EKAP4401 — Audit Sektor Publik

1. Audit sektor publik berbeda dengan audit sektor swasta terutama dalam hal…

A. Penggunaan teknik sampling yang lebih luas
B. Orientasi akuntabilitas kepada publik dan kepentingan masyarakat luas
C. Penerapan standar pelaporan keuangan internasional
D. Penggunaan teknologi audit yang lebih canggih

Jawaban: B. Audit sektor publik secara fundamental berorientasi pada akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara kepada masyarakat, bukan kepada pemegang saham seperti pada sektor swasta.

2. Cakupan audit sektor publik yang paling komprehensif mencakup pemeriksaan terhadap…

A. Keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
B. Keuangan dan laporan neraca saja
C. Aset tetap dan persediaan barang milik negara
D. Penerimaan negara dan perpajakan

Jawaban: A. Tiga tipe utama audit sektor publik adalah audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, yang bersama-sama membentuk cakupan pemeriksaan yang menyeluruh atas pengelolaan keuangan negara.

3. Ideologi yang mendasari audit sektor publik di Indonesia adalah…

A. Liberalisme ekonomi yang berorientasi pasar bebas
B. Sosialisme yang mengutamakan kepemilikan kolektif
C. Akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan negara demi kemakmuran rakyat
D. Demokrasi liberal dengan pemisahan kekuasaan secara ketat

Jawaban: C. Ideologi audit sektor publik di Indonesia berlandaskan pada amanat konstitusional bahwa keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 23 UUD 1945.

4. Audit kinerja pada sektor publik berfokus pada penilaian terhadap…

A. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
B. Ketaatan entitas terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku
C. Kelengkapan dokumen administrasi dan arsip pemerintah
D. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya publik

Jawaban: D. Audit kinerja mengevaluasi tiga dimensi utama yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi dalam penggunaan input, efisiensi dalam konversi input menjadi output, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program.

5. Peran auditor sektor publik yang paling utama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai…

A. Konsultan manajemen yang memberikan saran operasional kepada entitas
B. Penjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara kepada publik
C. Penyidik tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan penangkapan
D. Pengelola anggaran yang membantu penyusunan APBN dan APBD

Jawaban: B. Auditor sektor publik berperan sebagai agen akuntabilitas yang memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan, bukan sebagai penyidik atau pengelola anggaran.

6. Isu utama dalam audit sektor publik yang berkaitan dengan independensi auditor adalah…

A. Auditor pemerintah yang secara struktural berada di bawah entitas yang diaudit
B. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh auditor
C. Tingginya biaya audit yang membebani anggaran negara
D. Ketidakcukupan jumlah auditor yang tersertifikasi di Indonesia

Jawaban: A. Independensi menjadi isu krusial karena audit internal pemerintah sering kali dilakukan oleh APIP yang secara hierarkis berada di bawah pimpinan entitas yang diaudit, sehingga objektivitas penilaian dapat terganggu.

7. Dasar hukum utama yang mengatur pemeriksaan keuangan negara di Indonesia adalah…

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
B. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Jawaban: C. UU No. 15 Tahun 2004 secara khusus mengatur mekanisme, ruang lingkup, dan prosedur pemeriksaan keuangan negara oleh BPK, serta menjadi landasan utama regulasi audit sektor publik di Indonesia.

8. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku di Indonesia ditetapkan oleh…

A. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan
B. Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi
C. BPKP selaku auditor internal pemerintah pusat
D. Badan Pemeriksa Keuangan melalui peraturan BPK

Jawaban: D. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, kewenangan menetapkan SPKN berada pada BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri.

9. Kebijakan audit BPK dalam menetapkan prioritas objek pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan utama berupa…

A. Permintaan DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat
B. Risiko signifikan, nilai materiil, dan kepentingan publik atas pengelolaan keuangan negara
C. Rotasi wajib auditor sesuai standar independensi internasional
D. Ketersediaan sumber daya auditor dan kapasitas anggaran BPK

Jawaban: B. BPK menetapkan prioritas pemeriksaan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, di mana entitas dengan pengelolaan dana besar, potensi penyimpangan tinggi, dan dampak publik yang luas diprioritaskan untuk diperiksa.

