FSIH4307 — Hukum Pidana Internasional

1. Istilah “Hukum Pidana Internasional” pertama kali digunakan secara akademik oleh…

• A. Hugo Grotius
• B. Jeremy Bentham
• C. Emmerich de Vattel
• D. John Austin

2. Salah satu ciri khas Hukum Pidana Internasional yang membedakannya dari Hukum Internasional Publik biasa adalah…

• A. Hanya mengatur hubungan antarnegara
• B. Tidak mengenal asas legalitas
• C. Menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu
• D. Berlaku eksklusif di wilayah negara maju

3. Ruang lingkup Hukum Pidana Internasional mencakup hal-hal berikut, KECUALI…

• A. Kejahatan yang melintasi batas negara
• B. Pengaturan perdagangan internasional secara umum
• C. Pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional
• D. Kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum

4. Dalam terminologi Hukum Pidana Internasional, “extradition” berarti…

• A. Pengusiran warga negara asing
• B. Penyerahan tersangka/terpidana dari satu negara ke negara lain
• C. Pemberian amnesti kepada narapidana asing
• D. Penolakan akses konsuler kepada tahanan asing

5. Asas “nullum crimen sine lege” dalam Hukum Pidana Internasional berarti…

• A. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan
• B. Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang
• C. Tidak ada pengadilan tanpa juri
• D. Tidak ada perjanjian tanpa ratifikasi

6. Asas “ne bis in idem” dalam Hukum Pidana Internasional melindungi seseorang dari…

• A. Penuntutan tanpa bukti yang cukup
• B. Penangkapan sewenang-wenang
• C. Penuntutan ganda atas perbuatan yang sama
• D. Hukuman mati di negara lain

7. Manakah yang termasuk asas-asas Hukum Pidana Internasional yang diakui secara universal?

• A. Asas kesetiaan absolut kepada negara asal
• B. Asas imunitas mutlak bagi semua warga negara asing
• C. Asas legalitas, asas kesalahan, dan asas kemanusiaan
• D. Asas superioritas hukum nasional atas hukum internasional

8. Faktor yang paling mendasar yang mendorong terbentuknya Hukum Pidana Internasional sebagai disiplin ilmu tersendiri adalah…

• A. Meningkatnya jumlah pengacara internasional
• B. Ketidakmampuan hukum nasional menangani kejahatan lintas batas
• C. Permintaan PBB untuk menyeragamkan seluruh hukum pidana
• D. Perkembangan teknologi komunikasi digital

9. Sejarah perkembangan Hukum Pidana Internasional modern umumnya dikaitkan dengan peristiwa…

• A. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919
• B. Penandatanganan Perjanjian Westphalia tahun 1648
• C. Pembentukan Mahkamah Nuremberg pasca Perang Dunia II
• D. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948

10. Yang menjadi hakikat dasar mengikatnya Hukum Pidana Internasional bagi negara-negara adalah…

• A. Keputusan sepihak dari negara adidaya
• B. Persetujuan bersama melalui perjanjian dan kebiasaan internasional
• C. Perintah langsung dari Sekretaris Jenderal PBB
• D. Putusan pengadilan nasional negara terkuat

11. Teori yang menyatakan bahwa Hukum Pidana Internasional mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam disebut teori…

• A. Positivisme
• B. Naturalisme
• C. Voluntarisme
• D. Realisme

12. Pandangan yang menyatakan Hukum Pidana Internasional hanya mengikat jika negara secara sukarela menerimanya disebut aliran…

• A. Monisme
• B. Naturalisme
• C. Dualisme
• D. Voluntarisme

13. Kejahatan internasional (international crime) berbeda dari kejahatan transnasional karena…

• A. Kejahatan internasional hanya dilakukan oleh pejabat negara
• B. Kejahatan internasional mengancam nilai-nilai universal umat manusia dan melanggar norma jus cogens
• C. Kejahatan transnasional tidak dapat diadili di pengadilan internasional
• D. Kejahatan internasional selalu melibatkan lebih dari dua negara

