FSSP4204 — Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

1. Pada era Ordonansi Belanda, instrumen hukum yang mengatur pajak daerah adalah Ordonansi yang dikeluarkan pada tahun berapa?

A. 1906
B. 1908
C. 1910
D. 1912

Jawaban: B. Pada era Ordonansi Belanda, pajak daerah diatur melalui Ordonansi tahun 1908 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak tertentu.

2. Undang-undang pertama yang mengatur pajak daerah setelah kemerdekaan Indonesia adalah?

A. UU No. 11 Tahun 1957
B. UU No. 5 Tahun 1974
C. UU No. 18 Tahun 1997
D. UU No. 34 Tahun 2000

Jawaban: A. UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah merupakan undang-undang pertama yang mengatur pajak daerah setelah kemerdekaan Indonesia.

3. Dalam konteks desentralisasi fiskal, dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah tanpa ikatan atau persyaratan tertentu disebut?

A. Dana Alokasi Khusus
B. Dana Alokasi Umum
C. Dana Bagi Hasil
D. Dana Otonomi Khusus

Jawaban: B. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pusat ke daerah yang bersifat block grant tanpa ikatan penggunaan tertentu untuk mendukung otonomi daerah.

4. Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan untuk?

A. Belanja Pemerintah Pusat
B. Belanja Pemerintah Daerah
C. Pembayaran Utang Luar Negeri
D. Subsidi BUMN

Jawaban: B. PAD termasuk pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang dipungut daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

5. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah?

A. Harga jual kendaraan bermotor
B. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
C. Harga beli kendaraan bermotor
D. Nilai pasar kendaraan bermotor

Jawaban: B. Dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dengan tarif maksimal sebesar?

A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 20%

Jawaban: D. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan UU PDRD.

7. Objek Pajak Alat Berat (PAB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, kecuali?

A. Alat berat yang dimiliki dan digunakan oleh Pemerintah Pusat
B. Alat berat yang digunakan untuk pertanian
C. Alat berat yang digunakan untuk perikanan
D. Alat berat yang dimiliki oleh TNI/Polri

Jawaban: B. Alat berat yang digunakan untuk pertanian bukan merupakan pengecualian dari objek PAB. Yang dikecualikan adalah alat berat milik Pemerintah Pusat/Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan TNI/Polri.

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dipungut oleh?

A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Kabupaten/Kota
C. Pemerintah Provinsi
D. Perusahaan BBM

Jawaban: C. PBBKB merupakan pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

9. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar?

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

Jawaban: B. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan menjadi bagian penerimaan provinsi.

10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menggantikan pajak daerah yang sebelumnya bernama?

A. Pajak Restoran dan Pajak Hotel
B. Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
C. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir
D. Pajak Penerangan Jalan

Jawaban: C. PBJT merupakan penggabungan dari beberapa jenis pajak sebelumnya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dalam UU HKPD.

11. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar?

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

Jawaban: C. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewenangan?

A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Provinsi
C. Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Pemerintah Desa

Jawaban: C. PBB-P2 merupakan pajak kabupaten/kota yang pengelolaannya telah dialihkan dari pusat ke daerah sejak tahun 2010 melalui UU PDRD.

13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas perolehan hak dengan tarif paling tinggi sebesar?

A. 3%
B. 5%
C. 7%
D. 10%

Jawaban: B. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) sesuai ketentuan UU PDRD.

14. Retribusi Jasa Umum dipungut sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk?

A. Tujuan komersial
B. Kepentingan dan kemanfaatan umum
C. Kegiatan perizinan tertentu
D. Usaha swasta

Jawaban: B. Retribusi Jasa Umum dipungut atas jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Yang termasuk dalam kategori Retribusi Jasa Usaha adalah?

A. Retribusi Pelayanan Kesehatan
B. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
C. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
D. Retribusi Pelayanan Parkir

Jawaban: B. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut atas pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan usaha.

16. Dalam administrasi pajak daerah, sanksi administratif yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak berupa?

A. Denda tetap
B. Bunga per bulan
C. Pencabutan izin usaha
D. Pidana penjara

Jawaban: B. Sanksi administratif berupa bunga per bulan dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak daerah, besarannya ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai ketentuan UU HKPD.

17. Dalam kasus sengketa pajak daerah, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada?

A. Pengadilan Pajak
B. Kepala Daerah
C. Mahkamah Agung
D. Menteri Keuangan

Jawaban: B. Wajib pajak yang tidak setuju dengan penetapan pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui kepala instansi yang membidangi pajak daerah dalam jangka waktu tertentu.

