FSAB4306 — Etika Dan Hukum Bisnis

1. Etika bisnis pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis. Pengertian etika secara umum merujuk pada…

A. Seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat
B. Ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan akal budi
C. Kode etik profesi yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha
D. Standar perilaku yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kegiatan bisnis

Jawaban: B. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya perbuatan manusia yang didasarkan pada pertimbangan akal budi, bukan semata-mata aturan hukum atau kode profesi.

2. Peran etika dalam aktivitas bisnis dewasa ini semakin penting karena bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan kondisi ini adalah…

A. Pelaku bisnis dituntut mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan usahanya
B. Etika bisnis hanya diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor publik dan nirlaba
C. Keuntungan finansial tetap menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan bisnis yang etis
D. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas penerapan etika dalam seluruh kegiatan bisnis swasta

Jawaban: A. Konsep etika bisnis modern menekankan bahwa pelaku usaha tidak hanya mengejar profit, tetapi juga wajib mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap pengambilan keputusan.

3. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya kesadaran etika bisnis di era modern adalah meningkatnya tuntutan dari berbagai pihak terhadap perusahaan. Pihak yang dimaksud dalam konteks ini dikenal sebagai…

A. Regulator bisnis
B. Asosiasi pengusaha
C. Pemangku kepentingan (stakeholder)
D. Auditor independen

Jawaban: C. Pemangku kepentingan atau stakeholder mencakup semua pihak yang berkepentingan atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, termasuk konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, yang menuntut perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

4. Implementasi etika dalam bisnis dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Salah satu bentuk implementasi etika yang bersifat formal di tingkat perusahaan adalah…

A. Pemberian bonus kepada karyawan yang berprestasi tinggi
B. Peningkatan anggaran iklan untuk membangun citra positif perusahaan
C. Penerapan strategi harga yang kompetitif di pasar
D. Penyusunan kode etik perusahaan yang mengikat seluruh anggota organisasi

Jawaban: D. Kode etik perusahaan merupakan bentuk implementasi etika bisnis secara formal yang berisi pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

5. PT Maju Bersama memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan pemasok yang terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam produksinya, meskipun harga yang ditawarkan pemasok tersebut jauh lebih murah. Keputusan ini mencerminkan implementasi etika bisnis dalam aspek…

A. Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif
B. Tanggung jawab terhadap konsumen dan keamanan produk
C. Strategi pemasaran yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek
D. Kepatuhan terhadap regulasi pajak perusahaan

Jawaban: B. Keputusan menolak pemasok yang menggunakan bahan berbahaya mencerminkan komitmen etis perusahaan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman, meskipun harus mengorbankan keuntungan biaya produksi yang lebih rendah.

6. Norma merupakan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan utama antara norma hukum dan norma etika terletak pada…

A. Tujuan pembentukannya, di mana norma etika dibuat oleh pemerintah sedangkan norma hukum tumbuh dari masyarakat
B. Ruang lingkupnya, di mana norma hukum hanya berlaku di tingkat internasional sedangkan norma etika bersifat lokal
C. Sanksinya, di mana norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan memaksa sedangkan norma etika sanksinya berupa tekanan sosial
D. Sifat kewajiban, di mana norma etika bersifat mutlak mengikat sedangkan norma hukum bersifat sukarela

Jawaban: C. Perbedaan mendasar antara norma hukum dan norma etika terletak pada sanksi: pelanggaran norma hukum dikenai sanksi hukum yang bersifat memaksa oleh negara, sementara pelanggaran norma etika hanya dikenai sanksi sosial seperti dikucilkan atau dicela masyarakat.

7. Dalam konsep norma dan etika, terdapat istilah “norma kesopanan” yang mengatur tata krama dan perilaku dalam pergaulan. Sumber dari norma kesopanan adalah…

A. Kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat
B. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif
C. Ajaran agama yang termuat dalam kitab suci setiap agama
D. Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Jawaban: A. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang tumbuh serta berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

8. Hubungan antara bisnis dan pemerintah dalam konteks norma dan etika bersifat saling terkait. Peran pemerintah dalam kerangka etika bisnis terutama diwujudkan melalui…

A. Pengelolaan langsung seluruh kegiatan bisnis yang beroperasi di wilayahnya
B. Pemberian subsidi kepada perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik
C. Penyediaan modal usaha bagi pelaku bisnis yang membutuhkan pembiayaan
D. Penetapan regulasi yang menciptakan iklim bisnis yang adil dan berlandaskan etika

Jawaban: D. Peran utama pemerintah dalam kaitannya dengan etika bisnis adalah membuat dan menegakkan regulasi yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong tanggung jawab sosial pelaku bisnis.

