FSIP4419 — Aspek Hukum Dan Bisnis Informasi

1. Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan bersifat memaksa. Pengertian ini merupakan definisi hukum menurut sudut pandang…

• A. Sosiologi hukum
• B. Filsafat hukum
• C. Ilmu hukum normatif
• D. Hukum adat

2. Salah satu fungsi hukum dalam dunia bisnis adalah sebagai alat pengendali sosial. Maksud dari fungsi tersebut adalah…

• A. Memberikan sanksi pidana kepada pelanggar bisnis
• B. Mengatur perilaku pelaku bisnis agar sesuai dengan norma yang berlaku
• C. Menjamin keuntungan pelaku usaha secara maksimal
• D. Melindungi hak paten perusahaan asing

3. Profesi pustakawan dalam konteks bisnis informasi memerlukan pemahaman hukum karena…

• A. Pustakawan adalah penegak hukum di lingkungan perpustakaan
• B. Pustakawan harus mampu membuat kontrak bisnis internasional
• C. Pengelolaan informasi berkaitan erat dengan hak cipta dan perlindungan data
• D. Pustakawan bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan lembaga

4. Tujuan utama hukum bisnis adalah…

• A. Membatasi persaingan usaha antarpelaku bisnis
• B. Memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis
• C. Mengatur ekspor dan impor barang mewah
• D. Menentukan besaran pajak penghasilan perusahaan

5. Strategi pemasaran bisnis informasi yang efektif harus mempertimbangkan aspek hukum terutama dalam hal…

• A. Penetapan harga jual yang sepihak
• B. Pemilihan media iklan berbayar
• C. Perlindungan terhadap merek dagang dan konten promosi
• D. Rekrutmen tenaga pemasaran berpengalaman

6. Pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional kebebasan informasi di Indonesia adalah…

• A. Pasal 27 ayat (1)
• B. Pasal 28F
• C. Pasal 30 ayat (2)
• D. Pasal 33 ayat (3)

7. Konsep kebebasan informasi mencakup hak untuk…

• A. Menyebarkan informasi tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban
• B. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
• C. Mengakses informasi rahasia negara secara bebas
• D. Menerbitkan media massa tanpa izin pemerintah

8. Undang-undang yang secara khusus mengatur keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah…

• A. UU No. 11 Tahun 2008
• B. UU No. 40 Tahun 1999
• C. UU No. 14 Tahun 2008
• D. UU No. 32 Tahun 2002

9. Kebijakan pengaturan kebebasan informasi di Indonesia bertujuan untuk…

• A. Membatasi akses masyarakat terhadap dokumen pemerintah
• B. Memberikan keuntungan eksklusif bagi media massa swasta
• C. Mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik
• D. Memonopoli penyebaran informasi oleh lembaga negara

10. Informasi yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik antara lain adalah…

• A. Laporan keuangan tahunan lembaga negara
• B. Informasi yang dapat mengganggu keamanan nasional
• C. Hasil pemilu yang telah diumumkan secara resmi
• D. Daftar pegawai negeri sipil yang aktif

11. Konstitusionalitas jaminan kebebasan informasi mengandung makna bahwa…

• A. Kebebasan informasi hanya berlaku bagi warga negara tertentu
• B. Pembatasan kebebasan informasi harus didasarkan pada undang-undang
• C. Negara berhak memblokir semua informasi yang dianggap sensitif
• D. Kebebasan informasi tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun

12. Dampak globalisasi terhadap aspek hukum informasi di Indonesia adalah…

• A. Meniadakan kebutuhan akan hukum nasional di bidang teknologi
• B. Mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional
• C. Mempermudah praktik monopoli informasi oleh perusahaan asing
• D. Menghapus kedaulatan negara dalam mengatur arus informasi

13. Salah satu isu globalisasi yang relevan dalam hukum teknologi informasi adalah…

• A. Peningkatan biaya produksi perangkat keras komputer
• B. Meningkatnya penggunaan bahasa daerah di internet
• C. Yurisdiksi hukum lintas negara dalam kejahatan siber
• D. Penurunan minat masyarakat terhadap media sosial

