HKUM4201 — Hukum Tata Negara

1. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang…

• A. Hubungan antara warga negara dengan lembaga swasta
• B. Organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan antarlembaga negara
• C. Tata cara penyelesaian sengketa perdata antar individu
• D. Pengaturan hak milik dan kontrak dalam kehidupan bermasyarakat

2. Sumber hukum tata negara Indonesia yang paling utama dan tertinggi adalah…

• A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• B. Ketetapan MPR
• C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3. Salah satu faktor yang membantu pembentukan Hukum Tata Negara Indonesia adalah…

• A. Hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah
• B. Perjanjian dagang internasional
• C. Kebijakan moneter Bank Indonesia
• D. Regulasi perusahaan multinasional

4. Menurut Van Vollenhoven, Hukum Tata Negara mengatur…

• A. Pembentukan badan-badan kenegaraan dan kewenangannya
• B. Tata cara perpajakan nasional
• C. Hubungan hukum perdata antarnegara
• D. Prosedur peradilan pidana internasional

5. Konstitusi dalam arti luas mencakup…

• A. Hanya naskah UUD yang tertulis
• B. Seluruh aturan dan ketentuan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur penyelenggaraan negara
• C. Hanya kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku
• D. Peraturan perundang-undangan di bawah UUD saja

6. Teori konstitusi yang menyatakan bahwa konstitusi adalah cermin dari kekuatan-kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat dikemukakan oleh…

• A. Hans Kelsen
• B. C.F. Strong
• C. Ferdinand Lassalle
• D. K.C. Wheare

7. Fungsi konstitusi yang paling mendasar dalam negara demokrasi adalah…

• A. Membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara
• B. Meningkatkan pendapatan negara melalui regulasi fiskal
• C. Mengatur hubungan diplomatik dengan negara lain
• D. Menetapkan kebijakan ekonomi jangka panjang

8. UUD 1945 pernah mengalami perubahan sebanyak…

• A. Dua kali
• B. Tiga kali
• C. Lima kali
• D. Empat kali

9. Perubahan UUD 1945 yang menambahkan ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi terjadi pada amandemen ke…

• A. Pertama
• B. Kedua
• C. Ketiga
• D. Keempat

10. Negara kesatuan (unitary state) berbeda dengan negara federal karena dalam negara kesatuan…

• A. Setiap daerah memiliki konstitusi sendiri
• B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat
• C. Daerah memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya
• D. Terdapat dua tingkat pemerintahan yang setara kedudukannya

11. Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri utama berupa…

• A. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
• B. Presiden dapat dibubarkan oleh parlemen sewaktu-waktu
• C. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen
• D. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih parlemen

12. Indonesia menganut bentuk negara…

• A. Federasi
• B. Konfederasi
• C. Monarki konstitusional
• D. Kesatuan

13. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah dapat dijatuhkan melalui…

• A. Referendum rakyat
• B. Mosi tidak percaya dari parlemen
• C. Keputusan Mahkamah Agung
• D. Pemilihan umum langsung

14. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut perspektif Hukum Tata Negara merupakan…

• A. Hak yang diberikan oleh pemerintah dan dapat dicabut kembali
• B. Hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun
• C. Hak yang hanya berlaku bagi warga negara tertentu
• D. Hak yang baru berlaku setelah seseorang berusia dewasa

15. Generasi pertama hak asasi manusia berfokus pada…

• A. Hak ekonomi dan sosial
• B. Hak atas lingkungan hidup yang baik
• C. Hak sipil dan politik
• D. Hak atas pembangunan berkelanjutan

16. Pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia secara spesifik diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
• B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
• D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

17. Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 hasil amandemen memuat tentang…

• A. Sistem peradilan nasional
• B. Hak asasi manusia
• C. Otonomi daerah
• D. Keuangan negara

18. Konsep kewarganegaraan dalam hukum tata negara merujuk pada…

• A. Status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajibannya
• B. Hak seseorang untuk memiliki tanah di suatu negara
• C. Kewajiban membayar pajak kepada pemerintah
• D. Izin tinggal permanen bagi warga negara asing

19. Asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang disebut asas…

• A. Ius sanguinis
• B. Ius soli
• C. Naturalisasi
• D. Repudiasi

20. Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini adalah…

• A. UU No. 62 Tahun 1958
• B. UU No. 39 Tahun 1999
• C. UU No. 12 Tahun 2006
• D. UU No. 23 Tahun 2006

21. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila…

• A. Menikah dengan warga negara asing di Indonesia
• B. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
• C. Bekerja di luar negeri selama lebih dari 5 tahun
• D. Memiliki keturunan dari warga negara asing

22. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas…

• A. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
• B. Proporsional, Demokratis, Transparan, dan Akuntabel
• C. Representatif, Konstitusional, dan Berkeadilan
• D. Universal, Egaliter, Bebas, dan Terbuka

23. Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah…

• A. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
• B. Mahkamah Konstitusi
• C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

24. Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang digunakan Indonesia untuk pemilihan anggota DPR berarti…

• A. Pemilih hanya memilih partai, bukan kandidat perseorangan
• B. Pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang dikehendaki
• C. Kursi dibagi berdasarkan distrik geografis semata
• D. Calon ditentukan sepenuhnya oleh pimpinan partai

25. Partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai…

• A. Lembaga peradilan alternatif bagi masyarakat
• B. Sarana pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekrutmen pemimpin
• C. Badan pengawas keuangan negara
• D. Lembaga pembentuk peraturan daerah

