EPFA4442 — Laboratorium Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh…

A. Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan
B. Presiden melalui Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
C. Kepala LKPP melalui Peraturan Kepala LKPP
D. DPR melalui Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa

Jawaban: B. Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan tertinggi yang mengatur mekanisme, prinsip, dan tata cara pengadaan di instansi pemerintah.

2. Salah satu prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan proses pengadaan dilakukan secara terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan adalah prinsip…

A. Transparan
B. Adil dan merata
C. Bersaing
D. Akuntabel

Jawaban: A. Prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang berminat, sehingga persaingan terbuka dapat terjadi.

3. Tujuan utama pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkaitan dengan pencapaian nilai terbaik dari uang yang dibelanjakan negara disebut…

A. Efisiensi anggaran
B. Optimalisasi belanja negara
C. Value for money
D. Penghematan kas negara

Jawaban: C. Value for money adalah konsep yang menggambarkan pencapaian hasil pengadaan terbaik dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya sehingga uang negara memberikan manfaat optimal.

4. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) berbeda dari instansi pemerintah biasa karena BLU memiliki fleksibilitas dalam hal…

A. Pembebasan dari prinsip transparansi pengadaan
B. Tidak diwajibkan menggunakan penyedia dalam negeri
C. Penetapan pemenang tanpa proses seleksi
D. Pengelolaan keuangan dan pengadaan yang lebih adaptif sesuai kebutuhan operasional

Jawaban: D. BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan agar dapat beroperasi layaknya entitas bisnis yang efisien, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan publiknya.

5. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah jabatan yang bersifat keahlian di bidang pengadaan. Jenjang jabatan fungsional tersebut dari yang terendah ke tertinggi adalah…

A. Pertama, Muda, Madya, Utama
B. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
C. Junior, Senior, Spesialis, Ahli Utama
D. Pratama, Muda, Madya, Paripurna

Jawaban: B. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa termasuk jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari empat jenjang, yaitu Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

6. Seorang Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di instansi pemerintah diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan. Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi tersebut adalah…

A. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
B. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
D. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Jawaban: A. LKPP merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang pengadaan, termasuk penerbitan sertifikat kompetensi bagi pengelola pengadaan.

7. Tugas utama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah…

A. Menetapkan pemenang lelang dan mengumumkan hasilnya kepada publik
B. Melaksanakan proses pemilihan penyedia dan evaluasi penawaran
C. Menetapkan spesifikasi teknis, menyusun kontrak, dan mengendalikan pelaksanaan kontrak
D. Mengesahkan dokumen anggaran dan menerbitkan DIPA untuk kegiatan pengadaan

Jawaban: C. PPK bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, penetapan spesifikasi teknis dan HPS, penandatanganan kontrak, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.

8. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa merupakan langkah awal dalam perencanaan pengadaan. Dasar utama yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut adalah…

A. Hasil survei pasar yang dilakukan oleh panitia pengadaan
B. Rekomendasi dari penyedia barang dan jasa terdaftar
C. Pengalaman pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya
D. Rencana strategis dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan

Jawaban: D. Identifikasi kebutuhan harus berlandaskan pada rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) organisasi agar pengadaan benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi.

9. Dokumen yang memuat keseluruhan rencana pengadaan barang dan jasa suatu instansi pemerintah untuk satu tahun anggaran dan wajib diumumkan kepada masyarakat disebut…

A. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
B. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
D. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Jawaban: B. RUP adalah dokumen yang berisi daftar paket pengadaan beserta anggaran yang direncanakan dalam satu tahun anggaran, yang wajib diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat diakses publik.

10. Sebuah instansi pemerintah sedang menyusun rencana umum pengadaan. Informasi yang TIDAK wajib dicantumkan dalam RUP adalah…

A. Nama paket pengadaan dan perkiraan biayanya
B. Metode pengadaan yang akan digunakan
C. Nama calon penyedia yang akan diundang untuk mengikuti pengadaan
D. Perkiraan waktu dimulainya pelaksanaan pengadaan

Jawaban: C. RUP memuat informasi paket, anggaran, metode, dan jadwal pengadaan, tetapi tidak boleh mencantumkan nama calon penyedia karena hal ini berpotensi mengurangi persaingan yang sehat dan melanggar prinsip terbuka.

