EPFA4327 — Etika Dan Pendidikan Antikorupsi

1. Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang memiliki makna dasar sebagai…

• A. Peraturan tertulis yang mengikat masyarakat
• B. Kebiasaan atau watak yang menjadi pedoman perilaku
• C. Hukuman bagi pelanggar norma sosial
• D. Sistem pemerintahan yang adil dan merata

2. Perbedaan mendasar antara moral dan etika terletak pada…

• A. Etika bersifat praktis, moral bersifat teoritis
• B. Moral mengatur hubungan antarnegara, etika mengatur individu
• C. Etika merupakan kajian ilmiah tentang moral, sedangkan moral adalah nilai yang dihayati secara langsung
• D. Keduanya identik dan tidak memiliki perbedaan apapun

3. Hukum berbeda dari etika karena hukum memiliki sifat…

• A. Subjektif dan tidak mengikat
• B. Memaksa dan disertai sanksi yang tegas dari negara
• C. Bersumber dari kebiasaan pribadi masyarakat saja
• D. Hanya berlaku bagi pejabat pemerintah

4. Nilai antikorupsi yang paling mendasar dan menjadi akar dari semua nilai lainnya adalah…

• A. Disiplin
• B. Tanggung jawab
• C. Kejujuran
• D. Kemandirian

5. Prinsip antikorupsi yang menekankan bahwa setiap keputusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik disebut…

• A. Transparansi
• B. Akuntabilitas
• C. Proporsionalitas
• D. Keadilan

6. Kerentanan etika dalam organisasi sering muncul ketika…

• A. Pemimpin memiliki integritas yang sangat tinggi
• B. Terdapat konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik
• C. Semua pegawai mendapat gaji yang sama
• D. Sistem rekrutmen berjalan secara transparan

7. Tantangan etika di era globalisasi yang paling signifikan bagi aparatur negara adalah…

• A. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang memudahkan kerja
• B. Banyaknya peluang kerja sama internasional
• C. Tekanan untuk mengikuti praktik tidak etis demi keuntungan kompetitif
• D. Tersedianya lebih banyak sumber daya manusia berkualitas

8. Pengendalian internal dalam organisasi bertujuan untuk…

• A. Meningkatkan kekuasaan pimpinan tertinggi
• B. Mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi penyimpangan dalam organisasi
• C. Mengurangi jumlah pegawai demi efisiensi
• D. Mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa evaluasi

9. Komponen pengendalian etika yang berkaitan dengan perilaku nyata pegawai sehari-hari disebut…

• A. Kode etik formal
• B. Sanksi administratif
• C. Budaya organisasi (organizational culture)
• D. Prosedur audit keuangan

10. Dilema etik terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi di mana…

• A. Tidak ada pilihan yang tersedia sama sekali
• B. Terdapat dua atau lebih pilihan yang masing-masing memiliki konsekuensi moral
• C. Pilihan yang ada selalu menguntungkan semua pihak
• D. Peraturan dengan jelas menentukan tindakan yang harus diambil

11. Asertivitas dalam konteks etika berarti kemampuan seseorang untuk…

• A. Menuruti semua perintah atasan tanpa pertanyaan
• B. Menghindari semua konflik dalam pekerjaan
• C. Menyampaikan pendapat dan mempertahankan nilai-nilai etis secara tegas namun tetap menghormati orang lain
• D. Mendominasi diskusi agar keputusan sesuai keinginan sendiri

12. Seseorang yang memiliki asertivitas etis tinggi akan bersikap seperti berikut, kecuali…

• A. Berani menolak perintah yang melanggar etika
• B. Menyampaikan keberatan secara konstruktif
• C. Diam dan mengikuti arus meski tahu ada pelanggaran
• D. Melaporkan pelanggaran melalui jalur yang tepat

13. Menurut definisi hukum, fraud (kecurangan) secara umum mencakup unsur…

• A. Kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja
• B. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah
• C. Kelalaian administratif yang bersifat teknis
• D. Perbedaan pendapat antara dua pihak dalam kontrak

14. Teori “Fraud Triangle” yang dikemukakan oleh Donald Cressey menyebutkan tiga elemen pemicu kecurangan, yaitu…

• A. Niat, kesempatan, dan kemampuan
• B. Tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi
• C. Keserakahan, kekuasaan, dan kelemahan sistem
• D. Kemiskinan, jabatan, dan lingkungan kerja

15. Jenis fraud yang dilakukan oleh karyawan terhadap organisasinya sendiri, seperti penggelapan aset, termasuk kategori…

• A. External fraud
• B. Management fraud
• C. Occupational fraud
• D. Corporate fraud

16. Deteksi kecurangan (fraud detection) yang paling efektif dalam suatu organisasi adalah melalui…

• A. Pemeriksaan fisik aset secara rutin
• B. Pemasangan kamera CCTV di semua ruangan
• C. Sistem whistleblowing yang terpercaya dan terlindungi
• D. Pengurangan jumlah pegawai yang memiliki akses keuangan

17. Perspektif sosiologi dalam memandang kecurangan menekankan bahwa fraud terjadi karena…

• A. Individu memiliki gen yang predisposisi terhadap kejahatan
• B. Pengaruh lingkungan sosial, tekanan kelompok, dan normalisasi perilaku menyimpang
• C. Kurangnya kecerdasan intelektual pelaku
• D. Sistem hukum yang tidak tegas

18. Klasifikasi kecurangan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi…

• A. Fraud aktif dan fraud pasif
• B. Fraud keuangan dan fraud non-keuangan
• C. Internal fraud dan eksternal fraud
• D. Fraud langsung dan fraud tidak langsung

19. Urgensi pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa terutama karena mahasiswa berperan sebagai…

• A. Pelaksana kebijakan pemerintah saat ini
• B. Agen perubahan (agent of change) dan pemimpin masa depan bangsa
• C. Pengawas keuangan negara yang berwenang
• D. Penegak hukum di lingkungan kampus

20. Koruptif berbeda dari korupsi dalam hal…

• A. Koruptif hanya terjadi di sektor swasta, korupsi di sektor publik
• B. Koruptif merujuk pada perilaku atau sikap yang mendukung terjadinya korupsi, sedangkan korupsi adalah tindakan pelanggaran hukumnya
• C. Korupsi lebih ringan dari koruptif karena tidak melanggar hukum
• D. Keduanya adalah istilah yang sama persis dalam hukum pidana

21. Pendidikan antikorupsi yang efektif sebaiknya mengintegrasikan…

• A. Hanya materi hukum pidana tentang korupsi
• B. Nilai-nilai integritas, kesadaran moral, dan pengetahuan hukum secara terpadu
• C. Hanya kisah-kisah kasus korupsi besar di Indonesia
• D. Mata kuliah wajib tanpa praktik atau penerapan nilai

22. Korupsi dalam perspektif budaya sering terjadi karena adanya…

• A. Kurangnya anggaran negara untuk gaji pegawai
• B. Normalisasi praktik gratifikasi yang dianggap bagian dari tradisi atau kebiasaan
• C. Tidak adanya undang-undang antikorupsi yang memadai
• D. Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat

23. Korupsi dalam perspektif ekonomi terjadi ketika…

• A. Negara memiliki terlalu banyak sumber daya alam
• B. Individu melakukan kalkulasi rasional bahwa keuntungan korupsi melebihi risikonya
• C. Tingkat inflasi negara sangat rendah
• D. Pertumbuhan ekonomi negara sangat pesat

24. Faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi adalah…

• A. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat
• B. Tekanan dari kelompok atau komunitas tertentu
• C. Rendahnya integritas dan lemahnya nilai-nilai moral dalam diri individu
• D. Sistem birokrasi yang rumit dan tidak efisien

25. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di lingkungan organisasi adalah…

• A. Kurangnya motivasi berprestasi pegawai
• B. Sistem pengawasan yang lemah dan tidak adanya transparansi
• C. Tingginya gaji pegawai negeri sipil
• D. Banyaknya pesaing dari sektor swasta

26. Dampak korupsi terhadap perekonomian nasional yang paling langsung dirasakan adalah…

• A. Meningkatnya jumlah investor asing yang masuk
• B. Terhambatnya pembangunan infrastruktur dan berkurangnya layanan publik akibat penyalahgunaan anggaran
• C. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat
• D. Semakin kuatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar

27. Dampak masif korupsi terhadap bidang sosial masyarakat adalah…

• A. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah
• B. Berkembangnya lembaga swadaya masyarakat yang kuat
• C. Tumbuhnya budaya saling percaya antarwarga
• D. Rusaknya tatanan sosial, meningkatnya kemiskinan, dan melemahnya kepercayaan masyarakat

28. Korupsi yang berdampak pada sektor pendidikan antara lain terwujud dalam bentuk…

• A. Meningkatnya anggaran untuk beasiswa siswa berprestasi
• B. Penyalahgunaan dana BOS sehingga kualitas pendidikan menurun
• C. Bertambahnya jumlah guru bersertifikat di daerah terpencil
• D. Meningkatnya angka melek huruf di seluruh provinsi

29. Dampak korupsi pada sektor kesehatan yang paling berbahaya adalah…

• A. Meningkatnya jumlah rumah sakit pemerintah di daerah
• B. Berkurangnya jumlah dokter spesialis
• C. Penyalahgunaan anggaran kesehatan yang mengakibatkan buruknya fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat
• D. Naiknya harga obat-obatan di apotek swasta

30. Prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan yang bersih menuntut agar…

• A. Setiap keputusan pejabat cukup diketahui oleh kalangan internal saja
• B. Setiap penggunaan kewenangan dan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
• C. Laporan keuangan hanya disusun saat ada pemeriksaan BPK
• D. Akses informasi anggaran dibatasi untuk menjaga keamanan negara

31. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan berarti…

• A. Semua informasi rahasia negara wajib dipublikasikan
• B. Proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dapat diakses dan dipantau oleh publik
• C. Hanya media massa yang berhak memperoleh informasi pemerintah
• D. Pejabat publik wajib melaporkan kekayaan hanya kepada atasan langsung

32. Prinsip kewajaran (fairness) dalam tata kelola yang baik berkaitan dengan…

• A. Pembagian tugas yang merata antar departemen
• B. Perlakuan yang adil dan setara kepada semua pemangku kepentingan tanpa diskriminasi
• C. Penetapan gaji yang sama untuk semua jabatan
• D. Distribusi proyek pemerintah secara bergiliran

33. Kontrol kebijakan (policy control) dalam upaya pemberantasan korupsi berfungsi untuk…

• A. Memastikan kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan pejabat
• B. Memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang mencegah penyalahgunaan
• C. Mempercepat proses legislasi tanpa melibatkan masyarakat
• D. Membatasi jumlah kebijakan yang diterbitkan pemerintah per tahun

34. Peran mahasiswa dalam melawan korupsi yang paling strategis jangka panjang adalah…

• A. Melakukan demonstrasi setiap saat di depan gedung pemerintahan
• B. Membangun integritas diri sebagai modal kepemimpinan bersih di masa depan
• C. Menghindari semua keterlibatan dalam organisasi kampus
• D. Menyerahkan sepenuhnya pemberantasan korupsi kepada KPK

35. Akibat korupsi yang paling berdampak terhadap hak-hak dasar warga negara adalah…

• A. Berkurangnya jumlah partai politik peserta pemilu
• B. Terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan karena anggaran diselewengkan
• C. Meningkatnya konflik antarlembaga negara
• D. Turunnya angka partisipasi pemilih dalam pemilu

36. Nilai “kepedulian” dalam konteks antikorupsi diwujudkan mahasiswa melalui…

• A. Membiarkan pelanggaran terjadi selama tidak merugikan diri sendiri
• B. Aktif melaporkan dan mencegah praktik kecurangan di lingkungan sekitar
• C. Fokus hanya pada prestasi akademik pribadi
• D. Menghindari keterlibatan dalam isu-isu sosial di kampus

37. Dalam Fraud Triangle, “rasionalisasi” (rationalization) berarti pelaku fraud…

• A. Memiliki keahlian teknis untuk menyembunyikan kejahatan
• B. Membenarkan perbuatannya dengan alasan tertentu agar terasa dapat diterima secara moral
• C. Merencanakan kejahatan secara sistematis dan terstruktur
• D. Memiliki tekanan ekonomi yang sangat berat

38. Upaya pencegahan fraud yang bersifat preventif dalam organisasi dilakukan melalui…

• A. Menghukum berat pelaku fraud setelah tertangkap
• B. Membangun budaya integritas, kode etik, dan sistem pengendalian internal yang kuat sebelum fraud terjadi
• C. Mempublikasikan semua kasus fraud kepada media
• D. Memecat seluruh pegawai yang dicurigai tanpa proses investigasi