10. Regulasi audit sektor publik diterbitkan dan diterima sebagai instrumen yang mengikat melalui proses…

A. Sosialisasi kepada entitas teraudit dan persetujuan dari auditee
B. Ratifikasi oleh DPR dalam sidang paripurna
C. Penetapan oleh lembaga berwenang dan pengundangan dalam lembaran negara
D. Konsultasi publik dan referendum oleh masyarakat

Jawaban: C. Regulasi memiliki kekuatan hukum mengikat setelah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan diundangkan secara resmi, sehingga berlaku bagi seluruh pihak yang menjadi subjek pengaturan.

11. Pengendalian kualitas audit pada institusi pendidikan sebagai entitas publik terutama dilakukan melalui…

A. Kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas yang ditetapkan secara tertulis dan diimplementasikan secara konsisten
B. Penunjukan auditor senior yang berpengalaman di setiap penugasan
C. Penggunaan perangkat lunak audit berbasis kecerdasan buatan
D. Pembatasan jumlah klien yang ditangani oleh tiap auditor

Jawaban: A. Pengendalian kualitas audit yang efektif memerlukan sistem kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik, mencakup standar kompetensi, independensi, dan review hasil audit yang diterapkan secara menyeluruh.

12. Komite audit pada institusi sektor publik berperan utama dalam…

A. Melaksanakan audit operasional secara langsung di lapangan
B. Menyusun laporan keuangan yang akan diperiksa oleh auditor
C. Menetapkan anggaran belanja entitas sektor publik
D. Mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan efektivitas pengendalian internal

Jawaban: D. Komite audit berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan integritas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kualitas pelaksanaan audit eksternal dan internal.

13. Pengujian audit sektor publik yang bertujuan memverifikasi apakah transaksi telah diproses sesuai kebijakan yang ditetapkan disebut…

A. Pengujian substantif atas saldo akun
B. Pengujian pengendalian
C. Pengujian analitis perbandingan
D. Pengujian fisik atas aset tetap

Jawaban: B. Pengujian pengendalian dirancang untuk mengevaluasi apakah prosedur pengendalian internal telah beroperasi secara efektif, termasuk memverifikasi bahwa transaksi diproses sesuai otorisasi dan kebijakan yang berlaku.

14. Pengelolaan kekayaan pada institusi pendidikan negeri yang dikelola pemerintah mencakup aset yang bersumber dari…

A. Hibah swasta dan donasi alumni saja
B. Pendapatan dari usaha komersial institusi
C. APBN atau APBD, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah yang diterima secara sah
D. Pinjaman luar negeri dan obligasi yang diterbitkan institusi

Jawaban: C. Kekayaan institusi pendidikan negeri merupakan bagian dari kekayaan negara yang bersumber dari berbagai mekanisme pembiayaan publik yang sah, sehingga pengelolaannya tunduk pada regulasi keuangan negara.

15. Perkembangan standar audit sektor publik internasional yang menjadi acuan bagi banyak negara dikeluarkan oleh lembaga…

A. INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)
B. IFAC (International Federation of Accountants)
C. World Bank melalui divisi governance dan audit
D. IMF melalui program fiskal dan transparansi

Jawaban: A. INTOSAI adalah organisasi internasional lembaga pemeriksa keuangan negara tertinggi yang menerbitkan ISSAI sebagai standar audit sektor publik internasional, dan BPK sebagai supreme audit institution Indonesia adalah anggotanya.

16. Fungsi standar audit sektor publik bagi auditor dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai…

A. Pedoman untuk menentukan besaran honorarium dan biaya audit
B. Dasar hukum untuk menuntut auditee yang tidak kooperatif
C. Panduan teknis untuk merancang sistem akuntansi entitas
D. Tolok ukur kualitas pekerjaan audit dan dasar evaluasi kinerja auditor

Jawaban: D. Standar audit berfungsi sebagai benchmark yang menetapkan kualitas minimum pekerjaan audit, sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah auditor telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan memadai.