11. Dalam perencanaan pengadaan, analisis pasar dilakukan untuk mendapatkan gambaran harga yang wajar. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan…

A. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
B. Pagu anggaran yang diajukan ke DPR
C. Nilai kontrak yang akan ditandatangani
D. Batas bawah penawaran penyedia

Jawaban: A. HPS disusun berdasarkan data harga pasar yang wajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia dalam proses pemilihan.

12. Dokumen persiapan pengadaan yang berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, dan persyaratan teknis suatu pekerjaan jasa konsultansi disebut…

A. Spesifikasi Teknis
B. Rencana Mutu Kontrak (RMK)
C. Dokumen Kualifikasi
D. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Jawaban: D. KAK atau Term of Reference (TOR) adalah dokumen yang menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, output, dan persyaratan teknis jasa konsultansi, sehingga menjadi panduan bagi konsultan dalam memberikan layanannya.

13. Reviu persiapan pengadaan dilakukan sebelum proses pemilihan penyedia dimulai. Aspek utama yang diperiksa dalam reviu tersebut adalah…

A. Kelengkapan administrasi penyedia yang akan mengikuti lelang
B. Kesesuaian spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak dengan kebutuhan riil
C. Ketersediaan dana di kas negara untuk membayar penyedia
D. Kemampuan teknis panitia pengadaan dalam mengevaluasi penawaran

Jawaban: B. Reviu persiapan pengadaan bertujuan memastikan bahwa dokumen persiapan seperti spesifikasi teknis, KAK, HPS, dan rancangan kontrak sudah tepat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan aktual sebelum proses pemilihan dimulai.

14. Spesifikasi teknis barang dalam pengadaan pemerintah sebaiknya disusun berdasarkan…

A. Merek dagang dan nama produsen tertentu yang sudah terbukti kualitasnya
B. Harga terendah yang pernah ditawarkan penyedia di pasar
C. Fungsi dan kinerja yang dibutuhkan tanpa menyebutkan merek tertentu
D. Daftar barang yang sudah dimiliki instansi sebagai acuan penggantian

Jawaban: C. Spesifikasi teknis harus bersifat netral dan berbasis pada kinerja atau fungsi yang diperlukan agar tidak mengarah pada satu produk atau merek tertentu yang dapat membatasi persaingan dan melanggar prinsip adil.

15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berfungsi sebagai batas atas penawaran yang wajar. Penawaran harga penyedia yang melebihi nilai HPS akan…

A. Dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi lebih lanjut
B. Dinegosiasikan lebih lanjut oleh panitia pengadaan
C. Dipertimbangkan jika kualitas teknis penawaran sangat baik
D. Dilaporkan kepada PA atau KPA untuk mendapatkan keputusan

Jawaban: A. Berdasarkan ketentuan pengadaan, penawaran harga yang melampaui nilai HPS dinyatakan gugur karena dianggap tidak wajar dan tidak efisien bagi keuangan negara.

16. Dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah paling sedikit harus memuat uraian pekerjaan, persyaratan penyedia, tata cara evaluasi, dan…

A. Daftar penyedia rekanan yang memiliki rekam jejak baik
B. Laporan realisasi pengadaan tahun sebelumnya
C. Proyeksi kebutuhan pengadaan untuk lima tahun ke depan
D. Rancangan kontrak yang akan digunakan

Jawaban: D. Dokumen pemilihan wajib memuat rancangan kontrak sebagai bagian integral agar calon penyedia dapat memahami kewajiban, hak, dan ketentuan yang akan mengikat mereka sebelum mengajukan penawaran.

17. Penatausahaan dokumen pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pengadaan…

A. Diterbitkan ulang setiap awal tahun anggaran baru
B. Tersimpan dengan tertib, mudah ditemukan, dan dapat dipertanggungjawabkan
C. Diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap akhir tahun
D. Diumumkan kepada publik melalui portal pengadaan nasional

Jawaban: B. Penatausahaan dokumen pengadaan mencakup kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan arsip agar dokumen terjaga keutuhannya, mudah diakses saat dibutuhkan, dan siap diaudit kapan pun.

