FSSP4305 — Kebijakan Fiskal Dan Moneter
1. Salah satu indikator utama ekonomi makro yang mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu adalah:
- A. Tingkat Inflasi
- B. Produk Domestik Bruto (PDB)
- C. Tingkat Pengangguran
- D. Neraca Perdagangan
2. Bank Sentral Indonesia yang memiliki tugas pokok dalam hal kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan adalah:
- A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- B. Bank Indonesia (BI)
- C. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- D. Kementerian Keuangan
3. Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memiliki periode 20 tahun dan menjadi acuan penyusunan RPJMN adalah:
- A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- D. Rencana Strategis Kementerian
4. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dengan cara meningkatkan belanja negara dan/atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi disebut:
- A. Kebijakan Fiskal Kontraktif
- B. Kebijakan Fiskal Ekspansif
- C. Kebijakan Fiskal Netral
- D. Kebijakan Fiskal Seimbang
5. Komponen dalam APBN yang mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah disebut:
- A. Belanja Negara
- B. Pembiayaan Anggaran
- C. Pendapatan Negara
- D. Transfer ke Daerah
6. Fungsi pajak yang bertujuan untuk mengatur perekonomian, mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu disebut fungsi:
- A. Fungsi Budgetair
- B. Fungsi Regulerend
- C. Fungsi Alokasi
- D. Fungsi Distribusi
7. Program modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk:
- A. Meningkatkan tarif pajak secara menyeluruh
- B. Mengurangi jumlah wajib pajak
- C. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah administrasi
- D. Menghapuskan seluruh jenis pajak daerah
8. Konsep yang menggambarkan dampak berlipat dari belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional disebut:
- A. Crowding Out Effect
- B. Multiplier Fiskal
- C. Tax Ratio
- D. Fiscal Space
9. Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bersifat umum dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah adalah:
- A. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- B. Dana Alokasi Umum (DAU)
- C. Dana Bagi Hasil (DBH)
- D. Dana Otonomi Khusus
10. Kerangka kebijakan moneter yang menggunakan sasaran akhir stabilitas harga dengan mengumumkan target inflasi kepada publik disebut:
- A. Monetary Targeting
- B. Exchange Rate Targeting
- C. Inflation Targeting Framework (ITF)
- D. Dual Mandate Framework
11. Instrumen kebijakan moneter berupa pembelian atau penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang disebut:
- A. Giro Wajib Minimum (GWM)
- B. Operasi Pasar Terbuka (OPT)
- C. Fasilitas Diskonto
- D. Imbauan Moral
12. Jalur transmisi kebijakan moneter yang bekerja melalui pengaruh perubahan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga deposito dan kredit perbankan disebut jalur:
- A. Jalur Nilai Tukar
- B. Jalur Ekspektasi
- C. Jalur Suku Bunga
- D. Jalur Harga Aset
13. Indeks yang digunakan Bank Indonesia untuk mengukur tingkat inflasi di Indonesia adalah:
- A. Producer Price Index (PPI)
- B. Indeks Harga Konsumen (IHK)
- C. GDP Deflator
- D. Wholesale Price Index (WPI)
14. Model ekonomi yang menggambarkan keseimbangan pasar barang (IS) dan pasar uang (LM) serta digunakan untuk menganalisis interaksi kebijakan fiskal dan moneter adalah:
- A. Model AD-AS
- B. Model IS-LM
- C. Model Solow
- D. Model Mundell-Fleming
15. Forum koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan adalah:
- A. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
- B. Dewan Stabilitas Ekonomi
- C. Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan
- D. Komite Kebijakan Ekonomi Nasional
16. Konsep Trilemma Mundell-Fleming menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat secara bersamaan memiliki:
- A. Inflasi rendah, pengangguran rendah, dan pertumbuhan tinggi
- B. Nilai tukar tetap, mobilitas kapital bebas, dan kebijakan moneter independen
- C. Defisit fiskal, defisit transaksi berjalan, dan utang luar negeri
- D. Pajak tinggi, belanja tinggi, dan surplus anggaran
17. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi indikator kapasitas fiskal suatu negara disebut:
- A. Debt to GDP Ratio
- B. Tax Ratio
- C. Fiscal Deficit Ratio
- D. Primary Balance Ratio
