HKUM4203 — Hukum Pidana

1. Hukum pidana dalam arti objektif disebut juga dengan istilah…

• A. Ius Puniendi
• B. Ius Poenale
• C. Nullum Crimen
• D. Strafbaar Feit

2. Salah satu tujuan ilmu hukum pidana adalah…

• A. Memberikan kekuasaan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman
• B. Membebaskan pelaku kejahatan dari segala tuntutan hukum
• C. Mempelajari asas-asas hukum positif dalam bidang pidana
• D. Menghapuskan seluruh aturan hukum yang dianggap usang

3. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus didasarkan pada…

• A. Bentuk perbuatan yang dilarang
• B. Subjek dan materi hukumnya
• C. Wilayah berlakunya hukum
• D. Berat ringannya sanksi pidana

4. Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidiair berarti…

• A. Hukum pidana hanya berlaku bagi warga negara tertentu
• B. Hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir jika hukum lain tidak efektif
• C. Hukum pidana berlaku di seluruh wilayah negara
• D. Hukum pidana mengutamakan pembalasan terhadap pelaku

5. Dalam hukum pidana, fungsi melindungi kepentingan individu dan masyarakat merupakan fungsi…

• A. Regulatif
• B. Represif
• C. Preventif
• D. Protektif

6. Teori pembalasan (retributif) dalam tujuan hukum pidana dikemukakan oleh…

• A. Cesare Beccaria
• B. Jeremy Bentham
• C. Immanuel Kant
• D. Franz von Liszt

7. Yang dimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) menurut Simons adalah…

• A. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
• B. Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan orang yang dapat dipersalahkan
• C. Setiap tindakan yang merugikan orang lain secara langsung
• D. Tindakan yang dilarang undang-undang dan diancam pidana

8. Unsur subjektif dalam perbuatan pidana merujuk pada…

• A. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan
• B. Tempat dan waktu perbuatan dilakukan
• C. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku
• D. Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut

9. Perbedaan utama antara perbuatan pidana (strafbaar feit) dan tindak pidana (delict) terletak pada…

• A. Strafbaar feit mencakup unsur kesalahan, tindak pidana tidak
• B. Tindak pidana hanya berlaku dalam hukum adat
• C. Strafbaar feit lebih luas karena mencakup aspek objektif dan subjektif sekaligus
• D. Tindak pidana tidak memerlukan ancaman sanksi pidana

10. Elemen objektif perbuatan pidana meliputi…

• A. Niat jahat dan kesadaran pelaku
• B. Kemampuan bertanggung jawab dan dolus
• C. Perbuatan manusia, sifat melawan hukum, dan akibat
• D. Motif dan tujuan dilakukannya perbuatan

11. Asas legalitas dalam hukum pidana pertama kali dirumuskan secara tegas oleh…

• A. Hugo de Groot
• B. Paul Johann Anselm von Feuerbach
• C. Montesquieu
• D. John Locke

12. Frasa Latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” bermakna…

• A. Tidak ada kejahatan tanpa akibat hukum
• B. Tiada kejahatan dan tiada pidana tanpa undang-undang pidana yang mendahuluinya
• C. Undang-undang pidana berlaku surut untuk keadilan
• D. Hukum pidana mengutamakan perlindungan masyarakat

13. Larangan analogi dalam penerapan hukum pidana merupakan konsekuensi dari asas…

• A. Asas Teritorial
• B. Asas Nasionalitas Aktif
• C. Asas Legalitas
• D. Asas Proteksi

14. Pembatasan asas legalitas yang memungkinkan hukum kebiasaan berlaku dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam…

• A. Pasal 1 ayat (1) KUHP
• B. Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951
• C. Pasal 18 UUD 1945
• D. Pasal 10 KUHP

15. Asas legalitas dalam konteks hukum pidana internasional diterapkan melalui…

• A. Konvensi Wina 1969
• B. Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional
• C. Deklarasi Universal HAM 1948
• D. Konvensi Jenewa 1949

16. Menurut asas teritorial, hukum pidana suatu negara berlaku terhadap…

• A. Semua warga negara di manapun mereka berada
• B. Semua kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara tersebut
• C. Semua orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri
• D. Kejahatan yang merugikan kepentingan negara saja

17. Perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip bendera (vlagbeginsel) berlaku pada…

• A. Pesawat udara militer yang terbang di wilayah negara lain
• B. Kapal berbendera suatu negara di laut bebas
• C. Kedutaan besar suatu negara di luar negeri
• D. Kendaraan diplomatik di wilayah negara lain

18. Prinsip kewarganegaraan pasif dalam perluasan asas teritorial berarti…

• A. Negara menghukum warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri
• B. Negara menghukum orang asing yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya di luar negeri
• C. Negara menolak mengekstradisi warganya yang melakukan kejahatan
• D. Negara hanya berlaku hukumnya di dalam batas wilayahnya sendiri

19. Asas universalitas dalam hukum pidana internasional memberikan yurisdiksi kepada suatu negara atas kejahatan…

• A. Yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri
• B. Yang terjadi di dalam wilayahnya
• C. Yang mengancam kepentingan vital negara tersebut
• D. Yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (hostis humani generis)