14. Sumber hukum kejahatan internasional yang paling utama dan mengikat secara universal adalah…

• A. Doktrin para ahli hukum
• B. Keputusan Mahkamah Agung negara-negara besar
• C. Perjanjian internasional dan kebiasaan internasional
• D. Resolusi Majelis Umum PBB

15. Money laundering dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena…

• A. Selalu melibatkan pembunuhan di lintas negara
• B. Prosesnya melibatkan perpindahan dana ilegal melalui sistem keuangan berbagai negara
• C. Hanya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional
• D. Dilarang oleh hukum adat semua negara

16. Terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional karena memiliki elemen…

• A. Dilakukan secara rahasia oleh individu
• B. Bertujuan menciptakan rasa takut dan mengancam perdamaian internasional
• C. Hanya ditujukan kepada pemimpin negara tertentu
• D. Tidak dapat dituntut oleh negara manapun

17. Konvensi internasional pertama yang secara khusus mengatur pemberantasan terorisme ditandatangani pada tahun…

• A. 1937 dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa
• B. 1945 sebagai bagian Piagam PBB
• C. 1972 pasca Olimpiade Munich
• D. 2001 pasca peristiwa 9/11

18. Sumber hukum Hukum Pidana Internasional yang bersifat tertulis dan paling formal adalah…

• A. Prinsip hukum umum
• B. Putusan pengadilan internasional
• C. Traktat atau konvensi internasional
• D. Kebiasaan internasional

19. Subjek Hukum Pidana Internasional yang diakui saat ini meliputi…

• A. Hanya negara berdaulat
• B. Hanya organisasi internasional
• C. Negara, organisasi internasional, dan individu
• D. Hanya individu warga negara dari negara anggota PBB

20. Dalam Hukum Pidana Internasional, individu dapat menjadi subjek hukum terutama dalam kapasitas sebagai…

• A. Pihak yang membuat perjanjian bilateral
• B. Pelaku kejahatan internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban
• C. Wakil negara dalam sidang Mahkamah Internasional
• D. Anggota delegasi perdamaian PBB

21. Sumber hukum internasional yang diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) meliputi…

• A. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan doktrin
• B. Hanya perjanjian internasional bilateral
• C. Putusan Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum
• D. Hukum nasional negara-negara anggota PBB

22. Perbedaan antara Sumber Hukum Internasional dan Sumber Hukum Pidana Internasional terletak pada…

• A. Tidak ada perbedaan sama sekali
• B. Hukum Pidana Internasional memiliki dimensi pertanggungjawaban pidana individu
• C. Hukum Internasional tidak mengenal sumber tertulis
• D. Hukum Pidana Internasional hanya bersumber dari konvensi PBB

23. Hybrid Tribunal adalah pengadilan yang bersifat…

• A. Murni internasional di bawah kendali PBB
• B. Murni nasional tanpa campur tangan internasional
• C. Campuran antara elemen hukum nasional dan internasional
• D. Pengadilan militer gabungan negara-negara NATO

24. Salah satu contoh nyata Hybrid Tribunal yang pernah beroperasi adalah…

• A. Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag
• B. Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone)
• C. Pengadilan Arbitrase Internasional
• D. Mahkamah Pidana Eropa

25. Keunggulan utama Hybrid Tribunal dibandingkan pengadilan murni internasional adalah…

• A. Biaya operasional yang jauh lebih murah
• B. Memiliki kekuatan militer untuk menangkap tersangka
• C. Lebih dekat dengan komunitas yang terdampak dan mengintegrasikan hukum lokal
• D. Keputusannya tidak dapat diajukan banding

26. Sistem Pengadilan Hybrid Tribunal di Kamboja dibentuk untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh…

• A. Rezim militer Lon Nol
• B. Para pemimpin Khmer Merah
• C. Pasukan penjajah Vietnam
• D. Kelompok pemberontak Maois

