ADPU4410 — Kebijakan Publik

1. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau…

A. direncanakan bersama masyarakat
B. tidak dilakukan
C. didelegasikan kepada swasta
D. diputuskan oleh parlemen

Jawaban: B. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, menekankan bahwa keputusan untuk tidak bertindak pun termasuk kebijakan publik.

2. Konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh David Easton menekankan bahwa kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara…

A. otoritatif untuk seluruh masyarakat
B. demokratis melalui musyawarah
C. proporsional berdasarkan kebutuhan individu
D. sukarela oleh lembaga swadaya masyarakat

Jawaban: A. David Easton memandang kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, yang berarti kebijakan tersebut mengikat dan berlaku bagi semua warga.

3. Perbedaan utama antara kebijakan publik dan kebijakan privat terletak pada…

A. jumlah anggaran yang digunakan
B. tingkat kerumitan permasalahan yang dihadapi
C. kewenangan yang mendasari dan dampak yang bersifat publik
D. jumlah aktor yang terlibat dalam pembuatannya

Jawaban: C. Kebijakan publik dibuat oleh otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan memaksa dan dampaknya bersifat mengikat seluruh masyarakat, berbeda dengan kebijakan privat yang terbatas pada entitas tertentu.

4. Kepentingan publik dalam konteks kebijakan publik mengacu pada…

A. kepentingan kelompok mayoritas yang berkuasa
B. aspirasi individu yang paling vokal dalam masyarakat
C. keinginan partai politik yang memenangi pemilu
D. kebutuhan dan nilai bersama yang dianut oleh warga masyarakat secara kolektif

Jawaban: D. Kepentingan publik dalam kebijakan publik merujuk pada nilai dan kebutuhan yang diakui secara bersama oleh masyarakat, bukan hanya kepentingan satu kelompok atau individu tertentu.

5. Tipologi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Theodore Lowi membedakan kebijakan berdasarkan…

A. tingkat anggaran dan sumber pembiayaannya
B. paksaan yang diterapkan dan dampak pada masyarakat
C. aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan
D. jangka waktu implementasi kebijakan tersebut

Jawaban: B. Theodore Lowi mengklasifikasikan kebijakan publik berdasarkan kemungkinan paksaan pemerintah dan dampaknya, menghasilkan tipe distributif, redistributif, regulatif, dan konstitutif.

6. Kebijakan yang bertujuan memberikan manfaat kepada kelompok atau wilayah tertentu tanpa menimbulkan konflik langsung antarpihak disebut kebijakan…

A. distributif
B. redistributif
C. regulatif
D. konstitutif

Jawaban: A. Kebijakan distributif memberikan keuntungan kepada kelompok atau wilayah tertentu, seperti subsidi atau pembangunan infrastruktur, tanpa secara langsung mengambil dari pihak lain sehingga konflik relatif rendah.

7. Model elit dalam analisis kebijakan publik berpandangan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan cerminan dari…

A. kehendak mayoritas warga negara melalui pemilu
B. kompromi antarkelompok kepentingan yang bersaing
C. nilai dan preferensi kelompok kecil yang berkuasa
D. hasil negosiasi antara legislatif dan eksekutif

Jawaban: C. Model elit berpandangan bahwa kebijakan publik bukan mencerminkan kehendak rakyat, melainkan nilai dan kepentingan segelintir elit yang mengendalikan kekuasaan negara.

8. Model kelompok (group model) dalam analisis kebijakan publik memandang proses pembuatan kebijakan sebagai…

A. keputusan rasional berdasarkan analisis biaya manfaat
B. refleksi nilai-nilai birokrasi yang dominan
C. pelaksanaan mandat konstitusi oleh lembaga negara
D. hasil pertarungan dan keseimbangan antarkelompok kepentingan

Jawaban: D. Model kelompok melihat kebijakan publik sebagai titik keseimbangan yang dicapai dari persaingan dan tekanan berbagai kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi pembuat keputusan.

