ADPU4230 — Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pendekatan sistem dalam administrasi negara memandang administrasi negara sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Pandangan ini dikenal dengan istilah…

A. Pendekatan struktural
B. Pendekatan sistem
C. Pendekatan fungsional
D. Pendekatan kelembagaan

Jawaban: B. Pendekatan sistem memandang administrasi negara sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama.

2. Dalam konsep sistem administrasi negara, lingkungan yang memberikan masukan (input) berupa tuntutan dan dukungan kepada sistem disebut…

A. Lingkungan eksternal sistem
B. Subsistem administrasi
C. Suprasystem pemerintahan
D. Keluaran sistem negara

Jawaban: A. Lingkungan eksternal sistem adalah sumber masukan berupa tuntutan dan dukungan yang diterima oleh sistem administrasi negara dari luar batas sistem itu sendiri.

3. Administrasi negara didefinisikan sebagai keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara. Definisi ini menunjukkan bahwa administrasi negara bersifat…

A. Teknis dan operasional semata
B. Birokratis dan hierarkis
C. Komprehensif dan mencakup seluruh aparatur negara
D. Terbatas pada lembaga eksekutif

Jawaban: C. Administrasi negara bersifat komprehensif karena mencakup seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dengan memanfaatkan semua kemampuan aparatur negara untuk mencapai tujuan negara.

4. Tata nilai dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) yang berasal dari nilai-nilai dasar Pancasila berfungsi sebagai…

A. Pedoman teknis pelaksanaan birokrasi
B. Standar operasional prosedur pemerintahan
C. Kriteria penilaian kinerja aparatur negara
D. Landasan filosofis dan norma dasar penyelenggaraan negara

Jawaban: D. Nilai-nilai Pancasila dalam SANKRI berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus norma dasar yang memandu seluruh penyelenggaraan negara dan administrasi pemerintahan di Indonesia.

5. Nilai konstitusional dalam SANKRI bersumber pada Undang-Undang Dasar 194 Nilai ini berfungsi sebagai…

A. Petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah
B. Norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara
C. Panduan etika bagi aparatur sipil negara
D. Dasar penyusunan rencana pembangunan nasional

Jawaban: B. Nilai konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara.

6. Kekuasaan negara yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 berada di tangan…

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. Presiden bersama Dewan Pertimbangan Agung
D. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A. Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang beralih dan dipegang oleh DPR, bukan lagi oleh Presiden sebagaimana sebelum amandemen.

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Fungsi utama DPD dalam tatanan organisasi lembaga negara adalah…

A. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum
B. Mengawasi pelaksanaan peraturan pemerintah
C. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang terkait daerah
D. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara

Jawaban: C. DPD berwenang mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta kepentingan daerah lainnya.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Hal ini dimaksudkan agar BPK dapat…

A. Menyusun kebijakan keuangan negara secara independen
B. Memutuskan sengketa keuangan antarlembaga negara
C. Mengalokasikan anggaran kepada kementerian secara objektif
D. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara objektif

Jawaban: D. Kemandirian BPK ditujukan agar pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak yang diperiksa.

9. Hubungan antarlembaga negara yang bersifat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain dikenal dengan prinsip…

A. Supremasi parlemen
B. Checks and balances
C. Sentralisasi kekuasaan
D. Hierarki kelembagaan

Jawaban: B. Prinsip checks and balances mengatur hubungan antarlembaga negara agar saling mengawasi dan mengimbangi sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak.

10. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini disebut dengan…

A. Hak prerogatif
B. Judicial review terhadap peraturan pemerintah
C. Judicial review terhadap undang-undang
D. Kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi

Jawaban: C. MK berwenang melakukan judicial review, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, untuk memastikan produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi.

11. Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan di pusat pada dasarnya bertujuan untuk…

A. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan
B. Memperbanyak jumlah kementerian agar beban kerja lebih ringan
C. Memisahkan fungsi legislatif dari fungsi eksekutif secara tegas
D. Meningkatkan jumlah jabatan struktural di tingkat pusat

Jawaban: A. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan di pusat dirancang untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan demi tercapainya tujuan negara.

12. Kementerian negara dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini mencerminkan sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat…

A. Parlementer dengan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
B. Federal dengan pembagian kekuasaan vertikal
C. Semi presidensial dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
D. Presidensial dengan presiden sebagai kepala pemerintahan

Jawaban: D. Indonesia menganut sistem presidensial sehingga presiden adalah kepala pemerintahan dan para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen.

13. Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Perbedaan mendasar LPNK dengan kementerian adalah LPNK…

A. Tidak memiliki anggaran tersendiri dari APBN
B. Tidak dipimpin oleh seorang menteri
C. Tidak memiliki pegawai negeri sipil
D. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden

Jawaban: B. LPNK melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu tetapi tidak dipimpin oleh menteri, melainkan oleh kepala atau ketua lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

14. Perencanaan dalam administrasi negara Indonesia berfungsi sebagai acuan arah pelaksanaan program pembangunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional memiliki periode…

A. 5 tahun
B. 10 tahun
C. 20 tahun
D. 25 tahun

Jawaban: C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) memiliki periode perencanaan 20 tahun dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

15. Penganggaran dalam administrasi negara merupakan proses penyusunan anggaran yang mencerminkan kebijakan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan melalui…

A. Undang-undang yang disetujui oleh DPR
B. Peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden
C. Keputusan Menteri Keuangan
D. Peraturan MPR yang berlaku setiap lima tahun

Jawaban: A. APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan harus mendapat persetujuan DPR sebelum dilaksanakan.

16. Koordinasi dalam manajemen administrasi negara diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antarlembaga. Koordinasi yang dilakukan oleh satu instansi terhadap instansi lain yang setingkat disebut koordinasi…

A. Vertikal
B. Diagonal
C. Fungsional
D. Horizontal

Jawaban: D. Koordinasi horizontal adalah koordinasi yang dilakukan di antara satuan kerja atau instansi yang memiliki kedudukan setingkat untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan menghindari tumpang tindih.

17. Pengawasan dalam administrasi negara yang dilakukan oleh lembaga yang berasal dari luar instansi yang diawasi disebut pengawasan…

A. Internal
B. Eksternal
C. Melekat
D. Fungsional

Jawaban: B. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar instansi atau organisasi yang diawasi, seperti pengawasan oleh DPR, BPK, atau ombudsman.

18. Pengawasan melekat dalam administrasi negara adalah pengawasan yang dilakukan oleh…

A. Lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif
B. Inspektorat jenderal terhadap unit kerja di bawahnya
C. Atasan langsung terhadap bawahan dalam satu unit kerja
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan secara independen

Jawaban: C. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya dalam satu unit kerja sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial sehari-hari.

19. Administrasi keuangan negara mencakup pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran negara. Asas yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus dicantumkan dalam APBN disebut asas…

A. Universalitas
B. Spesialitas
C. Periodisitas
D. Akuntabilitas

Jawaban: A. Asas universalitas dalam administrasi keuangan negara mengharuskan seluruh penerimaan dan pengeluaran negara tanpa kecuali dicantumkan dalam anggaran negara (APBN).

20. Administrasi material dalam konteks administrasi negara mencakup pengelolaan barang milik negara. Prinsip pengelolaan barang milik negara yang menekankan penggunaan barang sesuai dengan tujuan pengadaannya disebut prinsip…

A. Fungsionalisasi
B. Standarisasi
C. Sentralisasi pengadaan
D. Optimalisasi penggunaan

Jawaban: D. Prinsip optimalisasi penggunaan dalam administrasi material mengharuskan barang milik negara digunakan secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaannya untuk menghindari pemborosan.

21. Aparatur perekonomian negara berperan dalam mengelola kegiatan ekonomi yang menjadi urusan pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dengan salah satu tujuan utama, yaitu…

A. Menyaingi sektor swasta dalam persaingan pasar bebas
B. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara
C. Menggantikan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya alam
D. Membiayai seluruh kegiatan pemerintah tanpa menggunakan APBN

Jawaban: B. BUMN dibentuk antara lain untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, menjadi sumber penerimaan negara, dan mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

22. Aparatur perekonomian negara yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia adalah…

A. Kementerian Keuangan
B. Badan Koordinasi Penanaman Modal
C. Otoritas Jasa Keuangan
D. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jawaban: C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi.

23. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia adalah…

A. Penetapan tingkat suku bunga acuan
B. Penetapan tarif pajak penghasilan
C. Penentuan besaran subsidi pemerintah
D. Pengawasan perdagangan luar negeri

Jawaban: A. Penetapan suku bunga acuan (BI Rate) adalah salah satu instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai rupiah.

