FSAP4303 — Advokasi Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk…

• A. Memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang berkuasa
• B. Mengatur dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat
• C. Memperkuat posisi birokrasi dalam sistem pemerintahan
• D. Membatasi partisipasi masyarakat dalam proses politik

2. Unsur pokok yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan privat adalah…

• A. Kebijakan publik selalu bersifat tertulis dan formal
• B. Kebijakan publik hanya melibatkan lembaga legislatif
• C. Kebijakan publik memiliki otoritas dan daya ikat yang bersumber dari negara
• D. Kebijakan publik tidak memerlukan proses evaluasi

3. Proses pembentukan kebijakan publik dimulai dari tahap…

• A. Formulasi kebijakan oleh para ahli
• B. Identifikasi dan perumusan masalah publik
• C. Implementasi program oleh birokrat
• D. Evaluasi dampak kebijakan sebelumnya

4. Dalam sistem kebijakan publik, aktor yang paling berwenang dalam penetapan kebijakan formal adalah…

• A. Kelompok kepentingan (interest groups)
• B. Lembaga swadaya masyarakat
• C. Media massa
• D. Lembaga legislatif dan eksekutif

5. Siklus kebijakan publik yang benar secara berurutan adalah…

• A. Implementasi → Formulasi → Evaluasi → Agenda Setting
• B. Agenda Setting → Formulasi → Implementasi → Evaluasi
• C. Evaluasi → Agenda Setting → Implementasi → Formulasi
• D. Formulasi → Agenda Setting → Evaluasi → Implementasi

6. Kejelasan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor…

• A. Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat
• B. Jumlah pegawai negeri yang tersedia di daerah
• C. Konsistensi antara tujuan kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya
• D. Popularitas kebijakan di kalangan media massa

7. Hubungan antara kebijakan publik dan administrasi publik kontemporer ditandai oleh…

• A. Pemisahan tegas antara fungsi politik dan administrasi
• B. Dominasi birokrasi dalam seluruh proses kebijakan
• C. Semakin memudarnya batas antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan
• D. Berkurangnya peran lembaga negara dalam pengambilan keputusan

8. Paradigma New Public Management (NPM) dalam konteks kebijakan publik menekankan…

• A. Hierarki ketat dalam birokrasi pemerintahan
• B. Efisiensi, efektivitas, dan orientasi pasar dalam pelayanan publik
• C. Penguatan kontrol negara atas seluruh sektor kehidupan
• D. Monopoli pemerintah dalam penyediaan layanan masyarakat

9. Pelaksanaan kebijakan dalam perspektif administrasi publik melibatkan aspek penting berupa…

• A. Pengabaian partisipasi publik demi efisiensi
• B. Koordinasi antar lembaga dan pengelolaan sumber daya
• C. Pemusatan kewenangan pada satu lembaga saja
• D. Penghapusan mekanisme pengawasan eksternal

10. Pergeseran paradigma administrasi publik dalam konteks kebijakan ditandai oleh bergesernya orientasi dari…

• A. Pelayanan publik menuju kepentingan birokratis
• B. Desentralisasi menuju sentralisasi kekuasaan
• C. Government menuju governance yang melibatkan multi-aktor
• D. Partisipasi publik menuju keputusan teknokratis

11. Konsep advokasi kebijakan publik secara umum dapat didefinisikan sebagai…

• A. Proses hukum untuk menggugat kebijakan pemerintah di pengadilan
• B. Upaya terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai kepentingan publik
• C. Kampanye media untuk menjatuhkan reputasi pejabat pemerintah
• D. Kegiatan demonstrasi massa yang menuntut perubahan rezim

12. Perbedaan utama antara advokasi kebijakan dan lobi adalah…

• A. Lobi bersifat transparan sedangkan advokasi bersifat tertutup
• B. Advokasi hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah
• C. Advokasi berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas, sedangkan lobi cenderung untuk kepentingan kelompok tertentu
• D. Lobi selalu ilegal sedangkan advokasi selalu legal

13. Advokasi kebijakan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat paling tepat mencerminkan prinsip…

• A. Elitisme dalam pengambilan keputusan
• B. Teknokrasi berbasis data ilmiah semata
• C. Demokrasi deliberatif yang melibatkan warga negara aktif
• D. Sentralisme kebijakan pada lembaga eksekutif

14. Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah…

• A. Penyusunan Peraturan Presiden
• B. Rapat internal kabinet pemerintah
• C. Petisi publik dan kampanye komunitas
• D. Sidang paripurna legislatif

