FSSP4309 — Kebijakan Perpajakan

1. Kebijakan perpajakan memiliki fungsi yang beragam dalam sistem keuangan negara. Manakah di antara berikut ini yang BUKAN termasuk fungsi utama kebijakan perpajakan?

A. Fungsi budgetair untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara
B. Fungsi regulerend untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat
C. Fungsi redistribusi untuk pemerataan pendapatan
D. Fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang baru

Jawaban: D. Fungsi utama kebijakan perpajakan meliputi fungsi budgetair (penerimaan), regulerend (pengaturan), dan redistribusi. Fungsi legislasi merupakan fungsi lembaga legislatif, bukan fungsi dari kebijakan perpajakan itu sendiri.

2. Menurut Adam Smith, terdapat empat asas perpajakan yang baik (the four canons of taxation). Asas yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat bagi wajib pajak adalah asas…

A. Equality
B. Certainty
C. Convenience
D. Economy

Jawaban: C. Asas convenience (kemudahan) menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada waktu yang tepat dan mudah bagi wajib pajak. Equality adalah keadilan, certainty adalah kepastian, dan economy adalah efisiensi pemungutan.

3. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak diklasifikasikan berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saat ini merupakan kewenangan…

A. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak
B. Pemerintah Provinsi
C. Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Pemerintah Desa

Jawaban: C. Sejak UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (diperbaharui dengan UU HKPD), PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, bukan lagi pajak pusat.

4. Dalam tahapan perumusan kebijakan perpajakan, identifikasi masalah merupakan tahap awal yang krusial. Manakah yang merupakan indikator adanya masalah dalam kebijakan perpajakan?

A. Tax ratio yang tinggi melebihi 20%
B. Kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan (tax gap) yang besar
C. Jumlah wajib pajak yang terus meningkat setiap tahun
D. Sistem administrasi yang sudah terdigitalisasi penuh

Jawaban: B. Tax gap yang besar menunjukkan adanya masalah dalam sistem perpajakan, baik dari sisi kepatuhan, administrasi, maupun kebijakan. Tax ratio tinggi, peningkatan jumlah WP, dan digitalisasi justru merupakan indikator positif.

5. Dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia, DPR memiliki peran penting. Fungsi utama DPR dalam kebijakan perpajakan adalah…

A. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak besar
B. Menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
C. Pembahasan dan penetapan undang-undang perpajakan bersama pemerintah
D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan

Jawaban: C. DPR bersama pemerintah memiliki fungsi legislasi untuk membahas dan menetapkan undang-undang termasuk undang-undang perpajakan. Pemeriksaan, penetapan NJOP, dan penyidikan merupakan tugas eksekutif (pemerintah/DJP).

6. Dalam analisis kebijakan perpajakan, konsep tax expenditure merujuk pada…

A. Total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk administrasi perpajakan
B. Potensi penerimaan negara yang hilang akibat pemberian fasilitas perpajakan
C. Beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak setiap tahunnya
D. Pengeluaran wajib pajak untuk membayar konsultan pajak

Jawaban: B. Tax expenditure adalah pengorbanan penerimaan negara akibat pemberian insentif, fasilitas, atau keringanan pajak. Konsep ini penting untuk mengukur efektivitas insentif perpajakan yang diberikan.

7. Indonesia menerapkan prinsip world wide income dalam pemajakan PPh. Prinsip ini berarti…

A. Hanya penghasilan dari dalam negeri yang dikenakan pajak
B. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan dari dalam dan luar negeri
C. Pajak hanya dikenakan di negara sumber penghasilan
D. Tarif pajak diseragamkan dengan negara-negara lain di dunia

Jawaban: B. Prinsip world wide income menyatakan bahwa subjek pajak dalam negeri Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berbeda dengan prinsip territorial yang hanya mengenakan pajak atas penghasilan dari dalam negeri.