18. Salah satu indikator utama ekonomi makro yang mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu adalah:
- A. Tingkat Inflasi
- B. Produk Domestik Bruto (PDB)
- C. Tingkat Pengangguran
- D. Nilai Tukar
19. Bank sentral yang memiliki kewenangan untuk mengelola kebijakan moneter di Indonesia adalah:
- A. Bank Mandiri
- B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- C. Bank Indonesia
- D. Kementerian Keuangan
20. Dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yang memuat visi, misi, dan program pembangunan untuk periode lima tahun adalah:
- A. RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)
- B. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
- C. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- D. RAPBN (Rancangan APBN)
21. Kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mengatasi resesi ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak disebut:
- A. Kebijakan Fiskal Kontraktif
- B. Kebijakan Fiskal Ekspansif
- C. Kebijakan Fiskal Netral
- D. Kebijakan Fiskal Restriktif
22. Instrumen kebijakan fiskal yang menjadi sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan nasional adalah:
- A. Subsidi
- B. Belanja Modal
- C. Pajak
- D. Transfer Daerah
23. Proses penyusunan APBN diawali dengan penyampaian dokumen dari pemerintah kepada DPR yang berisi rancangan anggaran. Dokumen tersebut adalah:
- A. Nota Keuangan
- B. RAPBN (Rancangan APBN)
- C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
- D. Peraturan Presiden tentang APBN
24. Fungsi pajak yang berkaitan dengan kemampuan pajak untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, seperti mendorong investasi atau mengendalikan konsumsi, disebut fungsi:
- A. Fungsi Budgetair
- B. Fungsi Regulerend
- C. Fungsi Alokasi
- D. Fungsi Stabilisasi
25. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki sistem perpajakan dikenal dengan istilah:
- A. Ekstensifikasi Pajak
- B. Intensifikasi Pajak
- C. Reformasi Perpajakan
- D. Sunset Policy
26. Kebijakan pemerintah memberikan keringanan pajak kepada investor di sektor tertentu merupakan bentuk:
- A. Subsidi langsung
- B. Insentif pajak
- C. Transfer fiskal
- D. Belanja modal
27. Konsep yang menjelaskan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah akan menghasilkan dampak berlipat terhadap pendapatan nasional disebut:
- A. Fiscal Space
- B. Multiplier Fiskal
- C. Crowding Out Effect
- D. Tax Ratio
28. Analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar kembali utang dan memastikan beban utang tetap berkelanjutan disebut:
- A. Fiscal Space Analysis
- B. Tax Gap Analysis
- C. Debt Sustainability Analysis (DSA)
- D. Fiscal Risk Assessment
29. Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang penggunaannya ditentukan untuk kegiatan khusus sesuai prioritas nasional disebut:
- A. Dana Alokasi Umum (DAU)
- B. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- C. Dana Bagi Hasil (DBH)
- D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
30. Kerangka kebijakan moneter yang menetapkan tingkat inflasi sebagai sasaran utama dan mengumumkannya kepada publik disebut:
- A. Monetary Targeting
- B. Exchange Rate Targeting
- C. Inflation Targeting Framework (ITF)
- D. Interest Rate Targeting
31. Instrumen kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui jual beli surat berharga di pasar uang untuk mengatur jumlah uang beredar disebut:
- A. Giro Wajib Minimum (GWM)
- B. Fasilitas Diskonto
- C. Operasi Pasar Terbuka (OPT)
- D. Himbauan Moral
32. Jalur transmisi kebijakan moneter yang bekerja melalui perubahan suku bunga yang mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi adalah:
- A. Jalur Kredit
- B. Jalur Nilai Tukar
- C. Jalur Suku Bunga
- D. Jalur Ekspektasi
33. Model ekonomi yang menggambarkan interaksi antara kebijakan fiskal (kurva IS) dan kebijakan moneter (kurva LM) dalam menentukan keseimbangan ekonomi adalah:
- A. Model AD-AS
- B. Model IS-LM
- C. Model Mundell-Fleming
- D. Model Solow
34. Forum koordinasi antar lembaga yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS adalah:
- A. Dewan Ekonomi Nasional
- B. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
- C. Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan
- D. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
35. Salah satu indikator utama ekonomi makro yang mengukur total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu adalah:
