EKSI4207 — Akuntansi Sektor Publik

1. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi pada laba, dengan tujuan utama untuk…

• A. Memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham
• B. Memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sumber daya
• C. Menyusun laporan keuangan untuk kepentingan investor swasta
• D. Menghitung pajak yang harus dibayar oleh organisasi pemerintah

2. Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik organisasi sektor publik adalah…

• A. Tidak berorientasi pada keuntungan
• B. Sumber pendanaan berasal dari pajak dan pendapatan negara
• C. Kepemilikan bersifat kolektif oleh masyarakat
• D. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai pasar organisasi

3. Regulasi keuangan publik di Indonesia secara umum diatur dalam…

• A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• C. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 Tahun 2001
• D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

4. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik berfungsi sebagai…

• A. Panduan teknis penyusunan anggaran tahunan
• B. Landasan teoritis dalam pengembangan standar dan praktik akuntansi sektor publik
• C. Instrumen pengendalian inflasi dalam anggaran negara
• D. Pedoman pengelolaan aset tetap pemerintah daerah

5. Standar akuntansi yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah di Indonesia adalah…

• A. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
• B. IFRS (International Financial Reporting Standards)
• C. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
• D. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)

6. Perencanaan publik yang baik harus memenuhi prinsip partisipatif, yang berarti…

• A. Hanya melibatkan pejabat pemerintah dalam proses perencanaan
• B. Perencanaan dilakukan secara tertutup untuk efisiensi waktu
• C. Masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses perencanaan
• D. Keputusan perencanaan sepenuhnya diserahkan kepada konsultan independen

7. Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) pada sektor publik menekankan pada…

• A. Alokasi anggaran berdasarkan jumlah pegawai di setiap unit kerja
• B. Pencapaian output dan outcome yang terukur atas penggunaan anggaran
• C. Pengeluaran yang tidak melebihi batas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya
• D. Penyusunan anggaran berdasarkan besarnya pendapatan pajak daerah

8. Realisasi anggaran publik mencakup proses…

• A. Penyusunan rencana keuangan untuk tahun anggaran berikutnya
• B. Penetapan target penerimaan negara dari sektor perpajakan
• C. Pelaksanaan dan penatausahaan atas pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan
• D. Evaluasi kinerja pejabat pengelola keuangan daerah

9. Laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu disebut…

• A. Laporan Realisasi Anggaran
• B. Laporan Operasional
• C. Laporan Perubahan Ekuitas
• D. Neraca

10. Audit sektor publik yang bertujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penggunaan sumber daya disebut…

• A. Audit Kepatuhan
• B. Audit Keuangan
• C. Audit Kinerja
• D. Audit Investigasi

11. Salah satu perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis terletak pada…

• A. Metode pencatatan transaksi keuangan yang digunakan
• B. Tujuan organisasi dan bentuk pertanggungjawabannya
• C. Jenis aset yang dimiliki oleh masing-masing organisasi
• D. Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pelaporan

12. Elemen-elemen yang termasuk dalam lingkup organisasi sektor publik meliputi…

• A. Perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek
• B. Lembaga keuangan swasta yang menerima simpanan masyarakat
• C. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nirlaba
• D. Perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara

13. Proses penyusunan regulasi publik yang baik harus mempertimbangkan aspek…

• A. Kepentingan kelompok penekan yang paling dominan
• B. Kemampuan finansial pejabat yang menyusun regulasi
• C. Kebutuhan masyarakat, landasan hukum, dan dampak implementasi
• D. Jumlah regulasi yang sudah ada sebelumnya

14. Kualitas informasi akuntansi sektor publik yang berarti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan material dan tidak menyesatkan disebut…

• A. Relevan
• B. Andal (Reliable)
• C. Dapat Dibandingkan
• D. Dapat Dipahami

15. Kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia muncul karena…

• A. Tekanan dari lembaga keuangan internasional untuk menerapkan IFRS
• B. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
• C. Keharusan pemerintah untuk mencatatkan saham di pasar modal
• D. Persaingan antar lembaga audit untuk mendapatkan klien pemerintah

16. Teori perencanaan publik yang menekankan proses pembelajaran bersama antara perencana dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan disebut…

• A. Teori Perencanaan Rasional Komprehensif
• B. Teori Inkrementalisme
• C. Teori Perencanaan Advokasi
• D. Teori Perencanaan Komunikatif

17. Siklus penganggaran publik secara berurutan terdiri dari tahapan…

• A. Pelaksanaan – Penyusunan – Pengesahan – Evaluasi
• B. Penyusunan – Pengesahan – Pelaksanaan – Pertanggungjawaban
• C. Pengesahan – Penyusunan – Pelaksanaan – Audit
• D. Evaluasi – Penyusunan – Pengesahan – Pelaksanaan

18. Teknik pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan dengan cara mengundang beberapa penyedia untuk menyampaikan penawaran disebut…

• A. Penunjukan Langsung
• B. Pengadaan Langsung
• C. Tender/Lelang
• D. Sayembara

19. Sistem pelaporan keuangan sektor publik yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi disebut…

• A. Basis Kas
• B. Basis Akrual
• C. Basis Kas Menuju Akrual
• D. Basis Modifikasi Kas

20. Pertanggungjawaban publik (public accountability) dalam konteks sektor publik mengandung makna bahwa…

• A. Pemerintah tidak perlu melaporkan penggunaan anggaran kepada DPR
• B. Pengelola sumber daya publik berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya
• C. Hanya lembaga audit eksternal yang berhak menilai kinerja pemerintah
• D. Akuntabilitas hanya berlaku bagi pejabat eselon I dan II

21. Profesi akuntan di sektor publik memiliki peran strategis dalam…

• A. Menyusun strategi pemasaran produk pemerintah
• B. Menentukan kebijakan moneter bank sentral
• C. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
• D. Mengatur mekanisme perdagangan saham perusahaan BUMN

22. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam…

• A. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
• B. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• C. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara
• D. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

23. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup hal-hal berikut, KECUALI…

• A. Tujuan laporan keuangan sektor publik
• B. Karakteristik kualitatif informasi keuangan
• C. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur laporan keuangan
• D. Prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil

24. Dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk…

• A. Menghapus seluruh saldo akun pada akhir periode
• B. Menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode
• C. Memindahkan saldo laba ke akun modal pemerintah
• D. Membatalkan transaksi yang dicatat secara tidak sah

25. Teknik realisasi anggaran publik yang mencatat pengeluaran berdasarkan kas yang benar-benar telah dibayarkan disebut…

• A. Accrual Basis
• B. Modified Accrual
• C. Cash Basis
• D. Commitment Accounting

26. Fitur ideologi yang memengaruhi manajemen organisasi sektor publik di antaranya adalah…

• A. Liberalisme pasar dan privatisasi penuh seluruh layanan publik
• B. New Public Management yang mendorong efisiensi seperti sektor swasta
• C. Sosialisme murni tanpa campur tangan pihak swasta dalam layanan publik
• D. Merkantilisme yang mengutamakan surplus perdagangan nasional

27. Komparasi antara akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis menunjukkan bahwa keduanya SAMA dalam hal…

• A. Orientasi tujuan organisasi
• B. Bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
• C. Penggunaan teknik pencatatan dan pembukuan keuangan
• D. Sumber pendanaan organisasi

28. Regulasi yang mengatur siklus akuntansi sektor publik di Indonesia secara hierarkis dimulai dari…

• A. Peraturan Menteri – Peraturan Pemerintah – Undang-Undang
• B. Undang-Undang – Peraturan Pemerintah – Peraturan Menteri
• C. Peraturan Daerah – Undang-Undang – Peraturan Pemerintah
• D. Keputusan Presiden – Undang-Undang – Peraturan Menteri

29. Tujuan utama kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah…

• A. Memberikan dasar bagi penyusunan dan evaluasi standar akuntansi sektor publik
• B. Menggantikan peran standar akuntansi dalam praktik pencatatan
• C. Menetapkan tarif pajak yang berlaku bagi organisasi pemerintah
• D. Mengatur mekanisme gaji dan tunjangan pegawai pemerintah

30. Ragam standar akuntansi sektor publik di tingkat internasional diterbitkan oleh…

• A. Financial Accounting Standards Board (FASB)
• B. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)
• C. International Accounting Standards Board (IASB)
• D. Securities and Exchange Commission (SEC)

31. Siklus perencanaan publik diawali dengan tahap…

• A. Implementasi kebijakan di lapangan
• B. Evaluasi dan monitoring program
• C. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat
• D. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

32. Dalam penganggaran publik, konsep Value for Money mengandung tiga unsur, yaitu…

• A. Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas
• B. Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas
• C. Relevansi, Keandalan, dan Konsistensi
• D. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

33. Pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung dapat dilakukan apabila…

• A. Nilai pengadaan di atas Rp 200 miliar
• B. Terdapat keadaan darurat atau kondisi tertentu yang memenuhi kriteria regulasi
• C. Penyedia barang bersedia memberikan harga terendah
• D. Anggaran yang tersedia melebihi pagu yang ditetapkan DPR

34. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pemerintah menyajikan informasi tentang…

• A. Posisi keuangan pemerintah pada akhir periode akuntansi
• B. Perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan serta belanja
• C. Arus kas masuk dan keluar dari seluruh aktivitas pemerintah
• D. Perubahan ekuitas pemerintah selama satu periode akuntansi

35. Siklus audit sektor publik secara umum meliputi tahapan…

• A. Perencanaan Audit – Pelaksanaan Audit – Pelaporan Audit – Tindak Lanjut
• B. Pelaporan – Perencanaan – Pelaksanaan – Monitoring
• C. Investigasi – Perencanaan – Pelaporan – Tindak Lanjut
• D. Pelaksanaan – Perencanaan – Tindak Lanjut – Pelaporan

36. Pertanggungjawaban horizontal dalam konteks sektor publik berarti pertanggungjawaban kepada…

• A. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank
• B. Lembaga legislatif dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan
• C. Pimpinan hierarki atasan dalam struktur pemerintahan
• D. Auditor internal yang ditunjuk oleh kepala daerah

37. Organisasi yang termasuk dalam kategori organisasi nirlaba sektor publik adalah…

• A. PT Pertamina (Persero)
• B. Bank Mandiri Tbk
• C. Yayasan Pendidikan yang dikelola pemerintah
• D. Perusahaan asuransi swasta

38. Review regulasi akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku…

• A. Menguntungkan kelompok tertentu dalam proses pengadaan
• B. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap relevan
• C. Mempermudah proses audit internal pemerintah daerah
• D. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan

39. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilakukan pada saat…

• A. Kas diterima oleh bendahara penerimaan
• B. Anggaran pendapatan telah disetujui oleh legislatif
• C. Hak atas pendapatan timbul dan dapat diukur secara andal
• D. Tagihan kepada wajib pajak telah diterbitkan

40. Teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik umumnya menggunakan pendekatan…

• A. Top-down tanpa melibatkan praktisi di lapangan
• B. Due process yang melibatkan konsultasi publik dan kajian ilmiah
• C. Copy-paste dari standar akuntansi bisnis internasional
• D. Keputusan sepihak oleh menteri keuangan

41. Contoh praktik penganggaran publik di beberapa negara maju menunjukkan kecenderungan menggunakan…

• A. Anggaran berbasis objek pengeluaran (line-item budgeting) secara eksklusif
• B. Anggaran program dan kinerja yang berorientasi pada hasil
• C. Anggaran berimbang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan
• D. Anggaran defisit sebagai satu-satunya cara mendorong pertumbuhan ekonomi

42. Teori sistem realisasi anggaran publik menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada…

• A. Besarnya alokasi anggaran yang disetujui legislatif
• B. Jumlah staf yang bekerja di unit keuangan
• C. Sistem pengendalian internal yang kuat dan kapasitas SDM pelaksana
• D. Tingginya pendapatan asli daerah tahun berjalan

43. Teknik audit keuangan sektor publik yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku disebut…

• A. Audit Operasional
• B. Audit Atestasi
• C. Audit Investigasi
• D. Audit Kinerja

44. Laporan Arus Kas pemerintah menyajikan arus kas dari aktivitas berikut, KECUALI…

• A. Operasi
• B. Investasi
• C. Pendanaan
• D. Spekulasi

45. Teknik pertanggungjawaban publik yang melibatkan pengungkapan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat disebut…

• A. Internal Audit
• B. Social Audit
• C. Public Disclosure
• D. Management Review

46. Pengukuran transaksi dalam akuntansi sektor publik pada umumnya menggunakan dasar pengukuran…

• A. Nilai pasar wajar secara eksklusif
• B. Biaya historis sebagai dasar utama, dengan beberapa pengecualian
• C. Nilai bersih yang dapat direalisasi untuk semua aset
• D. Nilai kini (present value) untuk semua transaksi

47. Sistem pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia secara elektronik dikenal dengan nama…

• A. E-Budgeting
• B. E-Government
• C. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
• D. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

48. Hubungan antar standar akuntansi sektor publik mencerminkan adanya hierarki di mana…

• A. Standar daerah dapat mengesampingkan standar nasional
• B. Standar internasional menjadi acuan dalam pengembangan standar nasional
• C. Standar profesi akuntan publik lebih tinggi dari peraturan pemerintah
• D. Setiap kementerian menetapkan standarnya sendiri secara independen

49. Contoh praktik pertanggungjawaban publik di organisasi sektor publik antara lain adalah…

• A. Penyusunan rencana bisnis rahasia yang hanya diketahui direksi
• B. Publikasi laporan keuangan yang telah diaudit secara terbuka kepada publik
• C. Pembatasan akses informasi keuangan hanya untuk pejabat terkait
• D. Pengelolaan dana publik tanpa perlu dilaporkan kepada legislatif

50. Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia adalah…

• A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• C. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
• D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)