18. Pada era Ordonansi Belanda, peraturan pajak daerah diatur dalam ordonansi yang dikenal dengan nama…

A. Ordonansi Pajak Daerah 1908
B. Ordonansi Belasting Ordonnantie 1906
C. Ordonansi Pajak Negara 1910
D. Ordonansi Retribusi Daerah 1905

Jawaban: B. Pada era Ordonansi Belanda, pajak daerah diatur dalam Belasting Ordonnantie 1906 yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak di daerah pada masa kolonial.

19. Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pajak daerah setelah kemerdekaan Indonesia adalah…

A. UU No. 11 Tahun 1957
B. UU No. 5 Tahun 1974
C. UU No. 18 Tahun 1997
D. UU No. 34 Tahun 2000

Jawaban: A. UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah merupakan undang-undang pertama yang mengatur pajak daerah setelah kemerdekaan Indonesia.

20. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip…

A. Money follows function
B. Function follows money
C. Budget follows function
D. Money follows budget

Jawaban: A. Prinsip money follows function berarti alokasi dana mengikuti fungsi atau kewenangan yang diserahkan kepada daerah, sehingga transfer dana disesuaikan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab daerah.

21. Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk dalam komponen…

A. Dana Perimbangan
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
C. Dana Transfer Khusus
D. Penerimaan Pembiayaan

Jawaban: B. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan daerah yang digali dari potensi daerah sendiri.

22. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar…

A. 1%
B. 1,5%
C. 2%
D. 2,5%

Jawaban: C. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar 2% dari nilai jual kendaraan bermotor.

23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut atas…

A. Kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahun
B. Penyerahan hak milik kendaraan bermotor
C. Penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya
D. Perbaikan kendaraan bermotor

Jawaban: B. BBNKB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan atau peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor dari pihak satu ke pihak lain.

24. Subjek Pajak Alat Berat (PAB) adalah…

A. Orang atau badan yang menggunakan jalan umum
B. Orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat
C. Orang atau badan yang menjual alat berat
D. Orang atau badan yang menyewakan kendaraan

Jawaban: B. Subjek Pajak Alat Berat adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat yang digunakan dalam kegiatan usaha.

25. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan pajak yang dipungut oleh…

A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Provinsi
C. Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Pemerintah Desa

Jawaban: B. PBBKB merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang kewenangannya ada pada pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022.

26. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar…

A. 5% dari cukai rokok
B. 10% dari cukai rokok
C. 15% dari cukai rokok
D. 20% dari cukai rokok

Jawaban: B. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menggantikan jenis pajak daerah yang sebelumnya bernama…

A. Pajak Penerangan Jalan
B. Pajak Hotel dan Pajak Restoran
C. Pajak Hiburan
D. Pajak Reklame

Jawaban: B. PBJT merupakan penggabungan dari beberapa jenis pajak sebelumnya termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir menjadi satu jenis pajak.

28. Tarif Pajak Air Tanah (PAT) ditetapkan paling tinggi sebesar…

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

Jawaban: C. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah yang digunakan.

29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut oleh…

A. Pemerintah Pusat
B. Pemerintah Provinsi
C. Pemerintah Kabupaten/Kota
D. Direktorat Jenderal Pajak

Jawaban: C. Sejak tahun 2010, PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

30. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tarif paling tinggi…

A. 24% dari PKB
B. 34% dari PKB
C. 44% dari PKB
D. 54% dari PKB

Jawaban: B. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Opsen PKB dipungut oleh kabupaten/kota dengan tarif paling tinggi 34% dari pokok PKB terutang.

31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan…

A. Kepentingan dan kemanfaatan umum
B. Mendapatkan keuntungan maksimal
C. Kepentingan komersial semata
D. Kepentingan kelompok tertentu

Jawaban: A. Retribusi Jasa Umum dipungut atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

32. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip…

A. Subsidi penuh
B. Nirlaba
C. Komersial
D. Sosial

Jawaban: C. Retribusi Jasa Usaha menganut prinsip komersial karena pelayanan yang diberikan bersifat mengutamakan efisiensi dan berorientasi pada pemulihan biaya penuh.

33. Sanksi administratif berupa bunga untuk pajak daerah yang terlambat dibayar paling tinggi sebesar…

A. 1% per bulan
B. 2% per bulan
C. 3% per bulan
D. 4% per bulan

Jawaban: B. Sanksi administratif berupa bunga untuk keterlambatan pembayaran pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang terutang.

