FSIH4306 — Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan

1. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Sumber hukum pajak yang paling tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah…

• A. Peraturan Menteri Keuangan
• B. Undang-Undang Dasar 1945
• C. Keputusan Dirjen Pajak
• D. Peraturan Pemerintah

2. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu…

• A. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
• B. Pajak subjektif dan pajak objektif
• C. Pajak pusat dan pajak daerah
• D. Pajak penghasilan dan pajak konsumsi

3. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai…

• A. Bukti pembayaran pajak tahunan
• B. Sarana administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak
• C. Dasar penetapan tarif pajak progresif
• D. Syarat mendapatkan pengurangan pajak

4. Asas domisili dalam pemungutan pajak penghasilan mengandung arti bahwa…

• A. Pajak dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri saja
• B. Pajak dipungut berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak
• C. Pajak dipungut berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak
• D. Pajak dipungut hanya atas penghasilan yang diterima di luar negeri

5. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pajak adalah…

• A. Fungsi anggaran (budgetair)
• B. Fungsi mengatur (regulerend)
• C. Fungsi redistribusi pendapatan
• D. Fungsi menstabilkan nilai tukar rupiah

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk golongan pajak…

• A. Pajak langsung dan pajak pusat
• B. Pajak tidak langsung dan pajak pusat
• C. Pajak langsung dan pajak daerah
• D. Pajak tidak langsung dan pajak daerah

7. Dalam upaya hukum sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak yang diajukan dalam bentuk…

• A. Gugatan dan banding
• B. Keberatan dan banding
• C. Kasasi dan peninjauan kembali
• D. Gugatan dan kasasi

8. Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia menggunakan sistem tarif…

• A. Proporsional
• B. Degresif
• C. Tetap
• D. Progresif

9. Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah berlakunya UU PDRD adalah merupakan…

• A. Pajak pusat yang dipungut oleh KPP Pratama
• B. Pajak daerah kabupaten/kota
• C. Pajak daerah provinsi
• D. Retribusi daerah

10. Syarat pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pajak harus adil secara vertikal dan horizontal disebut syarat…

• A. Syarat yuridis
• B. Syarat finansial
• C. Syarat keadilan
• D. Syarat ekonomis

11. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, kewajiban menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang dilaksanakan melalui sistem…

• A. Official assessment system
• B. Withholding system
• C. Self assessment system
• D. Hybrid assessment system

12. Filosofi dasar perpajakan yang menyatakan bahwa warga negara wajib membayar pajak sebagai bentuk kontrak sosial dengan negara dikenal dengan teori…

• A. Teori Daya Pikul
• B. Teori Perjanjian
• C. Teori Kepentingan
• D. Teori Bakti

13. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak yang dipungut oleh…

• A. Pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak
• B. Pemerintah kabupaten/kota
• C. Pemerintah provinsi
• D. Badan Usaha Milik Negara

14. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila…

• A. Wajib pajak tidak membayar pajak dalam 7 hari setelah tanggal jatuh tempo
• B. Wajib pajak tidak membayar dalam 21 hari setelah Surat Teguran diterbitkan
• C. Wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
• D. Wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan

15. Dalam hukum pajak, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri badan adalah…

• A. Badan yang didirikan di Indonesia tetapi beroperasi di luar negeri
• B. Badan yang tidak didirikan di Indonesia namun menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
• C. Cabang perusahaan asing yang terdaftar di Ditjen Pajak
• D. Badan milik pemerintah asing yang beroperasi di Indonesia

16. Keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak harus diajukan paling lambat…

• A. 30 hari sejak tanggal SKP diterima
• B. 60 hari sejak tanggal SKP diterima
• C. 3 bulan sejak tanggal SKP diterima
• D. 6 bulan sejak tanggal SKP diterima

17. Dalam konteks Pajak dalam APBN, penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan negara. Pernyataan yang TEPAT mengenai fungsi pajak dalam APBN adalah…

• A. Pajak digunakan sebagai alat untuk membiayai hanya belanja pegawai negeri
• B. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur
• C. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk belanja negara dan pembangunan
• D. Pajak hanya berfungsi untuk membayar utang luar negeri negara

18. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menekankan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang…

• A. Bersifat sukarela dan dapat diperoleh kembali secara langsung
• B. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk
• C. Dipungut semata-mata untuk kepentingan golongan tertentu
• D. Digunakan untuk membayar gaji pejabat negara saja

19. Sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak berupa banding harus diajukan dalam jangka waktu…

• A. 30 hari sejak keputusan keberatan diterima
• B. 60 hari sejak keputusan keberatan diterima
• C. 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima
• D. 6 bulan sejak keputusan keberatan diterima

20. Daluwarsa penagihan pajak dalam ketentuan KUP adalah…

• A. 3 tahun
• B. 5 tahun
• C. 7 tahun
• D. 10 tahun

21. Dalam pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan yang menyatakan pajak yang terutang lebih kecil dari yang telah dibayar akan dituangkan dalam…

• A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
• B. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
• C. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
• D. Surat Tagihan Pajak (STP)

22. Konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam pajak penghasilan mengacu pada…

• A. Perusahaan domestik yang memiliki cabang di provinsi lain
• B. Bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia
• C. Perusahaan patungan antara investor asing dan dalam negeri
• D. Kantor perwakilan perusahaan nasional di luar negeri

23. Manakah yang termasuk objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?

• A. Bahan pokok kebutuhan sehari-hari
• B. Kendaraan bermotor untuk keperluan dinas TNI/Polri
• C. Kendaraan bermotor berkapasitas mesin besar untuk penggunaan pribadi
• D. Obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi

24. Ruang lingkup hukum pajak formil berbeda dengan hukum pajak materiil. Yang termasuk dalam kajian hukum pajak formil adalah…

• A. Penentuan subjek pajak dan objek pajak
• B. Penetapan tarif pajak yang berlaku
• C. Tata cara pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak
• D. Definisi penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak

25. Teori pembenaran pemungutan pajak yang menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak karena rakyat membutuhkan perlindungan negara disebut teori…

• A. Teori Bakti
• B. Teori Asuransi
• C. Teori Daya Beli
• D. Teori Perjanjian

26. Dalam sistem pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak yang dipungut oleh…

• A. Pemerintah pusat
• B. Pemerintah provinsi
• C. Pemerintah kabupaten/kota
• D. Badan Pendapatan Daerah provinsi

27. Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam konteks PPN adalah…

• A. Semua orang pribadi yang memiliki NPWP
• B. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dan telah dikukuhkan sebagai PKP
• C. Badan usaha yang memiliki omzet minimal Rp 1 miliar per tahun
• D. Pengusaha yang terdaftar di Kementerian Perdagangan

28. Penagihan pajak seketika dan sekaligus dapat dilakukan apabila…

• A. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan
• B. Wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau membubarkan badan usahanya
• C. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan
• D. Kantor pajak memerlukan tambahan penerimaan sebelum akhir tahun anggaran

29. Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap adalah…

• A. Banding
• B. Kasasi
• C. Peninjauan Kembali
• D. Gugatan

30. Dalam pemeriksaan pajak, Wajib Pajak yang diperiksa memiliki hak untuk…

• A. Menolak seluruh pertanyaan pemeriksa tanpa alasan
• B. Meminta pemeriksa menghentikan pemeriksaan kapan saja
• C. Meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
• D. Mengajukan keberatan langsung kepada Direktur Jenderal Pajak

31. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas…

• A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
• B. Dividen yang diterima oleh badan dari penanaman modal
• C. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada orang pribadi
• D. Penghasilan atas keuntungan dari penjualan saham di bursa efek

32. Asas kebangsaan (nasionalitas) dalam hukum pajak berarti bahwa…

• A. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak di manapun ia berada
• B. Pajak hanya berlaku bagi warga negara yang lahir di Indonesia
• C. Semua penghasilan yang diperoleh di wilayah Indonesia dikenakan pajak
• D. Pajak tidak berlaku bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia

33. Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan oleh fiskus dalam hal…

• A. Hasil pemeriksaan menunjukkan pajak yang terutang lebih besar dari yang dilaporkan
• B. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyetor pajak sehingga dikenai sanksi administrasi berupa bunga atau denda
• C. Wajib pajak mengajukan keberatan yang tidak diterima
• D. Wajib pajak memerlukan konfirmasi atas kredit pajak yang telah dibayar

34. Dalam hukum pajak daerah, yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah secara umum adalah…

• A. UU No. 36 Tahun 2008
• B. UU No. 42 Tahun 2009
• C. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• D. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali

35. Objek PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah…

• A. Kendaraan bermotor baru
• B. Barang kena pajak mewah yang diekspor
• C. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak
• D. Jasa konsultansi bisnis