24. Pelayanan publik yang bersifat pelayanan umum kepada masyarakat luas tanpa memandang status sosial disebut pelayanan…

A. Pelayanan internal pemerintah
B. Pelayanan administratif terbatas
C. Pelayanan khusus berbasis kebutuhan
D. Pelayanan umum atau pelayanan publik

Jawaban: D. Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi status sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

25. Pelayanan eksternal dalam konteks manajemen pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada…

A. Sesama unit kerja pemerintah di dalam satu instansi
B. Masyarakat atau pihak di luar organisasi pemerintah
C. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah pusat
D. Pemerintah daerah oleh pemerintah pusat

Jawaban: B. Pelayanan eksternal adalah pelayanan yang diarahkan kepada pihak-pihak di luar organisasi pemerintah, yaitu masyarakat umum, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

26. Pelayanan internal dalam organisasi pemerintah adalah pelayanan yang diberikan oleh satu unit kerja kepada unit kerja lain dalam satu instansi. Contoh pelayanan internal adalah…

A. Penerbitan kartu tanda penduduk kepada masyarakat
B. Pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah
C. Layanan pengelolaan kepegawaian oleh biro SDM kepada unit kerja lain
D. Pemberian izin usaha kepada pelaku usaha swasta

Jawaban: C. Pelayanan internal terjadi di dalam organisasi itu sendiri, seperti layanan kepegawaian oleh biro SDM kepada unit kerja lain dalam satu instansi, bukan kepada masyarakat di luar organisasi.

27. Strategi penyempurnaan administrasi negara yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara disebut strategi…

A. Pemberdayaan aparatur negara
B. Rasionalisasi struktur organisasi
C. Deregulasi peraturan perundang-undangan
D. Desentralisasi kewenangan administrasi

Jawaban: A. Strategi pemberdayaan aparatur negara berfokus pada peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kualitas sumber daya manusia aparatur negara agar mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik.

28. Ruang lingkup penyempurnaan administrasi negara mencakup berbagai aspek. Penyempurnaan yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam ruang lingkup…

A. Penyempurnaan sistem kepegawaian
B. Penyempurnaan manajemen keuangan negara
C. Penataan peraturan perundang-undangan
D. Penyempurnaan ketatalaksanaan pemerintahan

Jawaban: D. Penyederhanaan prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam ruang lingkup penyempurnaan ketatalaksanaan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

29. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengharuskan setiap instansi mempertanggungjawabkan kinerjanya. Laporan yang wajib disusun oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja disebut…

A. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
B. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
C. Rencana Strategis Instansi Pemerintah
D. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK

Jawaban: B. LAKIP adalah laporan yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan.

30. E-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Manfaat utama penerapan e-government bagi masyarakat adalah…

A. Meningkatkan anggaran belanja teknologi pemerintah
B. Memperluas kewenangan aparatur pemerintah daerah
C. Kemudahan akses layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja
D. Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil secara signifikan

Jawaban: C. Manfaat utama e-government bagi masyarakat adalah kemudahan dan kecepatan akses terhadap layanan pemerintah tanpa terbatas oleh waktu dan tempat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

31. Pengembangan e-government di Indonesia diatur dalam suatu kebijakan nasional. Inpres yang menjadi landasan kebijakan pengembangan e-government di Indonesia adalah…

A. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
B. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
C. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
D. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010

Jawaban: A. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government merupakan landasan hukum utama bagi pengembangan e-government di Indonesia.

32. Dalam model pengembangan e-government, interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha atau sektor swasta dikenal dengan istilah…

A. Government to Citizen (G2C)
B. Government to Government (G2G)
C. Government to Employee (G2E)
D. Government to Business (G2B)

Jawaban: D. Government to Business (G2B) adalah model e-government yang menggambarkan interaksi dan transaksi antara pemerintah dengan dunia usaha atau sektor swasta melalui platform digital.

33. Sebuah kota menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu secara daring sehingga masyarakat dapat mengurus izin usaha tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Penerapan ini merupakan contoh e-government dalam kategori…

A. Government to Government (G2G)
B. Government to Citizen (G2C)
C. Government to Business (G2B)
D. Government to Employee (G2E)

Jawaban: B. Pelayanan perizinan usaha secara daring kepada masyarakat merupakan contoh Government to Citizen (G2C), yaitu interaksi pemerintah dengan warga negara melalui platform digital.

