HKUM4202 — Hukum Perdata

1. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara…

• A. Orang perseorangan satu dengan yang lain dalam segala hal ihwalnya
• B. Negara dengan warga negara dalam bidang administrasi pemerintahan
• C. Lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangan kenegaraan
• D. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari…

• A. Code Civil Perancis yang diadaptasi langsung oleh pemerintah Indonesia
• B. Common Law Inggris yang dimodifikasi sesuai kondisi hukum di Indonesia
• C. Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang diberlakukan melalui asas konkordansi
• D. Hukum adat Nusantara yang dikodifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda

3. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, KUHPerdata tetap berlaku berdasarkan ketentuan…

• A. Keppres Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peralihan Hukum Kolonial
• B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
• C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang Kembali ke UUD 1945
• D. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

4. Hukum perdata dalam arti sempit mencakup…

• A. Hukum waris, hukum benda, dan hukum keluarga secara keseluruhan
• B. Hukum dagang dan hukum perdata umum yang diatur dalam KUHPerdata
• C. Seluruh hukum privat materiil termasuk hukum dagang dan asuransi
• D. Hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, dan hukum perikatan

5. Manakah yang merupakan ciri khas hukum perdata dibandingkan dengan hukum publik?

• A. Pelaksanaannya diserahkan kepada inisiatif pihak-pihak yang berkepentingan
• B. Sanksinya bersifat pidana badan atau denda yang dibayarkan kepada negara
• C. Mengatur kepentingan umum masyarakat secara langsung dan menyeluruh
• D. Penyelesaian sengketanya hanya melalui lembaga arbitrase internasional saja

6. Dalam hukum perdata, yang dimaksud dengan “subjek hukum” adalah…

• A. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum
• B. Hakim yang menangani perkara perdata di lingkungan pengadilan negeri setempat
• C. Setiap pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum
• D. Benda-benda yang dapat diperjualbelikan secara bebas di pasaran terbuka

7. Seseorang dianggap cakap bertindak dalam hukum perdata apabila memenuhi syarat berikut…

• A. Memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan terdaftar sebagai pemilih
• B. Telah menikah dan memiliki penghasilan tetap serta tempat tinggal permanen
• C. Telah lulus pendidikan minimal setingkat SMA dan diakui secara resmi oleh negara
• D. Telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan

8. Apa yang dimaksud dengan “pendewasaan” (handlichting) dalam hukum perdata?

• A. Pemberian wewenang kepada orang tua untuk mengelola harta anaknya yang masih kecil
• B. Penetapan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak mampu mengurus dirinya sendiri
• C. Peralihan tanggung jawab hukum dari orang tua kepada wali yang ditunjuk pengadilan
• D. Proses seseorang dinyatakan cakap hukum penuh meskipun belum mencapai usia dewasa

9. Pengampuan (curatele) dalam hukum perdata diberikan kepada seseorang karena alasan berikut, KECUALI…

• A. Gila atau gangguan jiwa permanen yang ditetapkan secara medis oleh dokter
• B. Pemabuk atau pemakai narkoba kronis yang merusak kepentingannya sendiri
• C. Sedang menjalani hukuman penjara lebih dari lima tahun atas putusan pengadilan
• D. Boros dalam membelanjakan harta kekayaannya sehingga merugikan diri sendiri

10. Badan hukum memperoleh status sebagai subjek hukum karena…

• A. Diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban mandiri terpisah dari anggotanya
• B. Didirikan oleh lebih dari sepuluh orang warga negara Indonesia yang cakap hukum
• C. Memiliki aset senilai minimal satu miliar rupiah yang terdaftar resmi di notaris
• D. Telah beroperasi lebih dari dua puluh tahun dan memiliki karyawan tetap terdaftar

11. Yang dimaksud dengan “domisili” dalam hukum perdata adalah…

• A. Tempat tinggal resmi seseorang yang menimbulkan akibat hukum tertentu
• B. Negara asal seseorang berdasarkan kewarganegaraan yang dimilikinya saat lahir
• C. Kantor atau tempat usaha seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari
• D. Tempat kelahiran seseorang yang tercatat dalam akta kelahiran resmi negara