8. Kebijakan tarif PPh Badan di Indonesia pernah mengalami penurunan dari 30% menjadi 25% dan kemudian menjadi 22%. Tujuan utama penurunan tarif ini adalah…

A. Mengurangi beban administrasi Direktorat Jenderal Pajak
B. Meningkatkan daya saing investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
C. Mengurangi jumlah wajib pajak badan yang terdaftar
D. Menyeragamkan tarif dengan pajak penghasilan orang pribadi

Jawaban: B. Penurunan tarif PPh Badan bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi dibandingkan negara lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tarif yang kompetitif diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong ekspansi usaha.

9. Dalam mekanisme pemungutan PPN, Indonesia menerapkan metode indirect subtraction dengan faktur pajak. Karakteristik utama sistem ini adalah…

A. Pajak dipungut langsung dari konsumen akhir oleh pemerintah
B. Pajak Keluaran dikurangkan dengan Pajak Masukan untuk menentukan PPN yang harus disetor
C. PPN hanya dipungut satu kali di tingkat produsen
D. Tidak ada mekanisme pengkreditan pajak masukan

Jawaban: B. Metode indirect subtraction dengan faktur pajak memungkinkan PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan dari Pajak Keluaran. Selisihnya yang disetor ke negara, sehingga menghindari pemajakan berganda dan hanya nilai tambah yang dikenakan pajak.

10. Filosofi utama pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah…

A. Meningkatkan penerimaan negara dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi
B. Mengendalikan pola konsumsi masyarakat dan menciptakan keadilan dalam beban pajak
C. Melindungi industri dalam negeri dari produk impor
D. Menyederhanakan sistem administrasi perpajakan

Jawaban: B. PPnBM dikenakan pada barang yang tergolong mewah dengan filosofi mengendalikan pola konsumsi barang mewah dan menciptakan keadilan, dimana masyarakat yang mengkonsumsi barang mewah dikenakan pajak lebih tinggi (ability to pay principle).

11. Dalam konteks desentralisasi fiskal, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk…

A. Menetapkan jenis pajak baru di luar yang diatur undang-undang
B. Menetapkan tarif pajak daerah dalam batas maksimal yang ditentukan
C. Memungut semua jenis pajak termasuk PPN dan PPh
D. Menghapuskan pajak daerah yang dianggap tidak efektif

Jawaban: B. UU HKPD memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah, namun dengan batasan tarif maksimal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jenis pajak daerah sudah limitatif diatur dalam UU dan daerah tidak boleh membuat jenis pajak baru di luar ketentuan.

12. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) bertujuan untuk menghindari pajak berganda internasional. Metode yang digunakan Indonesia dalam P3B untuk menghindari pajak berganda umumnya adalah…

A. Metode pembebasan penuh (full exemption)
B. Metode kredit pajak penuh (full credit method)
C. Metode kredit pajak biasa (ordinary credit method)
D. Metode pengurangan (deduction method)

Jawaban: C. Indonesia umumnya menerapkan metode kredit pajak biasa (ordinary credit method) dalam P3B, dimana pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia dengan batasan maksimal sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut.

13. Transfer pricing merupakan isu penting dalam perpajakan internasional. Prinsip arm's length principle dalam transfer pricing mengharuskan bahwa…

A. Harga transaksi antar pihak berelasi harus sama dengan harga pasar wajar antar pihak independen
B. Semua transaksi internasional harus menggunakan mata uang dolar Amerika
C. Perusahaan multinasional harus membayar pajak di negara domisili saja
D. Transfer pricing hanya berlaku untuk transaksi barang berwujud

Jawaban: A. Arm's length principle mensyaratkan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan dengan harga dan kondisi yang sama seperti transaksi antara pihak-pihak independen (wajar). Ini untuk mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah.

14. Proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang diinisiasi oleh OECD/G20 bertujuan untuk…

A. Meningkatkan tarif pajak secara global menjadi 50%
B. Mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui 15 action plans
C. Menghapuskan semua perjanjian pajak berganda
D. Menyeragamkan sistem perpajakan semua negara

Jawaban: B. BEPS adalah proyek yang bertujuan mengatasi strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi celah dan ketidaksesuaian aturan pajak untuk mengalihkan laba ke lokasi dengan pajak rendah atau tanpa pajak. BEPS memiliki 15 action plans untuk mengatasi berbagai aspek penghindaran pajak.

15. Dalam konteks kepatuhan pajak, sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia berarti…

A. Pemerintah yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang
B. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang
C. Pajak dihitung berdasarkan kesepakatan antara fiskus dan wajib pajak
D. Wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT karena sudah dipotong pihak ketiga

Jawaban: B. Self-assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini membutuhkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang tinggi dari wajib pajak.

16. Tax ratio Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara lain menunjukkan…

A. Sistem perpajakan Indonesia sudah sangat efisien
B. Masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum optimal dan perlu perbaikan sistem
C. Beban pajak masyarakat Indonesia sudah terlalu tinggi
D. Indonesia tidak memerlukan penerimaan pajak untuk pembangunan

Jawaban: B. Tax ratio yang rendah (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) mengindikasikan masih banyak potensi pajak yang belum tergali dan perlunya perbaikan sistem perpajakan baik dari sisi kebijakan, administrasi, maupun kepatuhan. Ini menjadi tantangan untuk meningkatkan penerimaan negara.

17. Kebijakan pajak karbon yang mulai diterapkan di Indonesia merupakan bentuk implementasi dari konsep…

A. Pajak regresif untuk mengurangi konsumsi energi
B. Green taxation untuk mengendalikan eksternalitas negatif dan mendukung pembangunan berkelanjutan
C. Pajak ekspor untuk meningkatkan penerimaan negara
D. Pajak final untuk menyederhanakan administrasi

Jawaban: B. Pajak karbon merupakan instrumen green taxation atau environmental tax yang bertujuan mengendalikan eksternalitas negatif dari emisi karbon dan mendorong perilaku ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengendalian perubahan iklim.

18. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, manakah yang merupakan landasan hukum tertinggi untuk pemungutan pajak?

A. Peraturan Menteri Keuangan
B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A
C. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
D. Keputusan Presiden

Jawaban: B. UUD 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, menjadikannya landasan konstitusional tertinggi dalam perpajakan Indonesia.

19. Klasifikasi pajak langsung dan tidak langsung dibedakan berdasarkan kriteria:

A. Jumlah tarif yang dikenakan
B. Kemampuan mengalihkan beban pajak kepada pihak lain
C. Lembaga yang memungut pajak
D. Lokasi pemungutan pajak

Jawaban: B. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (contoh: PPh), sedangkan pajak tidak langsung bebannya dapat dialihkan (contoh: PPN).

20. Dalam proses perumusan kebijakan perpajakan, tahap identifikasi masalah perpajakan bertujuan untuk:

A. Menetapkan tarif pajak yang berlaku
B. Mengenali isu-isu perpajakan yang memerlukan solusi kebijakan
C. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak
D. Menghitung penerimaan pajak tahun sebelumnya

Jawaban: B. Tahap identifikasi masalah dalam perumusan kebijakan bertujuan untuk mengenali dan merumuskan isu-isu perpajakan yang memerlukan perhatian dan solusi melalui kebijakan baru.

21. Peran DPR dalam pembentukan undang-undang perpajakan adalah:

A. Melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak
B. Membahas dan menyetujui RUU perpajakan bersama pemerintah
C. Menghitung dan menetapkan NJOP
D. Melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan

Jawaban: B. DPR memiliki fungsi legislasi untuk membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang perpajakan bersama dengan pemerintah sesuai dengan sistem checks and balances.

