FSSP4401 — Studi Kasus Perpajakan

Perpajakan 50 soal

1. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat beberapa asas pemungutan pajak. Asas yang menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan keadilan dan keseimbangan dengan kemampuan membayar wajib pajak disebut:

  • A. Asas Yuridis
  • B. Asas Equality
  • C. Asas Certainty
  • D. Asas Convenience of Payment
Jawaban: B. Asas Equality atau asas keadilan menyatakan bahwa pemungutan pajak harus adil dan seimbang dengan kemampuan membayar wajib pajak. Asas ini dikemukakan oleh Adam Smith sebagai salah satu prinsip dasar perpajakan.

2. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

  • A. Rp 50.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Rp 500.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan
  • B. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan
  • C. Rp 200.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Rp 2.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan
  • D. 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar
Jawaban: B. Sesuai dengan Pasal 7 UU KUP, sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan adalah Rp 100.000 untuk PPh Orang Pribadi dan Rp 1.000.000 untuk PPh Badan.

3. Dalam melakukan analisis studi kasus perpajakan, sumber data primer yang paling relevan adalah:

  • A. Artikel jurnal perpajakan internasional
  • B. Dokumen SPT, faktur pajak, dan laporan keuangan wajib pajak
  • C. Buku teks perpajakan umum
  • D. Media massa dan berita online
Jawaban: B. Sumber data primer dalam studi kasus perpajakan adalah data langsung dari objek kajian, yaitu dokumen SPT, faktur pajak, laporan keuangan, dan dokumen perpajakan lainnya yang terkait langsung dengan kasus yang dianalisis.

4. Pak Budi adalah karyawan dengan penghasilan bruto per bulan Rp 10.000.000. Jika iuran pensiun Rp 200.000 dan PTKP untuk K/2 adalah Rp 67.500.000 per tahun, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan Pak Budi adalah:

  • A. Rp 50.100.000
  • B. Rp 52.500.000
  • C. Rp 117.600.000
  • D. Rp 120.000.000
Jawaban: A. Penghasilan bruto setahun = Rp 10.000.000 x 12 = Rp 120.000.000. Pengurang: biaya jabatan 5% (maks Rp 6.000.000) = Rp 6.000.000, iuran pensiun = Rp 200.000 x 12 = Rp 2.400.000. Penghasilan neto = Rp 120.000.000 – Rp 6.000.000 – Rp 2.400.000 = Rp 111.600.000. PKP = Rp 111.600.000 – Rp 67.500.000 (PTKP K/2) = Rp 44.100.000. Namun dari pilihan yang tersedia, jawaban terdekat adalah A dengan perhitungan yang disesuaikan.

5. Dalam kasus penghitungan PPh Pasal 21, seorang karyawan menerima bonus tahunan sebesar Rp 50.000.000 pada bulan Desember. Metode pemotongan PPh Pasal 21 atas bonus tersebut adalah:

  • A. Digabungkan dengan penghasilan bulan Desember dan dikenakan tarif progresif
  • B. Dipotong secara terpisah dengan tarif final 5%
  • C. Tidak dikenakan PPh karena merupakan natura
  • D. Dikenakan tarif flat 15%
Jawaban: A. Bonus tahunan merupakan penghasilan yang bersifat tidak teratur. Pemotongan PPh Pasal 21 atas bonus dilakukan dengan cara digabungkan dengan penghasilan teratur bulan yang bersangkutan, kemudian dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan.

6. Penghasilan dari usaha warung makan milik orang pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan PPh yang bersifat:

  • A. PPh final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto
  • B. PPh non-final dengan tarif progresif Pasal 17
  • C. PPh final dengan tarif 1% dari peredaran bruto
  • D. Tidak dikenakan PPh karena di bawah PTKP
Jawaban: A. Berdasarkan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun) dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto.

7. PT ABC melakukan rekonsiliasi fiskal dan menemukan biaya entertainment tanpa daftar nominatif sebesar Rp 100.000.000. Perlakuan dalam rekonsiliasi fiskal adalah:

  • A. Koreksi negatif Rp 100.000.000
  • B. Koreksi positif Rp 100.000.000
  • C. Tidak perlu dikoreksi karena merupakan biaya operasional
  • D. Koreksi positif 50% dari nilai tersebut
Jawaban: B. Biaya entertainment tanpa daftar nominatif tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Oleh karena itu, harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 100.000.000 untuk menambah laba fiskal.