17. Kerangka pikir standar audit sektor publik didasarkan pada prinsip bahwa pemeriksaan harus dilakukan dengan…

A. Kecepatan tinggi untuk meminimalkan gangguan operasional entitas
B. Independensi, integritas, objektivitas, dan kompetensi yang memadai
C. Prioritas pada temuan yang berpotensi menghasilkan pengembalian uang negara
D. Kesepakatan bersama antara auditor dan auditee sebelum pemeriksaan dimulai

Jawaban: B. Kerangka pikir standar audit internasional, termasuk SPKN, menempatkan prinsip etika dan profesionalisme sebagai fondasi utama, di mana independensi, integritas, objektivitas, dan kompetensi menjadi pilar kualitas audit.

18. Sebuah pemerintah kabupaten akan diaudit kinerja program ketahanan pangannya. Persiapan yang harus dilakukan auditor sebelum turun lapangan meliputi…

A. Langsung mewawancarai pejabat daerah tanpa persiapan awal
B. Menyiapkan surat tugas dan melaporkan keberangkatan kepada pimpinan
C. Menyusun program audit, mempelajari entitas, dan menyiapkan prosedur pemeriksaan
D. Menentukan temuan audit yang akan dilaporkan berdasarkan pengalaman sebelumnya

Jawaban: C. Persiapan audit yang memadai mencakup pemahaman mendalam atas entitas yang diaudit, penyusunan program audit yang terstruktur, dan penetapan prosedur yang relevan sebelum pelaksanaan di lapangan.

19. Bukti audit yang dianggap paling kuat keandalannya adalah bukti yang…

A. Diperoleh langsung oleh auditor melalui pengamatan fisik dan konfirmasi eksternal
B. Diberikan langsung oleh manajemen entitas yang diaudit
C. Berupa salinan dokumen yang telah dilegalisir oleh notaris
D. Merupakan catatan internal yang telah disetujui oleh kepala bagian keuangan

Jawaban: A. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor, seperti hasil inspeksi fisik dan konfirmasi dari pihak ketiga yang independen, dinilai lebih andal karena tidak melewati filter pihak yang diaudit.

20. Transaksi keuangan publik dianggap sah apabila memenuhi syarat utama berupa…

A. Telah dicatat dalam buku besar dan disampaikan ke BPK
B. Didukung oleh rekening koran bank yang menunjukkan perpindahan dana
C. Telah dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit
D. Adanya otorisasi dari pejabat berwenang, didukung dokumen yang cukup, dan sesuai peraturan yang berlaku

Jawaban: D. Keabsahan transaksi keuangan publik ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur: otorisasi yang sah dari pejabat yang berwenang, kelengkapan dokumen pendukung, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Teknik verifikasi bukti transaksi dalam audit sektor publik yang dilakukan dengan menelusuri dokumen dari awal hingga akhir proses disebut…

A. Vouching
B. Tracing
C. Scanning
D. Reperformance

Jawaban: B. Tracing adalah teknik audit yang menelusuri transaksi dari dokumen sumber ke catatan akuntansi, sedangkan vouching bergerak sebaliknya dari catatan ke dokumen sumber. Tracing berguna untuk mendeteksi kemungkinan pencatatan yang tidak lengkap.

22. Metode audit sektor publik yang menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan pejabat entitas termasuk dalam kategori…

A. Metode analitis kuantitatif berbasis data sekunder
B. Metode dokumentasi dan penelaahan arsip
C. Metode pengumpulan data primer melalui interaksi langsung
D. Metode observasi pasif tanpa interaksi dengan auditee

Jawaban: C. Wawancara terstruktur termasuk dalam metode pengumpulan data primer karena auditor secara aktif berinteraksi dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang belum tersedia dalam bentuk dokumen.

23. Siklus metode audit sektor publik yang menggambarkan tahapan dari perencanaan hingga pelaporan membentuk suatu siklus yang bersifat…

A. Berulang dan terus-menerus karena setiap temuan menjadi masukan bagi perencanaan audit berikutnya
B. Linear dan tidak berulang karena setiap audit merupakan penugasan yang berdiri sendiri
C. Acak sesuai prioritas temuan yang ditetapkan oleh pimpinan auditor
D. Tergantung sepenuhnya pada permintaan dan kebutuhan auditee

Jawaban: A. Siklus audit bersifat berkelanjutan di mana hasil dan temuan audit, termasuk tindak lanjut rekomendasi, menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penugasan berikutnya untuk memastikan perbaikan yang berkesinambungan.

