FSIH4205 — Hukum Agraria

1. Hukum agraria dalam arti luas mencakup semua ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan…

• A. Negara dan pemerintah daerah
• B. Sesama warga negara dalam hal kepemilikan
• C. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
• D. Lembaga keuangan dan perbankan nasional

2. Asas yang menyatakan bahwa hak atas tanah tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan umum disebut asas…

• A. Nasionalitas
• B. Fungsi sosial
• C. Pemisahan horizontal
• D. Publisitas

3. Dalam sistem hukum adat, hubungan antara tanah dan masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah…

• A. Hak prioritas
• B. Hak ulayat
• C. Hak eigendom
• D. Hak erfpacht

4. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan pada tanggal…

• A. 17 Agustus 1945
• B. 5 Juli 1959
• C. 24 September 1960
• D. 1 Januari 1961

5. Hukum pertanahan di negara-negara yang menganut sistem civil law umumnya berakar dari tradisi hukum…

• A. Anglo-Saxon
• B. Romawi
• C. Islam
• D. Adat lokal

6. Salah satu tujuan utama dibentuknya UUPA tahun 1960 adalah…

• A. Mempertahankan hukum agraria warisan kolonial Belanda
• B. Menyeragamkan hukum tanah dengan hukum Eropa
• C. Menghapus dualisme hukum tanah dan mewujudkan kepastian hukum
• D. Memberikan hak milik kepada seluruh warga negara secara gratis

7. Politik hukum agraria nasional yang berlaku di Indonesia berpijak pada landasan konstitusional yaitu…

• A. Pasal 27 UUD 1945
• B. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
• C. Pasal 28 UUD 1945
• D. Pasal 34 UUD 1945

8. Hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah milik orang lain guna keperluan tertentu disebut…

• A. Hak milik
• B. Hak guna bangunan
• C. Hak pakai
• D. Hak sewa

9. Konsep dasar hukum pertanahan yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya dapat dipisahkan dikenal sebagai asas…

• A. Nasionalitas
• B. Fungsi sosial
• C. Pemisahan horizontal
• D. Kontinuitas

10. Pendaftaran tanah bertujuan utama untuk memberikan…

• A. Pajak yang lebih rendah kepada pemilik tanah
• B. Kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak
• C. Kebebasan pemilik tanah untuk menjual ke pihak asing
• D. Izin mendirikan bangunan secara otomatis

11. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan memperhatikan prinsip…

• A. Efisiensi dan kecepatan proses tanpa musyawarah
• B. Kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan
• C. Kepentingan investor asing diutamakan
• D. Pemerintah berhak mengambil tanah tanpa kompensasi

12. Hak atas tanah yang bersifat paling kuat dan terpenuh dalam hukum agraria nasional adalah…

• A. Hak guna usaha
• B. Hak pakai
• C. Hak milik
• D. Hak guna bangunan

13. Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan agraria didasarkan pada…

• A. Undang-Undang Pokok Agraria 1960
• B. Agrarische Wet 1870
• C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat
• D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

14. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk kegiatan…

• A. Mendirikan bangunan di atas tanah negara
• B. Pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan
• C. Tempat tinggal pribadi warga negara asing
• D. Kegiatan perdagangan di pusat kota

15. Lembaga yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia adalah…

• A. Kementerian Keuangan
• B. Mahkamah Agung
• C. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
• D. Dewan Perwakilan Rakyat

16. Menurut UUPA, tanah yang dapat dimiliki dengan Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh…

• A. Badan hukum swasta asing
• B. Warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah
• C. Siapa saja termasuk warga negara asing
• D. Hanya pemerintah pusat dan daerah

17. Pembaruan agraria (agrarian reform) mencakup kegiatan redistribusi tanah yang bertujuan untuk…

• A. Memperkuat kepemilikan tanah oleh perusahaan besar
• B. Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
• C. Memberikan tanah kepada investor asing
• D. Menghapus hak adat masyarakat lokal

18. Dalam hukum pertanahan sistem common law, konsep kepemilikan tanah didasarkan pada…

• A. Hukum Napoleon
• B. Doktrin tenure yang berasal dari tradisi feodal Inggris
• C. Hukum adat setempat yang tidak tertulis
• D. Peraturan Mahkamah Internasional

19. Konsinyasi dalam pengadaan tanah adalah mekanisme…

• A. Proses musyawarah antara pemerintah dan pemilik tanah
• B. Penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan apabila pihak yang berhak menolak
• C. Pencatatan tanah ke kantor pertanahan
• D. Penetapan nilai tanah oleh appraisal independen

20. Asas nasionalitas dalam UUPA mengandung makna bahwa…

• A. Semua warga negara wajib mendaftarkan tanahnya
• B. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia
• C. Negara memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh tanah
• D. Tanah tidak boleh dijual kepada pihak swasta