22. Konsep Tax Expenditure dalam analisis kebijakan perpajakan merujuk pada:

A. Biaya administrasi pemungutan pajak
B. Potensi penerimaan negara yang hilang akibat pemberian fasilitas perpajakan
C. Belanja negara yang dibiayai dari pajak
D. Pengeluaran wajib pajak untuk membayar pajak

Jawaban: B. Tax Expenditure adalah pengorbanan penerimaan negara akibat pemberian insentif, fasilitas, atau pengecualian perpajakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu.

23. Prinsip World Wide Income dalam kebijakan Pajak Penghasilan mengandung pengertian bahwa:

A. Pajak dikenakan hanya atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri
B. Pajak dikenakan atas seluruh penghasilan subjek pajak dalam negeri dari manapun sumbernya
C. Pajak dikenakan dengan tarif yang sama di seluruh dunia
D. Pajak hanya dikenakan kepada warga negara asing

Jawaban: B. Prinsip World Wide Income menyatakan bahwa subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam maupun luar negeri.

24. Kebijakan Tax Holiday dalam PPh Badan bertujuan untuk:

A. Memberikan libur kepada pegawai pajak
B. Memberikan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menarik investasi di sektor tertentu
C. Menunda pembayaran pajak tanpa sanksi
D. Menghapus kewajiban pelaporan SPT

Jawaban: B. Tax Holiday adalah insentif berupa pengurangan atau pembebasan PPh Badan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan kepada industri pionir atau investasi tertentu untuk mendorong investasi.

25. Dalam mekanisme PPN, yang dimaksud dengan Pajak Masukan adalah:

A. PPN yang dibayar saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
B. PPN yang dipungut saat menjual Barang Kena Pajak
C. PPN yang disetor ke kas negara
D. PPN yang dikembalikan kepada konsumen

Jawaban: A. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak saat membeli BKP/JKP dan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

26. Filosofi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah:

A. Meningkatkan ekspor barang mewah
B. Menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dan rendah
C. Mengurangi produksi barang mewah
D. Memberikan insentif bagi produsen barang mewah

Jawaban: B. PPnBM dikenakan untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi (yang mengonsumsi barang mewah) dengan konsumen berpenghasilan rendah, serta mengendalikan pola konsumsi.

27. Kebijakan cukai hasil tembakau memiliki tujuan ganda (dual purpose), yaitu:

A. Meningkatkan ekspor dan impor
B. Menghasilkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi rokok
C. Meningkatkan produksi tembakau nasional
D. Memberikan subsidi kepada petani tembakau

Jawaban: B. Cukai hasil tembakau memiliki dual purpose: sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan dan sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat.

28. Berdasarkan Undang-Undang HKPD, pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan:

A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Provinsi
C. Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Direktorat Jenderal Pajak

Jawaban: B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU HKPD.

29. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam PBB-P2 ditetapkan berdasarkan:

A. Harga pasar wajar dari tanah dan/atau bangunan
B. Harga beli awal properti
C. Pendapatan pemilik properti
D. Luas tanah saja tanpa mempertimbangkan bangunan

Jawaban: A. NJOP ditetapkan berdasarkan harga pasar wajar properti yang mencerminkan nilai jual sebenarnya dari tanah dan/atau bangunan pada kondisi normal.

30. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) bertujuan untuk:

A. Meningkatkan pajak ganda bagi wajib pajak
B. Mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama di dua negara
C. Menghapus semua kewajiban pajak internasional
D. Memberikan pembebasan pajak kepada semua warga negara asing

Jawaban: B. P3B adalah perjanjian bilateral antar negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama dan mencegah pengelakan pajak internasional.

31. Prinsip Arm's Length dalam transaksi internasional mengharuskan bahwa:

A. Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan dengan harga pasar wajar
B. Semua transaksi harus dilakukan secara tunai
C. Transaksi hanya boleh dilakukan dengan pihak dalam negeri
D. Harga transaksi harus selalu lebih rendah dari harga pasar

Jawaban: A. Prinsip Arm's Length mewajibkan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (related parties) dilakukan dengan harga dan kondisi yang sama seperti transaksi antara pihak independen.