27. Dalam pelaksanaan Hybrid Tribunal, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah…

• A. Kelebihan jumlah hakim internasional
• B. Perbedaan sistem hukum dan standar prosedur antara elemen nasional dan internasional
• C. Tingginya dukungan finansial dari negara-negara donor
• D. Terlalu banyak tersangka yang menyerahkan diri

28. Yurisdiksi kriminal suatu negara pada dasarnya diartikan sebagai…

• A. Hak negara untuk menyatakan perang kepada negara lain
• B. Kewenangan negara untuk menetapkan, mengadili, dan menjalankan hukum pidananya
• C. Kewenangan eksklusif polisi internasional
• D. Hak negara membuat perjanjian perdagangan bebas

29. Asas yurisdiksi yang didasarkan pada kewarganegaraan pelaku kejahatan disebut asas…

• A. Teritorial
• B. Passive personality
• C. Nasionalitas aktif (active nationality)
• D. Universal

30. Yurisdiksi universal memungkinkan suatu negara untuk mengadili…

• A. Hanya warga negaranya sendiri di luar negeri
• B. Pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memandang kewarganegaraan atau lokasi kejahatan
• C. Sengketa perdagangan antarnegara
• D. Pelanggaran hak cipta internasional

31. Yurisdiksi kriminal terhadap kapal asing di laut teritorial suatu negara diatur berdasarkan prinsip…

• A. Kebebasan berlayar mutlak (freedom of navigation)
• B. Bendera kapal selalu menentukan yurisdiksi
• C. Negara pantai memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang berdampak pada ketertiban negara tersebut
• D. Yurisdiksi hanya dimiliki oleh negara asal kapal

32. Di laut lepas (high seas), yurisdiksi atas kapal pada umumnya dipegang oleh…

• A. PBB melalui Dewan Keamanan
• B. Negara pantai terdekat
• C. Negara bendera kapal (flag state)
• D. Interpol

33. Yurisdiksi kriminal berkaitan dengan kejahatan di atas pesawat terbang diatur terutama oleh…

• A. Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi Tokyo 1963
• B. Konvensi Jenewa 1949
• C. Statuta Roma 1998
• D. Perjanjian Westphalia 1648

34. Yurisdiksi ekstrateritorial berarti suatu negara menerapkan hukum pidananya…

• A. Hanya di dalam batas wilayahnya sendiri
• B. Di luar wilayah teritorialnya dalam kondisi tertentu
• C. Hanya atas kapal berbendera nasionalnya
• D. Atas semua warga asing yang masuk ke wilayahnya

35. Kerja sama internasional dalam Hukum Pidana Internasional bertujuan utama untuk…

• A. Mengharmonisasi sistem pajak antarnegara
• B. Memastikan pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari penuntutan hukum
• C. Membentuk tentara internasional gabungan
• D. Menyeragamkan hukum perdata seluruh negara

36. Interpol didirikan dengan tujuan utama…

• A. Sebagai pasukan keamanan PBB
• B. Mengadili penjahat perang internasional
• C. Memfasilitasi kerja sama kepolisian internasional dalam penanganan kejahatan lintas batas
• D. Mengelola penjara internasional

37. Instrumen hukum internasional yang menjadi dasar kerja sama pemberantasan kejahatan antarnegara secara bilateral disebut…

• A. Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)
• B. Deklarasi Universal HAM
• C. Statuta Roma
• D. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik

38. Prinsip “aut dedere aut judicare” dalam Hukum Pidana Internasional berarti…

• A. Negara boleh memilih untuk tidak mengadili pelaku kejahatan internasional
• B. Negara wajib menyerahkan atau mengadili sendiri pelaku kejahatan internasional
• C. Hanya pengadilan internasional yang berhak mengadili pelaku kejahatan
• D. Ekstradisi wajib dilakukan atas permintaan negara manapun

39. Syarat penting yang umumnya harus dipenuhi dalam proses ekstradisi antarnegara adalah…

• A. Persetujuan tersangka yang akan diekstradisi
• B. Adanya perjanjian ekstradisi dan asas kejahatan ganda (double criminality)
• C. Persetujuan Mahkamah Internasional
• D. Rekomendasi Dewan HAM PBB