14. Perlindungan hukum hak informasi dalam era teknologi bertujuan untuk…

• A. Mengontrol semua konten yang beredar di internet
• B. Menjamin bahwa informasi yang dihasilkan tidak dapat diakses publik
• C. Melindungi hak pencipta dan pengguna informasi dari penyalahgunaan
• D. Membatasi pengembangan teknologi informasi baru

15. Teknologi informasi yang berkembang pesat menuntut adanya regulasi hukum karena…

• A. Teknologi selalu berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat
• B. Tanpa regulasi, teknologi informasi dapat disalahgunakan dan merugikan pihak lain
• C. Pemerintah ingin menguasai semua infrastruktur teknologi informasi
• D. Regulasi diperlukan untuk memperlambat adopsi teknologi baru

16. Konsep kewirausahaan dalam bisnis informasi berbeda dari kewirausahaan konvensional karena…

• A. Bisnis informasi tidak memerlukan modal finansial sama sekali
• B. Produk utamanya adalah data, pengetahuan, dan layanan berbasis informasi
• C. Bisnis informasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah
• D. Tidak ada persaingan dalam industri bisnis informasi

17. Bentuk badan hukum yang paling cocok untuk usaha bisnis jasa teknologi informasi berskala besar adalah…

• A. Firma
• B. CV (Commanditaire Vennootschap)
• C. Perseroan Terbatas (PT)
• D. Koperasi simpan pinjam

18. Standar operasional prosedur (SOP) dalam bisnis informasi berfungsi untuk…

• A. Menggantikan peran hukum dalam penyelesaian sengketa
• B. Memastikan keseragaman dan kualitas layanan informasi yang diberikan
• C. Membatasi inovasi dalam pengembangan produk informasi
• D. Menentukan besaran gaji karyawan perusahaan informasi

19. Prosedur pendirian badan hukum bisnis informasi di Indonesia diawali dengan…

• A. Pendaftaran merek dagang di Ditjen HKI
• B. Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris
• C. Pengajuan izin usaha ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
• D. Pembayaran pajak usaha awal kepada Ditjen Pajak

20. Bisnis jasa perpustakaan yang berorientasi komersial dapat berbentuk…

• A. Lembaga sosial nirlaba tanpa akta notaris
• B. Layanan konsultasi informasi, jasa riset, atau agregator konten berbayar
• C. Badan pemerintah daerah yang dibiayai APBD
• D. Yayasan keagamaan yang mendapat hibah luar negeri

21. Hak paten diberikan kepada inventor sebagai bentuk perlindungan hukum atas…

• A. Karya seni dan sastra yang orisinal
• B. Invensi di bidang teknologi yang memiliki nilai kebaruan dan dapat diterapkan
• C. Merek dagang yang telah terdaftar secara resmi
• D. Desain kemasan produk yang menarik

22. Jangka waktu perlindungan paten biasa (bukan paten sederhana) di Indonesia adalah…

• A. 10 tahun sejak tanggal penerimaan
• B. 15 tahun sejak tanggal penerimaan
• C. 20 tahun sejak tanggal penerimaan
• D. 25 tahun sejak tanggal penerimaan

23. Perlindungan merek dagang di Indonesia diatur dalam…

• A. UU No. 28 Tahun 2014
• B. UU No. 13 Tahun 2016
• C. UU No. 20 Tahun 2016
• D. UU No. 30 Tahun 2000

24. Hak privasi dalam konteks data pribadi berarti setiap individu berhak…

• A. Menyebarkan data pribadi orang lain untuk kepentingan publik
• B. Menolak pengumpulan, penggunaan, atau penyebaran data pribadinya tanpa izin
• C. Mengakses data pribadi seluruh warga negara secara bebas
• D. Menjual data pribadi kepada pihak ketiga tanpa batas

25. Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini diatur dalam…

• A. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
• B. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
• C. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
• D. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

26. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena…

• A. Didaftarkan secara resmi di kantor paten
• B. Diumumkan kepada publik melalui media massa
• C. Dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya
• D. Dilindungi oleh hak cipta internasional

27. Pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan suatu perusahaan dapat berupa…

• A. Mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir
• B. Mengungkapkan formula atau strategi bisnis rahasia kepada kompetitor
• C. Bekerja di perusahaan lain setelah kontrak berakhir
• D. Menolak lembur di luar jam kerja

28. Persaingan usaha tidak sehat dalam konteks bisnis informasi dapat berupa…

• A. Menawarkan produk dengan harga lebih murah dari kompetitor
• B. Membuka cabang baru di wilayah yang sama dengan pesaing
• C. Praktik dumping informasi untuk mematikan usaha pesaing
• D. Merekrut tenaga ahli berpengalaman dari perusahaan lain

29. Lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha di Indonesia adalah…

• A. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
• B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• D. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

30. Kewajiban pelaku usaha dalam menjaga rahasia dagang mencakup…

• A. Mendaftarkan seluruh rahasia dagang ke lembaga paten
• B. Mengungkapkan rahasia dagang kepada pemerintah atas permintaan
• C. Membuat perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan karyawan dan mitra bisnis
• D. Mempublikasikan inovasi bisnis setiap lima tahun sekali

31. Kebijakan hukum teknologi informasi di Indonesia mencakup pengaturan tentang…

• A. Standar kualitas perangkat keras komputer yang beredar di pasar
• B. Harga jual software komersial yang dikembangkan dalam negeri
• C. Transaksi elektronik, tanda tangan digital, dan dokumen elektronik
• D. Jumlah maksimal pengguna internet di setiap provinsi

32. Yang dimaksud dengan yurisdiksi dalam kejahatan siber adalah…

• A. Kemampuan teknis aparat kepolisian dalam mendeteksi kejahatan digital
• B. Kewenangan hukum suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan siber
• C. Jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kejahatan siber
• D. Sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan siber

33. Contoh kejahatan siber yang bersifat transnasional adalah…

• A. Pencurian handphone di pusat perbelanjaan
• B. Pemalsuan dokumen fisik di kantor pemerintahan
• C. Serangan ransomware yang menarget server perusahaan di berbagai negara
• D. Penipuan jual beli di pasar tradisional

34. Kebijakan bidang hukum internet mencakup pengaturan tentang…

• A. Biaya langganan internet bagi masyarakat pedesaan
• B. Kecepatan minimum koneksi internet yang harus disediakan ISP
• C. Konten ilegal, perlindungan konsumen digital, dan privasi online
• D. Jumlah tower BTS yang harus dibangun setiap provider

35. Upaya penanggulangan kejahatan siber yang bersifat preventif mencakup…

• A. Penangkapan dan penuntutan pelaku kejahatan siber
• B. Pendidikan literasi digital dan penguatan keamanan infrastruktur
• C. Penutupan seluruh akses internet di wilayah rawan kejahatan
• D. Pemberian sanksi maksimal kepada semua pengguna internet

36. Plagiarisme dalam karya ilmiah terjadi ketika seseorang…

• A. Mengutip pendapat orang lain dengan menyertakan sumber yang jelas
• B. Menggunakan ide atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya
• C. Menulis ulang artikel dengan bahasa sendiri dan menyebut pengarang aslinya
• D. Membuat ringkasan buku dengan mencantumkan identitas buku

37. Sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme karya ilmiah di Indonesia diatur antara lain dalam…

• A. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
• B. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• C. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• D. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

38. Produk teknologi informasi seperti software yang dibajak termasuk dalam pelanggaran…

• A. Hak paten atas invensi teknologi baru
• B. Hak merek dagang yang telah terdaftar
• C. Hak cipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
• D. Rahasia dagang yang dimiliki pengembang software

39. Perbedaan antara plagiarisme dan pelanggaran hak cipta adalah…

• A. Plagiarisme selalu melibatkan unsur komersialisasi karya orang lain
• B. Pelanggaran hak cipta hanya dapat terjadi pada karya berbentuk fisik
• C. Plagiarisme berkaitan dengan etika akademik, sedangkan hak cipta berkaitan dengan hukum
• D. Keduanya identik dan memiliki sanksi hukum yang sama persis