9. Pendekatan inkremental dalam pembuatan kebijakan publik menyarankan bahwa kebijakan baru sebaiknya…

A. dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua alternatif
B. merupakan penyesuaian kecil dari kebijakan yang sudah ada
C. mengikuti model negara maju yang telah berhasil
D. ditentukan sepenuhnya oleh kalkulasi rasional pembuat kebijakan

Jawaban: B. Pendekatan inkremental yang dikembangkan oleh Charles Lindblom berpandangan bahwa pembuat kebijakan tidak membuat keputusan dari nol, melainkan melakukan perubahan bertahap dan marginal terhadap kebijakan sebelumnya.

10. Kajian kebijakan publik deliberatif menekankan pentingnya…

A. dialog dan musyawarah publik yang inklusif dalam proses kebijakan
B. efisiensi birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah
C. kecepatan pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang
D. dominasi para ahli teknis dalam perumusan kebijakan

Jawaban: A. Pendekatan deliberatif dalam kajian kebijakan publik menekankan proses komunikasi, diskusi, dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak secara setara untuk menghasilkan keputusan yang lebih legitim.

11. Dalam konteks proses kebijakan publik, makna kebijakan publik sebagai proses merujuk pada…

A. produk akhir berupa peraturan perundangan yang ditetapkan
B. anggaran yang dialokasikan untuk program pemerintah
C. serangkaian tahapan yang saling berkaitan dari perumusan hingga evaluasi
D. mekanisme formal pemungutan suara di lembaga legislatif

Jawaban: C. Kebijakan publik sebagai proses mencakup siklus yang dinamis mulai dari identifikasi masalah, perumusan agenda, formulasi, implementasi, hingga evaluasi yang saling terkait satu sama lain.

12. Proses teknokratis dalam pembuatan kebijakan publik dicirikan oleh…

A. keterlibatan luas warga negara melalui referendum
B. perdebatan terbuka di media massa dan ruang publik
C. kompromi politik antara fraksi-fraksi di parlemen
D. dominasi pertimbangan teknis dan keahlian para ahli dalam pengambilan keputusan

Jawaban: D. Proses teknokratis menempatkan para ahli dan pertimbangan teknis sebagai penentu utama dalam perumusan kebijakan, berbeda dengan proses demokratis yang menekankan partisipasi publik dan legitimasi politik.

13. Karakteristik utama masalah kebijakan yang membedakannya dari masalah biasa adalah bahwa masalah kebijakan bersifat…

A. teknis dan memerlukan solusi ilmiah yang pasti
B. artifisial, saling bergantung, dan tidak memiliki solusi tunggal yang tepat
C. sederhana dan dapat diselesaikan oleh satu instansi pemerintah
D. ekonomis dan dapat diukur secara kuantitatif

Jawaban: B. Masalah kebijakan bersifat artifisial karena merupakan konstruksi dari realitas, saling bergantung dengan masalah lain, serta tidak memiliki solusi yang benar-benar final atau sempurna.

14. Wilayah masalah kebijakan yang berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi sumber daya antara kelompok kaya dan miskin termasuk dalam kategori masalah…

A. sosial ekonomi
B. keamanan nasional
C. pemerintahan dan kelembagaan
D. lingkungan hidup

Jawaban: A. Ketimpangan distribusi sumber daya antara kelompok kaya dan miskin masuk dalam wilayah masalah sosial ekonomi yang menjadi salah satu bidang utama kebijakan publik.

15. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses perumusan masalah kebijakan adalah…

A. merumuskan tujuan kebijakan yang ingin dicapai
B. mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah
C. pencarian masalah atau pengenalan situasi bermasalah
D. penetapan kriteria untuk mengevaluasi kebijakan

Jawaban: C. Tahap pertama perumusan masalah kebijakan dimulai dari pencarian masalah, yaitu pengenalan situasi yang dianggap bermasalah oleh para aktor kebijakan sebelum masalah tersebut didefinisikan secara formal.

