EPFA4220 — Laboratorium Penganggaran Organisasi Publik

1. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah…

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
C. Rencana Strategis Kementerian (Renstra-K/L)
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Jawaban: B. RKPD disusun mengacu pada RKP sebagai dokumen perencanaan nasional tahunan, sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Prinsip penganggaran yang mengharuskan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dicantumkan dalam dokumen APBD secara lengkap disebut prinsip…

A. Universalitas
B. Komprehensif
C. Transparansi
D. Keutuhan anggaran

Jawaban: A. Prinsip universalitas mensyaratkan seluruh penerimaan dan pengeluaran masuk dalam anggaran tanpa terkecuali, berbeda dengan transparansi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.

3. Pendekatan penganggaran yang mengaitkan setiap rupiah pengeluaran dengan hasil atau output yang ingin dicapai disebut…

A. Anggaran tradisional (line-item budgeting)
B. Anggaran inkremental
C. Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting)
D. Anggaran program (program budgeting)

Jawaban: C. Anggaran berbasis kinerja secara eksplisit menghubungkan alokasi anggaran dengan capaian kinerja (output dan outcome), sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat dinilai secara terukur.

4. Dokumen perencanaan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih selama lima tahun adalah…

A. RPJPD
B. Renstra SKPD
C. RKPD
D. RPJMD

Jawaban: D. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah, sekaligus menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD.

5. Tahapan penyusunan APBD yang dilakukan setelah pemerintah daerah menyusun RKPD adalah…

A. Penyusunan RKA-SKPD
B. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
C. Pembahasan RAPBD bersama DPRD
D. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Jawaban: B. Setelah RKPD ditetapkan, tahap berikutnya adalah penyusunan KUA yang memuat target capaian kinerja, plafon anggaran sementara per urusan, sebelum masuk ke penyusunan PPAS dan RKA-SKPD.

6. Fungsi anggaran daerah yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran disebut fungsi…

A. Stabilisasi
B. Distribusi
C. Alokasi
D. Regulasi

Jawaban: A. Fungsi stabilisasi anggaran diarahkan untuk menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal, berbeda dengan fungsi alokasi yang mengatur penyediaan barang publik.

7. Mekanisme yang mengharuskan setiap pengeluaran pemerintah daerah memiliki dasar hukum atau otorisasi dari lembaga legislatif merupakan cerminan fungsi anggaran sebagai…

A. Alat perencanaan
B. Alat evaluasi kinerja
C. Alat otorisasi
D. Alat koordinasi

Jawaban: C. Fungsi otorisasi anggaran menjadikan APBD yang telah disahkan DPRD sebagai dasar legal bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran, tanpa otorisasi tersebut pengeluaran tidak sah secara hukum.

8. Salah satu kelemahan utama pendekatan anggaran tradisional (line-item) dibandingkan anggaran berbasis kinerja adalah…

A. Sulit disusun oleh aparatur daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas
B. Tidak memisahkan antara belanja modal dan belanja operasional
C. Tidak mencantumkan rincian jenis belanja secara terperinci
D. Tidak menghubungkan alokasi anggaran dengan capaian hasil yang diharapkan

Jawaban: D. Anggaran tradisional hanya berfokus pada rincian jenis pengeluaran tanpa mengaitkannya dengan output atau outcome, sehingga sulit menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

9. Sebuah pemerintah daerah menyusun anggaran tahun berikutnya hanya dengan menaikkan alokasi tahun sebelumnya sebesar persentase tertentu tanpa mengkaji ulang relevansi program. Pendekatan ini dikenal sebagai…

A. Zero-based budgeting
B. Incremental budgeting
C. Performance-based budgeting
D. Program budgeting

Jawaban: B. Incremental budgeting menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai basis dan hanya menyesuaikan kenaikan marjinal, tanpa mengevaluasi kembali relevansi dan efektivitas seluruh program yang ada.

10. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah adalah…

A. Pajak Kendaraan Bermotor
B. Pajak Rokok
C. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Jawaban: C. PBB-P2 merupakan pajak kabupaten/kota yang pengenaannya berdasarkan penetapan kepala daerah (official assessment), sedangkan PKB dan BBNKB merupakan pajak provinsi.