18. Dokumen yang wajib ditatausahakan dalam proses pemilihan pengadaan barang, jasa lainnya, serta pekerjaan konstruksi meliputi dokumen penawaran, berita acara evaluasi, dan…

A. Sertifikat badan usaha penyedia yang tidak memenuhi syarat
B. Laporan audit keuangan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang
C. Dokumen penetapan pemenang dan pengumuman hasil pemilihan
D. Rekening bank penyedia yang digunakan untuk menerima pembayaran

Jawaban: C. Penatausahaan dokumen pemilihan mencakup seluruh rekam proses dari penawaran, evaluasi, penetapan, hingga pengumuman pemenang sebagai bukti pertanggungjawaban proses pengadaan yang transparan.

19. Dalam penatausahaan dokumen seleksi jasa konsultansi, salah satu dokumen kunci yang wajib disimpan adalah hasil evaluasi teknis penawaran konsultan karena dokumen tersebut berfungsi untuk…

A. Membuktikan objektivitas penilaian kualitas teknis setiap konsultan yang berpartisipasi
B. Menentukan besaran honorarium yang diterima konsultan setelah kontrak berjalan
C. Mengukur kepuasan pengguna jasa terhadap layanan konsultan yang terpilih
D. Menetapkan sanksi bagi konsultan yang gagal memenuhi persyaratan teknis

Jawaban: A. Hasil evaluasi teknis merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menunjukkan proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.

20. Penatausahaan dokumen kontrak pengadaan mencakup penyimpanan kontrak asli beserta seluruh lampirannya. Masa simpan dokumen kontrak pengadaan paling sedikit adalah…

A. 1 tahun setelah kontrak selesai dilaksanakan
B. 3 tahun setelah kontrak selesai dilaksanakan
C. 5 tahun setelah kontrak selesai dilaksanakan
D. 10 tahun setelah kontrak selesai dilaksanakan

Jawaban: D. Sesuai dengan ketentuan kearsipan pemerintah, dokumen kontrak pengadaan termasuk dalam kategori arsip vital yang harus disimpan minimal 10 tahun sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban jangka panjang.

21. Dokumen kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, serta nilai kontrak disebut…

A. Surat Pesanan (SP)
B. Surat Perjanjian
C. Surat Perintah Kerja (SPK)
D. Berita Acara Serah Terima

Jawaban: B. Surat Perjanjian adalah bentuk kontrak resmi yang ditandatangani kedua pihak dan memuat seluruh ketentuan pelaksanaan pekerjaan, sementara SPK digunakan untuk pengadaan bernilai lebih kecil dengan ketentuan yang lebih sederhana.

22. Salah satu bentuk kontrak pengadaan pemerintah yang pembayarannya dilakukan berdasarkan satuan ukuran volume pekerjaan yang telah diselesaikan adalah kontrak…

A. Lump Sum
B. Kontrak Payung
C. Harga Satuan
D. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)

Jawaban: C. Kontrak Harga Satuan adalah jenis kontrak yang pembayarannya didasarkan pada harga per satuan volume pekerjaan yang terealisasi, sehingga nilai akhir kontrak dapat berubah sesuai volume aktual yang dikerjakan.

23. Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah, dokumen yang menjadi dasar bagi PPK untuk memerintahkan penyedia mulai melaksanakan pekerjaan adalah…

A. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
B. Berita Acara Pengiriman Barang
C. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
D. Surat Perintah Membayar (SPM)

Jawaban: A. SPMK diterbitkan oleh PPK setelah kontrak ditandatangani dan menjadi tanda resmi dimulainya perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang disepakati dalam kontrak.