32. Dalam sistem self-assessment, tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak berada pada:

A. Direktorat Jenderal Pajak
B. Konsultan pajak
C. Wajib Pajak sendiri
D. Pemerintah daerah

Jawaban: C. Sistem self-assessment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

33. Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada dasarnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk:

A. Menghapus semua jenis pajak di Indonesia
B. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan melunasi kewajiban pajak dengan pembebasan sanksi
C. Meningkatkan sanksi bagi pengemplang pajak
D. Mengurangi tarif pajak secara permanen

Jawaban: B. Tax Amnesty adalah program pengampunan pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta dan kewajiban pajak yang belum dilaporkan dengan pembebasan sanksi administratif dan pidana perpajakan.

34. Pajak karbon sebagai kebijakan perpajakan masa depan bertujuan untuk:

A. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan
B. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberikan insentif ekonomi untuk perilaku ramah lingkungan
C. Memberikan subsidi kepada industri karbon
D. Menghapus pajak atas energi terbarukan

Jawaban: B. Pajak karbon adalah instrumen kebijakan lingkungan yang mengenakan biaya atas emisi karbon untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan transisi ke ekonomi rendah karbon, sejalan dengan komitmen perubahan iklim.

35. Dalam konteks kebijakan perpajakan, apa yang dimaksud dengan tax expenditure?

A. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak
B. Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat pemberian fasilitas atau insentif perpajakan
C. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
D. Total pengeluaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Jawaban: B. Tax expenditure adalah potensi penerimaan negara yang hilang atau berkurang akibat pemberian fasilitas perpajakan seperti pembebasan, pengurangan, atau insentif pajak. Ini merupakan konsep penting dalam analisis kebijakan perpajakan.

36. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat bagi wajib pajak disebut asas?

A. Asas Equality
B. Asas Certainty
C. Asas Convenience
D. Asas Economy

Jawaban: C. Asas Convenience (asas kenyamanan) menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada waktu yang tepat dan mudah bagi wajib pajak, misalnya saat menerima penghasilan atau setelah panen, sehingga tidak memberatkan.

37. Dalam perumusan kebijakan perpajakan, lembaga manakah yang memiliki peran dalam pembahasan dan penetapan undang-undang perpajakan?

A. Mahkamah Agung
B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C. Bank Indonesia
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jawaban: B. DPR memiliki fungsi legislasi dan bersama dengan Pemerintah berwenang membahas dan menetapkan undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan. DPR merupakan aktor penting dalam perumusan kebijakan perpajakan.

38. Prinsip perpajakan yang menyatakan bahwa negara dapat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak di dalam maupun di luar negeri disebut prinsip?

A. Prinsip Territorial Income
B. Prinsip World Wide Income
C. Prinsip Source Income
D. Prinsip Residence Income

Jawaban: B. Prinsip World Wide Income adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajaknya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

39. Kebijakan tax holiday yang diberikan kepada industri pionir tertentu merupakan bentuk dari?

A. Fasilitas pengurangan penghasilan neto
B. Fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
C. Fasilitas kredit pajak luar negeri
D. Fasilitas kompensasi kerugian diperpanjang

Jawaban: B. Tax holiday adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan kepada industri pionir sebagai insentif untuk menarik investasi pada sektor-sektor strategis.

40. Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apa yang dimaksud dengan pajak keluaran?

A. PPN yang dibayar saat membeli barang/jasa kena pajak
B. PPN yang dipungut saat menjual barang/jasa kena pajak
C. PPN yang dikreditkan ke periode berikutnya
D. PPN yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran

Jawaban: B. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli.

41. Filosofi utama pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah?

A. Meningkatkan daya saing ekspor barang mewah
B. Memberikan perlindungan kepada produsen kecil dan keseimbangan pembebanan pajak
C. Mengurangi beban pajak atas konsumsi barang pokok
D. Mempercepat pertumbuhan industri barang mewah

Jawaban: B. PPnBM dikenakan untuk memberikan perlindungan kepada produsen kecil, menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dan rendah, serta mengendalikan pola konsumsi barang mewah.

42. Kebijakan cukai hasil tembakau bertujuan utama untuk?

A. Meningkatkan ekspor hasil tembakau
B. Melindungi industri rokok dalam negeri
C. Mengendalikan konsumsi dan memberikan penerimaan negara
D. Menurunkan harga jual produk tembakau

Jawaban: C. Kebijakan cukai hasil tembakau memiliki dual purposes yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan dan sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat.

43. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewenangan?

A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Provinsi
C. Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Pemerintah Desa

Jawaban: C. PBB-P2 sejak tahun 2010 telah dialihkan menjadi pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah.

44. Apa yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam konteks PBB?

A. Harga jual objek pajak yang tercantum dalam akta jual beli
B. Harga rata-rata objek pajak yang diperoleh dari transaksi jual beli
C. Harga pasar umum per meter persegi untuk menghitung PBB
D. Nilai yang ditetapkan oleh notaris untuk keperluan transaksi

Jawaban: B. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak ada transaksi, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

45. Dalam perpajakan internasional, metode kredit pajak (tax credit method) untuk menghindari pajak berganda berarti?

A. Penghasilan luar negeri dibebaskan dari pengenaan pajak di dalam negeri
B. Pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di dalam negeri
C. Wajib pajak mendapat kredit tambahan dari pemerintah
D. Pajak luar negeri dikembalikan sepenuhnya oleh negara domisili

Jawaban: B. Metode kredit pajak memperbolehkan pajak yang telah dibayar di luar negeri untuk dikreditkan atau dikurangkan dari pajak terutang di dalam negeri atas penghasilan yang sama, sehingga menghindari pajak berganda.

46. Transfer pricing dalam perpajakan internasional mengacu pada?

A. Transfer dana dari perusahaan induk ke anak perusahaan
B. Penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
C. Pemindahan aset fisik antar negara
D. Transfer teknologi dari perusahaan multinasional

Jawaban: B. Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties). Kebijakan ini penting untuk mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah.

47. Konsep voluntary compliance dalam sistem self-assessment perpajakan Indonesia berarti?

A. Wajib pajak secara sukarela membayar pajak lebih dari yang seharusnya
B. Wajib pajak diberikan kebebasan untuk tidak membayar pajak
C. Wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan
D. Kepatuhan pajak hanya bersifat pilihan bagi wajib pajak

Jawaban: C. Voluntary compliance adalah kepatuhan sukarela dimana wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar tanpa paksaan, sesuai dengan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia.

48. Dalam sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kedudukan sebagai?

A. Lembaga yudisial di bawah Mahkamah Agung
B. Bagian dari Kementerian Keuangan
C. Lembaga administratif independen
D. Bagian dari Direktorat Jenderal Pajak

Jawaban: A. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung sejak tahun 2009.

49. Tax ratio adalah indikator yang mengukur?

A. Perbandingan antara pajak langsung dan tidak langsung
B. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
C. Perbandingan jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk
D. Rasio tunggakan pajak terhadap total penerimaan pajak

Jawaban: B. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB suatu negara, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dibandingkan dengan besarnya perekonomian negara.

50. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax bertujuan untuk?

A. Meningkatkan tarif pajak secara otomatis
B. Mengurangi jumlah wajib pajak terdaftar
C. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integrasi sistem administrasi perpajakan
D. Menghapus kewajiban pelaporan SPT

Jawaban: C. Sistem Coretax adalah bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan, integrasi sistem, dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui digitalisasi.

FSSP4309 — Kebijakan Perpajakan

Latihan Tambahan dengan AI