11. Sistem pemungutan pajak daerah di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya disebut…

A. Self assessment
B. Official assessment
C. Withholding system
D. Forced assessment

Jawaban: A. Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri, berbeda dengan official assessment di mana jumlah pajak ditetapkan oleh petugas pajak daerah.

12. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah…

A. Nilai jual objek pajak hotel
B. Luas bangunan hotel dikalikan tarif per meter persegi
C. Jumlah kamar dikalikan tarif per kamar per malam
D. Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan hotel

Jawaban: D. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, dengan tarif maksimal 10%.

13. Pajak Restoran dikenakan atas…

A. Omzet penjualan bahan baku makanan
B. Pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk penjualan makanan dan minuman
C. Laba bersih yang diperoleh pengusaha restoran per tahun
D. Jumlah pengunjung restoran dikalikan tarif per orang

Jawaban: B. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran, meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di tempat maupun dibawa pulang.

14. Upaya intensifikasi pajak daerah yang dilakukan dengan cara memperluas cakupan wajib pajak yang terdaftar namun belum membayar disebut…

A. Ekstensifikasi pajak daerah
B. Reformasi administrasi pajak
C. Penyesuaian tarif pajak
D. Pemeriksaan pajak daerah

Jawaban: A. Ekstensifikasi bertujuan memperluas basis pemajakan dengan menambah jumlah wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

15. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) termasuk dalam sistem pemungutan…

A. Self assessment
B. Withholding system
C. Official assessment
D. Voluntary assessment

Jawaban: C. Dalam official assessment, besaran pajak ditetapkan oleh pejabat pajak daerah melalui SKPD, bukan oleh wajib pajak sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah contoh yang menggunakan sistem ini.

16. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber PAD. Contoh objek yang **tidak termasuk** dalam objek Pajak Hiburan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah…

A. Pertunjukan sirkus dan akrobat
B. Permainan ketangkasan
C. Pagelaran busana dan kontes kecantikan
D. Pelayanan kesehatan di spa medis yang berbasis klinik

Jawaban: D. Objek Pajak Hiburan mencakup tontonan dan pertunjukan yang bersifat rekreatif. Spa yang murni berbasis layanan kesehatan medis dikecualikan dari objek pajak hiburan, meski spa non-medis termasuk.

17. Pajak Reklame dikenakan atas…

A. Omzet penjualan produk yang diiklankan melalui reklame
B. Penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, atau media yang digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa
C. Biaya produksi pembuatan papan reklame
D. Luas area permukaan reklame dikalikan tarif per meter persegi per hari

Jawaban: B. Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame itu sendiri, bukan omzet atau biaya produksi. Dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan lokasi, ukuran, dan jenis reklame.

18. Pemerintah Kota X melakukan analisis potensi pajak daerah dengan menghitung jumlah kendaraan bermotor yang seharusnya membayar pajak namun belum terdaftar. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi…

A. Pemetaan potensi pajak sebagai dasar ekstensifikasi
B. Pemeriksaan wajib pajak untuk mendeteksi penggelapan pajak
C. Penyesuaian tarif pajak sesuai kemampuan ekonomi masyarakat
D. Penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak

Jawaban: A. Menghitung potensi wajib pajak yang belum terdaftar adalah langkah awal ekstensifikasi, yaitu memperluas basis pemajakan. Hasilnya menjadi dasar pendekatan kepada calon wajib pajak baru.

19. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dikenakan atas penggunaan tenaga listrik. Pihak yang memungut PPJ dari pengguna listrik dan menyetorkannya ke kas daerah adalah…

A. Wajib pajak secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah
B. Notaris atau PPAT yang mengesahkan pemasangan instalasi listrik
C. Perusahaan penyedia listrik (PLN) selaku pemungut pajak
D. Bank persepsi yang ditunjuk pemerintah daerah

Jawaban: C. PPJ menggunakan mekanisme withholding system di mana PLN memungut pajak dari pelanggan bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik, lalu menyetorkan hasilnya ke kas daerah.

20. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2. NJOP ditetapkan setiap…

A. Enam bulan sekali oleh Menteri Keuangan
B. Setiap saat sesuai dengan kondisi pasar properti
C. Lima tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Pajak
D. Tiga tahun sekali, kecuali untuk wilayah tertentu yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala daerah

Jawaban: D. Setelah PBB-P2 dialihkan ke daerah, kepala daerah menetapkan NJOP setiap tiga tahun, namun untuk kawasan perkotaan yang berkembang pesat penetapan dapat dilakukan setiap tahun.