- A. Tingkat inflasi
- B. Produk Domestik Bruto (PDB)
- C. Tingkat pengangguran
- D. Neraca pembayaran
36. Dalam struktur sistem keuangan Indonesia, lembaga yang berfungsi sebagai bank sentral dan memiliki tugas menjaga stabilitas nilai rupiah adalah:
- A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- B. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- C. Bank Indonesia (BI)
- D. Kementerian Keuangan
37. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat melalui peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak disebut kebijakan fiskal:
- A. Kontraktif
- B. Ekspansif
- C. Netral
- D. Otomatis
38. Struktur APBN terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen yang mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah adalah:
- A. Belanja negara
- B. Pembiayaan
- C. Pendapatan negara
- D. Transfer ke daerah
39. Fungsi pajak yang bertujuan untuk mengatur atau mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah disebut fungsi:
- A. Budgetair
- B. Regulerend
- C. Alokasi
- D. Distribusi
40. Modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator yang mengukur perbedaan antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak adalah:
- A. Tax ratio
- B. Tax gap
- C. Tax compliance
- D. Tax burden
41. Konsep multiplier dalam belanja pemerintah menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang:
- A. Lebih kecil dari belanja awal
- B. Sama dengan belanja awal
- C. Lebih besar dari belanja awal
- D. Tidak ada hubungannya dengan belanja awal
42. Dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bersifat umum dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah adalah:
- A. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- B. Dana Bagi Hasil (DBH)
- C. Dana Alokasi Umum (DAU)
- D. Dana Otonomi Khusus
43. Kerangka kebijakan moneter Indonesia yang menetapkan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter disebut:
- A. Exchange Rate Targeting
- B. Monetary Targeting
- C. Inflation Targeting Framework (ITF)
- D. Multiple Objectives Framework
44. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar melalui jual beli surat berharga adalah:
- A. Giro Wajib Minimum (GWM)
- B. Operasi Pasar Terbuka (OPT)
- C. Fasilitas Diskonto
- D. Imbauan moral
45. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga yang mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi disebut jalur:
- A. Jalur kredit
- B. Jalur nilai tukar
- C. Jalur suku bunga
- D. Jalur harga aset
46. Dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengukur:
- A. Tingkat pertumbuhan ekonomi
- B. Tingkat perubahan harga barang dan jasa konsumen
- C. Tingkat pengangguran
- D. Tingkat investasi
47. Model IS-LM digunakan untuk menganalisis interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dalam model ini, kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar:
- A. Pasar uang
- B. Pasar tenaga kerja
- C. Pasar barang dan jasa
- D. Pasar modal
48. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dibentuk untuk koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Anggota FKSSK terdiri dari:
- A. Bank Indonesia, OJK, dan LPS saja
- B. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS
- C. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan saja
- D. OJK dan LPS saja
49. Trilemma Mundell-Fleming menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat secara bersamaan memiliki ketiga hal berikut, kecuali:
- A. Kebijakan moneter independen, nilai tukar tetap, dan mobilitas modal bebas
- B. Kebijakan moneter independen, nilai tukar mengambang, dan mobilitas modal bebas
- C. Nilai tukar tetap, mobilitas modal terbatas, dan kebijakan moneter independen
- D. Nilai tukar tetap, mobilitas modal bebas, dan kebijakan fiskal ekspansif
50. Tax ratio merupakan indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal, yaitu perbandingan antara:
- A. Penerimaan pajak dengan belanja negara
- B. Penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB)
- C. Belanja negara dengan PDB
- D. Defisit anggaran dengan PDB
Latihan Tambahan dengan AI
Salin prompt di bawah ini, lalu tempelkan ke ChatGPT, Gemini, Claude, atau AI lainnya untuk mendapatkan 50 soal latihan baru dengan materi yang sama. Soal yang dihasilkan AI akan berbeda dari soal di halaman ini.