20. Yang dimaksud dengan “melawan hukum formil” dalam konteks melawan hukum adalah…

• A. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat
• B. Perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang tertulis
• C. Perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif orang lain
• D. Perbuatan yang bertentangan dengan norma tidak tertulis

21. Melawan hukum materiil dalam fungsi negatif berarti…

• A. Perbuatan yang secara formil memenuhi rumusan delik tetap dipidana
• B. Sifat melawan hukum menjadi syarat mutlak pemidanaan
• C. Perbuatan yang secara formil memenuhi rumusan delik tidak dipidana karena sesuai dengan kepatutan sosial
• D. Perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak dapat dipidana

22. Unsur “melawan hukum” dalam rumusan delik berfungsi sebagai…

• A. Faktor yang memberatkan pidana
• B. Syarat dapat dipidananya suatu perbuatan
• C. Alasan pengecualian pidana semata
• D. Pengganti unsur kesalahan dalam delik

23. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat…

• A. Perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan
• B. Perbuatan pidana dan kesalahan pada diri pembuat
• C. Niat jahat dan hasil kejahatan yang nyata
• D. Korban dan kerugian yang dapat dibuktikan

24. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa pelaku…

• A. Berusia di atas 21 tahun
• B. Mampu memahami makna perbuatannya dan menentukan kehendaknya
• C. Bukan anggota militer atau aparat negara
• D. Tidak sedang dalam kondisi terpaksa

25. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dalam hukum pidana dijelaskan oleh teori…

• A. Teori Subjektif dan Teori Objektif
• B. Teori Conditio Sine Qua Non dan Teori Adequate Veroorzaking
• C. Teori Retributif dan Teori Utilitarian
• D. Teori Individualisasi dan Teori Absolut

26. Dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat terjadi apabila…

• A. Pelaku sengaja menghendaki akibat dari perbuatannya secara langsung
• B. Pelaku mengetahui kemungkinan timbulnya akibat namun tetap melakukan perbuatan tersebut
• C. Pelaku tidak mengetahui sama sekali bahwa perbuatannya dilarang
• D. Pelaku dipaksa oleh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana

27. Culpa atau kelalaian sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi…

• A. Dolus malus dan dolus generalis
• B. Kesengajaan penuh dan kesengajaan bersyarat
• C. Kelalaian berat (culpa lata) dan kelalaian ringan (culpa levis)
• D. Kelalaian sengaja dan kelalaian tidak sengaja

28. Teori individualisasi dalam hubungan kausalitas berpendapat bahwa penyebab suatu akibat adalah…

• A. Semua syarat yang bersama-sama menimbulkan akibat
• B. Syarat yang paling efisien secara statistik
• C. Faktor yang paling dominan dan menentukan dari sekian banyak syarat
• D. Faktor terakhir yang langsung menimbulkan akibat

29. Pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP meliputi…

• A. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan
• B. Pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pencabutan hak
• C. Pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana denda
• D. Pidana penjara, pidana kurungan, dan perampasan barang

30. Yang dimaksud dengan “double track system” dalam sistem pemidanaan adalah…

• A. Sistem pemidanaan yang menggabungkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan
• B. Sistem yang hanya menggunakan sanksi pidana tanpa tindakan
• C. Sistem yang memadukan sanksi pidana (straf) dan tindakan (maatregel) secara bersama-sama
• D. Sistem pemidanaan dua tahap: penyidikan dan persidangan

31. Indefinite sentence dalam sistem pemidanaan berarti…

• A. Vonis pidana yang tidak dapat diubah oleh siapapun
• B. Pidana yang lamanya tidak ditentukan secara pasti dan bergantung pada perkembangan terpidana
• C. Pidana yang dijatuhkan tanpa melalui proses persidangan
• D. Pidana yang pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu

32. Alasan penghapus pidana yang bersifat “alasan pembenar” (rechtvaardigingsgrond) berakibat…

• A. Pelaku tetap dihukum tetapi dengan pidana yang lebih ringan
• B. Perbuatan tetap dianggap melawan hukum tetapi pelaku dimaafkan
• C. Perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga tidak dapat dipidana
• D. Pelaku dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan

33. Keadaan terpaksa (overmacht) sebagai alasan penghapus pidana dibedakan menjadi…

• A. Daya paksa absolut dan daya paksa relatif (noodtoestand)
• B. Daya paksa internal dan daya paksa eksternal
• C. Paksaan fisik dan paksaan psikis
• D. Keadaan darurat dan pembelaan terpaksa

34. Pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan pembenar mensyaratkan adanya…

• A. Persetujuan korban atas perbuatan yang dilakukan
• B. Serangan yang bersifat melawan hukum, seketika, dan ditujukan pada kepentingan yang dilindungi
• C. Perintah dari atasan yang sah secara hukum
• D. Keputusan pengadilan yang membenarkan tindakan tersebut

35. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) berbeda dari alasan pembenar karena…