9. Sebuah perusahaan manufaktur mengajukan izin operasional kepada pemerintah daerah, namun pejabat daerah meminta imbalan di luar prosedur resmi sebagai syarat penerbitan izin tersebut. Tindakan pejabat tersebut merupakan pelanggaran norma…

A. Kesopanan dan adat istiadat setempat
B. Hukum dan etika sekaligus, karena termasuk tindakan korupsi
C. Agama yang berlaku di wilayah tersebut
D. Kesusilaan yang bersumber dari hati nurani

Jawaban: B. Permintaan imbalan di luar prosedur resmi oleh pejabat pemerintah dalam pengurusan izin merupakan pelanggaran norma hukum (tindak pidana korupsi) sekaligus pelanggaran norma etika karena bertentangan dengan prinsip integritas dan keadilan dalam hubungan bisnis dan pemerintah.

10. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pertama kali berkembang sebagai respons terhadap kritik bahwa perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan. Tokoh yang pertama kali mempopulerkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks bisnis modern adalah…

A. Milton Friedman
B. Adam Smith
C. Howard Bowen
D. Peter Drucker

Jawaban: C. Howard Bowen dikenal sebagai “Bapak CSR” karena bukunya pada tahun 1953 yang pertama kali merumuskan konsep tanggung jawab sosial pengusaha terhadap masyarakat secara sistematis dalam konteks bisnis modern.

11. Sejarah perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi profit semata menuju orientasi yang lebih luas. Pergeseran ini paling tepat digambarkan sebagai perubahan dari model…

A. Shareholders model menuju stakeholders model
B. Stakeholders model menuju shareholders model
C. Model nasional menuju model internasional
D. Model tradisional menuju model digital

Jawaban: A. Perkembangan CSR menandai pergeseran dari paradigma shareholders model yang hanya memprioritaskan kepentingan pemegang saham menuju stakeholders model yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaan.

12. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan mencakup berbagai dimensi. Menurut konsep Triple Bottom Line, ketiga dimensi yang menjadi pilar utama CSR adalah…

A. Produksi, distribusi, dan konsumsi
B. Keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia
C. Hukum, etika, dan filantropi
D. Profit, people, dan planet

Jawaban: D. Konsep Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh John Elkington menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit (keuntungan finansial), tetapi juga dari people (dampak sosial) dan planet (dampak lingkungan).

13. PT Sejahtera Abadi mengalokasikan 2% dari laba bersihnya untuk program beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di sekitar lokasi pabriknya. Program ini merupakan contoh implementasi CSR dalam bidang…

A. Pelestarian lingkungan hidup
B. Pengembangan masyarakat (community development)
C. Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
D. Pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik

Jawaban: B. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan merupakan bentuk nyata implementasi CSR dalam dimensi pengembangan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas sekitar perusahaan.

14. Dalam hukum bisnis Indonesia, badan usaha dibedakan menjadi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Karakteristik utama badan usaha yang berbadan hukum adalah…

A. Seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh utang perusahaan
B. Tidak dapat memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya
C. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya
D. Hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia secara perseorangan

Jawaban: C. Salah satu ciri khas badan usaha berbadan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya, sehingga tanggung jawab hukum pemilik terbatas pada modal yang disetorkan.

15. Hukum bisnis mengatur berbagai aspek aktivitas perusahaan, termasuk pendirian badan usaha. Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diatur dalam…

A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jawaban: A. Pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan lex specialis di bidang hukum perusahaan.

16. Firma (Fa) merupakan salah satu bentuk badan usaha bukan badan hukum. Karakteristik yang membedakan firma dari persekutuan komanditer (CV) adalah…

A. Firma dapat menerbitkan saham kepada publik, sedangkan CV tidak dapat
B. Semua sekutu dalam firma bertanggung jawab terbatas, sedangkan CV ada sekutu tidak terbatas
C. Firma hanya dapat didirikan oleh dua orang, sedangkan CV dapat didirikan oleh lebih dari dua orang
D. Semua sekutu dalam firma aktif menjalankan usaha, sedangkan CV terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif

Jawaban: D. Perbedaan mendasar antara firma dan CV terletak pada keberadaan sekutu: dalam firma semua sekutu berstatus aktif dengan tanggung jawab penuh, sedangkan CV memiliki dua jenis sekutu yaitu sekutu aktif (komplementer) yang mengelola usaha dan sekutu pasif (komanditer) yang hanya menyertakan modal.

17. Koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kekhasan dibandingkan badan usaha lainnya. Prinsip dasar yang membedakan koperasi dari Perseroan Terbatas adalah…

A. Koperasi berorientasi pada maksimalisasi keuntungan bagi pemegang saham terbesar
B. Koperasi dikelola oleh manajemen profesional yang dipilih oleh dewan direksi
C. Koperasi berprinsip keanggotaan sukarela dengan pengelolaan secara demokratis oleh anggota
D. Koperasi hanya dapat didirikan oleh pemerintah dan lembaga negara tertentu

Jawaban: C. Koperasi memiliki kekhasan berupa prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela serta pengelolaan yang bersifat demokratis di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetor.

18. Dalam hukum perjanjian bisnis, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian adalah…

A. Adanya objek perjanjian yang jelas dan tertentu
B. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
C. Adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum
D. Adanya bukti tertulis yang ditandatangani oleh para pihak

Jawaban: B. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, di mana kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif (menyangkut subjek/para pihak perjanjian), sedangkan objek yang jelas dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.

19. Kerja sama bisnis dalam bentuk perikatan dapat terjadi dalam berbagai wujud. Pengertian perikatan dalam hukum bisnis adalah…

A. Hubungan kerja antara majikan dan buruh yang diatur dalam perjanjian kerja bersama
B. Dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan suatu barang atau aset tertentu
C. Kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menguntungkan keduanya
D. Hubungan hukum antara dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum

Jawaban: D. Perikatan dalam hukum bisnis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu (kreditur) dan kewajiban bagi pihak yang lain (debitur), di mana kewajiban tersebut dapat dipaksakan pemenuhannya melalui jalur hukum.

20. Bentuk kerja sama bisnis berupa joint venture memiliki karakteristik tersendiri. Ciri khas joint venture yang membedakannya dari bentuk kerja sama bisnis lainnya adalah…

A. Dua perusahaan atau lebih bergabung membentuk entitas bisnis baru dengan kepemilikan bersama
B. Satu perusahaan mengambil alih kepemilikan penuh atas perusahaan lain yang lebih kecil
C. Perusahaan memberikan hak kepada mitra untuk menggunakan merek dan sistem bisnisnya dengan imbalan royalti
D. Dua perusahaan setuju untuk saling memprioritaskan produk satu sama lain dalam pemasaran

Jawaban: A. Joint venture adalah bentuk kerja sama bisnis di mana dua perusahaan atau lebih secara bersama-sama mendirikan entitas bisnis baru yang dimiliki bersama, berbagi risiko, investasi, keuntungan, dan kerugian sesuai porsi kepemilikan masing-masing.

21. Waralaba (franchise) merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang populer. Hubungan antara franchisor dan franchisee dalam perjanjian waralaba paling tepat digambarkan sebagai…

A. Hubungan majikan dan karyawan yang diatur dalam kontrak kerja tetap
B. Hubungan investor dan debitur yang terikat oleh perjanjian pinjaman modal
C. Hubungan pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk menggunakan sistem bisnis dengan imbalan royalti
D. Hubungan produsen dan distributor eksklusif yang terikat kontrak distribusi jangka panjang

Jawaban: C. Dalam perjanjian waralaba, franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan nama merek, sistem operasional, dan dukungan bisnis milik franchisor dengan imbalan berupa pembayaran awal (franchise fee) dan royalti berkala.

22. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas bisnis. Fungsi utama lembaga keuangan bank dalam kegiatan perekonomian adalah…

A. Menerbitkan surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal
B. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit
C. Menyediakan jaminan atas risiko kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis
D. Mengelola portofolio investasi nasabah di berbagai instrumen keuangan

Jawaban: B. Fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan adalah fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) dalam bentuk kredit.