24. Suatu penyedia jasa konstruksi mengajukan klaim kepada PPK karena terjadi perubahan kondisi lapangan yang signifikan dan tidak diantisipasi dalam kontrak. Mekanisme penyelesaian klaim tersebut dalam kontrak pengadaan pemerintah diatur melalui…

A. Pengaduan langsung kepada LKPP untuk mendapatkan keputusan mengikat
B. Penurunan nilai kontrak secara proporsional dengan volume yang terpengaruh
C. Pembubaran paket dan pembukaan proses lelang ulang
D. Addendum kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan yang berlaku

Jawaban: D. Perubahan kondisi lapangan yang signifikan dapat menjadi dasar diajukannya perubahan kontrak melalui addendum, yang harus disepakati bersama oleh PPK dan penyedia serta didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

25. Dokumen kontrak pengadaan pemerintah terdiri dari beberapa komponen yang saling melengkapi. Urutan hierarki dokumen yang digunakan apabila terjadi pertentangan antar dokumen dalam kontrak adalah…

A. Addendum lebih rendah dari surat perjanjian awal
B. Spesifikasi teknis lebih tinggi dari surat perjanjian
C. Addendum kontrak memiliki kedudukan tertinggi dibanding dokumen kontrak asli
D. Berita acara klarifikasi lebih tinggi dari dokumen penawaran penyedia

Jawaban: C. Addendum diterbitkan untuk mengubah atau melengkapi dokumen kontrak sebelumnya, sehingga secara hierarki addendum yang terakhir diterbitkan menjadi acuan yang mengikat apabila terdapat pertentangan dengan dokumen yang lebih lama.

26. Dokumen yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang disepakati dalam kontrak disebut…

A. Laporan Pendahuluan
B. Rencana Mutu Kontrak (RMK)
C. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
D. Spesifikasi Teknis Layanan

Jawaban: B. RMK merupakan dokumen yang berisi rencana pengelolaan mutu selama pelaksanaan kontrak, meliputi prosedur kerja, pengujian, dan pengendalian mutu agar hasil pekerjaan memenuhi standar yang dipersyaratkan.

27. Program monitoring visual dalam pelaksanaan kontrak pengadaan digunakan untuk…

A. Memantau kemajuan fisik pekerjaan secara berkala melalui dokumentasi foto dan data progres
B. Menilai kinerja keuangan penyedia berdasarkan laporan keuangan yang diaudit
C. Mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki penyedia
D. Melakukan penilaian kepuasan pengguna akhir terhadap produk yang diserahterimakan

Jawaban: A. Monitoring visual adalah instrumen pengendalian kontrak yang menggunakan rekaman visual seperti foto dan video kemajuan pekerjaan secara periodik untuk membandingkan realisasi dengan rencana kerja yang telah disepakati.

28. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, apabila penyedia mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure), maka PPK dapat…

A. Mengenakan denda keterlambatan penuh kepada penyedia
B. Memutus kontrak secara sepihak dan menunjuk penyedia lain
C. Memotong nilai kontrak sebesar kerugian yang ditimbulkan
D. Memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan tanpa dikenakan denda

Jawaban: D. Keadaan kahar merupakan kondisi di luar kendali penyedia sehingga tidak dapat dianggap sebagai kelalaian. Akibatnya, penyedia berhak mendapatkan perpanjangan waktu dan terbebas dari denda keterlambatan untuk periode yang terdampak.

29. Serah terima hasil pengadaan barang dan jasa dari penyedia kepada PPK dilakukan apabila…

A. Penyedia telah menerima uang muka dari instansi pengadaan
B. Proses evaluasi penawaran telah selesai dan pemenang telah ditetapkan
C. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak dan dinyatakan memenuhi spesifikasi
D. Penyedia mengajukan tagihan pertama kepada bagian keuangan instansi

Jawaban: C. Serah terima hasil pengadaan baru dapat dilakukan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan PPK atau panitia penerima hasil pekerjaan menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

30. Pejabat atau tim yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan sebelum diserahterimakan secara resmi kepada PPK disebut…

A. Pejabat Pengadaan
B. Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
C. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
D. Pengguna Anggaran (PA)

Jawaban: B. PPHP adalah pejabat atau tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan administratif dan teknis atas hasil pekerjaan penyedia, memastikan kesesuaiannya dengan kontrak sebelum serah terima resmi dilakukan.

31. Dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat proses serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK adalah…

A. Berita Acara Serah Terima (BAST)
B. Surat Pengantar Barang
C. Laporan Akhir Pekerjaan
D. Surat Perintah Membayar (SPM)

Jawaban: A. BAST adalah dokumen formal yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia sebagai bukti bahwa pekerjaan telah diterima, menjadi dasar pemrosesan pembayaran akhir kepada penyedia.

32. Setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over) pada pekerjaan konstruksi, penyedia masih berkewajiban melaksanakan…

A. Penyerahan dokumen as-built drawing kepada instansi pengguna
B. Pengajuan klaim atas pekerjaan tambah yang belum dibayarkan
C. Pengembalian jaminan pelaksanaan kepada instansi pengadaan
D. Pemeliharaan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yang disepakati dalam kontrak

Jawaban: D. Setelah PHO, penyedia jasa konstruksi memasuki masa pemeliharaan dimana mereka wajib memperbaiki setiap cacat atau kerusakan yang timbul hingga dilakukan Serah Terima Akhir (Final Hand Over/FHO).

33. Dalam praktik serah terima hasil pengadaan, pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP difokuskan pada kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan…

A. Laporan kemajuan keuangan yang disampaikan penyedia setiap bulan
B. Standar harga pasar yang berlaku pada saat pekerjaan diselesaikan
C. Spesifikasi teknis dan ruang lingkup yang tertuang dalam kontrak
D. Kemampuan teknis rata-rata penyedia sejenis di industri yang bersangkutan

Jawaban: C. PPHP memeriksa apakah hasil pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, termasuk spesifikasi teknis, volume, kualitas, dan ruang lingkup, sebagai dasar objektif penerimaan hasil pekerjaan.

34. Pembayaran atas pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan mekanisme uang muka. Besaran maksimal uang muka untuk pengadaan jasa konsultansi adalah…

A. 10% dari nilai kontrak
B. 20% dari nilai kontrak
C. 30% dari nilai kontrak
D. 40% dari nilai kontrak

Jawaban: B. Sesuai ketentuan pengadaan pemerintah, uang muka untuk jasa konsultansi dapat diberikan maksimal sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan syarat penyedia menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya setara.

35. Jaminan yang diserahkan penyedia kepada PPK sebagai bukti keseriusan dan akan dicairkan jika penyedia tidak melaksanakan kontrak sesuai kewajibannya disebut…

A. Jaminan Pelaksanaan
B. Jaminan Penawaran
C. Jaminan Pemeliharaan
D. Jaminan Uang Muka

Jawaban: A. Jaminan Pelaksanaan diserahkan penyedia sebelum kontrak ditandatangani sebagai jaminan bahwa penyedia akan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dan dapat dicairkan apabila penyedia wanprestasi.

36. Suatu instansi pemerintah melakukan pembayaran kepada penyedia sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan. Risiko utama dari mekanisme pembayaran semacam ini jika tidak dikelola dengan baik adalah…

A. Nilai kontrak menjadi lebih besar dari pagu anggaran yang tersedia
B. Penyedia tidak memiliki insentif untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
C. Panitia pengadaan menghadapi konflik kepentingan dalam proses evaluasi
D. Penyedia berpotensi tidak menyelesaikan pekerjaan setelah menerima pembayaran

Jawaban: D. Pembayaran di muka yang tidak disertai jaminan yang memadai dan mekanisme pengendalian yang ketat membuka risiko penyedia ingkar janji atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sehingga negara dirugikan.

37. Seorang PPK mendapati bahwa penyedia terlambat menyerahkan hasil pekerjaan selama 10 hari kerja dari batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Tindakan yang tepat dilakukan PPK adalah…

A. Langsung memutus kontrak dan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum
B. Memberikan peringatan tertulis dan mengajukan klaim ke asuransi kontrak
C. Mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak dan mencatat dalam sistem informasi kinerja penyedia
D. Membatalkan pembayaran uang muka yang telah diberikan kepada penyedia

Jawaban: C. Keterlambatan yang bukan disebabkan keadaan kahar dikenai denda sesuai klausul kontrak, dan PPK wajib mencatat kinerja buruk penyedia dalam sistem untuk menjadi referensi pengadaan berikutnya. Pemutusan kontrak baru dilakukan jika keterlambatan sangat parah dan penyedia tidak menunjukkan itikad baik.

38. Kemungkinan lain yang dapat terjadi setelah serah terima hasil pengadaan adalah adanya temuan ketidaksesuaian mutu. Langkah yang harus diambil PPK apabila PPHP menemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah…

A. Menerima hasil pekerjaan dengan catatan dan membayar penuh nilai kontrak
B. Menolak serah terima dan memerintahkan penyedia memperbaiki atau mengganti sesuai spesifikasi
C. Menerima hasil pekerjaan dan memotong 5% dari nilai pembayaran sebagai kompensasi
D. Melaporkan penyedia kepada LKPP untuk dimasukkan dalam daftar hitam tanpa memberi kesempatan perbaikan

Jawaban: B. PPK berhak dan berkewajiban menolak hasil pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak, dan meminta penyedia melakukan perbaikan atau penggantian agar hasil akhir benar-benar sesuai dengan yang dipersyaratkan sebelum BAST ditandatangani.

39. Dalam proses pengadaan, penyedia yang terbukti melakukan kecurangan seperti pemalsuan dokumen atau kolusi dapat dikenakan sanksi berupa…

A. Pengurangan nilai kontrak sebesar 10% sebagai sanksi administratif
B. Penundaan pembayaran hingga permasalahan diselesaikan secara internal
C. Teguran tertulis dari kepala instansi pengadaan
D. Pencantuman dalam daftar hitam dan gugurnya penawaran atau pemutusan kontrak

Jawaban: D. Sanksi atas kecurangan dalam pengadaan meliputi gugurnya penawaran atau pemutusan kontrak jika sudah berjalan, serta pencantuman penyedia dalam daftar hitam yang melarang mereka mengikuti pengadaan pemerintah selama periode tertentu.

40. Sebuah instansi pemerintah mendapat temuan audit bahwa dokumen pengadaan tidak lengkap dan tidak tertata dengan baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko…

A. Kesulitan dalam pertanggungjawaban dan pembuktian legalitas proses pengadaan
B. Peningkatan nilai anggaran yang harus disediakan pada tahun berikutnya
C. Penundaan jadwal pengadaan yang sudah direncanakan dalam RUP
D. Penurunan kualitas teknis hasil pekerjaan yang diterima instansi

Jawaban: A. Dokumen pengadaan yang tidak lengkap dan tidak tertata menyebabkan instansi tidak dapat membuktikan bahwa proses pengadaan telah dilakukan sesuai aturan, sehingga berisiko dianggap menyimpang dan berujung pada temuan audit yang merugikan.

41. Dalam konteks pengadaan pemerintah, yang dimaksud dengan konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana…

A. Dua instansi pemerintah bersaing untuk mendapatkan alokasi anggaran pengadaan yang sama
B. Penyedia mengajukan penawaran di bawah HPS karena salah kalkulasi
C. Kepentingan pribadi pejabat pengadaan berpotensi mempengaruhi objektivitas keputusan pengadaan
D. Terjadi perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja dalam menentukan metode evaluasi

Jawaban: C. Konflik kepentingan terjadi ketika pejabat yang terlibat dalam pengadaan memiliki hubungan pribadi, finansial, atau kepentingan lain dengan penyedia yang berpartisipasi, sehingga keputusannya berpotensi tidak objektif dan merugikan negara.

42. Metode pemilihan penyedia yang digunakan khusus untuk pengadaan jasa konsultansi individu adalah…

A. Seleksi Umum
B. Seleksi Individual
C. Penunjukan Langsung
D. Pengadaan Langsung

Jawaban: B. Seleksi Individual adalah metode pemilihan penyedia khusus untuk jasa konsultansi yang dilakukan oleh individu (perorangan), berbeda dari seleksi badan usaha yang menggunakan metode Seleksi Umum atau Seleksi Sederhana.