• A. Alasan pemaaf menghapus sifat melawan hukum perbuatan
• B. Alasan pemaaf hanya berlaku untuk tindak pidana ringan
• C. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, bukan sifat melawan hukum perbuatan
• D. Alasan pemaaf diberikan oleh presiden melalui grasi

36. Kadaluarsa (verjaring) penuntutan pidana termasuk dalam kategori…

• A. Alasan pemaaf
• B. Alasan penghapus penuntutan pidana
• C. Alasan pembenar
• D. Alasan penghapus pelaksanaan pidana

37. Abolisi sebagai alasan penghapus penuntutan pidana diberikan oleh…

• A. Mahkamah Agung
• B. Menteri Hukum dan HAM
• C. Presiden
• D. Jaksa Agung

38. Alasan penghapus pelaksanaan pidana yang berkaitan dengan meninggalnya terpidana berakibat…

• A. Pidana penjara digantikan oleh ahli warisnya
• B. Pidana denda tetap ditagih kepada ahli waris
• C. Pelaksanaan seluruh pidana menjadi gugur
• D. Hanya pidana badan yang gugur, denda tetap berlaku

39. Percobaan (poging) tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat…

• A. Pelaku sudah merencanakan kejahatan secara matang
• B. Terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku
• C. Pelaku sudah mendapatkan alat yang digunakan untuk kejahatan
• D. Percobaan dilakukan terhadap delik yang ancaman pidananya di atas 5 tahun

40. Pengunduran diri sukarela (vrijwillige terugtred) dalam percobaan tindak pidana berakibat…

• A. Pelaku tetap dipidana karena perbuatan sudah dimulai
• B. Pelaku dipidana lebih ringan dari ancaman maksimum
• C. Pidana bagi pelaku dapat dihapuskan
• D. Pelaku hanya dikenai sanksi tindakan, bukan pidana

41. Unsur-unsur percobaan yang dapat dipidana menurut Pasal 53 KUHP adalah…

• A. Niat, permulaan pelaksanaan, dan delik tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri
• B. Rencana, persiapan, dan pelaksanaan sebagian
• C. Niat, alat kejahatan, dan korban yang dituju
• D. Permulaan pelaksanaan, akibat, dan kerugian

42. Dalam penyertaan (deelneming), yang dimaksud dengan “medepleger” adalah…

• A. Orang yang menyuruh orang lain melakukan kejahatan
• B. Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
• C. Orang yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana
• D. Orang yang memberikan bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan

43. Pembantuan (medeplichtigheid) berbeda dari turut serta (medeplegen) karena…

• A. Pembantu ikut serta dalam pelaksanaan inti delik
• B. Pembantu hanya memberikan bantuan sebelum atau saat pelaksanaan tanpa turut melaksanakan inti delik
• C. Pembantu diancam pidana yang sama dengan pelaku utama
• D. Pembantu harus ada di tempat kejadian perkara

44. Penyertaan serta (doenplegen) dalam hukum pidana merujuk pada situasi di mana…

• A. Dua orang bersepakat untuk bersama-sama melakukan kejahatan
• B. Seseorang menggunakan orang lain sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan
• C. Seseorang membantu pelaku utama secara fisik
• D. Seseorang memberikan hadiah agar orang lain melakukan kejahatan

45. Perbarengan perbuatan pidana (concursus) dibedakan menjadi…

• A. Concursus idealis, perbuatan berlanjut, dan concursus realis
• B. Concursus formalis dan concursus materialis
• C. Perbarengan tunggal dan perbarengan berganda
• D. Perbarengan sejenis dan perbarengan tidak sejenis

46. Concursus idealis (eendaadse samenloop) terjadi apabila…

• A. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana
• B. Satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus
• C. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana
• D. Satu tindak pidana dilakukan dalam beberapa tahap

47. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam concursus realis untuk delik-delik sejenis adalah…

• A. Sistem absorpsi
• B. Sistem kumulasi murni
• C. Sistem kumulasi terbatas (gematigd cumulatiestelsel)
• D. Sistem hisapan yang diperberat

48. Pengulangan perbuatan pidana (recidive) sebagai dasar pemberatan pidana mensyaratkan…

• A. Pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya
• B. Pelaku sudah pernah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dan mengulangi kejahatan dalam jangka waktu tertentu
• C. Pelaku melakukan tindak pidana secara berturut-turut dalam satu minggu
• D. Pelaku memiliki catatan kriminal lebih dari tiga kali

49. Perbedaan antara recidive umum dan recidive khusus terletak pada…

• A. Berat ringannya tindak pidana yang diulangi
• B. Jenis kelamin pelaku tindak pidana
• C. Recidive umum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, recidive khusus hanya untuk jenis tindak pidana tertentu
• D. Recidive umum diatur KUHP, recidive khusus diatur undang-undang di luar KUHP

50. Pemidanaan terhadap pengulangan tindak pidana (recidive) dalam KUHP mengakibatkan…

• A. Penambahan pidana denda sebesar dua kali lipat
• B. Pelaku dikenai pidana mati secara otomatis
• C. Pidana yang dapat dijatuhkan dikurangi sepertiga
• D. Pidana maksimum dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku