EPFA4110 — Keuangan Negara Dan Daerah

1. Keuangan negara dalam arti luas mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian keuangan negara tersebut meliputi…

A. Seluruh pendapatan dan belanja pemerintah pusat saja
B. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara
C. Anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga negara
D. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah

Jawaban: B. UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara secara luas mencakup hak dan kewajiban negara yang bernilai uang, termasuk kekayaan negara dalam bentuk uang maupun barang, baik di pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara.

2. Salah satu asas pengelolaan keuangan negara yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah asas…

A. Akuntabilitas berorientasi hasil
B. Profesionalitas
C. Proporsionalitas
D. Keterbukaan

Jawaban: A. Asas akuntabilitas berorientasi hasil menuntut pertanggungjawaban atas setiap kegiatan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat, berbeda dengan keterbukaan yang lebih menekankan transparansi informasi kepada publik.

3. Sistem keuangan negara yang dianut oleh Inggris dikenal sebagai sistem yang menekankan pada supremasi parlemen dalam pengesahan anggaran. Sistem keuangan negara seperti ini disebut sistem…

A. Sistem presidensial
B. Sistem federal
C. Sistem parlementer
D. Sistem desentralisasi fiskal

Jawaban: C. Inggris menerapkan sistem parlementer di mana parlemen memegang peran dominan dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan negara, berbeda dengan sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara lebih tegas.

4. Peraturan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dilandasi oleh prinsip desentralisasi fiskal. Regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah…

A. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
B. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
C. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
D. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Jawaban: D. UU No. 33 Tahun 2004 secara khusus mengatur mekanisme desentralisasi fiskal, termasuk dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang menjadi instrumen hubungan keuangan pusat dan daerah.

5. Regulasi keuangan daerah mengharuskan pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah…

A. PP No. 24 Tahun 2005
B. PP No. 12 Tahun 2019
C. PP No. 71 Tahun 2010
D. PP No. 58 Tahun 2005

Jawaban: B. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan terbaru yang menggantikan PP No. 58 Tahun 2005 dan mengatur secara komprehensif pengelolaan APBD dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

6. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal…

A. Pasal 18 ayat 1
B. Pasal 23 ayat 1
C. Pasal 18 ayat 2
D. Pasal 23 ayat 3

Jawaban: C. UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjadi landasan konstitusional desentralisasi di Indonesia.

7. Pemerintah pusat di Indonesia memiliki fungsi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan nasional. Salah satu tugas utama pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah…

A. Menetapkan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan lintas daerah
B. Memungut retribusi daerah untuk kepentingan pembangunan lokal
C. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
D. Mengelola alokasi dana desa secara langsung kepada masyarakat

Jawaban: A. Pemerintah pusat bertugas menetapkan kebijakan yang berdampak nasional dan lintas batas daerah, sementara urusan lokal diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai prinsip desentralisasi.

8. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki status hukum tersendiri. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa dalam mengelola keuangan bersumber dari…

A. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
B. Dana Bagi Hasil dan Dana Otonomi Khusus
C. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
D. Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa

Jawaban: D. UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa dari APBD kabupaten/kota, serta dana desa yang bersumber dari APBN, berbeda dengan sumber keuangan pemerintah daerah.

9. Hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa diatur berdasarkan prinsip hierarki pemerintahan. Dalam konteks hubungan keuangan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyalurkan kepada desa minimal…

A. 5% dari total penerimaan APBD kabupaten/kota
B. 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
C. 15% dari Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota
D. 20% dari Dana Alokasi Umum yang diterima kabupaten/kota

Jawaban: B. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa alokasi dana desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagai bentuk dukungan keuangan kepada desa.

10. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengenal dua bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan atas nama pemerintah pusat di daerah disebut…

A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Tugas pembantuan
D. Kerjasama antar daerah

Jawaban: C. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, berbeda dengan dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

11. Sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia didasarkan pada tiga pilar utama undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah…

A. UU No. 17 Tahun 2003
B. UU No. 1 Tahun 2004
C. UU No. 33 Tahun 2004
D. UU No. 15 Tahun 2004

Jawaban: D. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan landasan hukum bagi BPK dalam melaksanakan audit atas pengelolaan keuangan negara, melengkapi UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004.

12. Dalam pengelolaan keuangan negara, dikenal konsep pemisahan antara pengguna anggaran dan bendahara. Pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada satuan kerja pemerintah disebut…

A. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
B. Bendahara Umum Negara (BUN)
C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
D. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Jawaban: A. PA atau KPA adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menggunakan anggaran pada satuan kerja, berbeda dengan BUN yang merupakan pengelola kas negara secara keseluruhan.

13. Kerugian negara dalam konteks hukum keuangan negara memiliki definisi yang spesifik. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud kerugian negara adalah…

A. Setiap pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
B. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum
C. Selisih antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN
D. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku

Jawaban: B. Definisi kerugian negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 mensyaratkan dua unsur penting: kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, serta disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau kesalahan pejabat/pegawai.

14. Perbedaan mendasar antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara perlu dipahami dalam konteks pertanggungjawaban keuangan. Kerugian keuangan negara memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup…

A. Hanya kerugian yang terjadi pada instansi pemerintah pusat
B. Kerugian akibat bencana alam yang menimpa aset negara
C. Kerugian pada keuangan negara termasuk yang berasal dari BUMN dan BUMD
D. Hanya kerugian yang ditetapkan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan

Jawaban: C. Kerugian keuangan negara memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga mencakup entitas yang menggunakan keuangan negara seperti BUMN, BUMD, dan yayasan yang mendapat penyertaan modal negara.

15. Penetapan kerugian negara memerlukan proses dan mekanisme yang diatur secara hukum. Lembaga yang berwenang menetapkan adanya kerugian negara dan mengeluarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak kepada pegawai negeri bukan bendahara adalah…

A. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Jawaban: A. Untuk kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, penetapan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Surat Keputusan Pembebanan, sedangkan BPK berwenang menetapkan kerugian untuk bendahara.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah. Berdasarkan UUD 1945, APBN ditetapkan setiap tahun dengan…

A. Peraturan Pemerintah atas persetujuan DPR
B. Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan DPD
C. Peraturan Presiden yang diajukan oleh Menteri Keuangan
D. Undang-undang atas usul dari pemerintah

Jawaban: D. UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, memberikan legitimasi hukum tertinggi pada dokumen anggaran negara.

17. Perbendaharaan Negara memiliki peran strategis dalam pengelolaan kas negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki fungsi utama sebagai…

A. Pengguna anggaran pada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah
B. Pengelola kas dan utang negara serta investasi pemerintah
C. Pemeriksa laporan keuangan seluruh instansi pemerintah
D. Penyusun kebijakan perpajakan dan kepabeanan nasional

Jawaban: B. Sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan bertugas mengelola kas negara, investasi, utang, dan piutang negara, memisahkan fungsi pengelola keuangan dari fungsi pengguna anggaran yang berada pada Menteri/Pimpinan Lembaga.

18. Otoritas fiskal dalam sistem keuangan negara Indonesia terbagi antara beberapa lembaga. Dalam siklus keuangan negara, tahap yang dilaksanakan pertama kali adalah…

A. Pelaksanaan anggaran oleh kementerian dan lembaga
B. Pengesahan APBN oleh DPR menjadi undang-undang
C. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga
D. Penyampaian laporan keuangan pemerintah kepada BPK

Jawaban: C. Siklus APBN dimulai dari tahap perencanaan, yaitu penyusunan Renja-KL oleh masing-masing kementerian/lembaga, dilanjutkan pembahasan dengan DPR, pengesahan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan.

19. Sistem dan struktur APBN mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah dalam satu tahun anggaran. APBN terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Komponen yang termasuk dalam pembiayaan anggaran adalah…

A. Penerimaan pinjaman luar negeri dan penerbitan Surat Berharga Negara
B. Pajak penghasilan dan penerimaan bukan pajak dari BUMN
C. Dana perimbangan dan dana otonomi khusus untuk daerah
D. Belanja modal dan belanja barang kementerian/lembaga

Jawaban: A. Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit APBN dan bersumber dari utang, termasuk pinjaman dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), berbeda dari komponen pendapatan maupun belanja.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah. Komponen utama sisi pendapatan dalam APBD terdiri dari…

A. Pendapatan pajak, retribusi, dan penerimaan hibah luar negeri
B. Belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pembiayaan daerah
C. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana pinjaman daerah
D. Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah

Jawaban: D. Berdasarkan struktur APBD, sisi pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok utama: PAD yang bersumber dari daerah sendiri, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah dan dana darurat.

21. Konsep keuangan daerah berkaitan erat dengan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemandirian fiskal daerah. Komponen PAD yang paling dominan bagi sebagian besar daerah di Indonesia adalah…

A. Retribusi daerah
B. Pajak daerah
C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
D. Lain-lain PAD yang sah

Jawaban: B. Pajak daerah umumnya menjadi kontributor terbesar PAD, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta pajak kendaraan bermotor yang diserahkan kepada daerah.

22. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan melalui mekanisme transfer fiskal. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada daerah terutama bertujuan untuk…

A. Membiayai kegiatan khusus yang ditetapkan pemerintah pusat
B. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang memiliki potensi pajak tinggi
C. Mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan membiayai kebutuhan dasar
D. Mendanai kegiatan desentralisasi berdasarkan kinerja daerah

Jawaban: C. DAU berfungsi sebagai instrumen equalisasi fiskal yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, dihitung berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

23. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD. Salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah…

A. Pajak Hotel dan Pajak Restoran
B. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar
C. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
D. Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan usaha

Jawaban: A. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, sedangkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar merupakan pajak provinsi, dan PPh serta PPN adalah pajak pusat.

24. Optimalisasi pajak daerah menjadi upaya strategis peningkatan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah kabupaten di wilayah yang memiliki industri pariwisata berkembang pesat berencana meningkatkan penerimaan pajak daerah. Langkah yang paling tepat dan sesuai regulasi adalah…

A. Penganggaran berbasis kas
B. Penganggaran tradisional atau line item budgeting
C. Penganggaran berbasis kinerja
D. Penganggaran incremental

Jawaban: D. Intensifikasi melalui perluasan basis pajak dan pendataan wajib pajak baru merupakan strategi yang sah dan efektif, karena daerah tidak berwenang menambah jenis pajak di luar ketentuan UU maupun menetapkan tarif melebihi batas maksimum.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen pengelolaan keuangan desa. Gambaran umum pengelolaan keuangan desa mencakup prinsip bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas…

A. Sentralisasi, efisiensi, dan transparansi
B. Transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran
C. Profesionalitas, proporsionalitas, dan kemandirian desa
D. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan pendapatan desa

Jawaban: B. PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagai wujud tata kelola desa yang baik.

26. Pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda. Pihak yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah…

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
B. Sekretaris Desa
C. Kepala Desa
D. Bendahara Desa

Jawaban: C. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa, sedangkan Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator PPKD dan Bendahara Desa mengelola administrasi keuangan.

27. Teknis pengelolaan keuangan desa mencakup siklus yang terstruktur dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dokumen perencanaan keuangan desa yang menjadi dasar penyusunan APBDes adalah…

A. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) langsung
C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
D. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Desa (DIPADes)

Jawaban: A. RKPDes merupakan penjabaran RPJMDes untuk periode satu tahun anggaran dan menjadi dasar langsung penyusunan APBDes, sedangkan RPJMDes adalah dokumen perencanaan jangka menengah desa untuk enam tahun yang tidak langsung digunakan sebagai dasar APBDes.

28. Pengelolaan APBN memerlukan gambaran yang komprehensif tentang postur anggaran negara. Dalam struktur APBN, fungsi anggaran yang menekankan peran pemerintah dalam redistribusi pendapatan kepada masyarakat disebut fungsi…

A. Alokasi
B. Stabilisasi
C. Otorisasi
D. Distribusi

Jawaban: D. Fungsi distribusi anggaran berkaitan dengan upaya pemerintah mendistribusikan pendapatan secara lebih merata kepada masyarakat melalui belanja sosial dan subsidi, berbeda dari fungsi alokasi yang menyediakan barang publik dan fungsi stabilisasi yang menjaga keseimbangan ekonomi.

29. Siklus penyusunan APBN melibatkan berbagai tahapan yang terkoordinasi antara pemerintah dan DPR. Batas waktu paling lambat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR adalah…

A. 30 Juni tahun sebelumnya
B. 16 Agustus tahun sebelumnya
C. 30 September tahun sebelumnya
D. 31 Oktober tahun sebelumnya

Jawaban: B. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, pemerintah wajib menyampaikan Nota Keuangan beserta RAPBN paling lambat pada tanggal 16 Agustus tahun anggaran sebelumnya, bersamaan dengan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI.

30. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara merupakan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan adalah…

A. Pemeriksaan kinerja
B. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
C. Pemeriksaan keuangan
D. Pemeriksaan investigatif

Jawaban: C. Pemeriksaan keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai SAP, berbeda dari pemeriksaan kinerja yang menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat spesifik.

31. Kerangka konseptual pemeriksaan keuangan negara memberikan landasan bagi pelaksanaan audit yang profesional. Standar pemeriksaan keuangan negara yang digunakan BPK sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan ditetapkan melalui…

A. Peraturan BPK RI
B. Keputusan Menteri Keuangan
C. Peraturan Pemerintah
D. Undang-undang tentang BPK

Jawaban: A. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ditetapkan melalui Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017 sebagai acuan bagi pemeriksa BPK, karena BPK memiliki kewenangan normatif untuk menetapkan standar pemeriksaannya sendiri sesuai UU No. 15 Tahun 2006.

32. Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara, independensi pemeriksa merupakan prasyarat utama. Ancaman terhadap independensi pemeriksa yang terjadi ketika pemeriksa memiliki hubungan keuangan dengan entitas yang diperiksa disebut ancaman…

A. Ancaman kedekatan
B. Ancaman intimidasi
C. Ancaman advokasi
D. Ancaman kepentingan pribadi

Jawaban: D. Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika pemeriksa memiliki kepentingan finansial atau hubungan keuangan dengan entitas yang diperiksa, sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas penilaian, berbeda dari ancaman kedekatan yang terjadi akibat hubungan personal yang terlalu dekat.

33. Metodologi pemeriksaan keuangan negara mengikuti tahapan yang sistematis. Tahapan pemeriksaan BPK yang menghasilkan program pemeriksaan dan penetapan tim pemeriksa adalah tahap…

A. Pelaksanaan pemeriksaan
B. Perencanaan pemeriksaan
C. Pelaporan hasil pemeriksaan
D. Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan

Jawaban: B. Tahap perencanaan pemeriksaan menghasilkan program pemeriksaan yang memuat tujuan, lingkup, metodologi, dan pembagian tugas tim pemeriksa, sebelum memasuki tahap pelaksanaan di lapangan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

34. Tahapan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan di lapangan mencakup pengumpulan dan pengujian bukti. Bukti pemeriksaan dinyatakan memiliki kualitas yang baik apabila memenuhi kriteria…

A. Tersedia dalam jumlah yang banyak dan mudah diakses pemeriksa
B. Berasal dari pihak internal entitas yang diperiksa
C. Cukup, kompeten, dan relevan untuk mendukung temuan pemeriksaan
D. Disahkan oleh pimpinan entitas yang diperiksa sebelum digunakan

Jawaban: C. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mensyaratkan bukti pemeriksaan harus memenuhi tiga kriteria kualitas: cukup dalam kuantitas, kompeten dalam keandalan dan validitas, serta relevan dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

35. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran sangat strategis. Kedudukan konstitusional BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara diatur dalam UUD 1945 pada…

A. Bab VIIIA Pasal 23E, 23F, dan 23G
B. Bab VII Pasal 20 dan 21
C. Bab VIII Pasal 23 dan 23A
D. Bab IX Pasal 24 dan 24A

Jawaban: A. Pasca amandemen UUD 1945, BPK mendapat pengaturan konstitusional tersendiri dalam Bab VIIIA yang terdiri dari Pasal 23E mengatur kewenangan pemeriksaan, Pasal 23F mengatur keanggotaan, dan Pasal 23G mengatur kedudukan kantor BPK.

36. Gambaran umum Badan Pemeriksa Keuangan mencakup struktur organisasi dan keanggotaannya. Jumlah anggota BPK yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK adalah…

A. 5 orang anggota
B. 7 orang anggota
C. 8 orang anggota
D. 9 orang anggota

Jawaban: D. UU No. 15 Tahun 2006 menetapkan bahwa BPK terdiri dari 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan ditetapkan oleh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

37. Kode Etik BPK mengatur perilaku pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Prinsip kode etik BPK yang mengharuskan pemeriksa untuk tidak memihak kepada pihak manapun dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah prinsip…

A. Integritas
B. Independensi
C. Profesionalisme
D. Kehati-hatian profesional

Jawaban: B. Prinsip independensi dalam Kode Etik BPK mengharuskan pemeriksa bersikap bebas dari pengaruh, tekanan, dan tidak memihak kepada siapapun, berbeda dari integritas yang menekankan kejujuran dan profesionalisme yang menekankan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

38. Kode etik BPK mengatur larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan pemeriksa BPK. Salah satu larangan yang secara eksplisit diatur dalam Kode Etik BPK adalah…

A. Mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan secara berkelanjutan
B. Berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah
C. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari entitas yang diperiksa
D. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan

Jawaban: C. Kode Etik BPK secara tegas melarang pemeriksa menerima pemberian, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun dari entitas yang diperiksa karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak independensi pemeriksa.

39. Implementasi pemeriksaan keuangan negara menghasilkan berbagai opini atas laporan keuangan pemerintah. Opini yang diberikan BPK ketika laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material adalah opini…

A. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
B. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
C. Tidak Wajar (TW)
D. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Jawaban: A. Opini WTP atau unqualified opinion diberikan BPK ketika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai SAP, merupakan opini terbaik yang menandakan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang tinggi.

40. Pemerintah daerah kabupaten A mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh…

A. Ditemukannya indikasi tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah
B. Ketidaksesuaian kebijakan akuntansi dengan SAP yang berlaku
C. Adanya salah saji material yang mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan
D. Keterbatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup

Jawaban: D. Opini TMP atau disclaimer of opinion diberikan ketika pemeriksa menghadapi pembatasan lingkup yang sangat signifikan sehingga tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup, berbeda dari opini tidak wajar yang diberikan saat terdapat salah saji material yang meluas.

41. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas yang diperiksa. Batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang harus dipenuhi oleh pejabat yang diperiksa adalah…

A. 30 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
B. 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
C. 90 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima
D. 120 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima

Jawaban: B. UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan pemeriksaan.

42. Dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa berbagai entitas. Entitas yangtidak termasukdalam lingkup pemeriksaan BPK adalah…

A. Kementerian dan lembaga pemerintah pusat
B. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
C. Perusahaan swasta murni yang tidak menerima dana pemerintah
D. BUMN dan BUMD yang menggunakan penyertaan modal negara

Jawaban: C. Lingkup pemeriksaan BPK mencakup semua entitas yang mengelola keuangan negara, termasuk pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Perusahaan swasta murni berada di luar lingkup BPK karena tidak menggunakan dana negara.

43. Peran BPK dalam sistem keuangan negara sangat vital untuk menjamin akuntabilitas. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada…

A. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
B. Presiden dan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti
C. Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas
D. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung

Jawaban: A. UUD 1945 Pasal 23E ayat 2 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti dalam rangka pengawasan keuangan negara oleh lembaga perwakilan.

44. Asas umum pengelolaan keuangan negara mencakup prinsip value for money dalam penggunaan anggaran. Prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan negara mencakup tiga dimensi utama, yaitu…

A. Perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban
B. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik
C. Input, proses, dan output pengelolaan anggaran
D. Ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan sumber daya

Jawaban: D. Prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan negara mencakup tiga dimensi: ekonomis artinya menggunakan input dengan harga terendah yang berkualitas, efisien artinya mengoptimalkan output dari input yang tersedia, dan efektif artinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

45. Desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Salah satu tantangan utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah…

A. Terlalu besarnya kemampuan fiskal semua daerah sehingga tidak memerlukan transfer
B. Besarnya kesenjangan kapasitas fiskal antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin
C. Tidak adanya regulasi yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah
D. Kurangnya kewenangan pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana daerah

Jawaban: B. Kesenjangan fiskal antardaerah merupakan tantangan nyata desentralisasi di Indonesia, di mana daerah penghasil sumber daya alam memiliki kapasitas fiskal jauh lebih besar dibanding daerah lain, sehingga memerlukan instrumen equalisasi seperti DAU dan Dana Otonomi Khusus.

46. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia adalah…

A. PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
B. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
C. PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
D. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jawaban: C. PP No. 71 Tahun 2010 menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 dan menetapkan SAP berbasis akrual sebagai standar yang wajib diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan laporan keuangan, dengan masa transisi hingga tahun 2015.

47. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK paling lambat adalah…

A. 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
B. 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
C. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir
D. 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Jawaban: A. UU No. 17 Tahun 2003 mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat akhir Maret tahun berikutnya untuk diaudit sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.

48. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. DBH Sumber Daya Alam dari sektor kehutanan khususnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dibagi dengan proporsi…

A. 80% untuk daerah dan 20% untuk pemerintah pusat
B. 70% untuk daerah dan 30% untuk pemerintah pusat
C. 60% untuk daerah dan 40% untuk pemerintah pusat
D. 80% untuk daerah penghasil dan 20% untuk pemerintah pusat dengan rincian tertentu

Jawaban: D. DBH SDA kehutanan dari IHPH dibagi 80% untuk daerah yang dirinci lebih lanjut untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, serta 20% untuk pemerintah pusat sesuai UU No. 33 Tahun 2004.

49. Pengelolaan keuangan desa yang baik memerlukan sistem pengendalian internal yang memadai. Aparat yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa dari tingkat kabupaten/kota adalah…

A. Inspektorat Provinsi
B. Inspektorat Kabupaten/Kota
C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
D. Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota

Jawaban: B. Inspektorat kabupaten/kota merupakan aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berwenang melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan desa dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, sebagai bagian dari sistem pengawasan internal pemerintahan daerah.

50. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah menghasilkan berbagai perubahan mendasar dalam sistem akuntabilitas publik. Pendekatan penganggaran yang menghubungkan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang ingin dicapai dalam penyusunan APBN disebut…

A. Penganggaran berbasis kas
B. Penganggaran tradisional atau line item budgeting
C. Penganggaran berbasis kinerja
D. Penganggaran incremental

Jawaban: C. Penganggaran berbasis kinerja menghubungkan antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja yang terukur, berbeda dari penganggaran tradisional yang hanya merinci jenis pengeluaran tanpa mengaitkan dengan hasil, serta penganggaran incremental yang hanya menambahkan persentase tertentu dari anggaran tahun sebelumnya.

EPFA4110 — Keuangan Negara Dan Daerah

Latihan Tambahan dengan AI