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan pada saat…

A. Pemilik tanah membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun
B. Terjadinya peralihan atau perolehan hak atas tanah dan bangunan
C. Tanah dan bangunan digunakan sebagai agunan kredit perbankan
D. Nilai tanah mengalami kenaikan akibat pembangunan infrastruktur

Jawaban: B. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, misalnya melalui jual beli, hibah, waris, atau tukar menukar, bukan atas kepemilikan yang sudah berjalan.

22. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam BPHTB berfungsi sebagai…

A. Pengurang nilai perolehan objek pajak sebelum dihitung besaran BPHTB terutang
B. Batas maksimal nilai objek yang dikenai BPHTB dalam satu transaksi
C. Nilai minimum tanah yang wajib dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah
D. Dasar pengenaan BPHTB yang ditetapkan oleh kepala daerah

Jawaban: A. NPOPTKP adalah bagian dari nilai perolehan yang tidak dikenai pajak, sehingga BPHTB terutang dihitung dari selisih antara Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi NPOPTKP, dikalikan tarif 5%.

23. Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan air tanah. Dasar pengenaan pajak ini adalah…

A. Volume air tanah yang diizinkan dalam izin pengambilan air tanah
B. Luas lahan tempat pengeboran atau penggalian air tanah
C. Nilai perolehan air tanah yang ditetapkan berdasarkan volume dan kualitas air
D. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk mengambil air tanah

Jawaban: C. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT) yang mempertimbangkan volume pengambilan, kualitas air, lokasi, dan peruntukan, bukan biaya operasional.

24. Sebuah kabupaten hendak meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Langkah yang paling tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini secara berkelanjutan adalah…

A. Menaikkan tarif pajak ke batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang
B. Memperlonggar persyaratan perizinan penambangan agar lebih banyak pengusaha masuk
C. Menghapus sanksi administrasi agar wajib pajak lebih sukarela membayar
D. Melakukan pendataan dan pendaftaran seluruh usaha penambangan serta memperketat pengawasan volume pengambilan

Jawaban: D. Optimalisasi yang berkelanjutan dimulai dari akurasi data potensi, bukan semata kenaikan tarif. Pengawasan volume pengambilan mencegah under-reporting yang menjadi kebocoran utama penerimaan pajak ini.

25. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas kegiatan pengambilan sarang burung walet. Tarif maksimum yang diperbolehkan UU No. 28 Tahun 2009 untuk pajak ini adalah…

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

Jawaban: B. UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan tarif maksimum Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet, sama dengan tarif maksimum beberapa pajak kabupaten/kota lainnya.

26. Retribusi daerah berbeda dari pajak daerah karena retribusi daerah memiliki karakteristik utama berupa…

A. Adanya kontraprestasi langsung yang diterima pembayar dari pemerintah daerah
B. Besaran pungutan ditetapkan sepenuhnya oleh DPRD
C. Sifatnya sukarela dan tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar
D. Penggunaannya tidak harus dikembalikan untuk sektor yang menghasilkan retribusi

Jawaban: A. Ciri khas retribusi adalah adanya balas jasa atau kontra prestasi yang langsung dan nyata dari pemerintah kepada pembayar, berbeda dengan pajak yang manfaatnya bersifat tidak langsung dan kolektif.

27. Retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau pasar desa termasuk dalam golongan retribusi…

A. Retribusi perizinan tertentu
B. Retribusi jasa usaha
C. Retribusi jasa umum
D. Retribusi khusus daerah

Jawaban: C. Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum karena fasilitas pasar disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum masyarakat.

28. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam golongan…

A. Retribusi jasa umum
B. Retribusi jasa usaha
C. Retribusi sumber daya alam
D. Retribusi perizinan tertentu

Jawaban: D. IMB merupakan retribusi perizinan tertentu karena pemerintah daerah memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu diawasi demi kepentingan umum.