23. Lembaga pembiayaan berbeda dari bank dalam hal mekanisme penghimpunan dana. Perbedaan mendasar lembaga pembiayaan dibandingkan bank konvensional adalah…

A. Lembaga pembiayaan dapat menerima simpanan giro dari nasabah perorangan
B. Lembaga pembiayaan diawasi oleh Kementerian Keuangan, bukan oleh OJK
C. Lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai
D. Lembaga pembiayaan tidak diperkenankan menghimpun dana langsung dari masyarakat

Jawaban: D. Perbedaan fundamental antara lembaga pembiayaan dan bank adalah bahwa lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, melainkan memperoleh sumber dananya melalui pinjaman dan pasar modal.

24. Sewa guna usaha (leasing) merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang banyak digunakan dalam bisnis. Karakteristik utama leasing yang membedakannya dari pembelian kredit biasa adalah…

A. Kepemilikan aset selama masa sewa tetap berada pada pihak lessor, bukan lessee
B. Lessee wajib membayar uang muka yang lebih besar dibandingkan pembelian kredit konvensional
C. Lessor tidak berhak menarik kembali aset yang disewakan meskipun lessee gagal membayar
D. Leasing hanya dapat dilakukan untuk aset tidak bergerak seperti gedung dan tanah

Jawaban: A. Dalam leasing, pihak lessor (perusahaan pembiayaan) tetap menjadi pemilik sah atas aset yang disewagunakannya kepada lessee selama masa kontrak berlangsung; kepemilikan baru berpindah ke lessee apabila ada opsi pembelian yang dilaksanakan di akhir masa sewa.

25. Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam etika dan hukum bisnis. Di Indonesia, perlindungan konsumen secara khusus diatur dalam…

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jawaban: C. Perlindungan konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

26. Hubungan antara bisnis dan konsumen mencakup hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak konsumen yang paling mendasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak untuk…

A. Mendapatkan diskon harga pada setiap pembelian produk tertentu
B. Memilih produsen yang memproduksi barang dengan bahan baku lokal
C. Mendapatkan hadiah atau bonus dalam setiap transaksi pembelian
D. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi

Jawaban: D. UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli, sebagai dasar untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas dan terinformasi.

27. Etika periklanan mengharuskan pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi produk secara jujur dan tidak menyesatkan. Iklan yang menampilkan klaim berlebihan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dikategorikan sebagai iklan…

A. Informatif yang kurang efektif
B. Menyesatkan (misleading advertisement)
C. Komparatif yang tidak berimbang
D. Subliminal yang tidak disadari konsumen

Jawaban: B. Iklan yang memuat klaim berlebihan, tidak akurat, atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya dikategorikan sebagai iklan menyesatkan (misleading advertisement) yang melanggar etika periklanan dan ketentuan perlindungan konsumen karena dapat mengelabui konsumen.

28. Sebuah perusahaan minuman energi menayangkan iklan yang mengklaim produknya dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa dukungan bukti ilmiah. Berdasarkan etika periklanan, tindakan perusahaan tersebut melanggar prinsip…

A. Kejujuran dan tanggung jawab terhadap konsumen
B. Kreativitas dan inovasi dalam strategi pemasaran
C. Efisiensi biaya produksi dalam anggaran periklanan
D. Konsistensi merek dalam komunikasi pemasaran terpadu

Jawaban: A. Iklan yang mengklaim khasiat medis tanpa dukungan bukti ilmiah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab kepada konsumen, karena dapat mengelabui konsumen dan berpotensi membahayakan kesehatan mereka.

29. Persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian. Praktik bisnis yang dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah…

A. Inovasi produk yang membuat pesaing kesulitan bersaing di pasar
B. Strategi penetapan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan baru
C. Pembentukan kartel oleh beberapa perusahaan untuk menetapkan harga secara bersama
D. Investasi besar-besaran dalam penelitian untuk menciptakan keunggulan kompetitif

Jawaban: C. Pembentukan kartel di mana beberapa perusahaan bersepakat untuk menetapkan harga secara bersama-sama merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 karena menghilangkan persaingan dan merugikan konsumen.

30. Lembaga yang berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia adalah…

A. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Jawaban: D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut serta menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

31. Predatory pricing merupakan salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan predatory pricing adalah strategi…

A. Menetapkan harga tinggi secara sepihak untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek
B. Menetapkan harga sangat rendah di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing dari pasar
C. Menetapkan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda berdasarkan kemampuan bayar
D. Menetapkan harga yang sama untuk semua produk dalam satu kategori tertentu

Jawaban: B. Predatory pricing adalah praktik menetapkan harga produk di bawah biaya produksi (cost) secara sengaja dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar, setelah pesaing keluar perusahaan kemudian menaikkan harga kembali untuk memulihkan kerugian dan memperoleh monopoli.