24. Teknik analisis data dalam audit sektor publik yang membandingkan data entitas dengan data industri atau entitas serupa disebut…

A. Analisis regresi linier berganda
B. Analisis tren temporal
C. Analisis rasio keuangan internal
D. Analisis benchmarking

Jawaban: D. Benchmarking adalah teknik analisis audit yang membandingkan kinerja, prosedur, atau kondisi suatu entitas dengan standar industri, praktik terbaik, atau entitas sejenis untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan.

25. Teori perencanaan audit sektor publik menekankan bahwa perencanaan yang baik harus didasarkan pada…

A. Pengalaman auditor dalam menangani entitas yang sejenis sebelumnya
B. Pemahaman mendalam atas entitas, lingkungan, dan penilaian risiko yang komprehensif
C. Permintaan khusus dari pengguna laporan keuangan dan pemangku kepentingan
D. Ketersediaan anggaran dan personil yang ditugaskan dalam penugasan

Jawaban: B. Perencanaan audit yang efektif dimulai dari proses pemahaman mendalam atas entitas termasuk struktur organisasi, proses bisnis, lingkungan pengendalian, serta identifikasi dan penilaian risiko signifikan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.

26. Dalam perencanaan audit, survei awal industri atau organisasi sektor publik bertujuan untuk…

A. Menetapkan temuan audit sebelum proses pemeriksaan lapangan dilakukan
B. Mengidentifikasi pejabat yang akan menjadi narasumber utama dalam wawancara
C. Memperoleh gambaran umum kondisi entitas sebagai dasar menentukan fokus dan lingkup audit
D. Memastikan bahwa entitas telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai

Jawaban: C. Survei awal merupakan tahap orientasi di mana auditor mengumpulkan informasi dasar tentang entitas untuk menentukan area berisiko tinggi, menetapkan prioritas pemeriksaan, dan merancang program audit yang tepat sasaran.

27. Sistem perencanaan audit sektor publik yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan kondisi selama proses audit berlangsung, hal ini dikenal dengan prinsip…

A. Fleksibilitas dan adaptabilitas rencana audit
B. Keseragaman dan standarisasi prosedur audit
C. Sentralisasi pengambilan keputusan audit
D. Transparansi rencana audit kepada auditee

Jawaban: A. Rencana audit harus bersifat fleksibel agar dapat disesuaikan ketika auditor menemukan kondisi yang berbeda dari ekspektasi awal, termasuk merespons risiko baru yang muncul atau mengubah lingkup pemeriksaan sesuai temuan lapangan.

28. Teori pelaksanaan audit sektor publik menempatkan tahap pengumpulan bukti sebagai inti dari proses audit karena…

A. Tahap ini membutuhkan waktu paling lama dibandingkan tahap lainnya
B. Biaya terbesar dalam proses audit dikeluarkan pada tahap ini
C. Melibatkan koordinasi dengan paling banyak pihak eksternal
D. Kualitas bukti yang dikumpulkan menjadi landasan keandalan simpulan dan opini audit

Jawaban: D. Simpulan dan opini audit harus didukung oleh bukti yang cukup, relevan, dan andal. Tanpa bukti yang memadai, auditor tidak dapat membuat penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

29. Daftar temuan audit yang dibuat selama pelaksanaan audit sektor publik berfungsi sebagai…

A. Laporan resmi yang langsung disampaikan kepada DPR tanpa proses review
B. Dokumentasi sementara yang menjadi bahan utama penyusunan laporan hasil pemeriksaan
C. Bukti hukum yang dapat digunakan untuk proses penuntutan pidana
D. Kontrak antara auditor dan auditee mengenai perbaikan yang akan dilakukan

Jawaban: B. Daftar temuan merupakan catatan kerja auditor yang mengidentifikasi kondisi, kriteria, sebab, dan akibat dari penyimpangan yang ditemukan, dan kemudian menjadi bahan pokok dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang resmi.