12. Pernyataan “tidak hadir” (afwezigheid) dalam hukum perdata dapat ditetapkan apabila…

• A. Seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kuasa dan tidak diketahui keberadaannya
• B. Seseorang tidak hadir dalam persidangan pengadilan selama tiga kali berturut-turut
• C. Seseorang bepergian ke luar negeri lebih dari enam bulan tanpa izin keluarganya
• D. Seseorang dinyatakan hilang ingatan oleh dokter yang berwenang secara medis

13. Catatan sipil memiliki fungsi penting dalam hukum perdata, yaitu…

• A. Mencatat semua transaksi jual beli tanah milik warga negara Indonesia secara resmi
• B. Mendaftarkan semua perjanjian bisnis yang dibuat di hadapan notaris yang berwenang
• C. Mencatat peristiwa-peristiwa penting mengenai status keperdataan seseorang
• D. Mengarsipkan semua putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila…

• A. Dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat
• B. Mendapat restu dari kedua orang tua calon mempelai secara tertulis yang sah
• C. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan seorang penghulu resmi
• D. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat sesuai peraturan perundangan

15. Syarat materiil absolut yang wajib dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia meliputi…

• A. Persetujuan orang tua, usia minimal, dan kesamaan kewarganegaraan kedua mempelai
• B. Mas kawin, saksi pernikahan, dan restu keluarga besar dari kedua belah pihak
• C. Izin pengadilan, surat keterangan sehat jiwa, dan akta kelahiran yang masih berlaku
• D. Persetujuan kedua calon, usia minimal 19 tahun, dan tidak ada larangan perkawinan

16. Perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti bahwa pada saat dilangsungkan terdapat…

• A. Perbedaan agama antara suami dan istri yang tidak diungkapkan sebelum perkawinan
• B. Ketidakhadiran wali yang berwenang dalam prosesi akad nikah berlangsung
• C. Pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang
• D. Penolakan dari salah satu keluarga yang tidak menyetujui perkawinan tersebut

17. Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan “harta bersama” (gono-gini) dalam perkawinan adalah…

• A. Harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung
• B. Harta warisan yang diterima salah satu pihak dari keluarganya selama dalam perkawinan
• C. Hibah atau hadiah yang diterima suami atau istri dari pihak ketiga selama perkawinan
• D. Harta yang diperoleh suami atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung

18. Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia hanya dapat dilakukan…

• A. Dengan persetujuan tertulis dari Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
• B. Setelah pasangan berpisah tempat tinggal minimal selama dua tahun berturut-turut
• C. Di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil
• D. Melalui kesepakatan bersama yang dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan pengadilan

19. Putusnya perkawinan menurut hukum perdata Indonesia dapat terjadi karena hal-hal berikut, KECUALI…

• A. Kematian salah satu pihak dalam perkawinan yang sah menurut hukum
• B. Perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
• C. Putusan pengadilan atas dasar perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya
• D. Keputusan sepihak suami yang diucapkan tanpa melalui prosedur pengadilan

20. Perwalian anak di bawah umur dalam hukum keluarga Indonesia ditujukan untuk…

• A. Melindungi kepentingan anak yang orang tuanya telah bercerai atau meninggal dunia
• B. Mengalihkan hak asuh anak kepada negara jika orang tua tidak mampu secara ekonomi
• C. Memberikan wewenang kepada wali untuk mewarisi harta anak yang diasuhnya kelak
• D. Menentukan kewajiban finansial mantan suami kepada anak dari perkawinan yang putus

21. Dalam proses adopsi (pengangkatan anak) menurut hukum Indonesia, syarat yang wajib dipenuhi oleh calon orang tua angkat antara lain…

• A. Berusia minimal 50 tahun dan tidak memiliki anak kandung sama sekali sebelumnya
• B. Berstatus warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari sepuluh tahun
• C. Sehat jasmani dan rohani, mampu ekonomi, dan mendapat penetapan dari pengadilan
• D. Mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama RI

22. Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap anak berupa…

• A. Anak secara otomatis berada di bawah perwalian negara sampai berusia dewasa
• B. Anak laki-laki mengikuti ayah sedangkan anak perempuan selalu mengikuti ibu
• C. Semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab penuh pihak yang kalah
• D. Kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya

23. Menurut KUHPerdata, yang dimaksud dengan “benda” dalam hukum benda adalah…

• A. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud
• B. Hanya barang-barang berwujud yang dapat dilihat dan diraba secara fisik nyata
• C. Tanah dan segala sesuatu yang melekat secara permanen di atas tanah tersebut
• D. Barang-barang mewah yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasaran internasional

24. Perbedaan utama antara benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam hukum benda adalah…

• A. Benda bergerak hanya dapat dimiliki orang perorangan, sedangkan benda tidak bergerak oleh badan hukum
• B. Benda tidak bergerak selalu lebih mahal nilainya daripada benda bergerak tanpa pengecualian
• C. Hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian utang piutang
• D. Benda bergerak dapat dialihkan dengan penyerahan nyata, benda tidak bergerak memerlukan balik nama

25. Asas “droit de suite” dalam hukum benda berarti…

• A. Hak kebendaan mengikuti benda ke mana pun benda itu beralih atau berpindah tangan
• B. Hak kebendaan memberikan kedudukan lebih tinggi daripada hak perorangan atas benda sama
• C. Pemilik benda berhak menuntut kembali bendanya dari siapa pun yang menguasainya
• D. Hak atas benda dapat dibagi-bagikan kepada beberapa orang secara proporsional

26. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (hak pakai hasil) berbeda dengan hak milik penuh karena…

• A. Hak pakai hasil tidak dapat diwariskan kepada ahli waris dari pemiliknya sama sekali
• B. Hak pakai hasil hanya berlaku untuk benda-benda yang digunakan sebagai tempat tinggal
• C. Hak pakai hasil diperoleh secara otomatis tanpa memerlukan perjanjian tertulis apapun
• D. Hak pakai hasil bersifat sementara dan tidak memberikan wewenang memindahkan kepemilikan

27. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (zakelijk zekerheidsrecht) terdiri atas…

• A. Hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan atas tanah yang terdaftar
• B. Gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia sebagai bentuk jaminan kebendaan
• C. Hak pakai, hak sewa, dan hak menghuni atas benda milik orang lain
• D. Hak retensi, hak preferensi, dan hak subrogasi dalam hukum perikatan

28. Gadai (pand) dalam hukum jaminan memiliki ciri khas berupa…

• A. Benda jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur selama utang belum lunas
• B. Benda jaminan harus diserahkan ke dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disepakati
• C. Memerlukan akta notaris dan pendaftaran di kantor pertanahan setempat secara wajib
• D. Hanya dapat dilakukan atas benda tidak bergerak milik debitur yang diagunkan

29. Perbedaan mendasar antara hipotik dan hak tanggungan dalam hukum jaminan adalah…

• A. Hipotik berlaku untuk kapal dan pesawat udara, sedangkan hak tanggungan berlaku untuk tanah
• B. Hipotik hanya untuk benda bergerak, sedangkan hak tanggungan khusus benda tidak bergerak
• C. Hipotik tidak memerlukan pendaftaran, sedangkan hak tanggungan wajib didaftarkan
• D. Hipotik dapat diberikan secara lisan, sedangkan hak tanggungan harus dengan akta notaris

30. Fidusia sebagai lembaga jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan karakteristik utama…

• A. Benda jaminan diserahkan secara fisik kepada kreditur sampai utang dilunasi sepenuhnya
• B. Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan benda tetap di tangan debitur
• C. Hanya berlaku untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang permanen
• D. Kreditur memiliki hak untuk menjual benda jaminan tanpa melalui proses lelang resmi

31. Hak tanggungan sebagai jaminan atas tanah lahir pada saat…

• A. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di hadapan notaris yang berwenang
• B. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ditandatangani di hadapan PPAT yang berwenang
• C. Hak tanggungan didaftarkan di Kantor Pertanahan dan diterbitkan sertifikatnya
• D. Debitur menyerahkan sertifikat tanah asli kepada kreditur sebagai bentuk jaminan nyata

