HKUM4206 — Hukum Internasional

Ilmu Hukum 50 soal

1. Istilah “Hukum Internasional” pertama kali diperkenalkan oleh tokoh filsuf hukum Inggris yang bernama…

  • A. Hugo Grotius
  • B. Jeremy Bentham
  • C. Hans Kelsen
  • D. Emmerich de Vattel
Jawaban: B.

2. Hukum internasional dalam arti sempit hanya mengatur hubungan antara…

  • A. Individu dengan organisasi internasional
  • B. Negara dengan perusahaan multinasional
  • C. Negara berdaulat satu sama lain
  • D. Warga negara lintas batas
Jawaban: C.

3. Salah satu hakikat hukum internasional yang membedakannya dari hukum nasional adalah…

  • A. Adanya lembaga legislatif tunggal yang berwenang membuat aturan
  • B. Sanksinya dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional secara otomatis
  • C. Tidak adanya kekuasaan eksekutif terpusat yang menegakkan aturan
  • D. Subjeknya hanya mencakup individu dan bukan negara
Jawaban: C.

4. Perkembangan hukum internasional modern umumnya dihitung dimulai sejak perjanjian…

  • A. Perjanjian Utrecht 1713
  • B. Perjanjian Westphalia 1648
  • C. Perjanjian Paris 1856
  • D. Perjanjian Versailles 1919
Jawaban: B.

5. Teori yang menyatakan bahwa dasar berlakunya hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara disebut teori…

  • A. Naturalis
  • B. Positivisme murni
  • C. Kehendak Bersama (Vereinbarung)
  • D. Monisme
Jawaban: C.

6. Menurut Teori Hukum Alam (Natural Law), dasar berlakunya hukum internasional bersumber dari…

  • A. Kesepakatan tertulis antar negara
  • B. Kebiasaan yang berlaku turun-temurun
  • C. Prinsip-prinsip universal yang diberikan Tuhan atau akal budi
  • D. Putusan Mahkamah Internasional
Jawaban: C.

7. Mazhab Wina yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menempatkan norma tertinggi dalam hukum internasional pada…

  • A. Perjanjian internasional bilateral
  • B. Grundnorm atau norma dasar
  • C. Kebiasaan internasional
  • D. Resolusi Majelis Umum PBB
Jawaban: B.

8. Asas “pacta sunt servanda” dalam hukum internasional berarti…

  • A. Setiap negara berhak mengundurkan diri dari perjanjian
  • B. Perjanjian hanya mengikat negara penandatangan
  • C. Perjanjian yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan
  • D. Perjanjian dapat dibatalkan jika merugikan salah satu pihak
Jawaban: C.

9. Asas hukum internasional yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki kedudukan yang setara disebut asas…

  • A. Reciprocitas
  • B. Par in parem non habet imperium
  • C. Jus cogens
  • D. Non-interference
Jawaban: B.

10. Teori monisme dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional berpandangan bahwa…

  • A. Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang terpisah
  • B. Hukum nasional selalu lebih tinggi dari hukum internasional
  • C. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem hukum
  • D. Hukum internasional hanya berlaku jika diadopsi ke dalam hukum nasional
Jawaban: C.

11. Teori dualisme dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipelopori oleh…

  • A. Hans Kelsen
  • B. Grotius dan Pufendorf
  • C. Triepel dan Anzilotti
  • D. Jeremy Bentham
Jawaban: C.

12. Indonesia dalam praktiknya menganut teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang bersifat…

  • A. Monisme dengan primat hukum internasional
  • B. Dualisme, sehingga hukum internasional perlu ditransformasikan ke hukum nasional
  • C. Monisme dengan primat hukum nasional
  • D. Pluralisme yang tidak konsisten
Jawaban: B.

13. Berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional yang pertama kali dirujuk adalah…

  • A. Keputusan pengadilan internasional
  • B. Doktrin para ahli hukum
  • C. Perjanjian internasional
  • D. Kebiasaan internasional
Jawaban: C.

14. Unsur material dari kebiasaan internasional (customary international law) adalah…

  • A. Keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum (opinio juris)
  • B. Adanya perjanjian tertulis yang menyatakannya
  • C. Praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan umum
  • D. Pengakuan oleh Dewan Keamanan PBB
Jawaban: C.

15. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab sebagai sumber hukum internasional merujuk pada…

  • A. Resolusi Majelis Umum PBB
  • B. Prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sistem hukum nasional berbagai negara
  • C. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian
  • D. Yurisprudensi Mahkamah Internasional
Jawaban: B.

16. Yang termasuk sumber hukum tambahan (subsidiary sources) dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah…

  • A. Perjanjian multilateral dan bilateral
  • B. Kebiasaan internasional dan prinsip umum hukum
  • C. Keputusan pengadilan dan doktrin sarjana hukum terkemuka
  • D. Resolusi Dewan Keamanan PBB
Jawaban: C.

17. Subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik adalah…

  • A. Individu
  • B. Organisasi internasional
  • C. Negara
  • D. Perusahaan multinasional
Jawaban: C.

18. Kriteria suatu entitas dapat diakui sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 meliputi…

  • A. Penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan efektif, dan kapasitas berhubungan dengan negara lain
  • B. Pengakuan dari PBB, konstitusi tertulis, angkatan bersenjata, dan mata uang sendiri
  • C. Wilayah, penduduk, dan pengakuan internasional secara universal
  • D. Kemerdekaan penuh, bahasa resmi, dan keanggotaan di PBB
Jawaban: A.

19. Yurisdiksi negara berdasarkan prinsip personalitas aktif (active personality principle) berarti negara berhak mengadili…

  • A. Siapa pun yang melakukan kejahatan di wilayahnya
  • B. Warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri
  • C. Siapa pun yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya
  • D. Pelaku kejahatan internasional di mana pun berada
Jawaban: B.

20. Doktrin tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum internasional muncul ketika…

  • A. Negara gagal membayar utang luar negerinya
  • B. Negara melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukum internasionalnya
  • C. Negara tidak memberikan suara dalam Majelis Umum PBB
  • D. Warga negara asing mengajukan gugatan ke pengadilan domestik
Jawaban: B.

21. Organisasi internasional antarpemerintah (IGO) memiliki kapasitas hukum internasional yang…

  • A. Sama persis dengan kapasitas hukum negara
  • B. Lebih luas dari kapasitas hukum negara manapun
  • C. Terbatas sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya
  • D. Tidak diakui sebagai subjek hukum internasional
Jawaban: C.

22. Subjek hukum internasional non-negara yang kedudukan hukumnya paling diperdebatkan adalah…

  • A. Palang Merah Internasional (ICRC)
  • B. Individu
  • C. Organisasi internasional antarpemerintah
  • D. Tahta Suci Vatikan
Jawaban: B.

23. Wilayah darat suatu negara mencakup…

  • A. Hanya daratan yang bersambung tanpa terputus
  • B. Daratan, perairan pedalaman, dan tanah di bawah permukaan beserta sumber dayanya
  • C. Daratan dan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut
  • D. Seluruh wilayah yang pernah dikuasai secara historis
Jawaban: B.

24. Lebar laut teritorial suatu negara berdasarkan UNCLOS 1982 adalah…

  • A. 6 mil laut dari garis pangkal
  • B. 24 mil laut dari garis pangkal
  • C. 200 mil laut dari garis pangkal
  • D. 12 mil laut dari garis pangkal
Jawaban: D.

25. Konsep “hak lintas damai” (innocent passage) berlaku di wilayah…

  • A. Zona ekonomi eksklusif
  • B. Laut lepas
  • C. Laut teritorial
  • D. Landas kontinen
Jawaban: C.

26. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memberikan hak kepada negara pantai berupa…

  • A. Kedaulatan penuh atas segala kegiatan di zona tersebut
  • B. Hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
  • C. Kewenangan menetapkan bea masuk atas kapal asing
  • D. Hak menghalau semua kapal asing melintas
Jawaban: B.

27. Wilayah udara suatu negara yang berada di bawah kedaulatannya secara penuh adalah…

  • A. Seluruh ruang udara tanpa batas ketinggian
  • B. Ruang udara setinggi pesawat komersial dapat terbang
  • C. Ruang udara di atas wilayah darat dan laut teritorialnya
  • D. Ruang udara hingga batas atmosfer bumi
Jawaban: C.

28. Pengakuan (recognition) terhadap suatu negara baru dalam hukum internasional bersifat…

  • A. Konstitutif – pengakuan menciptakan kepribadian hukum negara tersebut
  • B. Deklaratif – pengakuan hanya menegaskan fakta yang sudah ada
  • C. Wajib – semua negara harus mengakui negara baru yang memenuhi syarat
  • D. Otomatis – terjadi dengan sendirinya saat kemerdekaan diproklamasikan
Jawaban: B.

29. Perbedaan antara pengakuan de jure dan de facto terletak pada…

  • A. Luas wilayah yang diakui
  • B. Permanen-tidaknya dan penuh-tidaknya pengakuan yang diberikan
  • C. Jumlah negara yang memberikan pengakuan
  • D. Apakah pengakuan diberikan melalui PBB atau secara bilateral
Jawaban: B.

30. Pengakuan terhadap pemberontak (insurgency) diberikan ketika…

  • A. Kelompok pemberontak berhasil menguasai ibu kota negara
  • B. Kelompok pemberontak memiliki organisasi dan menguasai sebagian wilayah serta mematuhi hukum perang
  • C. Mayoritas negara-negara besar telah mengakui kelompok tersebut
  • D. PBB mengeluarkan resolusi yang mengakui kelompok tersebut
Jawaban: B.

31. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang paling fundamental adalah…

  • A. Pembebasan dari pajak penghasilan di negara penerima
  • B. Kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif negara penerima
  • C. Hak mendirikan sekolah bagi anak-anak diplomat
  • D. Hak mendatangkan barang dagangan tanpa bea cukai
Jawaban: B.

32. Prinsip “persona non grata” dalam hukum diplomatik berarti…

  • A. Diplomat yang tidak memiliki akreditasi resmi
  • B. Hak negara pengirim untuk menarik diplomatnya kapan saja
  • C. Hak negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat tidak diinginkan dan harus dipulangkan
  • D. Status diplomat yang masa tugasnya telah berakhir
Jawaban: C.

33. Perbedaan utama antara konsul dan diplomat (duta besar) adalah…

  • A. Konsul mewakili negara dalam hubungan politik, diplomat dalam urusan ekonomi
  • B. Konsul menangani urusan administratif dan kepentingan warga negara, diplomat menangani hubungan politik antarnegara
  • C. Konsul hanya ada di negara tetangga, diplomat ada di seluruh dunia
  • D. Diplomat memiliki kekebalan penuh, konsul tidak memiliki kekebalan sama sekali
Jawaban: B.

34. Konvensi Wina 1963 mengatur tentang…

  • A. Hukum perjanjian internasional
  • B. Hubungan diplomatik antarnegara
  • C. Hubungan konsuler antarnegara
  • D. Hak-hak organisasi internasional
Jawaban: C.

35. Prinsip dasar hukum udara internasional yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944 adalah…

  • A. Kebebasan penerbangan di seluruh wilayah udara dunia
  • B. Kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara di atas wilayahnya
  • C. Hak lintas damai bagi pesawat sipil asing
  • D. Internasionalisasi ruang udara untuk kepentingan bersama
Jawaban: B.

36. Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) 1967 menegaskan bahwa ruang angkasa…

  • A. Dapat diklaim kedaulatannya oleh negara yang pertama mencapainya
  • B. Merupakan wilayah eksklusif negara-negara maju yang memiliki teknologi luar angkasa
  • C. Adalah warisan bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh negara manapun
  • D. Berada di bawah yurisdiksi Dewan Keamanan PBB
Jawaban: C.

37. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) didirikan setelah Perang Dunia I dengan tujuan utama…

  • A. Mengatur perdagangan internasional antarnegara
  • B. Memelihara perdamaian internasional dan mencegah perang
  • C. Menyatukan negara-negara Eropa dalam satu federasi
  • D. Mengadili penjahat perang dari Perang Dunia I
Jawaban: B.

38. Kelemahan utama Liga Bangsa-Bangsa yang menyebabkan kegagalannya adalah…

  • A. Terlalu banyak anggota sehingga sulit mencapai konsensus
  • B. Amerika Serikat tidak pernah bergabung sebagai anggota
  • C. Tidak adanya sanksi militer yang efektif dan keharusan suara bulat
  • D. Sekretariat yang korup dan tidak profesional
Jawaban: C.

39. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal…

  • A. 10 Desember 1945
  • B. 24 Oktober 1945
  • C. 26 Juni 1945
  • D. 1 Januari 1942
Jawaban: B.

40. Organ utama PBB yang memiliki kewenangan utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah…

  • A. Majelis Umum
  • B. Sekretariat
  • C. Dewan Keamanan
  • D. Mahkamah Internasional
Jawaban: C.

41. ASEAN (Association of South East Asian Nations) didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada tahun…

  • A. 1963
  • B. 1971
  • C. 1967
  • D. 1975
Jawaban: C.

42. Prinsip non-intervensi dalam ASEAN yang dikenal sebagai “ASEAN Way” menekankan…

  • A. Intervensi militer kolektif terhadap anggota yang melanggar HAM
  • B. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase wajib
  • C. Konsensus dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota
  • D. Sanksi ekonomi bagi anggota yang tidak mematuhi keputusan ASEAN
Jawaban: C.

43. Penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan melalui cara-cara berikut, kecuali…

  • A. Mediasi dan konsiliasi
  • B. Arbitrase internasional
  • C. Invasi militer sepihak
  • D. Negosiasi diplomatik
Jawaban: C.

44. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) berkedudukan di…

  • A. Jenewa, Swiss
  • B. New York, Amerika Serikat
  • C. Strasbourg, Prancis
  • D. Den Haag, Belanda
Jawaban: D.

45. Yurisdiksi Mahkamah Internasional bersifat…

  • A. Wajib bagi semua anggota PBB
  • B. Opsional, bergantung pada persetujuan negara-negara yang bersengketa
  • C. Otomatis untuk sengketa yang melibatkan hak asasi manusia
  • D. Terbatas hanya pada sengketa wilayah antarnegara
Jawaban: B.

46. Penyelesaian sengketa internasional berdasarkan hukum yang dibedakan dari arbitrase adalah bahwa pengadilan internasional…

  • A. Putusannya tidak mengikat para pihak
  • B. Merupakan lembaga permanen dengan hakim tetap yang tidak dipilih para pihak
  • C. Hanya dapat menyidangkan kasus pidana internasional
  • D. Prosesnya selalu bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan
Jawaban: B.

47. Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara pokok mengatur…

  • A. Cara-cara mencegah terjadinya konflik bersenjata
  • B. Perlindungan korban perang dan pembatasan cara serta sarana berperang
  • C. Sanksi bagi negara yang memulai perang
  • D. Pembentukan pasukan perdamaian internasional
Jawaban: B.

48. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari berapa konvensi?

  • A. Dua konvensi
  • B. Lima konvensi
  • C. Tiga konvensi
  • D. Empat konvensi
Jawaban: D.

49. Prinsip pembeda (principle of distinction) dalam Hukum Humaniter Internasional mengharuskan pihak yang berperang untuk…

  • A. Menggunakan senjata yang sama dengan pihak lawan
  • B. Selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam serangan
  • C. Memberitahukan rencana serangan 24 jam sebelumnya
  • D. Meminta izin PBB sebelum melancarkan operasi militer
Jawaban: B.

50. Ketentuan yang sama dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional (internal) diatur dalam…

  • A. Pasal 1 masing-masing Konvensi Jenewa
  • B. Protokol Tambahan I tahun 1977
  • C. Pasal 3 yang berlaku dalam keempat Konvensi (Common Article 3)
  • D. Deklarasi St. Petersburg 1868
Jawaban: C.

Latihan Tambahan dengan AI

Salin prompt di bawah ini, lalu tempelkan ke ChatGPT, Gemini, Claude, atau AI lainnya untuk mendapatkan 50 soal latihan baru dengan materi yang sama. Soal yang dihasilkan AI akan berbeda dari soal di halaman ini.

Kamu adalah dosen mata kuliah HKUM4206 Hukum Internasional untuk mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Buatkan 50 soal latihan UAS baru dalam format multiple choice (A/B/C/D) yang mencakup topik-topik berikut: internasional, hukum, negara, bangsa, prinsip, teori, utama, konvensi, berdasarkan, hubungan. Syarat soal: - Soal harus berbeda dari soal yang sudah ada, jangan mengulang soal yang sama - Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban (A, B, C, D) - Sertakan kunci jawaban dan penjelasan singkat setelah tiap soal - Tingkat kesulitan setara soal UAS Universitas Terbuka Format output: file HTML5 lengkap yang bisa langsung disimpan sebagai .html dan dibuka di browser. Gunakan struktur: nomor soal, teks soal, pilihan A-D, lalu jawaban + penjelasan dalam elemen yang bisa di-toggle (tombol Lihat Jawaban).