32. Dampak negatif dari praktik monopoli terhadap konsumen yang paling langsung dirasakan adalah…

A. Konsumen terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dengan pilihan produk yang lebih terbatas
B. Konsumen mendapatkan kualitas produk yang jauh lebih baik karena perusahaan berinvestasi lebih banyak
C. Konsumen mendapatkan layanan purna jual yang lebih baik karena perusahaan monopoli lebih berpengalaman
D. Konsumen diuntungkan oleh efisiensi skala besar yang dihasilkan perusahaan monopoli

Jawaban: A. Praktik monopoli merugikan konsumen secara langsung karena tanpa adanya persaingan, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga di atas harga pasar yang kompetitif dan membatasi pilihan konsumen, sehingga kesejahteraan konsumen menurun secara signifikan.

33. Kepailitan (bangkrut) merupakan kondisi hukum yang dapat dialami oleh suatu perusahaan. Berdasarkan hukum kepailitan di Indonesia, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila…

A. Mengalami kerugian operasional selama tiga tahun berturut-turut
B. Nilai total utangnya melebihi nilai total aset yang dimiliki perusahaan
C. Tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada minimal dua kreditur
D. Tidak memiliki arus kas positif selama enam bulan berturut-turut

Jawaban: C. Berdasarkan UU Kepailitan, syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah debitur memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri atau kreditur.

34. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan berfungsi sebagai mekanisme…

A. Pembubaran permanen perusahaan yang dinyatakan tidak mampu bayar
B. Penjualan aset perusahaan secara lelang untuk melunasi seluruh utang kepada kreditur
C. Pengambilalihan pengelolaan perusahaan oleh pemerintah secara sementara
D. Pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar terhindar dari kepailitan

Jawaban: D. PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang sedang dalam kesulitan keuangan untuk merundingkan dan merestrukturisasi utang-utangnya bersama para kreditur, sehingga diharapkan dapat menghindari kepailitan dan melanjutkan kegiatan usahanya.

35. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan (litigasi) memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelemahan utama penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi dibandingkan jalur nonlitigasi adalah…

A. Putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak
B. Proses yang memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat terbuka untuk umum
C. Hakim pengadilan tidak memiliki keahlian di bidang bisnis dan perdagangan
D. Litigasi tidak tersedia bagi sengketa yang melibatkan pihak asing

Jawaban: B. Kelemahan utama litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis meliputi: prosesnya yang panjang dan berlarut-larut karena melalui berbagai tingkat peradilan, biaya yang relatif tinggi, serta sifat persidangan yang terbuka yang dapat merugikan reputasi bisnis para pihak yang bersengketa.

36. Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis nonkonvensional memiliki keunggulan utama berupa…

A. Biaya yang sangat rendah sehingga terjangkau oleh semua kalangan pelaku bisnis
B. Putusan arbitrase masih dapat digugat melalui pengadilan negeri jika salah satu pihak tidak puas
C. Proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, dan arbiter dapat dipilih berdasarkan keahliannya
D. Para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan sehingga lebih efisien secara waktu

Jawaban: C. Keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi meliputi: proses penyelesaian yang umumnya lebih cepat, kerahasiaan (confidentiality) yang melindungi reputasi bisnis para pihak, serta kemampuan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang sengketa yang dipersengketakan.

37. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa nonkonvensional. Perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase terletak pada…

A. Mediator tidak berwenang memutus sengketa, sedangkan arbiter berwenang mengeluarkan putusan yang mengikat
B. Mediasi hanya dapat digunakan untuk sengketa bisnis internasional, sedangkan arbitrase untuk sengketa domestik
C. Mediator merupakan pegawai pemerintah, sedangkan arbiter merupakan praktisi swasta independen
D. Mediasi membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan arbitrase untuk sengketa yang sama

Jawaban: A. Perbedaan fundamental antara mediasi dan arbitrase terletak pada kewenangan pihak ketiga: mediator hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan sendiri tanpa dapat memaksakan keputusan, sedangkan arbiter berwenang mengeluarkan putusan (award) yang bersifat final dan mengikat para pihak.

38. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dasar hukum penyelenggaraan arbitrase di Indonesia diatur dalam…

A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
C. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR)
D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jawaban: D. Penyelenggaraan arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur prosedur, syarat klausula arbitrase, kewenangan arbiter, serta pelaksanaan putusan arbitrase.

39. Analisis perbandingan antara badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum menunjukkan perbedaan dalam hal tanggung jawab hukum. Dalam persekutuan komanditer (CV), sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang bersifat…

A. Terbatas hanya sebesar modal yang disetorkan ke dalam CV
B. Tidak terbatas hingga harta kekayaan pribadi sekutu aktif tersebut
C. Tanggung jawab bersama yang dibagi rata antara seluruh sekutu aktif
D. Terbatas sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian CV

Jawaban: B. Sekutu komplementer (sekutu aktif) dalam CV bertanggung jawab secara tidak terbatas atas utang-utang CV, artinya apabila aset CV tidak cukup untuk melunasi kewajiban, maka kreditur dapat menuntut pelunasan dari harta kekayaan pribadi sekutu aktif tersebut.

40. Dalam konteks etika bisnis, konsep “good corporate governance” (GCG) menjadi landasan penting bagi perusahaan. Prinsip akuntabilitas dalam GCG mengandung makna bahwa…

A. Perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali
B. Seluruh kegiatan bisnis perusahaan harus dilaporkan kepada lembaga pemerintah setiap hari
C. Pengelola perusahaan bertanggung jawab atas kinerja dan tindakannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan
D. Perusahaan wajib menyediakan akses informasi yang sama kepada semua pesaing bisnis

Jawaban: C. Prinsip akuntabilitas (accountability) dalam GCG mewajibkan direksi dan manajemen perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan dan terukur.

41. Etika bisnis dapat dianalisis dari berbagai perspektif teori etika. Teori etika yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan disebut teori…

A. Utilitarianisme
B. Deontologi
C. Virtue ethics
D. Kontraktarianisme

Jawaban: A. Utilitarianisme adalah teori etika yang menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya; suatu tindakan dianggap etis apabila menghasilkan manfaat (utility) yang paling besar bagi jumlah orang yang paling banyak.

42. Sebuah perusahaan farmasi memiliki informasi bahwa salah satu produk obat-obatannya memiliki efek samping berbahaya yang belum dipublikasikan. Manajer perusahaan memutuskan untuk segera menarik produk dari pasaran meskipun akan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Keputusan ini mencerminkan penerapan etika bisnis yang mengutamakan…

A. Keuntungan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan konsumen saat ini
B. Kepatuhan terhadap peraturan pemasaran obat-obatan yang ditetapkan pemerintah
C. Efisiensi operasional perusahaan untuk mengurangi potensi tuntutan hukum
D. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen di atas kepentingan finansial

Jawaban: D. Keputusan menarik produk berbahaya dari pasaran meskipun merugi secara finansial merupakan bentuk nyata komitmen etis perusahaan yang menempatkan keselamatan dan kesehatan konsumen sebagai prioritas utama, sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang bertanggung jawab.

43. Dalam konteks perlindungan konsumen, seorang konsumen membeli produk elektronik yang rusak setelah digunakan tiga hari. Konsumen tersebut menuntut penggantian produk berdasarkan garansi. Hak konsumen yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak…

A. Mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam penyelesaian sengketa konsumen
B. Mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang diperjanjikan
C. Mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai spesifikasi produk
D. Memilih produk berdasarkan perbandingan harga di antara beberapa penjual

Jawaban: B. Produk yang rusak setelah tiga hari digunakan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan barang yang kondisi dan kualitasnya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, termasuk jaminan garansi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hak konsumen.

44. Dalam penyelesaian sengketa bisnis konvensional, pengadilan niaga merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus tertentu. Kasus yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga adalah…

A. Sengketa perburuhan antara pengusaha dan serikat pekerja
B. Sengketa pertanahan antara perusahaan swasta dan masyarakat adat
C. Perkara kepailitan, PKPU, dan sengketa hak kekayaan intelektual
D. Sengketa kontrak bisnis antar perusahaan swasta secara umum

Jawaban: C. Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus untuk menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta sengketa di bidang hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta.

45. Perseroan Terbatas (PT) memiliki organ perusahaan yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Organ PT yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan direksi dalam mengelola perusahaan adalah…

A. Dewan Komisaris
B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
C. Direksi
D. Komite Audit

Jawaban: A. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perseroan.