21. Ruang lingkup sumber daya agraria yang diatur dalam hukum agraria meliputi…

• A. Hanya tanah pertanian saja
• B. Tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
• C. Hanya bangunan dan konstruksi
• D. Hanya sumber daya mineral bawah tanah

22. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang bersifat…

• A. Sementara dan dapat dibatalkan tanpa syarat
• B. Tidak memiliki kekuatan hukum
• C. Kuat, namun masih dapat digugat dengan bukti lain yang lebih kuat
• D. Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dalam kondisi apapun

23. Politik hukum agraria pada masa penjajahan Belanda ditandai dengan berlakunya…

• A. UUPA 1960 yang berpihak pada rakyat
• B. Domeinverklaring yang menyatakan tanah tak bertuan adalah milik negara kolonial
• C. Reforma agraria yang adil
• D. Hak ulayat masyarakat adat yang diakui penuh

24. Salah satu prinsip pendaftaran tanah yang sistematis adalah…

• A. Dilakukan atas inisiatif dan biaya pemegang hak secara individual
• B. Hanya dilakukan di daerah perkotaan
• C. Dilakukan secara serentak di suatu wilayah atas prakarsa pemerintah
• D. Tidak memerlukan pengukuran dan pemetaan

25. Hak Guna Bangunan (HGB) memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk…

• A. Mengolah tanah untuk keperluan pertanian
• B. Mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah orang lain
• C. Menyewakan tanah negara kepada pihak ketiga
• D. Mengelola sumber daya air di atas tanah tersebut

26. Sejarah pembentukan UUPA tidak lepas dari semangat untuk menghapuskan dualisme hukum, yaitu antara…

• A. Hukum perdata dan hukum pidana
• B. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
• C. Hukum agraria barat (kolonial) dan hukum agraria adat
• D. Hukum nasional dan hukum internasional

27. Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA dibatasi oleh syarat…

• A. Harus didaftarkan ke Mahkamah Agung
• B. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
• C. Hanya berlaku di wilayah Papua dan Kalimantan
• D. Harus mendapat persetujuan DPR

28. Kompensasi atau ganti kerugian dalam pengadaan tanah ditetapkan berdasarkan…

• A. Keinginan sepihak dari pemerintah
• B. Nilai pasar yang ditetapkan oleh penilai (appraisal) independen
• C. Harga yang ditentukan oleh pemilik tanah semata
• D. Nilai NJOP yang selalu lebih tinggi dari harga pasar

29. Dalam konteks hukum pertanahan internasional, sistem Torrens dikenal sebagai sistem pendaftaran tanah yang mengutamakan…

• A. Pendaftaran berbasis adat istiadat
• B. Kepastian hukum melalui pendaftaran yang bersifat konstitutif
• C. Kebebasan transaksi tanpa pencatatan
• D. Penguasaan tanah oleh negara secara penuh

30. Tata cara pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan…

• A. Secara massal atas prakarsa pemerintah di seluruh wilayah
• B. Berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan secara individual
• C. Hanya untuk tanah pertanian di perdesaan
• D. Oleh Mahkamah Agung setelah ada putusan pengadilan

31. Strategi pembaruan agraria dalam pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai…

• A. Privatisasi seluruh lahan negara
• B. Monopoli tanah oleh korporasi besar
• C. Keadilan sosial melalui redistribusi akses atas tanah dan sumber daya
• D. Penghapusan hak adat secara menyeluruh

32. Hak atas tanah yang diberikan kepada WNA atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia adalah…

• A. Hak milik
• B. Hak guna usaha
• C. Hak pakai untuk jangka waktu tertentu
• D. Hak guna bangunan permanen

33. Landasan perlindungan hak atas tanah dalam pembaruan agraria bersumber dari…

• A. Kepentingan investor asing yang berinvestasi
• B. Hak asasi manusia dan konstitusi negara
• C. Peraturan perundang-undangan kolonial yang masih berlaku
• D. Keputusan Mahkamah Internasional

34. Berlakunya UUPA 1960 secara resmi mencabut berlakunya…

• A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seluruhnya
• B. Agrarische Wet 1870 dan peraturan agraria kolonial lainnya
• C. Undang-Undang Perpajakan Daerah
• D. Seluruh hukum adat di Indonesia

35. Pengertian “kepentingan umum” dalam konteks pengadaan tanah mencakup kegiatan pembangunan untuk…

• A. Keperluan pribadi pejabat pemerintah
• B. Keperluan bisnis perusahaan swasta murni
• C. Infrastruktur publik seperti jalan, bendungan, rumah sakit pemerintah, dan fasilitas umum lainnya
• D. Pembangunan perumahan mewah eksklusif