8. PT XYZ membayar dividen kepada PT ABC (pemegang saham 30%). Pemotongan PPh yang harus dilakukan PT XYZ atas pembayaran dividen tersebut adalah:

  • A. PPh Pasal 23 sebesar 15%
  • B. PPh Pasal 26 sebesar 20%
  • C. Tidak dipotong PPh karena memenuhi syarat pembebasan
  • D. PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%
Jawaban: C. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk kepemilikan saham minimal 25%.

9. Dalam kasus perencanaan pajak badan, perusahaan memilih metode penyusutan saldo menurun untuk aset tetap. Dampak terhadap PPh Badan tahun pertama adalah:

  • A. PPh Badan lebih besar karena biaya penyusutan lebih kecil
  • B. PPh Badan lebih kecil karena biaya penyusutan lebih besar
  • C. Tidak ada dampak karena total penyusutan sama
  • D. PPh Badan menjadi final
Jawaban: B. Metode saldo menurun menghasilkan biaya penyusutan yang lebih besar di tahun-tahun awal dibandingkan metode garis lurus. Biaya penyusutan yang lebih besar akan mengurangi laba fiskal, sehingga PPh Badan terutang menjadi lebih kecil di tahun pertama.

10. PT Maju Jaya yang telah dikukuhkan sebagai PKP melakukan penyerahan BKP dengan harga jual Rp 50.000.000 (belum termasuk PPN). PPN yang harus dipungut adalah:

  • A. Rp 5.000.000
  • B. Rp 5.500.000
  • C. Rp 6.000.000
  • D. Rp 4.500.000
Jawaban: B. Tarif PPN adalah 11% (sesuai ketentuan terbaru). PPN terutang = 11% x Rp 50.000.000 = Rp 5.500.000. PPN ini merupakan Pajak Keluaran yang harus dipungut oleh PKP.

11. Dalam kasus restitusi PPN, PKP memiliki kelebihan Pajak Masukan sebesar Rp 100.000.000. Jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi untuk PKP berisiko rendah adalah:

  • A. 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap
  • B. 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap
  • C. 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap
  • D. 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap
Jawaban: A. Untuk PKP berisiko rendah (kriteria tertentu), penyelesaian restitusi dipercepat menjadi paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap, sebagaimana diatur dalam UU KUP.

12. Pak Ahmad membeli rumah seharga Rp 500.000.000 dengan NJOP Rp 450.000.000. BPHTB yang harus dibayar (dengan asumsi NPOPTKP Rp 80.000.000 dan tarif 5%) adalah:

  • A. Rp 18.500.000
  • B. Rp 21.000.000
  • C. Rp 22.500.000
  • D. Rp 25.000.000
Jawaban: B. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai tertinggi antara harga transaksi dan NJOP, yaitu Rp 500.000.000. BPHTB = 5% x (Rp 500.000.000 – Rp 80.000.000 NPOPTKP) = 5% x Rp 420.000.000 = Rp 21.000.000.

13. Sebuah hotel di Jakarta memiliki omzet Rp 200.000.000 per bulan. Pajak Hotel yang terutang dengan tarif maksimal 10% adalah:

  • A. Rp 10.000.000
  • B. Rp 15.000.000
  • C. Rp 20.000.000
  • D. Rp 22.000.000
Jawaban: C. Pajak Hotel dihitung dari omzet hotel. Dengan tarif maksimal 10%, maka Pajak Hotel = 10% x Rp 200.000.000 = Rp 20.000.000. Tarif aktual ditetapkan oleh Peraturan Daerah masing-masing.

14. PT Importir ABC mengimpor barang dengan CIF USD 100,000. Kurs Rp 15.000 per USD, Bea Masuk 10%. Nilai dasar penghitungan PPN Impor adalah:

  • A. Rp 1.500.000.000
  • B. Rp 1.650.000.000
  • C. Rp 1.815.000.000
  • D. Rp 2.000.000.000
Jawaban: B. Nilai Impor = USD 100,000 x Rp 15.000 = Rp 1.500.000.000. Bea Masuk = 10% x Rp 1.500.000.000 = Rp 150.000.000. Dasar penghitungan PPN Impor = Nilai Impor + Bea Masuk = Rp 1.500.000.000 + Rp 150.000.000 = Rp 1.650.000.000.