43. Evaluasi kualifikasi penyedia dalam proses pengadaan bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia yang diundang memiliki…

A. Harga penawaran paling kompetitif di antara seluruh peserta
B. Hubungan bisnis jangka panjang yang baik dengan instansi pengadaan
C. Pengalaman mengerjakan paket pengadaan serupa di lingkungan pemerintah saja
D. Kemampuan teknis dan finansial yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan

Jawaban: D. Kualifikasi penyedia dinilai dari aspek legalitas, kemampuan teknis seperti tenaga ahli dan peralatan, serta kemampuan finansial untuk memastikan penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.

44. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dikelola oleh…

A. Kementerian Komunikasi dan Informatika
B. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
C. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
D. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jawaban: C. LKPP mengembangkan dan mengelola SPSE sebagai aplikasi e-procurement nasional yang digunakan instansi pemerintah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia secara elektronik.

45. Salah satu keunggulan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-procurement) dibandingkan pengadaan konvensional adalah…

A. Meningkatkan transparansi proses dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan
B. Mempercepat proses karena tidak memerlukan evaluasi teknis penawaran
C. Menghilangkan persyaratan kualifikasi sehingga lebih banyak penyedia dapat berpartisipasi
D. Memungkinkan PPK menetapkan pemenang tanpa persetujuan Pokja Pemilihan

Jawaban: A. E-procurement menciptakan jejak audit digital yang komprehensif, meminimalkan interaksi langsung antara panitia dan penyedia, serta membuat seluruh proses dapat dipantau, sehingga secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan.

46. Katalog elektronik (e-catalogue) dalam sistem pengadaan pemerintah Indonesia digunakan untuk pengadaan barang yang bersifat…

A. Unik, khusus, dan hanya bisa diproduksi oleh satu produsen tertentu
B. Bernilai besar dan memerlukan evaluasi teknis yang sangat mendalam
C. Rahasia dan tidak dapat dipublikasikan secara terbuka kepada publik
D. Standar, berulang, dan harganya sudah ternegosiasi dengan penyedia terdaftar

Jawaban: D. E-catalogue digunakan untuk barang atau jasa yang sudah terstandardisasi dengan harga yang telah disepakati antara LKPP atau instansi dengan penyedia, sehingga instansi cukup memilih dan memesan tanpa harus melalui proses pemilihan ulang.

47. Prinsip yang mengharuskan setiap keputusan dalam proses pengadaan dapat dijelaskan alasannya dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban disebut prinsip…

A. Transparan
B. Akuntabel
C. Bersaing
D. Efisien

Jawaban: B. Prinsip akuntabel berarti setiap keputusan dan tindakan dalam pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada publik maupun pihak berwenang.

48. Dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah, urutan tahapan yang benar dari awal hingga akhir adalah…

A. Perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, persiapan pengadaan, serah terima
B. Identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, perencanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak, serah terima
C. Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima
D. Persiapan pengadaan, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, serah terima, pelaksanaan kontrak

Jawaban: C. Siklus pengadaan pemerintah dimulai dari perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan dan penyusunan RUP, dilanjutkan persiapan dokumen, kemudian pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pengawasan kontrak, dan diakhiri dengan serah terima serta pembayaran.

49. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran harga dari beberapa penyedia dan digunakan untuk pengadaan bernilai di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta disebut metode…

A. Pengadaan Langsung
B. Penunjukan Langsung
C. Tender Sederhana
D. Tender Terbatas

Jawaban: A. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp50 juta hingga batas tertentu yang ditetapkan regulasi, dilakukan dengan membandingkan penawaran dari minimal dua penyedia tanpa melalui proses tender formal.

50. Analisis yang membandingkan antara realisasi pengadaan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RUP dan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengadaan instansi disebut…

A. Audit keuangan pengadaan
B. Reviu kontrak tahunan
C. Penilaian kinerja penyedia
D. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

Jawaban: D. Monitoring dan evaluasi pengadaan adalah kegiatan sistematis untuk membandingkan realisasi dengan rencana dalam RUP, mengidentifikasi hambatan, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja pengadaan pada periode berikutnya.

EPFA4442 — Laboratorium Pengadaan Barang Dan Jasa

Latihan Tambahan dengan AI