16. Suatu isu publik dapat masuk ke dalam agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, antara lain mendapat perhatian luas dari publik dan…

A. telah dibahas di media massa selama lebih dari satu tahun
B. didukung oleh lembaga internasional yang berpengaruh
C. berasal dari usulan partai politik yang berkuasa
D. dianggap layak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah

Jawaban: D. Isu dapat masuk ke agenda kebijakan apabila mendapat perhatian luas dan dianggap layak serta perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, bukan hanya sekadar dibicarakan di ruang publik.

17. Agenda sistemik dalam penyusunan agenda kebijakan merujuk pada…

A. daftar masalah yang telah mendapat perhatian formal dari lembaga pemerintah
B. kumpulan isu yang diakui oleh anggota komunitas politik sebagai layak mendapat perhatian publik
C. prioritas program yang ditetapkan oleh presiden atau kepala daerah
D. jadwal pembahasan rancangan undang-undang di parlemen

Jawaban: B. Agenda sistemik atau agenda publik adalah kumpulan isu yang secara umum dipandang layak mendapat perhatian oleh komunitas politik, berbeda dengan agenda institusional yang merupakan daftar masalah yang telah diambil secara formal oleh pemerintah.

18. Agenda institusional berbeda dari agenda sistemik karena agenda institusional berisi masalah-masalah yang…

A. secara resmi telah dipertimbangkan dan diterima oleh pejabat pemerintah
B. sedang diperdebatkan oleh kelompok masyarakat sipil
C. baru muncul di permukaan dan belum mendapat respons pemerintah
D. hanya relevan bagi kelompok masyarakat tertentu

Jawaban: A. Agenda institusional berisi masalah-masalah yang telah secara resmi diakui dan sedang dipertimbangkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengambil tindakan.

19. Pemerintah Kota X mendapat laporan bahwa angka kemacetan lalu lintas meningkat drastis setiap hari. Namun, pemerintah kota belum menjadikannya prioritas. Kondisi ini menggambarkan bahwa isu tersebut masih berada pada tingkat…

A. agenda institusional
B. formulasi kebijakan
C. agenda sistemik
D. implementasi kebijakan

Jawaban: C. Isu kemacetan yang diketahui publik dan pemerintah tetapi belum secara resmi ditetapkan sebagai prioritas pemerintah masih berada pada agenda sistemik, belum naik menjadi agenda institusional.

20. Model perumusan kebijakan yang menganggap bahwa kebijakan terbaik dicapai melalui analisis menyeluruh terhadap semua alternatif dan konsekuensinya disebut model…

A. inkremental
B. kelompok
C. institusional
D. rasional komprehensif

Jawaban: D. Model rasional komprehensif beranggapan bahwa pembuat kebijakan mengidentifikasi semua alternatif, menganalisis seluruh konsekuensinya, lalu memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar, meskipun secara praktis sulit dilaksanakan sepenuhnya.

21. Aktor-aktor dalam arena perumusan kebijakan yang berasal dari luar pemerintahan disebut aktor…

A. formal
B. informal atau nonformal
C. dominan
D. eksekutif

Jawaban: B. Aktor kebijakan dibedakan menjadi aktor formal (pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan resmi) dan aktor informal atau nonformal (kelompok kepentingan, media, akademisi, LSM) yang berada di luar struktur pemerintahan namun tetap mempengaruhi kebijakan.

22. Desain kebijakan yang baik mencakup penetapan tujuan yang jelas serta…

A. penentuan pejabat yang bertanggung jawab tanpa perlu mempertimbangkan sumber daya
B. penyusunan anggaran yang melebihi kebutuhan aktual
C. pemilihan instrumen kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut
D. pembatasan partisipasi publik agar kebijakan tidak terdistorsi

Jawaban: C. Desain kebijakan yang baik mensyaratkan kejelasan tujuan yang hendak dicapai sekaligus pemilihan instrumen kebijakan yang sesuai agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara efektif.