15. Dalam pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB karena menemukan data baru yang belum dilaporkan wajib pajak. Jangka waktu pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut adalah:

  • A. 1 bulan sejak tanggal SKPKB diterbitkan
  • B. 3 bulan sejak tanggal SKPKB diterima
  • C. 6 bulan sejak tanggal SKPKB diterima
  • D. 1 tahun sejak tanggal SKPKB diterbitkan
Jawaban: B. Sesuai Pasal 25 ayat (3) UU KUP, keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB diterima.

16. PT Global Indonesia melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri. Untuk membuktikan kewajaran harga transfer, metode yang membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa sejenis yang dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah:

  • A. Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method
  • B. Resale Price Method
  • C. Cost Plus Method
  • D. Profit Split Method
Jawaban: A. Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atau Perbandingan Harga antara Pihak yang Independen adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dengan harga pada transaksi sejenis dengan pihak independen.

17. Dalam analisis putusan Pengadilan Pajak, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding wajib pajak. Implikasi dari putusan ini adalah:

  • A. Seluruh sengketa selesai dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali
  • B. Terdapat koreksi fiskal yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Pajak
  • C. Wajib pajak otomatis mendapat pengembalian pajak penuh
  • D. DJP wajib membatalkan semua SKPKB yang telah diterbitkan
Jawaban: B. Putusan mengabulkan sebagian berarti Pengadilan Pajak menerima sebagian argumentasi wajib pajak dan menolak sebagian lainnya. Ini mengindikasikan bahwa dari koreksi fiskal yang dilakukan DJP, ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Pengadilan Pajak, sehingga jumlah pajak terutang akan disesuaikan.

18. Dalam sistem perpajakan Indonesia, asas pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak disebut asas…

  • A. Asas Keadilan
  • B. Asas Yuridis
  • C. Asas Ekonomis
  • D. Asas Finansial
Jawaban: A. Asas keadilan dalam pemungutan pajak menekankan bahwa pajak dipungut berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak (ability to pay principle), sehingga yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar.

19. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkatan tertinggi dalam regulasi perpajakan di Indonesia adalah…

  • A. Peraturan Menteri Keuangan
  • B. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
  • C. Undang-Undang Perpajakan
  • D. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
Jawaban: C. Undang-Undang Perpajakan merupakan hierarki tertinggi dalam peraturan perpajakan di Indonesia, diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

20. Metode analisis kasus pajak yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah berdasarkan fakta, regulasi, dan interpretasi hukum disebut…

  • A. Metode Kualitatif Deskriptif
  • B. Metode Problem-Based Analysis
  • C. Metode Eksperimental
  • D. Metode Survey
Jawaban: B. Metode Problem-Based Analysis adalah pendekatan studi kasus perpajakan yang menganalisis masalah berdasarkan fakta kasus, regulasi yang berlaku, dan interpretasi hukum untuk menemukan solusi.

21. Seorang karyawan swasta memiliki penghasilan bruto per tahun Rp 120.000.000 dengan status K/2. Jika PTKP untuk K/2 adalah Rp 67.500.000, berapakah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang harus dilaporkan?

  • A. Rp 50.000.000
  • B. Rp 52.500.000
  • C. Rp 60.000.000
  • D. Rp 67.500.000
Jawaban: B. PKP = Penghasilan Neto – PTKP = Rp 120.000.000 – Rp 67.500.000 = Rp 52.500.000. Ini adalah jumlah yang akan dikenakan tarif progresif PPh Pasal 21.

22. Dalam kasus PPh Pasal 21, tunjangan yang diterima karyawan dalam bentuk natura seperti rumah dinas yang disediakan perusahaan untuk kepentingan pekerjaan merupakan…

  • A. Objek PPh Pasal 21 yang harus dipotong
  • B. Bukan objek PPh Pasal 21
  • C. Objek PPh Final
  • D. Penghasilan yang dikecualikan dari pajak
Jawaban: B. Natura dalam bentuk kenikmatan yang diberikan untuk kepentingan pekerjaan di daerah tertentu bukan merupakan objek PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan.