32. Dalam hukum waris KUHPerdata, yang dimaksud dengan “pewaris” adalah…

• A. Orang yang menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia
• B. Orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan untuk dibagikan
• C. Notaris atau pejabat yang berwenang membagi harta warisan kepada para ahli waris
• D. Pengacara yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola harta warisan yang disengketakan

33. Legitieme portie (bagian mutlak) dalam hukum waris adalah…

• A. Bagian minimum dari harta warisan yang dijamin undang-undang untuk ahli waris tertentu
• B. Pajak waris yang wajib dibayarkan kepada negara sebelum warisan dapat dibagikan
• C. Hak kreditur untuk menuntut pelunasan piutang dari harta warisan pewaris
• D. Bagian harta warisan yang khusus diperuntukkan bagi lembaga amal dan keagamaan

34. Golongan pertama ahli waris menurut sistem pewarisan KUHPerdata terdiri dari…

• A. Orang tua, saudara kandung, dan keturunan saudara kandung pewaris yang meninggal
• B. Anak-anak dan keturunan mereka serta janda atau duda yang ditinggalkan pewaris
• C. Keluarga sedarah paling dekat tanpa memandang garis keturunan yang ada
• D. Kakek nenek, paman bibi, dan saudara sepupu dari pewaris yang telah meninggal

35. Mewaris berdasarkan undang-undang (ab intestato) terjadi apabila…

• A. Pewaris meninggalkan surat wasiat yang dibuat secara sah di hadapan notaris
• B. Ahli waris menolak warisan yang diberikan melalui surat wasiat dari pewaris
• C. Pengadilan menetapkan pembagian warisan berdasarkan permohonan ahli waris
• D. Pewaris tidak meninggalkan surat wasiat sehingga berlaku ketentuan KUHPerdata

36. Surat wasiat (testamen) dalam hukum waris KUHPerdata dapat dibuat dalam bentuk berikut, KECUALI…

• A. Wasiat lisan yang diucapkan di hadapan keluarga dan direkam secara elektronik
• B. Wasiat umum (openbaar testament) di hadapan notaris dan dua orang saksi resmi
• C. Wasiat rahasia (geheim testament) yang disegel dan diserahkan kepada notaris
• D. Wasiat olografis (ditulis tangan sendiri dan diserahkan kepada notaris yang berwenang)

37. Menurut sistem pewarisan berdasarkan testamen dalam KUHPerdata, pemberian melalui wasiat yang mewajibkan penerima memberikan sesuatu kepada pihak ketiga disebut…

• A. Hibah wasiat (legaat) yang diberikan kepada orang tertentu
• B. Fideicommis yang merupakan pembebanan kepada penerima wasiat
• C. Substitusi testamentair penggantian ahli waris berdasarkan wasiat
• D. Codicil sebagai tambahan atau perubahan isi surat wasiat yang ada

38. Prinsip “nemo plus juris” dalam hukum waris bermakna…

• A. Ahli waris berhak menolak warisan jika jumlah utang pewaris melebihi hartanya
• B. Pewaris tidak dapat menghibahkan lebih dari separuh hartanya kepada orang lain
• C. Seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang lebih besar daripada hak yang dimilikinya
• D. Harta warisan harus dibagi secara merata di antara semua ahli waris yang sederajat

39. Pengaturan dalam KUHPerdata yang membatasi kebebasan pewaris melalui testamen guna melindungi ahli waris tertentu adalah…

• A. Asas saisine yang memberikan hak ahli waris atas harta warisan sejak pewaris meninggal
• B. Sistem golongan ahli waris yang bersifat hierarki dan saling mengecualikan satu sama lain
• C. Ketentuan legitieme portie yang melindungi bagian mutlak ahli waris tertentu dari pewaris
• D. Larangan membuat wasiat yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

40. Sumber perikatan dalam hukum perdata berdasarkan KUHPerdata Pasal 1233 adalah…

• A. Kebiasaan, adat istiadat, dan yurisprudensi pengadilan yang berkekuatan tetap
• B. Undang-undang dan perjanjian sebagai dua sumber utama timbulnya perikatan
• C. Hanya perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris yang berwenang
• D. Keputusan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional

41. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata meliputi empat hal, yaitu…