46. Kode etik profesi dalam dunia bisnis berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para profesional. Perbedaan antara kode etik profesi dan peraturan hukum bisnis dalam konteks penegakannya adalah…

A. Kode etik profesi dapat membatalkan perjanjian bisnis, sedangkan hukum tidak dapat
B. Hukum bisnis hanya berlaku bagi perusahaan besar, sedangkan kode etik berlaku untuk semua pelaku usaha
C. Hukum bisnis bersifat sukarela, sedangkan kode etik profesi bersifat wajib dan memaksa
D. Kode etik profesi ditegakkan oleh organisasi profesi, sedangkan hukum bisnis ditegakkan oleh negara melalui aparat penegak hukum

Jawaban: D. Perbedaan mendasar dalam hal penegakan adalah: kode etik profesi ditegakkan secara internal oleh organisasi atau asosiasi profesi yang bersangkutan dengan sanksi berupa teguran hingga pencabutan keanggotaan, sedangkan norma hukum bisnis ditegakkan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan sanksi yang bersifat memaksa.

47. Dua perusahaan telekomunikasi besar saling bersaing memperebutkan pangsa pasar dengan menurunkan tarif layanan secara agresif. Namun, keduanya juga diam-diam bersepakat untuk tidak masuk ke wilayah layanan masing-masing. Berdasarkan hukum persaingan usaha, kesepakatan tersebut dikategorikan sebagai…

A. Strategi bisnis yang diperbolehkan karena tidak merugikan konsumen secara langsung
B. Perjanjian pembagian wilayah yang dilarang karena membatasi persaingan usaha
C. Bentuk kerja sama bisnis yang sah apabila mendapat persetujuan dari KPPU
D. Strategi diferensiasi pasar yang merupakan hak setiap pelaku usaha

Jawaban: B. Kesepakatan antara dua pelaku usaha bersaing untuk tidak memasuki wilayah pemasaran satu sama lain merupakan perjanjian pembagian wilayah (market allocation) yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 karena secara nyata membatasi persaingan dan merugikan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain.

48. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki empat tingkatan berdasarkan Piramida CSR Carroll. Urutan dari tingkatan yang paling mendasar hingga paling tinggi dalam piramida tersebut adalah…

A. Filantropi, etika, hukum, dan ekonomi
B. Etika, ekonomi, hukum, dan filantropi
C. Ekonomi, hukum, etika, dan filantropi
D. Hukum, ekonomi, filantropi, dan etika

Jawaban: C. Piramida CSR Carroll menyusun empat tingkatan tanggung jawab perusahaan dari yang paling mendasar: tanggung jawab ekonomi (menghasilkan profit), tanggung jawab hukum (mematuhi peraturan), tanggung jawab etika (bertindak sesuai norma yang diterima masyarakat), dan tanggung jawab filantropis (berkontribusi pada masyarakat secara sukarela).

49. Dalam hukum perjanjian, terdapat asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas hukum perjanjian ini dikenal sebagai asas…

A. Pacta sunt servanda
B. Konsensualisme
C. Kebebasan berkontrak
D. Itikad baik

Jawaban: A. Asas pacta sunt servanda, yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak wajib memenuhi setiap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

50. Perusahaan A dan Perusahaan B adalah kompetitor di industri ritel. Perusahaan A menerapkan program loyalitas pelanggan dengan memberikan poin reward, sementara Perusahaan B menurunkan harga secara transparan. Dibandingkan dengan Perusahaan B, strategi Perusahaan A dapat dinilai dari perspektif etika bisnis sebagai…

A. Praktik yang tidak etis karena memaksa konsumen untuk tetap berbelanja di toko yang sama
B. Pelanggaran hukum persaingan usaha karena menghambat konsumen untuk berpindah ke pesaing
C. Praktik yang identik dengan kartel karena sama-sama bertujuan mengurangi persaingan
D. Strategi persaingan yang sah dan etis karena memberikan nilai tambah tanpa merugikan pesaing secara tidak fair

Jawaban: D. Program loyalitas pelanggan merupakan strategi persaingan yang sah secara hukum dan etis karena didasarkan pada pemberian nilai tambah kepada konsumen, bukan dengan cara menjatuhkan atau merugikan pesaing secara tidak fair; strategi semacam ini justru mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan dalam persaingan bisnis yang sehat.

FSAB4306 — Etika Dan Hukum Bisnis

Latihan Tambahan dengan AI