39. Salah satu bentuk fraud yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah…

• A. Penilaian kinerja pegawai yang tidak objektif
• B. Pemberian beasiswa tanpa seleksi yang transparan
• C. Mark-up harga kontrak dan kolusi dalam proses lelang
• D. Penundaan pembayaran gaji pegawai

40. Pengertian “Koruptif” yang paling tepat adalah…

• A. Tindakan korupsi yang sudah masuk ranah pidana
• B. Sikap, perilaku, atau kebiasaan yang berpotensi mendorong atau memfasilitasi terjadinya korupsi
• C. Nama lain dari gratifikasi dalam hukum administrasi
• D. Istilah untuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara

41. Lembaga negara yang memiliki mandat utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah…

• A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• B. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

42. Nilai “kemandirian” dalam antikorupsi mengajarkan bahwa seseorang harus…

• A. Tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun
• B. Mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip dan nilai sendiri tanpa tekanan pihak lain
• C. Bekerja sendiri tanpa berkolaborasi dengan tim
• D. Menolak semua fasilitas yang diberikan oleh negara

43. Contoh penerapan nilai antikorupsi “disiplin” dalam kehidupan kampus adalah…

• A. Mengumpulkan tugas lebih awal agar mendapat nilai tambahan
• B. Meminta teman untuk mengisi absen kehadiran
• C. Hadir tepat waktu dan mengikuti semua aturan akademik dengan konsisten
• D. Menyelesaikan ujian dengan waktu lebih cepat dari yang ditentukan

44. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, apa yang dimaksud dengan “zona integritas”?

• A. Area kampus yang diawasi kamera CCTV secara 24 jam
• B. Kawasan atau unit kerja yang berkomitmen membangun tata kelola bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
• C. Ruang khusus untuk melaporkan pelanggaran etika
• D. Jabatan struktural yang bertugas mengawasi pegawai

45. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam pengawasan anggaran publik melalui…

• A. Menjadi anggota partai politik sejak dini
• B. Mengajukan diri sebagai auditor di Badan Pemeriksa Keuangan
• C. Memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengakses dan memantau data anggaran
• D. Menunggu laporan resmi dari pemerintah daerah setempat

46. Salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah gratifikasi, yang berarti…

• A. Pemberian hadiah resmi kepada pegawai negeri atas jasa pelayanan terbaik
• B. Bonus yang diberikan oleh atasan kepada bawahan berprestasi
• C. Pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya
• D. Upah tambahan yang disepakati dalam kontrak kerja

47. Pengendalian etika yang berasal dari luar diri individu (eksternal) contohnya adalah…

• A. Kesadaran nurani dan nilai religius pribadi
• B. Motivasi berprestasi yang tinggi dalam diri sendiri
• C. Regulasi, sanksi hukum, dan pengawasan dari lembaga eksternal
• D. Rasa malu secara internal ketika berbuat salah

48. Korupsi yang dilakukan secara berjemaah atau melibatkan jaringan banyak orang disebut…

• A. Petty corruption
• B. Systemic corruption (korupsi sistemik)
• C. Moral hazard
• D. Abuse of discretion

49. Peran mahasiswa sebagai “social control” dalam konteks antikorupsi berarti mahasiswa…

• A. Menggantikan fungsi lembaga pengawasan pemerintah
• B. Berhak menangkap dan memproses hukum para koruptor
• C. Bertugas memantau, mengkritisi, dan mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui jalur demokratis
• D. Wajib melaporkan dosen yang dianggap tidak kompeten kepada media

50. Kesimpulan paling tepat mengenai hubungan antara etika, pendidikan, dan pemberantasan korupsi adalah…

• A. Pemberantasan korupsi cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan sanksi pidana
• B. Pendidikan etika dan antikorupsi sejak dini merupakan fondasi jangka panjang yang paling efektif untuk menciptakan generasi berintegritas dan tahan terhadap korupsi
• C. Etika hanya relevan bagi mereka yang bekerja di sektor pemerintahan
• D. Korupsi hanya dapat diberantas jika semua pejabat diganti setiap lima tahun