36. Perbedaan antara keberatan dan banding dalam acara perpajakan adalah…

• A. Keberatan diajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan banding ke Dirjen Pajak
• B. Keberatan diajukan ke Dirjen Pajak, sedangkan banding ke Pengadilan Pajak
• C. Keduanya diajukan ke Pengadilan Pajak dengan prosedur yang berbeda
• D. Keberatan diajukan ke KPP Pratama, sedangkan banding ke KPP Madya

37. Teori daya pikul dalam pembenaran pemungutan pajak menyatakan bahwa…

• A. Rakyat harus membayar pajak setimpal dengan manfaat yang diterima dari negara
• B. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak
• C. Negara berhak memungut pajak sebagai wujud kesetiaan rakyat
• D. Pajak dipungut sebagai ganti rugi atas perlindungan negara

38. Dalam pemeriksaan pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) harus disampaikan kepada wajib pajak sebelum…

• A. Pemeriksaan dimulai
• B. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
• C. Surat Perintah Pemeriksaan dikeluarkan
• D. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan

39. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dapat diancam dengan sanksi…

• A. Hanya sanksi administrasi berupa denda
• B. Sanksi pidana berupa kurungan maksimal 1 tahun
• C. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
• D. Pemblokiran rekening bank

40. Dalam sistem pajak penghasilan Indonesia, yang dimaksud dengan kredit pajak luar negeri adalah…

• A. Pinjaman dari lembaga keuangan asing untuk membayar pajak
• B. Pengurangan pajak terutang di Indonesia atas pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri
• C. Pembebasan pajak bagi penghasilan yang bersumber dari luar negeri
• D. Fasilitas cicilan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang berdomisili di luar negeri

41. Upaya hukum yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak yang tidak sesuai ketentuan disebut…

• A. Banding
• B. Peninjauan Kembali
• C. Gugatan
• D. Kasasi

42. Menurut UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah…

• A. 31 Januari tahun berikutnya
• B. 28 Februari tahun berikutnya
• C. 31 Maret tahun berikutnya
• D. 30 April tahun berikutnya

43. Yang menjadi objek pajak daerah provinsi berdasarkan UU PDRD adalah…

• A. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan
• B. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
• C. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• D. Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

44. Dalam acara persidangan di Pengadilan Pajak, putusan yang menyatakan bahwa banding tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi persyaratan formal disebut…

• A. Putusan Menolak
• B. Putusan Mengabulkan
• C. Putusan Tidak Dapat Diterima
• D. Putusan Membatalkan

45. Perkembangan hukum pajak di Indonesia ditandai dengan adanya reformasi perpajakan tahun 1983 yang mengubah sistem pemungutan dari…

• A. Self assessment ke official assessment
• B. Official assessment ke self assessment
• C. Withholding system ke self assessment
• D. Self assessment ke withholding system

46. Dalam penagihan pajak, sita terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh…

• A. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
• B. Jurusita Pajak
• C. Hakim Pengadilan Negeri
• D. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

47. Pengenaan PPnBM dimaksudkan antara lain untuk…

• A. Mendorong pertumbuhan industri barang mewah dalam negeri
• B. Mengurangi pemakaian barang yang bukan kebutuhan pokok dan bersifat mewah
• C. Meningkatkan ekspor barang mewah ke luar negeri
• D. Memperluas basis wajib pajak di kalangan masyarakat menengah atas

48. Badan Peradilan Pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak di Indonesia adalah…

• A. Mahkamah Konstitusi
• B. Pengadilan Tata Usaha Negara
• C. Pengadilan Pajak
• D. Pengadilan Niaga

49. Dalam penerapan UU KUP terhadap kepabeanan, cukai, dan pajak, yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah…

• A. Memungut PPh Pasal 21 atas gaji pegawai importir
• B. Memungut Bea Masuk dan Cukai atas barang impor dan barang kena cukai
• C. Menetapkan tarif PPN atas barang konsumsi dalam negeri
• D. Menerbitkan NPWP bagi importir baru

50. Dalam hierarki upaya hukum perpajakan, urutan yang benar setelah keputusan Keberatan tidak memuaskan wajib pajak adalah…

• A. Gugatan → Banding → Peninjauan Kembali ke MA
• B. Banding ke Pengadilan Pajak → Peninjauan Kembali ke MA
• C. Kasasi ke MA → Banding ke Pengadilan Pajak
• D. Peninjauan Kembali → Banding → Kasasi