40. International Criminal Court (ICC) dibentuk berdasarkan…

• A. Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1945
• B. Deklarasi Universal HAM 1948
• C. Statuta Roma yang diadopsi tahun 1998 dan berlaku efektif tahun 2002
• D. Perjanjian Den Haag tahun 1907

41. ICC memiliki yurisdiksi atas empat kategori kejahatan, yaitu…

• A. Terorisme, korupsi, narkotika, dan perdagangan manusia
• B. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi
• C. Pembajakan, pencucian uang, spionase, dan terorisme
• D. Perdagangan senjata, pelanggaran HAM ringan, korupsi, dan spionase

42. Prinsip “komplementaritas” dalam Statuta Roma berarti ICC…

• A. Selalu lebih berwenang daripada pengadilan nasional
• B. Hanya dapat bertindak jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili
• C. Bekerja bersama pengadilan nasional secara simultan
• D. Harus mendapat izin Majelis Umum PBB sebelum memulai penuntutan

43. Pengadilan HAM Indonesia dibentuk berdasarkan…

• A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
• B. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998
• C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
• D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

44. Perbedaan utama antara “Ordinary Crime” (Delik KUHP) dan “Extraordinary Crime” (Pelanggaran HAM Berat) adalah…

• A. Extraordinary Crime tidak memiliki korban
• B. Ordinary Crime tidak dapat diproses hukum
• C. Extraordinary Crime bersifat sistematis atau meluas dan mengancam nilai kemanusiaan universal
• D. Ordinary Crime hanya dapat diadili di pengadilan internasional

45. Asas pokok Pengadilan HAM Indonesia yang membatasi yurisdiksi pengadilan ad hoc adalah…

• A. Pengadilan dapat mengadili semua pelanggaran HAM tanpa batasan waktu
• B. Pengadilan ad hoc hanya dapat dibentuk atas rekomendasi ICC
• C. Pengadilan ad hoc dibentuk atas usul DPR dan hanya untuk peristiwa tertentu
• D. Pengadilan ad hoc berlaku surut untuk seluruh sejarah Indonesia

46. Konsep “Command Responsibility” atau pertanggungjawaban komando mensyaratkan bahwa…

• A. Komandan harus hadir secara fisik saat kejahatan dilakukan
• B. Komandan bertanggung jawab atas kejahatan bawahan jika mengetahui atau seharusnya mengetahui dan gagal mencegahnya
• C. Hanya komandan tertinggi yang dapat diadili
• D. Pertanggungjawaban komando tidak berlaku dalam hukum pidana nasional

47. Doktrin pertanggungjawaban komando pertama kali diterapkan secara resmi dalam kasus…

• A. Pengadilan Nuremberg terhadap pimpinan Nazi
• B. Pengadilan Tokyo terhadap Jenderal Yamashita
• C. Mahkamah Yugoslavia terhadap Slobodan Milosevic
• D. Pengadilan Khmer Merah di Kamboja

48. Pertanggungjawaban komando dalam sistem peradilan HAM Indonesia diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, yaitu pada pasal…

• A. Pasal 7
• B. Pasal 36
• C. Pasal 42
• D. Pasal 55

49. Dalam Hukum Pidana Internasional, pembelaan “superior orders” (perintah atasan) umumnya…

• A. Diterima sebagai alasan pembenar penuh dalam semua kasus
• B. Tidak diterima sebagai pembenar mutlak, terutama untuk kejahatan internasional serius
• C. Hanya berlaku untuk anggota militer berpangkat rendah
• D. Diterima sepenuhnya sejak disahkannya Statuta Roma

50. Pertanggungjawaban komando dalam sistem peradilan HAM internasional mencerminkan prinsip bahwa…

• A. Jabatan tinggi memberikan imunitas penuh dari tuntutan pidana
• B. Pemimpin militer dan sipil tidak dapat diadili oleh pengadilan asing
• C. Posisi sebagai komandan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan bawahan
• D. Hanya pengadilan nasional yang berwenang mengadili komandan militer