FSSP4202 — Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Karakteristik utama pajak yang membedakannya dengan pungutan lain adalah:

A. Dapat dipaksakan dan mendapat imbalan langsung
B. Bersifat sukarela dan untuk kepentingan pribadi
C. Dapat dipaksakan dan tanpa imbalan langsung
D. Bersifat sukarela dan untuk kepentingan umum

Jawaban: C. Karakteristik utama pajak adalah bersifat dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung, yang membedakannya dengan retribusi atau pungutan lainnya.

2. Fungsi pajak yang berkaitan dengan penggunaan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disebut:

A. Fungsi regulerend
B. Fungsi budgetair
C. Fungsi stabilisasi
D. Fungsi redistribusi

Jawaban: B. Fungsi budgetair adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

3. Berdasarkan sistem pemungutannya, self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada:

A. Fiskus untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang
B. Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
C. Pihak ketiga untuk memotong dan menyetorkan pajak terutang
D. Negara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar

Jawaban: B. Self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Salah satu kewajiban wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah:

A. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara otomatis oleh kantor pajak
B. Membayar atau menyetor pajak yang terutang sesuai ketentuan
C. Mengajukan keberatan hanya melalui pengadilan pajak
D. Melaporkan SPT setiap bulan untuk semua jenis pajak

Jawaban: B. Salah satu kewajiban utama wajib pajak adalah membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

5. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri untuk PPh Pasal 21 adalah:

A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
B. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
C. Orang pribadi yang tidak berniat tinggal di Indonesia
D. Orang pribadi warga negara asing yang bekerja di luar negeri

Jawaban: B. Subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi adalah yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau dalam tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia.

6. Tarif PPh Pasal 21 untuk pegawai dengan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000 per tahun menurut UU HPP adalah:

A. 5%
B. 15%
C. 25%
D. 30%

Jawaban: A. Berdasarkan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), tarif pajak progresif lapisan pertama untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000 per tahun adalah 5%.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status kawin dan memiliki 2 orang tanggungan adalah:

A. Rp54.000.000
B. Rp58.500.000
C. Rp63.000.000
D. Rp67.500.000

Jawaban: D. PTKP terdiri dari: WP sendiri Rp54.000.000 + status kawin Rp4.500.000 + 2 tanggungan (2 x Rp4.500.000) = Rp67.500.000.

8. Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap, yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah:

A. Gaji pokok dikurangi iuran pensiun
B. Gaji pokok, tunjangan, dan bonus
C. Gaji pokok dikurangi PTKP
D. Gaji pokok dikurangi biaya jabatan

Jawaban: B. Penghasilan bruto pegawai tetap meliputi seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan, bonus, gratifikasi, dan penghasilan sejenis lainnya.

9. PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dalam satu hari belum melebihi Rp450.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan dikenakan tarif:

A. Tidak dipotong PPh Pasal 21
B. 0,5% dari penghasilan bruto
C. 5% dari penghasilan bruto
D. 15% dari penghasilan bruto

Jawaban: A. Berdasarkan ketentuan, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dalam satu hari belum melebihi Rp450.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan tidak dipotong PPh Pasal 21.

10. Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dengan cara:

A. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan
B. Penghasilan neto dikurangi PTKP
C. Penghasilan bruto dikurangi PTKP
D. Penghasilan neto ditambah PTKP

Jawaban: B. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan neto (penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan) dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

11. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif:

A. 2% dari jumlah bruto
B. 15% dari jumlah bruto
C. 10% dari jumlah bruto
D. 5% dari jumlah bruto

Jawaban: B. PPh Pasal 23 atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto (atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda jika ada).

12. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh:

A. Wajib pajak dalam negeri
B. Wajib pajak orang pribadi pengusaha
C. Wajib pajak luar negeri
D. Wajib pajak badan dalam negeri

Jawaban: C. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan.

13. Penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan:

A. PPh Pasal 21
B. PPh Pasal 23
C. PPh Pasal 4 ayat (2)
D. PPh Pasal 25

Jawaban: C. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya.

14. Berdasarkan peraturan terbaru, natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai yang menjadi objek pajak adalah:

A. Makanan dan minuman di tempat kerja
B. Natura yang diberikan di daerah tertentu
C. Fasilitas kendaraan yang digunakan untuk antar jemput pegawai
D. Natura yang diberikan dalam bentuk uang atau dapat dinilai dengan uang

Jawaban: D. Berdasarkan peraturan terbaru, natura yang dapat dinilai dengan uang atau diberikan dalam bentuk uang menjadi objek pajak dan harus dikenakan PPh Pasal 21.

