesetaraan gender
• C. Prioritas kepentingan negara atas individu
• D. Kedaulatan penuh negara dalam urusan domestik

36. Hak Anak sebagai modul terakhir dalam mata kuliah ini dilandasi oleh prinsip utama…

• A. Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
• B. Otonomi penuh anak dalam menentukan nasibnya
• C. Hak negara mengatur seluruh aspek kehidupan anak
• D. Prioritas kepentingan ekonomi keluarga di atas hak anak

37. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) diadopsi oleh PBB pada tahun…

• A. 1966
• B. 1979
• C. 1989
• D. 1998

38. Hak anak dalam berbagai instrumen hukum dan HAM dikelompokkan dalam empat hak dasar, yaitu…

• A. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi
• B. Hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, dan hak bekerja
• C. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial
• D. Hak atas nama, hak kebangsaan, hak waris, dan hak asuh

39. Ruang lingkup hak anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup…

• A. Hanya anak yatim piatu dan anak terlantar
• B. Anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan
• C. Anak berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah
• D. Anak WNI yang tinggal di luar negeri saja

40. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui…

• A. UU No. 39 Tahun 1999
• B. Keppres No. 36 Tahun 1990
• C. PP No. 54 Tahun 2007
• D. UU No. 23 Tahun 2002

41. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, pihak yang tidak turut serta dalam pertempuran (hors de combat) wajib mendapatkan…

• A. Pengadilan militer segera
• B. Perlakuan manusiawi dan perlindungan
• C. Pemindahan ke wilayah netral
• D. Status tawanan perang permanen

42. DUHAM 1948 tidak bersifat mengikat secara hukum (legally binding), namun memiliki kekuatan sebagai…

• A. Hukum kebiasaan internasional yang diakui universal
• B. Perjanjian bilateral antarnegara anggota PBB
• C. Instrumen regional khusus untuk negara berkembang
• D. Deklarasi yang hanya mengikat negara penandatangan

43. Perbedaan utama antara ICCPR dan ICESCR terletak pada…

• A. ICCPR berlaku untuk negara maju, ICESCR untuk negara berkembang
• B. ICCPR mengatur hak sipil-politik yang bersifat segera (immediate), ICESCR mengatur hak ekonomi-sosial-budaya yang bersifat progresif
• C. ICCPR bersifat regional, sedangkan ICESCR bersifat universal
• D. ICCPR hanya mengatur hak individu, ICESCR hanya mengatur hak kolektif

44. Komnas HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan…

• A. Keppres No. 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat UU No. 39 Tahun 1999
• B. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
• C. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
• D. Perppu No. 1 Tahun 1999

45. Pengadilan HAM di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili…

• A. Seluruh kasus pelanggaran hak sipil dan politik
• B. Pelanggaran HAM berat berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
• C. Sengketa antara individu dan lembaga pemerintah
• D. Kasus perceraian yang melibatkan unsur kekerasan

46. Tanggung jawab negara (state responsibility) dalam bidang HAM meliputi tiga tingkatan kewajiban, yaitu…

• A. Kewajiban legislasi, kewajiban eksekusi, dan kewajiban yudikasi
• B. Kewajiban menghormati, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi
• C. Kewajiban ratifikasi, kewajiban implementasi, dan kewajiban pelaporan
• D. Kewajiban mencegah, kewajiban menghukum, dan kewajiban memulihkan

47. Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) merupakan mekanisme HAM PBB yang berfungsi untuk…

• A. Mengadili negara yang melanggar hak asasi manusia
• B. Meninjau secara periodik situasi HAM di seluruh negara anggota PBB
• C. Memberikan bantuan dana bagi negara yang melanggar HAM
• D. Menetapkan sanksi ekonomi terhadap negara pelanggar HAM

48. Hak atas keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks pelanggaran HAM menekankan pada…

• A. Pembalasan setimpal kepada pelaku pelanggaran
• B. Pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat
• C. Hukuman badan kepada pelaku sebagai efek jera
• D. Pembayaran denda finansial kepada negara

49. Dalam konteks hak atas kesejahteraan, konsep “progressive realization” berarti…

• A. Negara wajib memenuhi semua hak ekonomi-sosial-budaya secara instan
• B. Negara bebas mengabaikan hak ekonomi-sosial-budaya selama masa pembangunan
• C. Negara wajib secara bertahap mewujudkan hak ekonomi-sosial-budaya sesuai kemampuan maksimum sumber dayanya
• D. Hak ekonomi-sosial-budaya hanya berlaku di negara maju

50. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan menurut CEDAW mencakup tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh…

• A. Hanya aparat negara dan lembaga pemerintah
• B. Negara, aktor swasta, maupun individu dalam ranah publik dan privat
• C. Hanya lembaga pendidikan dan tempat kerja
• D. Hanya institusi perkawinan dan keluarga