23. Legitimasi kebijakan diperoleh ketika kebijakan tersebut…

A. dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku dan diterima oleh publik sebagai sesuatu yang sah
B. memberikan manfaat ekonomi langsung kepada seluruh lapisan masyarakat
C. mendapatkan dukungan dari lembaga internasional yang diakui
D. dirumuskan secara rahasia untuk menghindari tekanan kelompok kepentingan

Jawaban: A. Legitimasi kebijakan berkaitan dengan keabsahan, yaitu kebijakan yang dibuat melalui prosedur yang diakui secara hukum dan diterima oleh masyarakat sebagai keputusan yang sah dan layak untuk ditaati.

24. Model implementasi kebijakan top-down dicirikan oleh alur pelaksanaan yang berjalan dari…

A. masyarakat ke pemerintah pusat
B. daerah ke pusat melalui usulan bertahap
C. pelaksana lapangan kepada pembuat kebijakan
D. pembuat kebijakan di level atas kepada pelaksana di level bawah

Jawaban: D. Model top-down melihat implementasi sebagai proses hierarkis di mana instruksi dan keputusan mengalir dari pembuat kebijakan di tingkat pusat atau atas ke para pelaksana di lapangan.

25. Salah satu kelemahan utama model implementasi top-down adalah…

A. terlalu banyak melibatkan partisipasi kelompok sasaran
B. mengabaikan peran dan diskresi pelaksana di lapangan
C. tidak memiliki mekanisme pengendalian yang jelas
D. terlalu bergantung pada dinamika lokal yang tidak terprediksi

Jawaban: B. Kritik utama terhadap model top-down adalah terlalu menekankan kontrol dari atas dan mengabaikan kenyataan bahwa pelaksana lapangan (street-level bureaucrats) memiliki diskresi yang signifikan dalam menjalankan kebijakan.

26. Aktor pelaksana kebijakan yang berada di garis terdepan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat disebut…

A. policy maker
B. policy analyst
C. street-level bureaucrats
D. policy entrepreneur

Jawaban: C. Istilah street-level bureaucrats dikemukakan oleh Michael Lipsky untuk merujuk pada para pelaksana kebijakan di tingkat bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki diskresi dalam penerapan kebijakan.

27. Instrumen kebijakan berupa regulasi digunakan ketika pemerintah bermaksud untuk…

A. mengatur perilaku individu atau organisasi melalui aturan yang mengikat
B. memberikan insentif finansial kepada kelompok sasaran
C. menyampaikan informasi kepada publik agar mengubah perilaku secara sukarela
D. menyediakan barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat

Jawaban: A. Instrumen regulasi adalah aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, digunakan pemerintah untuk mengontrol perilaku aktor publik dan swasta agar sesuai dengan tujuan kebijakan.

28. Efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang mencakup…

A. kemampuan finansial daerah dalam membiayai program
B. jumlah staf yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan
C. sikap dan komitmen para pelaksana terhadap tujuan kebijakan
D. kejelasan, konsistensi, dan penyebaran informasi kepada pelaksana

Jawaban: D. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, komunikasi mencakup kejelasan instruksi, konsistensi pesan, serta efektivitas penyebaran informasi kepada seluruh pelaksana agar tujuan kebijakan dipahami dengan benar.

29. Evaluasi kebijakan publik secara mendasar bertujuan untuk…

A. membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selalu berhasil
B. menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan
C. mencari kesalahan para pelaksana kebijakan di lapangan
D. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

Jawaban: B. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah penilaian sistematis terhadap kinerja kebijakan, yaitu mengukur sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan apa dampak yang dihasilkan dari pelaksanaannya.

30. Evaluasi yang dilakukan pada saat kebijakan sedang berjalan untuk memantau pelaksanaannya disebut evaluasi…

A. formatif
B. sumatif
C. retrospektif
D. komparatif

Jawaban: A. Evaluasi formatif dilakukan selama kebijakan atau program masih berlangsung dengan tujuan memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan, berbeda dengan evaluasi sumatif yang dilakukan setelah kebijakan selesai.

31. Kriteria efisiensi dalam evaluasi kebijakan mengukur…

A. tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
B. keadilan distribusi manfaat kebijakan antarkelompok masyarakat
C. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan
D. ketepatan sasaran kebijakan kepada kelompok yang membutuhkan

Jawaban: C. Efisiensi dalam evaluasi kebijakan mengukur rasio antara output atau hasil yang diperoleh dengan input atau sumber daya yang dikeluarkan, menilai apakah tujuan dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

32. Analisis dampak kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi…

A. proses legislasi yang diperlukan untuk mengesahkan kebijakan
B. aktor-aktor yang mendukung perumusan kebijakan
C. anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan
D. perubahan yang terjadi pada kondisi sosial akibat pelaksanaan kebijakan

Jawaban: D. Analisis dampak kebijakan bertujuan mengidentifikasi dan mengukur perubahan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan publik.

33. Perubahan kebijakan yang terjadi secara bertahap dan hanya memodifikasi aspek tertentu dari kebijakan yang ada disebut perubahan…

A. paradigmatik
B. inkremental
C. fundamental
D. revolusioner

Jawaban: B. Perubahan inkremental adalah perubahan kebijakan yang bersifat marginal dan bertahap, hanya memodifikasi komponen tertentu dari kebijakan yang sudah ada tanpa mengubah tujuan atau kerangka dasarnya secara menyeluruh.

34. Arti penting perubahan kebijakan bagi suatu negara adalah bahwa perubahan tersebut memungkinkan kebijakan untuk…

A. mempertahankan status quo agar stabilitas terjaga
B. menghindari kritik dari kelompok oposisi
C. menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan, kondisi, dan tuntutan masyarakat
D. mengikuti perkembangan kebijakan di negara-negara maju

Jawaban: C. Perubahan kebijakan penting karena memungkinkan pemerintah untuk merespons secara adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perubahan kondisi lingkungan, serta hasil evaluasi kebijakan yang sudah berjalan.

35. Implementasi perubahan kebijakan yang efektif memerlukan, antara lain, adanya dukungan dari…

A. para pemangku kepentingan utama dan kapasitas kelembagaan yang memadai
B. media massa yang bersedia mempublikasikan kebijakan secara positif
C. negara donor yang bersedia membiayai program perubahan
D. parlemen yang setuju untuk tidak mengkritisi kebijakan baru

Jawaban: A. Implementasi perubahan kebijakan memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan kunci serta kapasitas kelembagaan yang cukup, baik dari sisi sumber daya manusia, finansial, maupun prosedur organisasi.

36. Pemerintah menetapkan kebijakan tarif listrik bersubsidi hanya untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, sementara rumah tangga mampu harus membayar tarif penuh. Jenis kebijakan ini termasuk kategori…

A. distributif
B. regulatif
C. konstitutif
D. redistributif

Jawaban: D. Kebijakan redistributif melibatkan pemindahan sumber daya dari satu kelompok kepada kelompok lain, seperti subsidi listrik yang memindahkan beban dari rumah tangga miskin kepada rumah tangga mampu melalui tarif yang berbeda.

37. Pendekatan analisis kebijakan yang menganggap bahwa nilai-nilai dan pengetahuan bersifat sosially constructed dan tidak bebas nilai disebut pendekatan…

A. positivis
B. post-positivis atau interpretatif
C. rasional komprehensif
D. behavioralis

Jawaban: B. Pendekatan post-positivis atau interpretatif menolak klaim netralitas nilai dan berpandangan bahwa pengetahuan serta kebijakan dibentuk oleh konstruksi sosial, nilai, dan konteks yang melingkupinya.

38. Seorang analis kebijakan menemukan bahwa program beasiswa pendidikan yang telah berjalan selama 5 tahun tidak berhasil meningkatkan angka kelulusan penerima manfaat. Langkah kebijakan yang paling tepat berdasarkan temuan ini adalah…

A. melanjutkan program tanpa perubahan karena anggaran sudah disetujui
B. menghentikan program secara sepihak tanpa konsultasi dengan pemangku kepentingan
C. melakukan revisi kebijakan berdasarkan temuan evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya
D. mengabaikan temuan evaluasi dan menunggu periode anggaran baru

Jawaban: C. Temuan evaluasi yang menunjukkan ketidakefektifan program seharusnya menjadi dasar untuk memperbaiki atau merevisi kebijakan agar lebih tepat sasaran, sesuai dengan fungsi evaluasi sebagai umpan balik bagi siklus kebijakan.