15. Sesuai peraturan terbaru, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dapat digunakan sebagai:

A. Pengganti Surat Setoran Pajak
B. NPWP untuk wajib pajak orang pribadi
C. Nomor referensi pembayaran pajak
D. Kode billing pajak

Jawaban: B. Berdasarkan peraturan terbaru, NIK (Nomor Induk Kependudukan) berlaku sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga tidak perlu lagi membuat NPWP terpisah.

16. Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang sesuai peraturan terbaru dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER), yang menjadi dasar perhitungan adalah:

A. Penghasilan bruto bulanan
B. Penghasilan neto tahunan
C. Penghasilan kena pajak bulanan
D. Penghasilan bruto tahunan

Jawaban: A. Tarif Efektif Rata-rata (TER) diterapkan terhadap penghasilan bruto bulanan pegawai tetap untuk pemotongan PPh Pasal 21 bulanan sesuai dengan kategori penghasilan dan status PTKP.

17. PPh Pasal 29 adalah pajak yang:

A. Dipotong oleh pemberi kerja setiap bulan
B. Harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebelum SPT Tahunan disampaikan
C. Dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan tertentu
D. Diangsur setiap bulan sebagai kredit pajak

Jawaban: B. PPh Pasal 29 adalah pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, yaitu sisa pajak terutang dalam tahun berjalan dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25) yang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan.

18. Menurut UU Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pernyataan ini menunjukkan karakteristik pajak yang utama, yaitu:

A. Pajak bersifat sukarela dan dapat ditunda pembayarannya
B. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapat kontraprestasi langsung
C. Pajak dapat dinegosiasikan jumlahnya dengan fiskus
D. Pajak hanya dikenakan kepada wajib pajak badan saja

Jawaban: B. Karakteristik utama pajak adalah sifatnya yang memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Ini yang membedakan pajak dari retribusi atau pungutan lainnya.

19. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair (anggaran). Fungsi ini bermakna:

A. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian masyarakat
B. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara
C. Pajak untuk menjaga stabilitas harga di pasar
D. Pajak untuk mendorong investasi asing

Jawaban: B. Fungsi budgetair pajak adalah sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai instrumen fiskal utama dalam APBN.

20. Berdasarkan sistem pemungutan pajak, Official Assessment System adalah:

A. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya
B. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang
C. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga
D. Sistem pemungutan pajak yang menggunakan teknologi artificial intelligence

Jawaban: B. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana fiskus (aparat pajak) memiliki wewenang penuh untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

21. Salah satu kewajiban wajib pajak orang pribadi adalah:

A. Mengajukan keberatan atas setiap penetapan pajak
B. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
C. Menerima kelebihan pembayaran pajak setiap tahun
D. Meminta restitusi pajak setiap bulan

Jawaban: B. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP merupakan salah satu kewajiban dasar wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. NPWP diperlukan sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

22. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah:

A. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia kurang dari 100 hari dalam 12 bulan
B. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
C. Orang pribadi yang hanya berkunjung ke Indonesia untuk wisata
D. Orang pribadi yang bekerja di kedutaan asing di Indonesia

Jawaban: B. Subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi ditentukan berdasarkan kriteria bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sesuai dengan ketentuan UU PPh.

23. Yang merupakan objek PPh Pasal 21 adalah:

A. Dividen yang diterima dari PT
B. Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima pegawai
C. Bunga deposito dari bank
D. Penghasilan dari penjualan tanah dan bangunan

Jawaban: B. Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, dan sebagainya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

24. Tarif PPh Orang Pribadi di Indonesia menggunakan sistem:

A. Tarif tunggal (flat rate)
B. Tarif proporsional
C. Tarif progresif
D. Tarif regresif

Jawaban: C. Indonesia menerapkan tarif progresif untuk PPh Orang Pribadi, dimana semakin besar penghasilan kena pajak maka tarif pajaknya semakin tinggi. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam perpajakan (ability to pay principle).

25. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan memperhatikan:

A. Status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga
B. Jenis pekerjaan wajib pajak
C. Lokasi tempat tinggal wajib pajak
D. Usia wajib pajak saja

Jawaban: A. PTKP diberikan dengan memperhatikan status perkawinan wajib pajak (TK untuk tidak kawin, K untuk kawin) dan jumlah tanggungan keluarga. Ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak.

26. Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap, yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah:

A. Gaji pokok saja
B. Gaji, tunjangan, bonus, THR, dan penghasilan teratur lainnya
C. Hanya tunjangan jabatan
D. Hanya penghasilan tidak teratur

Jawaban: B. Penghasilan bruto pegawai tetap mencakup seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur maupun tidak teratur, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, dan penghasilan lain dengan nama apapun yang diberikan kepada pegawai.

27. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian di bawah Rp450.000 dan dalam sebulan jumlah kumulatif belum melebihi Rp4.500.000, maka:

A. Dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif normal
B. Tidak dipotong PPh Pasal 21
C. Dipotong PPh Pasal 23
D. Dipotong PPh final 10%

Jawaban: B. Pegawai tidak tetap dengan upah harian di bawah Rp450.000 dan jumlah kumulatif dalam sebulan belum melebihi Rp4.500.000 tidak dipotong PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

28. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa:

A. Gaji dan upah pegawai
B. Dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu
C. Penghasilan dari penjualan aset tetap
D. Hadiah undian

Jawaban: B. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

29. PPh Pasal 24 adalah kredit pajak atas:

A. PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja
B. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri
C. PPh yang dibayar dengan SSP
D. PPh atas penghasilan final

Jawaban: B. PPh Pasal 24 merupakan kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia.

30. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh:

A. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
B. Wajib pajak badan dalam negeri
C. Wajib pajak luar negeri
D. Instansi pemerintah

Jawaban: C. PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, seperti dividen, bunga, royalti, dan lain-lain.

31. Yang termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah:

A. Gaji pegawai tetap
B. Bunga deposito dan tabungan
C. Honorarium tenaga ahli
D. Bonus karyawan

Jawaban: B. Bunga deposito dan tabungan merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat (2). Penghasilan ini dipotong pajak dengan tarif tertentu dan bersifat final, tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

32. Berdasarkan peraturan terbaru, natura yang menjadi objek pajak adalah:

A. Semua natura tanpa kecuali
B. Natura yang diberikan di daerah tertentu dan untuk menunjang pekerjaan
C. Natura yang jumlahnya melebihi batasan tertentu yang ditetapkan
D. Tidak ada natura yang menjadi objek pajak

Jawaban: C. Sesuai peraturan terbaru, natura dan kenikmatan yang melebihi batasan tertentu yang telah ditetapkan menjadi objek pajak penghasilan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak atas natura.

33. Berdasarkan peraturan terbaru, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dapat berfungsi sebagai:

A. Pengganti KTP saja
B. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi
C. Nomor rekening bank
D. Nomor identitas perusahaan

Jawaban: B. Sesuai peraturan perpajakan terbaru, NIK dapat digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi untuk mempermudah administrasi perpajakan dan integrasi data kependudukan dengan data perpajakan.

34. PPh Pasal 29 terutang adalah:

A. PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan setelah dikurangi kredit pajak
B. PPh yang dipotong pemberi kerja setiap bulan
C. PPh atas penghasilan final
D. PPh yang dibayar di luar negeri

Jawaban: A. PPh Pasal 29 adalah pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, yang merupakan selisih kurang antara pajak terutang dalam satu tahun pajak dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25). Pajak ini dilaporkan dan dibayar saat penyampaian SPT Tahunan.

35. Berdasarkan teori pemungutan pajak, teori yang menyatakan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya sehingga rakyat harus membayar pajak sebagai kontribusi adalah teori…

A. Teori Asuransi
B. Teori Kepentingan
C. Teori Daya Pikul
D. Teori Bakti

Jawaban: A. Teori Asuransi menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai premi asuransi yang dibayarkan kepada negara atas perlindungan yang diberikan negara terhadap jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

36. Dalam sistem pemungutan pajak, sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya disebut…

A. Official Assessment System
B. Self Assessment System
C. With Holding System
D. Semi Self Assessment System

Jawaban: B. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

37. Salah satu kewajiban wajib pajak orang pribadi dalam ketentuan perpajakan adalah…

A. Meminta kembali kelebihan pembayaran pajak
B. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
C. Mengajukan keberatan dan banding
D. Memperoleh pengembalian kelebihan pajak

Jawaban: B. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, sedangkan pilihan lainnya merupakan hak wajib pajak.

38. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri untuk PPh Pasal 21 adalah…

A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
B. Badan usaha yang didirikan di luar negeri
C. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
D. Pejabat perwakilan diplomatik negara asing

Jawaban: A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat tinggal di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri sesuai ketentuan PPh Pasal 21.