26. Ambang batas perolehan suara minimal bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR disebut…

• A. Electoral threshold
• B. Parliamentary threshold
• C. Political quota
• D. Vote barrier

27. Teori yang menyatakan parlemen lahir sebagai perwakilan rakyat untuk membatasi kekuasaan raja adalah teori…

• A. Teori kedaulatan negara
• B. Teori perwakilan rakyat
• C. Teori mandat
• D. Teori kedaulatan hukum

28. Parlemen Indonesia saat ini terdiri atas…

• A. DPR dan MPR
• B. DPR, DPD, dan MPR
• C. DPR dan DPD
• D. MPR dan DPD

29. Fungsi DPR yang berkaitan dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan disebut fungsi…

• A. Legislasi
• B. Anggaran
• C. Pengawasan
• D. Aspirasi

30. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mewakili kepentingan…

• A. Partai-partai politik di tingkat pusat
• B. Daerah-daerah provinsi seluruh Indonesia
• C. Golongan profesional dan fungsional
• D. Lembaga-lembaga adat di seluruh nusantara

31. Lembaga kepresidenan dalam sistem presidensial memiliki karakter bahwa presiden berkedudukan sebagai…

• A. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
• B. Kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahan dijabat perdana menteri
• C. Pelaksana keputusan parlemen
• D. Wakil dari majelis permusyawaratan

32. Presiden Republik Indonesia dipilih melalui…

• A. Pemilihan oleh MPR
• B. Pemilihan oleh DPR
• C. Pemilihan langsung oleh rakyat
• D. Penunjukan oleh partai politik pemenang pemilu

33. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen adalah…

• A. 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
• B. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
• C. 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan
• D. 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali

34. Hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial Indonesia meliputi…

• A. Hak membentuk undang-undang tanpa persetujuan DPR
• B. Hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
• C. Hak membubarkan DPR dalam kondisi darurat
• D. Hak mengubah pasal-pasal UUD tanpa sidang MPR

35. Proses pemberhentian Presiden RI di tengah masa jabatannya (impeachment) harus melalui…

• A. Referendum rakyat secara langsung
• B. Keputusan Mahkamah Agung
• C. Proses di DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya MPR
• D. Keputusan bersama DPR dan DPD

36. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UUD 1945 dilaksanakan oleh…

• A. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi
• B. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
• C. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kejaksaan Agung
• D. Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi

37. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman bertujuan untuk…

• A. Memisahkan hakim dari kehidupan sosial masyarakat
• B. Menjamin hakim bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun dalam memutus perkara
• C. Memberikan hak imunitas penuh kepada hakim dari tuntutan hukum
• D. Memastikan hakim hanya tunduk pada instruksi Mahkamah Agung

38. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD disebut…

• A. Constitutional complaint
• B. Judicial review
• C. Legal standing
• D. Habeas corpus

39. Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berwenang…

• A. Mengadili perkara pelanggaran HAM berat
• B. Memberhentikan hakim agung yang terbukti korupsi
• C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim
• D. Melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa dan advokat

40. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent judiciary) merupakan salah satu pilar utama dalam negara…

• A. Otoriter
• B. Oligarki
• C. Hukum (rechtsstaat)
• D. Teknokrasi

41. Sumber HTN yang berupa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam praktik ketatanegaraan dan diterima sebagai norma yang mengikat disebut…

• A. Yurisprudensi
• B. Konvensi ketatanegaraan
• C. Doktrin
• D. Traktat

42. Dalam teori pemisahan kekuasaan (trias politica) Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi…

• A. Eksekutif, Legislatif, dan Federatif
• B. Eksekutif, Yudikatif, dan Administratif
• C. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
• D. Yudikatif, Konstitutif, dan Eksekutif

43. Asas negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah asas…

• A. Asas diskresi
• B. Asas legalitas
• C. Asas proporsionalitas
• D. Asas subsidiaritas

44. Bentuk negara konfederasi berbeda dari federasi karena dalam konfederasi…

• A. Negara-negara anggota kehilangan kedaulatannya
• B. Terdapat pemerintah pusat yang kuat
• C. Negara-negara anggota tetap berdaulat penuh dan bersatu hanya untuk tujuan tertentu
• D. Hanya ada satu konstitusi yang berlaku bagi semua anggota

45. Kewarganegaraan ganda (bipatride) umumnya terjadi karena perbedaan penerapan antara asas…

• A. Naturalisasi dan repudiasi
• B. Ius soli dan ius sanguinis
• C. Domisili dan residensi
• D. Aktif dan pasif

46. Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang dikenal dengan istilah…

• A. Constitutionality review
• B. Legislative review
• C. Hak uji materiil (judicial review terhadap peraturan di bawah UU)
• D. Executive review

47. Dalam sistem pemerintahan RI pasca-amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang untuk…

• A. Mengubah dan menetapkan UUD
• B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
• C. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)
• D. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

48. Konsep “checks and balances” dalam sistem ketatanegaraan bertujuan untuk…

• A. Memastikan satu lembaga negara mendominasi yang lainnya
• B. Menciptakan saling pengawasan antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
• C. Mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah
• D. Mengurangi peran rakyat dalam proses demokrasi

49. Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal…

• A. Pasal 27 ayat (2)
• B. Pasal 28C ayat (1)
• C. Pasal 31 ayat (1)
• D. Pasal 34 ayat (1)

50. Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara berada di bawah…

• A. Mahkamah Konstitusi
• B. Komisi Yudisial
• C. Kementerian Hukum dan HAM
• D. Mahkamah Agung