15. Aktor utama dalam perumusan advokasi kebijakan publik meliputi…

• A. Hanya partai politik yang memenangkan pemilu
• B. LSM, kelompok kepentingan, akademisi, dan media
• C. Militer dan aparat penegak hukum
• D. Hanya lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia

16. Pemetaan stakeholder dalam advokasi kebijakan publik bertujuan untuk…

• A. Mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap isu kebijakan
• B. Menyusun daftar musuh politik yang perlu dinetralisir
• C. Menentukan anggaran kampanye advokasi yang diperlukan
• D. Membuat ranking popularitas pejabat pemerintah

17. Dalam analisis stakeholder, kelompok yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh rendah sebaiknya diperlakukan dengan strategi…

• A. Diabaikan karena tidak berpengaruh pada kebijakan
• B. Dilawan karena berpotensi mengganggu proses advokasi
• C. Diberdayakan dan dilibatkan sebagai basis dukungan massa
• D. Dikooptasi menjadi bagian dari kelompok oposisi

18. Stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi dalam isu advokasi kebijakan dikategorikan sebagai…

• A. Key players yang menjadi mitra strategis utama
• B. Kelompok marginal yang perlu dikesampingkan
• C. Subjek yang cukup dimonitor tanpa keterlibatan aktif
• D. Kontestan yang harus dilemahkan posisinya

19. Aktor-aktor dalam advokasi kebijakan publik yang berasal dari sektor non-pemerintah dapat berperan sebagai…

• A. Penghalang implementasi kebijakan pemerintah
• B. Penyeimbang kekuasaan dan pengontrol kebijakan publik
• C. Pengganti fungsi legislatif dalam membuat undang-undang
• D. Pelaksana tunggal program sosial pemerintah

20. Pelaksanaan advokasi oleh aktor-aktor kebijakan publik memerlukan kemampuan utama berupa…

• A. Akses ke media televisi nasional secara eksklusif
• B. Kekuatan finansial untuk membeli suara legislatif
• C. Kemampuan membangun koalisi dan komunikasi persuasif
• D. Kewenangan formal dari lembaga pemerintah pusat

21. Teknik advokasi kebijakan yang paling efektif dalam menjangkau pembuat kebijakan secara langsung adalah…

• A. Demonstrasi jalanan tanpa persiapan argumen
• B. Penyebaran hoaks melalui media sosial
• C. Pertemuan langsung (direct meeting) dengan bukti dan rekomendasi konkret
• D. Pemboikotan seluruh produk kebijakan pemerintah

22. Riset aksi advokasi kebijakan berbeda dari penelitian akademis biasa karena…

• A. Riset aksi tidak memerlukan metodologi yang sistematis
• B. Riset aksi dilakukan semata untuk publikasi ilmiah
• C. Riset aksi bertujuan menghasilkan temuan yang langsung digunakan untuk tindakan perubahan kebijakan
• D. Riset aksi hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah

23. Dalam merancang riset aksi advokasi kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah…

• A. Menyebarkan kuesioner kepada seluruh masyarakat
• B. Mengidentifikasi masalah kebijakan yang menjadi fokus advokasi
• C. Melobi media massa untuk meliput isu tersebut
• D. Menyusun anggaran kampanye advokasi

24. Teknik advokasi melalui penggunaan media sosial memiliki keunggulan utama berupa…

• A. Jaminan perubahan kebijakan yang cepat dan pasti
• B. Jangkauan yang luas dan biaya yang relatif rendah
• C. Penggantian fungsi dialog langsung dengan pembuat kebijakan
• D. Kepastian hukum yang mengikat pemerintah

25. Perancangan riset aksi advokasi kebijakan yang baik harus mencakup…

• A. Tujuan yang abstrak dan tidak terukur agar fleksibel
• B. Identifikasi masalah, metode pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi aksi
• C. Hanya wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah
• D. Penggunaan data sekunder tanpa verifikasi lapangan

26. Advokasi dalam formulasi kebijakan publik berarti upaya untuk…

• A. Menghambat proses legislasi agar tidak menguntungkan pihak lawan
• B. Memastikan suara dan kepentingan publik terakomodasi dalam rancangan kebijakan
• C. Menggantikan peran legislatif dalam menyusun peraturan
• D. Membatalkan seluruh kebijakan yang sudah berjalan

27. Teknik advokasi dalam formulasi kebijakan yang paling relevan digunakan pada tahap agenda setting adalah…

• A. Evaluasi program dan audit keuangan
• B. Framing isu agar menjadi perhatian pembuat kebijakan
• C. Implementasi program bantuan sosial
• D. Penyusunan peraturan pelaksana

28. Perancangan riset aksi advokasi kebijakan dalam konteks formulasi kebijakan berfungsi untuk…

• A. Menghapus data yang tidak mendukung posisi advokasi
• B. Menyediakan basis bukti ilmiah yang memperkuat argumen advokasi
• C. Menggantikan konsultasi publik dengan data statistik saja
• D. Mempercepat pengesahan kebijakan tanpa diskusi

29. Dalam advokasi formulasi kebijakan, dokumen yang paling sering digunakan untuk menyampaikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan adalah…

• A. Laporan keuangan tahunan lembaga
• B. Buletin internal organisasi advokasi
• C. Policy brief yang ringkas dan berbasis bukti
• D. Skripsi atau tesis akademis

30. Keberhasilan advokasi dalam formulasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pelaku advokasi untuk…

• A. Memiliki jabatan formal di lembaga pemerintahan
• B. Menguasai seluruh media massa nasional
• C. Membangun argumentasi yang logis, berbasis data, dan relevan dengan konteks kebijakan
• D. Mendanai kampanye pemilu calon legislatif yang berpihak

31. Teknik advokasi dalam aksi-aksi kebijakan mencakup strategi…

• A. Hanya demonstrasi fisik di depan gedung pemerintahan
• B. Kombinasi antara kampanye publik, dialog kebijakan, dan mobilisasi komunitas
• C. Penyebaran propaganda tanpa basis fakta
• D. Penolakan total terhadap semua proses dialog dengan pemerintah

32. Strategi advokasi dalam aksi-aksi kebijakan yang efektif harus bersifat…

• A. Reaktif dan tidak terencana agar terkesan spontan
• B. Eksklusif dan hanya melibatkan kelompok elite
• C. Terencana, terkoordinasi, dan berbasis pada analisis kekuasaan
• D. Bergantung sepenuhnya pada bantuan lembaga internasional

33. Teknik advokasi melalui pengorganisasian komunitas (community organizing) bertujuan untuk…

• A. Memisahkan komunitas dari proses kebijakan formal
• B. Memperkuat kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam perubahan kebijakan
• C. Menciptakan ketergantungan komunitas pada LSM advokasi
• D. Mengalihkan perhatian dari isu kebijakan yang sebenarnya

34. Dalam advokasi aksi-aksi kebijakan, strategi “inside game” mengacu pada…

• A. Pendekatan melalui jalur formal seperti pertemuan dengan pembuat kebijakan dan lobi legislatif
• B. Kampanye media sosial yang masif dan viral
• C. Demonstrasi jalanan dan aksi massa
• D. Penggalangan dana melalui crowdfunding

35. Strategi “outside game” dalam advokasi aksi kebijakan melibatkan…

• A. Negosiasi tertutup dengan pejabat pemerintah
• B. Penyusunan rancangan undang-undang alternatif
• C. Mobilisasi publik, kampanye media, dan tekanan sosial dari luar sistem formal
• D. Penunjukan perwakilan resmi di lembaga negara

36. Konsultasi publik dalam advokasi kebijakan merupakan mekanisme yang bertujuan untuk…

• A. Memberikan persetujuan formal masyarakat atas kebijakan yang sudah jadi
• B. Mengumpulkan masukan dan perspektif masyarakat sebelum kebijakan ditetapkan
• C. Menunda proses pengambilan keputusan kebijakan
• D. Menggantikan sidang legislatif dalam pembahasan undang-undang

37. Partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan publik memiliki manfaat utama berupa…

• A. Memperlambat proses pengambilan keputusan pemerintah
• B. Meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan
• C. Mengurangi kebutuhan akan tenaga ahli kebijakan
• D. Menjamin seluruh aspirasi masyarakat terpenuhi tanpa kompromi

38. Keterlibatan masyarakat dalam advokasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui…

• A. Pengambilalihan paksa lembaga pemerintahan
• B. Forum musyawarah, dengar pendapat, dan penyampaian petisi resmi
• C. Pemboikotan seluruh proses pemilu
• D. Penolakan membayar pajak sebagai bentuk protes

39. Perencanaan konsultasi publik yang efektif dalam advokasi kebijakan harus memperhatikan…

• A. Kemampuan finansial peserta yang diundang
• B. Inklusivitas, keterwakilan, dan kejelasan mekanisme umpan balik
• C. Jumlah peserta yang sebanyak-banyaknya tanpa seleksi
• D. Kepentingan eksklusif kelompok yang menyelenggarakan advokasi

40. Hambatan utama partisipasi masyarakat dalam advokasi kebijakan publik yang sering dijumpai adalah…

• A. Terlalu banyaknya mekanisme partisipasi yang tersedia
• B. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak berpartisipasi dan minimnya akses informasi kebijakan
• C. Tingginya antusiasme masyarakat yang sulit dikelola
• D. Dominasi masyarakat yang terlalu besar dalam proses kebijakan

41. Dokumentasi hasil advokasi kebijakan penting dilakukan karena…

• A. Merupakan syarat administrasi yang diwajibkan pemerintah
• B. Untuk membuktikan kepada donor bahwa kegiatan telah dilaksanakan
• C. Menyediakan rekam jejak, pembelajaran, dan bahan evaluasi untuk advokasi berkelanjutan
• D. Menghindari tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan

42. Policy brief yang baik dalam konteks advokasi kebijakan harus memiliki karakteristik…

• A. Panjang dan komprehensif mencakup semua aspek teoritis
• B. Ringkas, berbasis bukti, dan berisi rekomendasi kebijakan yang jelas dan aplikatif
• C. Menggunakan bahasa teknis yang hanya dipahami akademisi
• D. Bersifat rahasia dan hanya untuk konsumsi internal lembaga

43. Perbedaan utama antara policy brief dan policy paper adalah…

• A. Policy brief lebih panjang dan lebih ilmiah dari policy paper
• B. Policy paper tidak memerlukan rekomendasi kebijakan
• C. Policy brief berfokus pada rekomendasi singkat, sedangkan policy paper menyajikan analisis lebih mendalam dan komprehensif
• D. Policy brief hanya dibuat oleh pemerintah, policy paper oleh LSM

44. Dalam penyusunan policy paper advokasi kebijakan, komponen yang harus ada adalah…

• A. Analisis masalah, tinjauan kebijakan yang ada, dan rekomendasi berbasis bukti
• B. Laporan keuangan, daftar donatur, dan rencana anggaran
• C. Biografi penulis dan afiliasi kelembagaan saja
• D. Daftar nama pejabat yang mendukung advokasi

45. Dokumentasi hasil advokasi kebijakan yang komprehensif mencakup…

• A. Hanya catatan keberhasilan yang dapat dipublikasikan
• B. Proses, capaian, kendala, dan pelajaran yang dipetik selama kegiatan advokasi
• C. Data keuangan saja untuk keperluan audit
• D. Identitas seluruh peserta kegiatan advokasi

46. Sistem kebijakan publik terdiri dari tiga komponen utama, yaitu…

• A. Partai politik, media massa, dan pengadilan
• B. Lingkungan kebijakan, pembuat kebijakan, dan kebijakan itu sendiri
• C. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
• D. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

47. Dalam konteks advokasi kebijakan, framing isu berarti…

• A. Memalsukan data agar mendukung argumen advokasi
• B. Cara membingkai dan menyajikan isu agar mudah dipahami dan mendapat dukungan publik
• C. Menyembunyikan informasi yang merugikan posisi advokasi
• D. Membatasi diskusi hanya pada aspek teknis kebijakan

48. Peran media massa dalam advokasi kebijakan publik adalah…

• A. Menggantikan fungsi lembaga perwakilan rakyat
• B. Sarana untuk membangun tekanan publik dan membentuk opini tentang isu kebijakan
• C. Lembaga yang berwenang memutuskan kebijakan publik
• D. Pengawas eksklusif atas pelaksanaan advokasi LSM

49. Evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan publik dapat diukur dari…

• A. Jumlah berita media yang memuat nama organisasi advokasi
• B. Besarnya dana yang berhasil dihimpun untuk kampanye
• C. Terjadinya perubahan kebijakan yang sesuai dengan tujuan advokasi dan peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran
• D. Banyaknya anggota koalisi yang bergabung dalam organisasi

50. Keberlanjutan advokasi kebijakan publik dalam jangka panjang memerlukan…

• A. Ketergantungan pada satu donor tunggal yang konsisten
• B. Penggantian seluruh tim advokasi setiap periode
• C. Penghindaran dari dokumentasi agar strategi tidak diketahui pihak lain
• D. Penguatan kapasitas kelembagaan, jaringan koalisi yang solid, dan basis dukungan masyarakat yang luas