40. Karya ilmiah yang menggunakan lebih dari 30% konten dari sumber lain tanpa atribusi dikategorikan sebagai…

• A. Reproduksi sah berdasarkan prinsip fair use
• B. Plagiarisme berat yang dapat dikenai sanksi akademik dan hukum
• C. Parafrase yang diperbolehkan dalam penulisan akademik
• D. Tinjauan pustaka yang sah secara ilmiah

41. Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis informasi dilakukan melalui…

• A. Musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat
• B. Jalur litigasi melalui pengadilan atau jalur non-litigasi melalui arbitrase dan mediasi
• C. Pengaduan kepada Dewan Pers Indonesia
• D. Penyelesaian administratif oleh Kementerian BUMN

42. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi landasan penegakan hukum bisnis adalah…

• A. Sistem hukum common law (Anglo-Saxon)
• B. Sistem hukum adat yang bersifat lokal
• C. Sistem hukum civil law (Eropa Kontinental)
• D. Sistem hukum syariah yang berlaku nasional

43. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur alternatif (ADR) memiliki keunggulan dibanding litigasi karena…

• A. Keputusannya bersifat tidak mengikat sehingga dapat diabaikan
• B. Prosesnya lebih cepat, biaya lebih efisien, dan bersifat rahasia
• C. Dapat dilakukan tanpa melibatkan ahli hukum sama sekali
• D. Hasilnya selalu menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi

44. Arbitrase sebagai salah satu metode ADR dalam sengketa bisnis informasi memiliki karakteristik…

• A. Keputusan arbitrase bersifat tidak final dan dapat diajukan banding ke pengadilan negeri
• B. Arbiter dipilih oleh pemerintah secara sepihak
• C. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak
• D. Hanya dapat digunakan untuk sengketa senilai di bawah Rp 1 miliar

45. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi berarti…

• A. Para pihak bersepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan
• B. Menggunakan jasa mediator yang ditunjuk bersama
• C. Menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan di pengadilan
• D. Meminta pendapat hukum dari konsultan bisnis

46. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia karena…

• A. Informasi adalah komoditas ekonomi yang bernilai tinggi
• B. Akses terhadap informasi mendukung terwujudnya demokrasi dan kebebasan berekspresi
• C. Setiap warga negara wajib menyebarkan informasi kepada pihak lain
• D. Informasi adalah sumber utama pendapatan negara

47. Dalam konteks bisnis informasi, merek yang kuat memberikan manfaat berupa…

• A. Kebebasan untuk tidak membayar pajak usaha
• B. Hak untuk memonopoli seluruh pasar informasi
• C. Identitas yang membedakan produk/layanan dari kompetitor dan membangun kepercayaan konsumen
• D. Izin otomatis untuk mendirikan cabang di seluruh dunia

48. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis perpustakaan mencakup hal-hal berikut, KECUALI…

• A. Sistem katalog digital dan manajemen koleksi berbasis database
• B. Layanan referensi digital dan repositori institusional
• C. Penghapusan seluruh koleksi fisik perpustakaan
• D. Layanan e-lending dan akses jurnal elektronik

49. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk…

• A. Menetapkan tarif layanan internet secara nasional
• B. Menerbitkan izin usaha bagi perusahaan teknologi informasi baru
• C. Menyelidiki dan memutus perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha
• D. Memberikan sertifikasi keamanan siber kepada perusahaan swasta

50. Konsep penegakan hukum yang efektif dalam bisnis informasi membutuhkan…

• A. Penghapusan seluruh regulasi yang dianggap menghambat inovasi
• B. Sinergi antara regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, dan kesadaran hukum pelaku bisnis
• C. Dominasi peran pemerintah dalam setiap aspek kegiatan bisnis informasi
• D. Penerapan hukum asing secara langsung tanpa adaptasi ke kondisi lokal