39. Dalam proses implementasi kebijakan, faktor disposisi mengacu pada…

A. sikap dan komitmen para pelaksana terhadap tujuan kebijakan yang harus dilaksanakan
B. ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendanai program
C. struktur birokrasi dan prosedur operasi standar yang berlaku
D. kejelasan tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan

Jawaban: A. Dalam model implementasi George Edward III, disposisi merujuk pada kecenderungan, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Pelaksana yang tidak setuju dengan tujuan kebijakan cenderung menghambat implementasinya.

40. Kriteria responsivitas dalam evaluasi kebijakan menilai sejauh mana kebijakan…

A. mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien
B. berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam rencana
C. memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat
D. memuaskan kebutuhan dan preferensi kelompok sasaran yang dilayani

Jawaban: D. Responsivitas sebagai kriteria evaluasi mengukur apakah hasil kebijakan sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan kepuasan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan, bukan hanya sekadar mencapai target teknis.

41. Pernyataan yang paling tepat tentang hubungan antara agenda sistemik dan agenda institusional adalah…

A. agenda institusional selalu lebih luas cakupannya dibandingkan agenda sistemik
B. tidak semua isu dalam agenda sistemik berhasil masuk ke dalam agenda institusional
C. kedua agenda selalu berisi isu yang sama pada waktu yang bersamaan
D. agenda sistemik hanya dibentuk oleh keputusan formal lembaga pemerintah

Jawaban: B. Agenda sistemik berisi banyak isu yang diakui publik, namun hanya sebagian kecil yang berhasil masuk ke agenda institusional karena keterbatasan kapasitas pemerintah dan persaingan antarisu untuk mendapatkan perhatian pejabat yang berwenang.

42. Model implementasi bottom-up berbeda dari model top-down karena model bottom-up menekankan pentingnya…

A. kepatuhan pelaksana terhadap instruksi dari pejabat di tingkat pusat
B. standardisasi prosedur agar implementasi seragam di seluruh daerah
C. peran diskresi dan adaptasi pelaksana lapangan dalam merespons konteks lokal
D. pengawasan ketat oleh atasan terhadap setiap langkah pelaksanaan

Jawaban: C. Model bottom-up berangkat dari pelaksana di lapangan dan menekankan bahwa implementasi yang efektif bergantung pada kemampuan aktor tingkat bawah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan lokal secara kreatif.

43. Jika seorang kepala daerah memiliki kewenangan untuk menafsirkan petunjuk teknis kebijakan pusat sesuai kondisi daerahnya, hal ini merupakan contoh dari konsep…

A. diskresi dalam implementasi kebijakan
B. insubordinasi terhadap kebijakan nasional
C. delegitimasi kebijakan pusat oleh daerah
D. fragmentasi agenda kebijakan

Jawaban: A. Diskresi adalah kewenangan pelaksana untuk menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan dalam situasi spesifik. Kepala daerah yang menafsirkan petunjuk teknis sesuai konteks lokal merupakan praktik diskresi yang wajar dalam implementasi kebijakan.

44. Dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dari suatu kebijakan publik disebut…

A. dampak primer
B. dampak simbolis
C. dampak normatif
D. dampak spillover atau eksternalitas negatif

Jawaban: D. Dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dari suatu kebijakan sering disebut sebagai dampak spillover atau eksternalitas negatif, yang dapat mengenai pihak-pihak yang bukan merupakan target utama kebijakan.