29. Prinsip penetapan tarif retribusi jasa umum yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 harus mempertimbangkan…

A. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional seluruh SKPD penghasil retribusi
B. Kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan
C. Tarif retribusi serupa yang berlaku di daerah lain untuk menjaga daya saing investasi
D. Proyeksi pendapatan asli daerah yang diperlukan untuk menutup defisit APBD

Jawaban: B. UU No. 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa tarif retribusi jasa umum harus mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan agar tidak menjadi beban yang memberatkan pengguna layanan.

30. Retribusi Terminal dipungut kepada pengguna terminal. Contoh layanan yang menjadi dasar pemungutan retribusi ini adalah…

A. Penggunaan fasilitas parkir kendaraan di dalam terminal dan pelayanan kebersihan terminal
B. Pajak atas penjualan tiket bus antarkota yang melewati terminal
C. Biaya administrasi penerbitan trayek angkutan umum
D. Iuran keamanan yang dipungut oleh petugas keamanan terminal

Jawaban: A. Retribusi Terminal termasuk retribusi jasa usaha yang dipungut atas penggunaan fasilitas fisik terminal, termasuk parkir, los pedagang, dan kebersihan, bukan atas penjualan tiket atau perizinan trayek.

31. Dalam optimalisasi retribusi daerah, analisis yang membandingkan antara potensi riil retribusi dengan realisasi penerimaannya dikenal sebagai…

A. Analisis sensitivitas retribusi
B. Analisis kelayakan investasi daerah
C. Analisis gap potensi dan realisasi retribusi
D. Analisis efisiensi biaya pemungutan retribusi

Jawaban: C. Analisis gap mengidentifikasi selisih antara potensi teoretis dan realisasi aktual penerimaan retribusi, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kebocoran dan merancang strategi intensifikasi yang tepat sasaran.

32. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha. Contoh objek pungutan yang termasuk dalam retribusi ini adalah…

A. Biaya pengurusan izin usaha perdagangan
B. Biaya pembuatan akta pendirian koperasi
C. Biaya pelayanan kesehatan di puskesmas
D. Sewa penggunaan gedung milik pemerintah daerah untuk kegiatan swasta

Jawaban: D. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas penggunaan aset milik pemda, seperti gedung, tanah, atau peralatan, oleh pihak swasta atau perorangan untuk kepentingan komersial.

33. Dokumen yang menjadi dasar perhitungan tarif retribusi dan menggambarkan biaya penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah per unit layanan disebut…

A. Analisis standar belanja (ASB)
B. Standar harga satuan pelayanan
C. Rencana kebutuhan barang unit (RKBU)
D. Harga perkiraan sendiri (HPS)

Jawaban: B. Penghitungan tarif retribusi yang rasional memerlukan standar biaya per unit pelayanan sebagai acuan, agar tarif yang ditetapkan mencerminkan biaya nyata penyediaan layanan dan tidak memberatkan masyarakat secara tidak proporsional.

34. Standar Analisis Belanja (SAB) dalam penganggaran daerah berfungsi sebagai…

A. Tolok ukur kewajaran biaya kegiatan yang digunakan untuk menilai efisiensi anggaran SKPD
B. Batas maksimum pengeluaran yang diperbolehkan untuk setiap jenis belanja
C. Daftar harga resmi barang dan jasa yang diterbitkan oleh kementerian keuangan
D. Peraturan kepala daerah tentang besaran tunjangan pejabat struktural

Jawaban: A. SAB adalah instrumen penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dicantumkan dalam anggaran SKPD. Dengan SAB, tim anggaran dapat mendeteksi anggaran yang tidak wajar atau tidak efisien.

35. Standar Harga Satuan (SHS) dalam penyusunan anggaran daerah berisi…

A. Daftar program dan kegiatan prioritas yang harus dianggarkan oleh SKPD
B. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara elektronik
C. Satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD
D. Daftar kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja SKPD

Jawaban: C. SHS memuat harga standar berbagai barang dan jasa yang ditetapkan kepala daerah, menjadi acuan bagi SKPD dalam menghitung rencana kebutuhan anggaran agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

36. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam konteks penganggaran daerah digunakan untuk…

A. Menetapkan batas maksimum belanja operasional setiap SKPD
B. Mengukur kinerja kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
C. Menentukan komposisi belanja modal terhadap total belanja daerah
D. Menjamin tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi jenis dan mutu layanan dasar kepada masyarakat

Jawaban: D. SPM menetapkan jenis dan mutu layanan dasar yang menjadi kewajiban daerah. Dalam penganggaran, SPM memastikan alokasi yang memadai untuk layanan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

37. Dalam penyusunan SAB, komponen yang menggambarkan hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dalam satu kegiatan disebut…

A. Indikator kinerja utama (IKU)
B. Koefisien teknis (technical coefficient)
C. Standar satuan harga input
D. Rasio efisiensi belanja

Jawaban: B. Koefisien teknis dalam SAB menunjukkan jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output kegiatan. Dengan mengalikan koefisien teknis dengan harga satuan input, diperoleh biaya standar per unit kegiatan.