39. Yang BUKAN merupakan objek PPh Pasal 21 adalah…

A. Gaji, upah, dan tunjangan pegawai tetap
B. Honorarium dan imbalan lain
C. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi
D. Uang pensiun yang dibayarkan secara berkala

Jawaban: C. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, bukan objek PPh Pasal 21.

40. Tarif pajak progresif untuk penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 adalah…

A. 5%
B. 15%
C. 25%
D. 30%

Jawaban: D. Sesuai dengan tarif Pasal 17 UU PPh, untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar dikenakan tarif 30%.

41. Status PTKP K/2 berarti wajib pajak…

A. Kawin dengan 2 anak
B. Kawin dengan tanggungan 2 orang
C. Kawin dengan istri tidak bekerja
D. Kawin dengan istri yang memiliki penghasilan digabung

Jawaban: B. Status K/2 artinya wajib pajak kawin dengan 2 tanggungan. Angka setelah K menunjukkan jumlah tanggungan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.

42. Pegawai tetap yang mulai bekerja pada pertengahan tahun, perhitungan PPh Pasal 21 terutangnya menggunakan metode…

A. Dipotong dengan tarif 5% dari penghasilan bruto
B. Dihitung berdasarkan penghasilan setahun penuh
C. Dihitung berdasarkan jumlah bulan bekerja yang sebenarnya
D. Dikenakan tarif final

Jawaban: C. Untuk pegawai yang mulai bekerja pada pertengahan tahun, penghitungan PPh Pasal 21 terutang dilakukan berdasarkan jumlah bulan bekerja yang sebenarnya dalam tahun pajak berjalan.

43. PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dalam sehari tidak melebihi Rp450.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan adalah…

A. Dikenakan tarif 5% dari penghasilan bruto
B. Tidak dipotong PPh Pasal 21
C. Dikenakan tarif progresif
D. Dikenakan tarif 15% dari penghasilan neto

Jawaban: B. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dalam sehari tidak melebihi Rp450.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan tidak dipotong PPh Pasal 21.

44. Yang termasuk objek PPh Pasal 23 adalah…

A. Gaji dan upah karyawan
B. Dividen, bunga, dan royalti
C. Penghasilan dari penjualan tanah dan bangunan
D. Penghasilan dari hadiah undian

Jawaban: B. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

45. PPh Pasal 24 adalah kredit pajak atas…

A. PPh yang dibayar di luar negeri
B. PPh yang dipotong oleh pemberi kerja
C. PPh yang harus dibayar sendiri
D. PPh atas penghasilan final

Jawaban: A. PPh Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia.

46. Tarif PPh Pasal 26 untuk penghasilan berupa dividen yang diterima wajib pajak luar negeri adalah…

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

Jawaban: D. Tarif PPh Pasal 26 untuk penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti yang diterima wajib pajak luar negeri adalah 20% dari jumlah bruto atau sesuai tax treaty.

47. Berdasarkan peraturan terbaru, yang BUKAN merupakan objek pajak natura adalah…

A. Makanan dan minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja
B. Natura yang diberikan di daerah terpencil
C. Fasilitas kendaraan pribadi untuk direksi
D. Natura untuk kegiatan usaha

Jawaban: C. Berdasarkan peraturan terbaru, fasilitas kendaraan pribadi untuk direksi tetap merupakan objek pajak natura, sedangkan makanan di tempat kerja, natura di daerah terpencil, dan natura untuk kegiatan usaha bukan objek pajak.

48. Sesuai peraturan terbaru, NIK dapat digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak…

A. Badan usaha
B. Orang pribadi penduduk Indonesia
C. Wajib pajak luar negeri
D. Bendahara pemerintah

Jawaban: B. Berdasarkan peraturan terbaru, NIK dapat digunakan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, sesuai kebijakan integrasi sistem administrasi kependudukan dengan perpajakan.

49. Dalam penghitungan PPh Pasal 29 terutang, komponen yang mengurangi PPh terutang adalah…

A. Penghasilan neto tahun berjalan
B. Kredit pajak PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25
C. Penghasilan tidak kena pajak
D. Penghasilan final

Jawaban: B. PPh Pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang harus dilunasi sebelum SPT disampaikan, dihitung dari PPh terutang dikurangi kredit pajak (PPh 21, 22, 23, 24, dan 25 yang telah dibayar).

50. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah paling lambat…

A. Tanggal 20 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
B. Tanggal 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
C. Tanggal 30 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak
D. Tanggal 31 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

Jawaban: B. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret (bulan ketiga) setelah berakhirnya tahun pajak, berbeda dengan SPT Badan yang batas waktunya 30 April.

FSSP4202 — Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Latihan Tambahan dengan AI