45. Dua pendekatan dalam analisis kebijakan yang sering dibandingkan adalah analisis kebijakan yang bersifat deskriptif dan yang bersifat preskriptif. Perbedaan utamanya terletak pada…

A. analisis deskriptif hanya dilakukan oleh akademisi, sedangkan preskriptif oleh praktisi
B. analisis deskriptif menjelaskan kondisi kebijakan yang ada, sedangkan preskriptif memberikan rekomendasi kebijakan yang seharusnya
C. analisis deskriptif menggunakan data kuantitatif, sedangkan preskriptif menggunakan data kualitatif
D. analisis deskriptif lebih mahal biayanya dibandingkan analisis preskriptif

Jawaban: B. Analisis deskriptif bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena kebijakan sebagaimana adanya, sementara analisis preskriptif berorientasi pada rekomendasi tentang kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

46. Suatu kebijakan lingkungan hidup yang berhasil mengurangi emisi karbon industri di suatu kota ternyata menyebabkan penutupan beberapa pabrik dan meningkatnya pengangguran. Kondisi ini menggambarkan terjadinya…

A. kegagalan total implementasi kebijakan
B. ketidaksesuaian antara agenda sistemik dan institusional
C. trade-off antara tujuan kebijakan lingkungan dan dampak ekonomi
D. resistensi kelompok elit terhadap reformasi kebijakan

Jawaban: C. Situasi ini menggambarkan trade-off dalam kebijakan publik, di mana pencapaian satu tujuan (pengurangan emisi) menghasilkan konsekuensi negatif di bidang lain (pengangguran), mencerminkan kompleksitas dampak kebijakan publik.

47. Evaluasi sumatif berbeda dari evaluasi formatif karena evaluasi sumatif dilakukan…

A. setelah kebijakan atau program selesai dilaksanakan untuk menilai keseluruhan hasilnya
B. pada awal kebijakan untuk memprediksi kemungkinan keberhasilannya
C. selama implementasi berlangsung untuk memperbaiki pelaksanaan
D. oleh pihak eksternal yang tidak terlibat dalam proses perumusan

Jawaban: A. Evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan atau program berakhir untuk menilai capaian keseluruhan, dampak, dan nilai dari kebijakan tersebut, berbeda dengan evaluasi formatif yang dilakukan selama proses berlangsung.

48. Proses kebijakan publik yang bersifat siklus mengandung makna bahwa…

A. kebijakan publik selalu berakhir setelah tahap evaluasi dilakukan
B. setiap tahap kebijakan dilaksanakan secara berurutan tanpa kemungkinan pengulangan
C. hanya lembaga eksekutif yang berwenang memulai siklus kebijakan baru
D. hasil evaluasi dapat memicu peninjauan kembali masalah dan perumusan kebijakan baru atau revisi kebijakan

Jawaban: D. Sifat siklus proses kebijakan berarti bahwa tahap evaluasi tidak mengakhiri proses, melainkan umpan balik dari evaluasi dapat mendorong dimulainya kembali siklus kebijakan melalui identifikasi masalah baru atau revisi kebijakan yang ada.

49. Analisis yang membandingkan manfaat total suatu kebijakan dengan biaya total yang dikeluarkan untuk mengukur apakah kebijakan layak dilaksanakan disebut analisis…

A. dampak kebijakan
B. biaya manfaat
C. risiko kebijakan
D. kebutuhan kebijakan

Jawaban: B. Analisis biaya manfaat (cost-benefit analysis) adalah metode evaluasi yang membandingkan total manfaat dengan total biaya suatu kebijakan atau program untuk menentukan apakah kebijakan tersebut layak secara ekonomi.

50. Perbedaan antara proses demokratis dan proses teknokratis dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dari aspek keterlibatan publik. Proses demokratis menekankan keterlibatan publik yang luas, sedangkan proses teknokratis cenderung…

A. mendorong referendum langsung untuk setiap kebijakan strategis
B. mengandalkan tekanan dari kelompok kepentingan terorganisir
C. membatasi keterlibatan publik dan mengandalkan keputusan para ahli
D. mengutamakan negosiasi antarpartai politik di parlemen

Jawaban: C. Proses teknokratis menempatkan keahlian teknis sebagai penentu utama kebijakan sehingga cenderung membatasi partisipasi publik yang luas, berbeda dengan proses demokratis yang mengutamakan keterlibatan dan persetujuan warga negara.

ADPU4410 — Kebijakan Publik

Latihan Tambahan dengan AI