38. Perbedaan utama antara SAB dan SHS dalam instrumen penganggaran daerah adalah…

A. SAB mengukur kewajaran biaya kegiatan secara keseluruhan, sedangkan SHS mengukur kewajaran harga per satuan barang atau jasa
B. SAB digunakan untuk belanja modal, sedangkan SHS digunakan untuk belanja operasional
C. SAB ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan SHS ditetapkan oleh kepala daerah
D. SAB digunakan oleh tim anggaran eksekutif, sedangkan SHS digunakan oleh DPRD dalam pembahasan APBD

Jawaban: A. SAB berfungsi menilai apakah total biaya suatu kegiatan wajar berdasarkan beban kerja dan output yang dihasilkan, sementara SHS memberikan patokan harga per unit input yang digunakan dalam penyusunan anggaran kegiatan tersebut.

39. Suatu pemerintah daerah menetapkan SPM bidang kesehatan yang mewajibkan cakupan imunisasi dasar minimal 95% dari seluruh bayi. Implikasi langsung dari SPM ini terhadap penyusunan anggaran SKPD kesehatan adalah…

A. SKPD harus mengurangi program non-imunisasi agar tidak melebihi pagu anggaran
B. Kepala daerah dapat mengalokasikan anggaran imunisasi ke sektor lain bila APBD defisit
C. SKPD wajib memastikan alokasi anggaran mencukupi untuk mencapai target 95% cakupan tersebut
D. Anggaran imunisasi ditanggung sepenuhnya oleh Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat

Jawaban: C. SPM bersifat wajib dan menjadi prioritas anggaran. Pemerintah daerah tidak boleh mengalihkan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi SPM ke kegiatan lain, dan kegagalan memenuhi SPM dapat menjadi temuan audit.

40. Instrumen penganggaran daerah yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap SKPD yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disebut…

A. Kebijakan Umum APBD (KUA)
B. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
C. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
D. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Jawaban: D. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, dan rincian anggaran, disusun sebelum APBD ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.

41. Dalam format RKA-SKPD, kolom yang memuat uraian program dan kegiatan beserta indikator kinerja output yang ingin dicapai terdapat pada formulir…

A. RKA-SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan SKPD)
B. RKA-SKPD 2.2 (Rincian Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan)
C. RKA-SKPD 3 (Rincian Pembiayaan Daerah)
D. RKA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung)

Jawaban: B. Formulir RKA-SKPD 2.2 memuat rincian belanja langsung per kegiatan termasuk uraian masukan (input), keluaran (output), dan indikator kinerja kegiatan, menjadikannya formulir inti dalam penganggaran berbasis kinerja di SKPD.

42. Belanja pegawai yang bersifat tetap dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu, seperti gaji dan tunjangan PNS, dikategorikan sebagai…

A. Belanja tidak langsung
B. Belanja langsung
C. Belanja modal
D. Belanja operasional kegiatan

Jawaban: A. Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan, termasuk gaji, tunjangan, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

43. Dalam penyusunan RKA-SKPD, pagu anggaran indikatif per SKPD diperoleh dari dokumen…

A. Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) tahun berjalan
B. Laporan keuangan SKPD tahun sebelumnya
C. Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara kepala daerah dan DPRD
D. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pedoman APBD

Jawaban: C. PPAS yang telah disepakati bersama DPRD memuat plafon anggaran sementara per urusan dan per SKPD, yang menjadi batas atas bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

44. Setelah APBD ditetapkan, RKA-SKPD diubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. Dokumen dimaksud adalah…

A. Surat Perintah Membayar (SPM)
B. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
C. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
D. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

Jawaban: D. DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. DPA-SKPD ditetapkan setelah Perda APBD disahkan dan menjadi otorisasi bagi SKPD untuk melakukan pengeluaran.