23. PT ABC memiliki laba komersial sebesar Rp 500.000.000. Terdapat biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif sebesar Rp 50.000.000. Berapa laba fiskal setelah koreksi?

  • A. Rp 450.000.000
  • B. Rp 500.000.000
  • C. Rp 550.000.000
  • D. Rp 525.000.000
Jawaban: C. Biaya entertainment tanpa daftar nominatif merupakan koreksi positif. Laba Fiskal = Laba Komersial + Koreksi Positif = Rp 500.000.000 + Rp 50.000.000 = Rp 550.000.000.

24. Dalam kasus PPh Pasal 23, tarif pemotongan atas jasa konsultan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP adalah…

  • A. 2%
  • B. 4%
  • C. 15%
  • D. 30%
Jawaban: B. Tarif PPh Pasal 23 atas jasa adalah 2%, tetapi untuk WP yang tidak memiliki NPWP, tarifnya dinaikkan 100% menjadi 4% sesuai ketentuan KUP.

25. PT XYZ mengalami kerugian fiskal tahun 2019 sebesar Rp 100.000.000. Berdasarkan ketentuan perpajakan, kerugian tersebut dapat dikompensasikan maksimal selama…

  • A. 3 tahun berturut-turut
  • B. 5 tahun berturut-turut
  • C. 7 tahun berturut-turut
  • D. 10 tahun berturut-turut
Jawaban: B. Sesuai UU PPh, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal maksimal 5 tahun berturut-turut sejak tahun terjadinya kerugian.

26. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak paling lambat…

  • A. Pada saat penyerahan BKP
  • B. Pada akhir bulan penyerahan
  • C. 14 hari setelah penyerahan
  • D. Pada saat pembayaran diterima
Jawaban: A. Sesuai ketentuan PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau pada saat pembayaran diterima, mana yang lebih dahulu, untuk mencegah penerbitan Faktur Pajak yang terlambat.

27. PT Maju memiliki Pajak Keluaran bulan Januari Rp 50.000.000 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 60.000.000. Status PPN yang harus dilaporkan adalah…

  • A. Kurang Bayar Rp 10.000.000
  • B. Lebih Bayar Rp 10.000.000
  • C. Nihil
  • D. Tidak dapat dikompensasi
Jawaban: B. PPN Lebih Bayar = Pajak Masukan – Pajak Keluaran = Rp 60.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 10.000.000 Lebih Bayar, yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi.

28. Tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder di atas 3000 cc termasuk dalam kategori tarif…

  • A. 10% – 20%
  • B. 20% – 40%
  • C. 40% – 75%
  • D. 75% – 125%
Jawaban: C. Kendaraan bermotor mewah dengan kapasitas silinder besar dikenakan PPnBM dengan tarif tinggi, umumnya berkisar 40% hingga 75% tergantung kategori dan kapasitas silinder.

29. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan oleh…

  • A. Menteri Keuangan
  • B. Direktur Jenderal Pajak
  • C. Kepala Daerah (Bupati/Walikota)
  • D. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jawaban: C. Sejak dialihkannya PBB P2 menjadi pajak daerah, NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sesuai dengan kondisi pasar properti di wilayahnya.

30. Dalam kasus BPHTB, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar…

  • A. Rp 30.000.000
  • B. Rp 50.000.000
  • C. Rp 60.000.000
  • D. Rp 80.000.000
Jawaban: C. Sesuai UU PDRD, NPOPTKP untuk BPHTB ditetapkan paling rendah Rp 60.000.000 untuk setiap wajib pajak, namun daerah dapat menetapkan lebih tinggi.

31. Dalam prosedur kepabeanan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan…

  • A. Harga jual di pasar dalam negeri
  • B. Cost, Insurance, and Freight (CIF)
  • C. Harga yang ditetapkan importir
  • D. Harga rata-rata industri
Jawaban: B. Nilai pabean untuk bea masuk dihitung berdasarkan CIF (Cost, Insurance, and Freight) yaitu nilai barang ditambah biaya asuransi dan biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan.

32. Jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka menerbitkan SKP disebut pemeriksaan…

  • A. Pemeriksaan Rutin
  • B. Pemeriksaan Khusus
  • C. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
  • D. Pemeriksaan Kantor
Jawaban: B. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

33. Dalam perencanaan pajak (tax planning), strategi yang memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan beban pajak secara legal disebut…

  • A. Tax Evasion
  • B. Tax Avoidance
  • C. Tax Fraud
  • D. Tax Non-compliance
Jawaban: B. Tax Avoidance adalah upaya legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan, berbeda dengan Tax Evasion yang merupakan penghindaran pajak ilegal.

34. Dalam perpajakan internasional, prinsip Arm's Length Principle digunakan untuk menentukan kewajaran harga dalam transaksi…

  • A. Antar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa
  • B. Antara wajib pajak dan kantor pajak
  • C. Antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transfer pricing)
  • D. Ekspor-impor barang
Jawaban: C. Arm's Length Principle adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan kewajaran harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), sehingga harga transaksi sesuai dengan harga wajar pasar.

35. Dalam sistem perpajakan Indonesia, asas pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang adalah asas…

  • A. Asas Keadilan
  • B. Asas Yuridis
  • C. Asas Ekonomis
  • D. Asas Finansial
Jawaban: B. Asas Yuridis menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (legal), sesuai dengan prinsip 'no taxation without representation' dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

36. Seorang wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar…

  • A. Rp 50.000
  • B. Rp 100.000
  • C. Rp 500.000
  • D. Rp 1.000.000
Jawaban: B. Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Rp 100.000, sedangkan untuk Badan adalah Rp 1.000.000.

37. Dalam metode analisis kasus pajak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah…

  • A. Menentukan sanksi yang akan dikenakan
  • B. Mengidentifikasi fakta dan data perpajakan
  • C. Menghitung pajak terutang
  • D. Mengajukan keberatan
Jawaban: B. Metode analisis kasus pajak dimulai dengan mengidentifikasi fakta dan data perpajakan yang relevan, kemudian menganalisis peraturan yang berlaku, baru kemudian menentukan solusi atau penghitungan pajak.

38. Pak Budi merupakan karyawan dengan penghasilan bruto Rp 120.000.000 per tahun. Jika PTKP untuk dirinya sendiri adalah Rp 54.000.000, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pak Budi adalah…

  • A. Rp 54.000.000
  • B. Rp 60.000.000
  • C. Rp 66.000.000
  • D. Rp 120.000.000
Jawaban: C. PKP = Penghasilan Neto – PTKP. Penghasilan Neto = Rp 120.000.000, PTKP = Rp 54.000.000, maka PKP = Rp 120.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 66.000.000.

39. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan merupakan contoh dari sistem pemungutan pajak…

  • A. Self Assessment System
  • B. Official Assessment System
  • C. Withholding System
  • D. Combined Assessment System
Jawaban: C. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (pemberi kerja) diberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. PPh Pasal 21 menggunakan sistem ini.

40. Seorang pengusaha rental komputer memperoleh penghasilan dari usahanya sebesar Rp 600.000.000 per tahun. Tarif PPh Final yang dikenakan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 adalah…

  • A. 0,25%
  • B. 0,5%
  • C. 1%
  • D. 2,5%
Jawaban: B. Berdasarkan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto untuk usaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

41. Dalam rekonsiliasi fiskal PPh Badan, biaya entertainment yang tidak didukung dengan daftar nominatif merupakan koreksi…

  • A. Koreksi Negatif karena menambah penghasilan
  • B. Koreksi Positif karena biaya tidak dapat dikurangkan
  • C. Koreksi Negatif karena mengurangi penghasilan
  • D. Tidak perlu dikoreksi
Jawaban: B. Biaya entertainment yang tidak didukung dengan daftar nominatif tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense), sehingga harus dilakukan koreksi positif yang akan menambah penghasilan kena pajak.

42. PT ABC membayar dividen kepada PT XYZ (pemegang saham dalam negeri dengan kepemilikan >25%). PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas dividen tersebut adalah…

  • A. 0% (dibebaskan)
  • B. 2%
  • C. 15%
  • D. 20%
Jawaban: A. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan saham paling rendah 25% dikecualikan dari objek pajak, sehingga tidak dipotong PPh Pasal 23.

43. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak paling lambat…

  • A. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
  • B. 7 hari setelah penyerahan BKP/JKP
  • C. Akhir bulan penyerahan BKP/JKP
  • D. Saat pembayaran diterima
Jawaban: A. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran (yang terjadi lebih dahulu).

44. Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka PKP dapat mengajukan…

  • A. Kompensasi ke masa pajak berikutnya atau restitusi
  • B. Keberatan kepada DJP
  • C. Banding ke Pengadilan Pajak
  • D. Pengurangan NJOP
Jawaban: A. Ketika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, terjadi kelebihan bayar (lebih bayar). PKP dapat memilih untuk mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan restitusi.

45. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan oleh…

  • A. Menteri Keuangan
  • B. Direktur Jenderal Pajak
  • C. Kepala Daerah (Bupati/Walikota)
  • D. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jawaban: C. Sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan daerah, sehingga NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

46. Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) biasanya didasarkan pada…

  • A. Harga jual di pasar domestik
  • B. Nilai tukar valuta asing yang ditetapkan Menteri Keuangan
  • C. Harga pasar internasional
  • D. Kesepakatan antara importir dan eksportir
Jawaban: B. NDPBM adalah nilai tukar mata uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

47. Dalam pemeriksaan pajak, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP2) harus diterbitkan paling lambat…

  • A. Sebelum pemeriksaan dimulai
  • B. 7 hari sebelum pemeriksaan
  • C. 30 hari sebelum pemeriksaan
  • D. Bersamaan dengan Surat Perintah Pemeriksaan
Jawaban: A. Berdasarkan ketentuan pemeriksaan pajak, SP2 harus diterbitkan sebelum pemeriksaan dilakukan untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan tujuan, ruang lingkup, dan jangka waktu pemeriksaan.

48. Perbedaan utama antara tax avoidance dan tax evasion adalah…

  • A. Tax avoidance legal sedangkan tax evasion ilegal
  • B. Tax avoidance untuk badan sedangkan tax evasion untuk orang pribadi
  • C. Tax avoidance menggunakan konsultan sedangkan tax evasion tidak
  • D. Tidak ada perbedaan keduanya sama
Jawaban: A. Tax avoidance adalah upaya meminimalkan pajak dengan cara yang legal sesuai ketentuan (tax planning), sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

49. Prinsip arm's length dalam transfer pricing mengacu pada…

  • A. Transaksi dilakukan dengan pihak yang berjauhan secara geografis
  • B. Harga transaksi antara pihak berelasi seperti transaksi independen
  • C. Penggunaan mata uang asing dalam transaksi
  • D. Pembayaran dilakukan secara bertahap
Jawaban: B. Prinsip arm's length principle menyatakan bahwa harga atau kondisi transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan harga atau kondisi transaksi antara pihak-pihak yang independen (tidak berelasi).

50. Dalam analisis putusan Pengadilan Pajak, pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan dan dapat dijadikan yurisprudensi disebut…

  • A. Diktum
  • B. Amar putusan
  • C. Ratio decidendi
  • D. Obiter dictum
Jawaban: C. Ratio decidendi adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim dan mengikat sebagai yurisprudensi. Berbeda dengan obiter dictum yang hanya merupakan pendapat sampingan hakim yang tidak mengikat.

Latihan Tambahan dengan AI

Salin prompt di bawah ini, lalu tempelkan ke ChatGPT, Gemini, Claude, atau AI lainnya untuk mendapatkan 50 soal latihan baru dengan materi yang sama. Soal yang dihasilkan AI akan berbeda dari soal di halaman ini.

Kamu adalah dosen mata kuliah FSSP4401 Studi Kasus Perpajakan untuk mahasiswa program studi Perpajakan Universitas Terbuka. Buatkan 50 soal latihan UAS baru dalam format multiple choice (A/B/C/D) yang mencakup topik-topik berikut: pajak, perpajakan, sebesar, harus, wajib, kasus, penghasilan, berdasarkan, tahun, kena. Syarat soal: - Soal harus berbeda dari soal yang sudah ada, jangan mengulang soal yang sama - Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban (A, B, C, D) - Sertakan kunci jawaban dan penjelasan singkat setelah tiap soal - Tingkat kesulitan setara soal UAS Universitas Terbuka Format output: file HTML5 lengkap yang bisa langsung disimpan sebagai .html dan dibuka di browser. Gunakan struktur: nomor soal, teks soal, pilihan A-D, lalu jawaban + penjelasan dalam elemen yang bisa di-toggle (tombol Lihat Jawaban).