30. Sistem pelaksanaan audit sektor publik yang efektif mensyaratkan adanya supervisi yang memadai dengan tujuan…

A. Memastikan auditor bekerja sesuai jam yang telah ditentukan dalam penugasan
B. Meminimalkan jumlah auditor yang terlibat dalam satu penugasan
C. Menjamin kualitas pekerjaan audit dan pembinaan kompetensi auditor yang lebih junior
D. Mempercepat penyelesaian audit agar sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan

Jawaban: C. Supervisi dalam pelaksanaan audit bertujuan memastikan bahwa pekerjaan anggota tim dilakukan sesuai standar, memberikan arahan yang diperlukan, serta menjadi media transfer pengetahuan dari auditor senior kepada junior.

31. Teknik pelaksanaan audit sektor publik yang melibatkan pengamatan langsung terhadap aset fisik untuk memverifikasi keberadaan dan kondisinya disebut…

A. Inspeksi fisik
B. Konfirmasi
C. Rekonstruksi
D. Vouching

Jawaban: A. Inspeksi fisik adalah prosedur audit di mana auditor secara langsung memeriksa aset berwujud untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan, kondisi fisik, dan kepemilikannya, seperti pemeriksaan kas opname atau inventarisasi barang milik negara.

32. Contoh standar audit sektor publik yang berlaku di Indonesia dan ditetapkan melalui peraturan BPK adalah…

A. SA (Standar Audit) yang ditetapkan oleh IAPI untuk akuntan publik
B. PSAK yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI
C. ISA (International Standards on Auditing) yang ditetapkan oleh IAASB
D. SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) yang ditetapkan melalui peraturan BPK

Jawaban: D. SPKN adalah standar yang secara khusus mengatur pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan ditetapkan oleh BPK, yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

33. Teori pelaporan audit sektor publik menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memenuhi unsur…

A. Kerahasiaan tinggi agar tidak mempengaruhi kepercayaan publik
B. Ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, dan objektivitas penyajian informasi
C. Kepanjangan deskriptif agar semua temuan dapat dijelaskan secara rinci
D. Persetujuan dari auditee sebelum laporan dapat dipublikasikan

Jawaban: B. Laporan hasil pemeriksaan yang baik harus disampaikan tepat waktu, menyajikan informasi yang lengkap dan akurat, serta disajikan secara objektif tanpa keberpihakan agar dapat bermanfaat bagi pengguna laporan.

34. Sistem pelaporan audit sektor publik di Indonesia mengharuskan BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada…

A. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan
B. Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara
C. DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya masing-masing
D. Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum

Jawaban: C. Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, BPK menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR untuk tingkat pusat, DPD untuk isu daerah tertentu, dan DPRD untuk tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

35. Tindak lanjut temuan audit sektor publik yang paling optimal adalah tindak lanjut yang dilakukan dengan…

A. Menyelesaikan rekomendasi auditor secara tepat, lengkap, dan dalam batas waktu yang ditetapkan
B. Mengajukan keberatan atas temuan yang dianggap tidak relevan oleh auditee
C. Menyampaikan laporan tindak lanjut kepada BPK tanpa perlu implementasi nyata
D. Menunggu hasil audit berikutnya untuk mengetahui apakah penyimpangan masih terjadi

Jawaban: A. Tindak lanjut yang efektif mensyaratkan bahwa entitas benar-benar mengimplementasikan perbaikan yang direkomendasikan auditor, bukan hanya merespons secara formal, sehingga permasalahan yang ditemukan benar-benar terselesaikan.

36. Siklus pelaporan audit sektor publik serta tindak lanjut temuan membentuk mekanisme umpan balik yang bertujuan…

A. Meningkatkan pendapatan negara melalui penagihan kerugian keuangan
B. Memperkuat posisi BPK sebagai lembaga tertinggi dalam sistem keuangan negara
C. Menyediakan data statistik temuan bagi lembaga antikorupsi
D. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik

Jawaban: D. Siklus audit dan tindak lanjut temuan dirancang sebagai mekanisme continuous improvement di mana rekomendasi dan implementasinya secara bertahap meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan memperkuat akuntabilitas publik.

37. Teknik pelaporan audit yang menyajikan temuan secara terstruktur menggunakan atribut kondisi, kriteria, sebab, dan akibat dikenal sebagai…

A. Teknik narasi deskriptif
B. Teknik temuan berstruktur
C. Teknik matriks rekomendasi
D. Teknik ringkasan eksekutif

Jawaban: B. Teknik temuan berstruktur mengorganisasikan setiap temuan audit ke dalam empat atribut utama, yaitu kondisi yang ditemukan, kriteria yang seharusnya berlaku, sebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan, untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan secara menyeluruh.