45. Dalam RKA-SKPD berbasis kinerja, indikator yang mengukur hasil nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari suatu program disebut indikator…

A. Output (keluaran)
B. Outcome (hasil)
C. Input (masukan)
D. Impact (dampak)

Jawaban: B. Outcome mengukur manfaat yang diperoleh dari output kegiatan, misalnya peningkatan angka melek huruf sebagai outcome dari program pemberantasan buta aksara. Berbeda dengan output yang mengukur produk langsung kegiatan, seperti jumlah kelas yang diselenggarakan.

46. Dalam praktik penyusunan RKA-SKPD, langkah pertama yang harus dilakukan SKPD sebelum mengisi rincian anggaran kegiatan adalah…

A. Menetapkan program, kegiatan, dan indikator kinerja berdasarkan Renja-SKPD dan pagu PPAS
B. Menghitung realisasi belanja tahun sebelumnya sebagai baseline penganggaran
C. Mengajukan tambahan pagu anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)
D. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya

Jawaban: A. Penyusunan RKA-SKPD dimulai dengan menjabarkan program dan kegiatan yang bersumber dari Renja-SKPD, disesuaikan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam PPAS, sebelum merinci jenis-jenis belanja yang diperlukan.

47. Komponen biaya dalam RKA-SKPD yang mencakup honorarium panitia, biaya perjalanan dinas, dan konsumsi rapat termasuk dalam jenis belanja…

A. Belanja modal
B. Belanja tidak langsung
C. Belanja barang dan jasa
D. Belanja pegawai langsung

Jawaban: C. Honorarium, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat merupakan belanja barang dan jasa yang habis pakai dalam satu tahun anggaran dan tidak menghasilkan aset tetap, berbeda dengan belanja modal yang menghasilkan aset berwujud.

48. Sebuah SKPD menganggarkan pengadaan komputer senilai Rp50 juta per unit untuk keperluan kantor. Penganggaran ini harus dikategorikan sebagai belanja modal apabila…

A. Nilai per unitnya melebihi Rp1 juta
B. Komputer tersebut diperoleh melalui mekanisme pengadaan langsung
C. Komputer tersebut digunakan oleh pejabat eselon II ke atas
D. Komputer tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaat lebih dari satu tahun

Jawaban: D. Suatu pengeluaran dikategorikan belanja modal jika menghasilkan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi yang ditetapkan pemerintah daerah, bukan berdasarkan jabatan pengguna atau mekanisme pengadaannya.

49. Evaluasi RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertujuan untuk memastikan bahwa RKA-SKPD yang diajukan…

A. Telah disetujui oleh DPRD sebelum diajukan ke kepala daerah
B. Sesuai dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, dan standar harga yang berlaku
C. Tidak melebihi pagu anggaran belanja pegawai secara nasional
D. Telah mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jawaban: B. TAPD mengevaluasi RKA-SKPD untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan umum anggaran, pagu plafon yang disepakati, konsistensi prakiraan maju, dan kewajaran harga berdasarkan SHS yang ditetapkan kepala daerah.

50. Sebuah SKPD diminta merevisi RKA-SKPD karena total anggarannya melebihi pagu PPAS yang telah disepakati. Langkah yang paling tepat dilakukan SKPD adalah…

A. Mengajukan permohonan tambahan pagu langsung kepada DPRD tanpa melalui TAPD
B. Memindahkan kelebihan anggaran ke rekening belanja tidak terduga kepala daerah
C. Melakukan rasionalisasi kegiatan dengan mengurangi volume, menghapus kegiatan yang kurang prioritas, atau menyesuaikan harga satuan agar masuk dalam pagu yang tersedia
D. Tetap mengajukan RKA-SKPD melebihi pagu dengan catatan akan disesuaikan setelah APBD ditetapkan

Jawaban: C. Pagu PPAS adalah batas atas yang mengikat bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Apabila usulan melebihi pagu, SKPD wajib melakukan rasionalisasi internal sesuai prioritas program sebelum menyerahkan kembali RKA-SKPD kepada TAPD untuk dievaluasi ulang.

EPFA4220 — Laboratorium Penganggaran Organisasi Publik

Latihan Tambahan dengan AI