• A. Sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum)
• B. Tertulis, bermeterai, disaksikan, dan didaftarkan di lembaga resmi yang berwenang
• C. Iktikad baik, keseimbangan prestasi, kejelasan subjek, dan objek yang bernilai ekonomis
• D. Notarisasi, pendaftaran, publikasi, dan persetujuan dari instansi pemerintah terkait

42. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap) adalah…

• A. Perjanjian batal demi hukum sejak semula tanpa perlu dimintakan pembatalannya
• B. Perjanjian dapat dimintakan pembatalannya (vernietigbaar) oleh pihak yang dirugikan
• C. Perjanjian tetap sah namun dapat diubah oleh pengadilan sesuai asas keadilan
• D. Perjanjian dianggap tidak pernah ada dan semua prestasi yang dilakukan dikembalikan

43. Wanprestasi dalam hukum perikatan terjadi apabila debitur…

• A. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam perjanjian
• B. Menolak membuat perjanjian baru dengan kreditur karena alasan yang tidak jelas
• C. Mengajukan tuntutan ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang dialaminya
• D. Memindahkan kewajiban kontraktualnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur

44. Keadaan memaksa (overmacht/force majeure) dalam hukum perikatan memiliki akibat hukum berupa…

• A. Debitur tetap wajib membayar ganti rugi meskipun tidak dapat memenuhi prestasinya
• B. Kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi kepada ahli waris debitur yang meninggal
• C. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi karena tidak ada unsur kesalahan
• D. Perjanjian otomatis berakhir dan semua prestasi yang sudah dilakukan wajib dikembalikan

45. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam KUHPerdata Pasal 1365 mengharuskan terpenuhinya unsur-unsur berikut, KECUALI…

• A. Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain secara nyata
• B. Adanya perjanjian tertulis antara pelaku dan korban sebelum perbuatan terjadi
• C. Adanya kesalahan (schuld) pada pihak pelaku perbuatan tersebut
• D. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban

46. Perjanjian jual beli dalam KUHPerdata dianggap telah terjadi pada saat…

• A. Pembayaran harga telah diterima penjual dan barang telah diserahkan kepada pembeli
• B. Kedua pihak telah bersepakat mengenai barang dan harga meskipun belum ada penyerahan
• C. Akta jual beli telah ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang secara hukum
• D. Barang telah didaftarkan atas nama pembeli di instansi pemerintah yang berwenang

47. Dalam perjanjian sewa-menyewa, kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah…

• A. Membayar uang sewa sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama
• B. Menyerahkan barang dalam keadaan baik dan memeliharanya selama masa sewa berlangsung
• C. Mengasuransikan benda sewaan atas biaya penyewa selama berlangsung kontrak sewa
• D. Menanggung seluruh biaya perbaikan yang timbul akibat penggunaan oleh penyewa

48. Perjanjian persekutuan (maatschap) dalam hukum perdata adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk…

• A. Memberikan sesuatu kepada pihak lain secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan
• B. Memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan guna membagi keuntungan bersama
• C. Menanggung risiko atas usaha yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ditunjuk
• D. Mengalihkan hak atas suatu benda dari pemilik lama kepada pemilik baru yang disepakati

49. Penitipan barang (bewaargeving) dalam hukum perdata menimbulkan kewajiban bagi penerima titipan untuk…

• A. Menggunakan barang titipan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak yang menitipkan
• B. Memindahkan barang titipan ke tempat penyimpanan lebih aman atas biaya penitip
• C. Menyimpan barang titipan dan mengembalikannya dalam keadaan semula kepada penitip
• D. Mengasuransikan barang titipan atas risiko kehilangan dan kerusakan selama penyimpanan

50. Perjanjian sewa guna usaha (leasing) dalam hukum perdata Indonesia pada prinsipnya adalah…

• A. Perjanjian jual beli dengan harga yang dibayar secara cicilan selama jangka waktu tertentu
• B. Perjanjian pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk membeli aset tetap
• C. Perjanjian di mana lessor menyediakan barang modal untuk digunakan lessee dengan imbalan pembayaran berkala
• D. Perjanjian kerjasama antara dua perusahaan untuk menggunakan aset secara bersama-sama