38. Dalam audit sektor publik, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan ketika…

A. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material
B. Laporan keuangan mengandung salah saji yang begitu material sehingga laporan tidak dapat diandalkan
C. Terdapat salah saji yang material pada pos tertentu namun tidak pervasif mempengaruhi seluruh laporan
D. Auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan opini apapun

Jawaban: C. Opini WDP diberikan ketika penyimpangan material terbatas pada hal atau pos tertentu yang dapat diidentifikasi, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan masih dapat diandalkan kecuali untuk hal yang dikecualikan tersebut.

39. Pemerintah kota X menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK atas laporan keuangannya. Kondisi yang paling mungkin menyebabkan opini tersebut adalah…

A. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup akibat pembatasan lingkup yang signifikan
B. Laporan keuangan disajikan terlambat melampaui tenggat waktu yang ditetapkan
C. Entitas memiliki utang yang melebihi kapasitas fiskalnya
D. Terdapat perbedaan pendapat antara auditor senior dan junior dalam tim pemeriksaan

Jawaban: A. Opini TMP atau disclaimer of opinion diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan, yang biasanya disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan yang sangat signifikan.

40. Tindak lanjut atas temuan audit yang berindikasi kerugian keuangan negara harus dilaporkan kepada…

A. Inspektorat Jenderal kementerian terkait untuk penyelesaian internal
B. Kementerian Keuangan untuk pencatatan dalam neraca negara
C. DPR untuk mendapatkan persetujuan penghapusan kerugian
D. Aparat penegak hukum jika terdapat unsur tindak pidana dalam temuan tersebut

Jawaban: D. Sesuai ketentuan UU BPK, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian.

41. Objek audit sektor publik yang menjadi fokus utama pemeriksaan BPK adalah…

A. Seluruh entitas ekonomi yang beroperasi di wilayah Indonesia
B. Semua lembaga yang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara
C. Perusahaan multinasional yang beroperasi dan membayar pajak di Indonesia
D. Lembaga keuangan perbankan yang diawasi oleh OJK

Jawaban: B. Kewenangan BPK mencakup pemeriksaan atas semua pengelola dan penanggung jawab keuangan negara, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga lain yang menggunakan atau mengelola dana negara.

42. Dalam konteks audit sektor publik, konsep materialitas digunakan untuk…

A. Menentukan besaran honorarium yang akan diterima tim auditor
B. Menetapkan jadwal dan durasi penugasan audit di lapangan
C. Menentukan ambang batas salah saji yang cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan
D. Mengidentifikasi entitas yang memiliki aset terbesar untuk diprioritaskan

Jawaban: C. Materialitas dalam audit adalah konsep yang membantu auditor menentukan seberapa besar suatu salah saji atau ketidakpatuhan dapat mempengaruhi penilaian atau keputusan pengguna laporan keuangan yang rasional.

43. Risiko audit yang muncul akibat kegagalan prosedur audit dalam mendeteksi salah saji yang material disebut…

A. Risiko deteksi
B. Risiko bawaan
C. Risiko pengendalian
D. Risiko bisnis

Jawaban: A. Risiko deteksi adalah komponen risiko audit yang berada dalam kendali auditor, yaitu risiko bahwa prosedur substantif yang diterapkan tidak berhasil mendeteksi salah saji material yang sebenarnya ada dalam laporan keuangan.

44. Kertas kerja audit sektor publik memiliki fungsi penting sebagai…

A. Laporan sementara yang dapat diakses oleh masyarakat umum
B. Kontrak penugasan antara BPK dan entitas yang diaudit
C. Pedoman teknis yang harus diikuti oleh auditor junior
D. Dokumentasi bukti audit yang mendukung simpulan dan opini dalam laporan hasil pemeriksaan

Jawaban: D. Kertas kerja audit merupakan rekam jejak pekerjaan auditor yang mendokumentasikan seluruh prosedur yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh, dan simpulan yang dicapai, sehingga menjadi landasan dan pembuktian kualitas proses audit.

45. Prosedur konfirmasi dalam audit keuangan pemerintah daerah umumnya digunakan untuk memverifikasi…

A. Kepatuhan pegawai terhadap peraturan kepegawaian daerah
B. Saldo kas, piutang, dan kewajiban melalui komunikasi langsung dengan pihak ketiga
C. Kesesuaian program kerja pemerintah dengan RPJMD
D. Kompetensi dan integritas pejabat pengelola keuangan daerah

Jawaban: B. Konfirmasi adalah prosedur audit yang melibatkan permintaan informasi kepada pihak ketiga yang independen, seperti bank untuk saldo rekening, debitur untuk piutang, atau kreditur untuk utang, guna memperoleh bukti yang lebih andal.

46. Perbedaan mendasar antara BPKP dan BPK dalam sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia terletak pada…

A. Besaran anggaran yang dikelola oleh masing-masing lembaga
B. Jumlah personil dan jangkauan wilayah kerja masing-masing
C. BPK adalah auditor eksternal yang independen, sedangkan BPKP adalah auditor internal pemerintah
D. Kewenangan memberikan opini audit hanya dimiliki oleh BPKP

Jawaban: C. BPK merupakan lembaga konstitusional yang independen dari pemerintah dan bertindak sebagai pemeriksa eksternal, sementara BPKP berada di bawah koordinasi presiden dan berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang membantu akuntabilitas internal.

47. Prinsip ekonomi dalam audit kinerja sektor publik dinilai terpenuhi apabila entitas…

A. Memperoleh input dengan kualitas yang memadai pada biaya yang paling rendah
B. Menghasilkan output yang sebesar-besarnya dari input yang tersedia
C. Mencapai tujuan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan
D. Meminimalkan jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program

Jawaban: A. Ekonomi berkaitan dengan pengadaan input, yaitu sumber daya yang digunakan, dengan harga yang paling murah namun tetap memenuhi spesifikasi kualitas yang diperlukan, berbeda dengan efisiensi yang berkaitan dengan hubungan input dan output.

48. Suatu program pemerintah untuk pemberdayaan UMKM dievaluasi melalui audit kinerja. Efektivitas program dinilai dari…

A. Jumlah anggaran yang berhasil diserap oleh program tersebut
B. Kecepatan pencairan dana kepada penerima manfaat program
C. Kepatuhan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam program
D. Sejauh mana tujuan program tercapai, seperti peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja UMKM

Jawaban: D. Efektivitas program diukur dari tingkat pencapaian tujuan atau outcome yang telah ditetapkan. Untuk program pemberdayaan UMKM, indikator seperti pertumbuhan omzet, penambahan tenaga kerja, atau peningkatan akses modal menjadi tolok ukur efektivitas yang relevan.

49. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan intern di lingkungan kementerian atau lembaga adalah…

A. BPKP yang berkoordinasi langsung dengan presiden
B. Inspektorat Jenderal yang berada di bawah kementerian terkait
C. BPK perwakilan di masing-masing provinsi
D. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui divisi pencegahan

Jawaban: B. Inspektorat Jenderal adalah unit APIP yang secara organisasi berada di dalam struktur kementerian atau lembaga dan bertugas melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan anggaran kementerian atau lembaga yang bersangkutan.

50. Perkembangan audit sektor publik di era digital mendorong penggunaan teknik Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs) yang memberikan manfaat utama berupa…

A. Penghapusan kebutuhan akan auditor manusia dalam proses pemeriksaan
B. Pemenuhan kewajiban pelaporan real-time kepada lembaga internasional
C. Kemampuan menganalisis volume data yang besar dengan lebih cepat dan akurat untuk mendeteksi anomali
D. Pengurangan jumlah standar audit yang harus dipatuhi oleh auditor

Jawaban: C. CAATs memungkinkan auditor mengolah dan menganalisis seluruh populasi data transaksi dalam waktu singkat, mendeteksi pola tidak wajar, duplikasi, atau anomali yang sulit ditemukan melalui sampling manual konvensional, sehingga meningkatkan efektivitas dan cakupan audit secara signifikan.

EKAP4401 — Audit Sektor Publik

Latihan Tambahan dengan AI