34. Dalam kasus sengketa pajak daerah, upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak setelah keberatan adalah…

A. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
B. Mengajukan banding ke pengadilan pajak
C. Mengajukan permohonan ke mahkamah agung
D. Mengajukan kasasi langsung

Jawaban: B. Setelah keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak apabila tidak puas dengan keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

35. Pada era Ordonansi Belanda, peraturan yang mengatur tentang pajak daerah adalah Ordonansi yang dikeluarkan pada tahun berapa?

A. 1906
B. 1908
C. 1910
D. 1912

Jawaban: B. Ordonansi Belanda tentang pajak daerah dikeluarkan pada tahun 1908 yang menjadi dasar pengaturan pajak daerah pada masa kolonial.

36. Undang-Undang yang pertama kali mengatur pajak daerah setelah kemerdekaan Indonesia adalah:

A. UU No. 11 Tahun 1957
B. UU No. 18 Tahun 1997
C. UU No. 34 Tahun 2000
D. UU No. 28 Tahun 2009

Jawaban: A. UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah merupakan undang-undang pertama yang mengatur pajak daerah setelah kemerdekaan.

37. Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai urusan daerah disebut:

A. Dana Alokasi Khusus
B. Dana Transfer
C. Dana Otonomi
D. Dana Hibah

Jawaban: B. Dana Transfer adalah dana yang ditransfer dari APBN ke APBD untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi.

38. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain:

A. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
B. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
C. Dana Bagi Hasil dan Dana Penyesuaian
D. Pinjaman Daerah dan Hibah

Jawaban: B. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

39. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar:

A. 1%
B. 1,5%
C. 2%
D. 2,5%

Jawaban: C. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar 2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan UU PDRD.

40. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah:

A. Penyerahan kendaraan bermotor kepada pihak lain
B. Kepemilikan kendaraan bermotor
C. Penggunaan kendaraan bermotor di jalan umum
D. Pembuatan kendaraan bermotor baru

Jawaban: A. Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor yang meliputi penyerahan pertama dan penyerahan kedua dan seterusnya.

41. Pajak Alat Berat (PAB) dipungut atas penggunaan alat berat di wilayah:

A. Kabupaten/Kota
B. Provinsi
C. Nasional
D. Kecamatan

Jawaban: B. PAB merupakan pajak provinsi yang dipungut atas penggunaan alat-alat berat dalam kegiatan tertentu di wilayah provinsi.

42. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar:

A. 5%
B. 7,5%
C. 10%
D. 15%

Jawaban: C. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan.

43. Objek Pajak Air Permukaan (PAP) adalah:

A. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
B. Pengambilan air tanah
C. Penjualan air kemasan
D. Pembangunan waduk

Jawaban: A. Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk.

44. Pajak Rokok dipungut oleh pemerintah provinsi dengan alokasi bagi hasil minimal untuk kabupaten/kota sebesar:

A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

Jawaban: C. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan minimal 70% untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

45. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) meliputi, kecuali:

A. Makanan dan/atau minuman
B. Tenaga listrik
C. Jasa perhotelan
D. Jasa pendidikan

Jawaban: D. Objek PBJT meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian hiburan. Jasa pendidikan tidak termasuk objek PBJT.

46. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar:

A. 0,1%
B. 0,2%
C. 0,3%
D. 0,5%

Jawaban: C. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai UU PDRD.

47. Retribusi Jasa Umum dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan:

A. Kepentingan komersial
B. Kepentingan dan kemanfaatan umum
C. Kepentingan industri
D. Kepentingan swasta

Jawaban: B. Retribusi Jasa Umum dipungut atas pelayanan yang disediakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

48. Contoh Retribusi Jasa Usaha adalah:

A. Retribusi pelayanan kesehatan
B. Retribusi izin mendirikan bangunan
C. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
D. Retribusi pelayanan persampahan

Jawaban: C. Retribusi Jasa Usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar gantung, tempat pelelangan, terminal, dan sebagainya yang bersifat komersial.

49. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang:

A. Tidak mendaftarkan diri
B. Terlambat membayar pajak
C. Tidak menyampaikan SPTPD
D. Melakukan penggelapan pajak

Jawaban: B. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dikenakan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

50. Dalam penyelesaian kasus retribusi daerah, penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilakukan dengan menerbitkan:

A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
B. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
C. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
D. Surat Keputusan Keberatan

Jawaban: C. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) diterbitkan untuk melakukan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, termasuk sanksi administratif.

FSSP4204 — Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Latihan Tambahan dengan AI