36. Dalam hukum pertanahan, prinsip bahwa tanah negara dapat diberikan kepada rakyat dengan hak tertentu mencerminkan konsep…

• A. Domein privat negara
• B. Hak menguasai negara (HMN)
• C. Hak eigendom
• D. Hak opstal

37. Tujuan utama landreform (reforma agraria) yang diintroduksi bersamaan dengan UUPA 1960 adalah…

• A. Meningkatkan investasi asing di sektor perkebunan
• B. Memperkuat posisi tuan tanah di pedesaan
• C. Mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani
• D. Memusatkan pengelolaan tanah pada pemerintah pusat

38. Konsep dasar hukum pertanahan mengakui bahwa tanah memiliki dimensi hukum publik dan privat karena…

• A. Tanah hanya dapat dimiliki oleh negara saja
• B. Tanah berfungsi sosial sehingga kepentingan umum dapat membatasi hak individu
• C. Tanah bebas diperjualbelikan tanpa batasan apapun
• D. Harga tanah ditentukan oleh pemerintah pusat

39. Pemberlakuan UUPA 1960 menandai lahirnya hukum agraria nasional yang bersifat…

• A. Pluralistis dengan tetap mempertahankan hukum barat dan adat secara terpisah
• B. Unifikasi berbasis hukum adat sebagai hukum asli Indonesia
• C. Kodifikasi hukum Eropa secara penuh
• D. Hukum agama sebagai dasar utama

40. Pihak yang berwenang menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah…

• A. Badan Pertanahan Nasional
• B. Pengadilan Negeri setempat
• C. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan
• D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

41. Dalam sistem hukum Islam yang berlaku di beberapa negara, konsep kepemilikan tanah dipengaruhi oleh doktrin…

• A. Uti possidetis
• B. Ihya al-mawat (menghidupkan tanah mati)
• C. Eminent domain
• D. Terra nullius

42. Hak sewa atas tanah dalam UUPA memberikan hak kepada seseorang untuk…

• A. Memiliki tanah secara permanen dengan membayar uang sewa
• B. Mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa
• C. Mendapatkan tanah negara secara gratis
• D. Memindahtangankan hak atas tanah yang disewa

43. Konsep “pengakuan dan perlindungan” terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dalam hukum agraria modern didasarkan pada prinsip…

• A. Efisiensi ekonomi pasar bebas
• B. Hak asasi manusia dan pluralisme hukum
• C. Sentralisasi kekuasaan negara
• D. Globalisasi dan harmonisasi hukum internasional

44. Pengertian pembaruan agraria mencakup perombakan struktur…

• A. Pemerintahan daerah dan otonomi daerah
• B. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan
• C. Sistem perpajakan daerah dan pusat
• D. Perbankan dan lembaga keuangan nasional

45. Salah satu regulasi teknis yang mengatur tata cara pendaftaran tanah di Indonesia adalah…

• A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
• B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945
• C. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1960
• D. Peraturan Menteri Keuangan tentang NJOP

46. Prinsip publisitas dalam pendaftaran tanah berarti bahwa…

• A. Data tanah bersifat rahasia dan hanya boleh diakses pemilik
• B. Data pendaftaran tanah terbuka untuk umum sehingga siapapun dapat mengetahui status tanah
• C. Pendaftaran tanah hanya dilakukan melalui media massa
• D. Pengumuman kepemilikan tanah dilakukan secara lisan di desa

47. Politik hukum agraria masa kemerdekaan diarahkan untuk…

• A. Mempertahankan struktur agraria kolonial demi stabilitas ekonomi
• B. Memberikan konsesi besar kepada perusahaan asing
• C. Mewujudkan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan
• D. Menyerahkan seluruh tanah kepada pengusaha swasta nasional

48. Objek pengadaan tanah yang dapat dikenakan ganti kerugian meliputi…

• A. Hanya bangunan permanen saja
• B. Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai
• C. Hanya tanah kosong yang belum dibangun
• D. Hanya tanaman keras berusia di atas 10 tahun

49. Hak menguasai negara atas tanah sebagaimana dimaksud UUPA memberi wewenang kepada negara untuk…

• A. Memiliki seluruh tanah di Indonesia atas nama pemerintah
• B. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa
• C. Menjual tanah negara kepada investor asing tanpa batas
• D. Mencabut seluruh hak atas tanah yang dimiliki masyarakat

50. Dalam perspektif global, isu utama hukum pertanahan yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah…

• A. Kelebihan kepemilikan tanah oleh petani kecil
• B. Sulitnya investasi asing masuk ke sektor pertanian
• C. Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan lemahnya kepastian hukum hak atas tanah
• D. Terlalu banyaknya regulasi yang melindungi investor