34. Sistem administrasi negara kesatuan memiliki ciri bahwa seluruh wilayah negara berada di bawah satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Ciri ini membedakan negara kesatuan dengan negara…

A. Otoriter yang sentralistik
B. Demokrasi liberal
C. Federal yang memiliki negara bagian berdaulat
D. Monarki konstitusional

Jawaban: C. Negara kesatuan berbeda dengan negara federal karena dalam negara kesatuan seluruh wilayah di bawah satu kedaulatan pemerintahan pusat, sedangkan negara federal memiliki negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan di bidang tertentu.

35. Dalam konteks SANKRI, subsistem adalah bagian dari sistem yang memiliki fungsi spesifik namun tetap berkaitan dengan subsistem lain. Contoh subsistem dalam SANKRI adalah…

A. Sistem administrasi keuangan negara
B. Sistem internasional
C. Lingkungan global
D. Tuntutan dan dukungan masyarakat

Jawaban: A. Sistem administrasi keuangan negara adalah subsistem dari SANKRI karena merupakan bagian yang memiliki fungsi spesifik namun tetap berinteraksi dan saling terkait dengan subsistem lain dalam SANKRI.

36. Perbandingan antara administrasi negara dalam arti sempit dan arti luas menunjukkan perbedaan cakupan. Administrasi negara dalam arti luas mencakup…

A. Hanya kegiatan tata usaha dan dokumentasi pemerintah
B. Pelaksanaan kebijakan oleh aparatur eksekutif semata
C. Pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan
D. Seluruh kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan negara

Jawaban: D. Administrasi negara dalam arti luas mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan negara yang melibatkan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak terbatas pada fungsi eksekutif saja.

37. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen UUD 1945 tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kewenangan MPR yang masih dipertahankan setelah amandemen adalah…

A. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
B. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
D. Menetapkan APBN atas usulan pemerintah

Jawaban: B. Setelah amandemen UUD 1945, MPR masih memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.

38. Seorang kepala dinas di pemerintah daerah ingin meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Berdasarkan prinsip manajemen pelayanan umum, langkah yang paling tepat pertama kali dilakukan adalah…

A. Menambah jumlah pegawai pelayanan secepat mungkin
B. Membangun gedung kantor pelayanan yang lebih besar
C. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat pengguna layanan
D. Meningkatkan tarif layanan agar pendapatan dinas bertambah

Jawaban: C. Prinsip manajemen pelayanan yang baik mengharuskan pengidentifikasian kebutuhan dan harapan pengguna layanan sebagai langkah pertama sebelum menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan.

39. Apabila dua kementerian memiliki program yang serupa dan menggunakan anggaran secara terpisah sehingga terjadi pemborosan, kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi…

A. Koordinasi antarkementerian
B. Pengawasan melekat
C. Perencanaan jangka pendek
D. Akuntabilitas laporan keuangan

Jawaban: A. Adanya tumpang tindih program dan pemborosan anggaran antara dua kementerian mencerminkan lemahnya koordinasi horizontal antarkementerian yang seharusnya menyelaraskan program dan sumber daya.

40. Pemerintah menetapkan sebuah badan khusus untuk mengelola dan mengawasi program infrastruktur nasional lintas kementerian. Pembentukan badan ini mencerminkan penerapan prinsip pengorganisasian berupa…

A. Desentralisasi fungsi pemerintahan
B. Penerapan otonomi khusus daerah
C. Penyederhanaan hierarki birokrasi
D. Pembentukan lembaga ad hoc lintas sektor untuk fungsi tertentu

Jawaban: D. Pembentukan badan khusus lintas kementerian untuk mengelola program tertentu mencerminkan prinsip pengorganisasian melalui pembentukan lembaga ad hoc yang bersifat lintas sektor guna mengintegrasikan fungsi yang tersebar di berbagai kementerian.

41. Analisis terhadap SANKRI menunjukkan bahwa sistem administrasi negara Indonesia bersifat terbuka. Hal ini berarti SANKRI…

A. Tidak memiliki batas yang jelas antara sistem dan lingkungannya
B. Berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan di luar sistem
C. Dapat diakses oleh pihak asing tanpa pembatasan
D. Tidak memiliki mekanisme umpan balik dari masyarakat

Jawaban: B. Sistem terbuka berarti sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, menerima masukan dari luar, dan keluarannya mempengaruhi lingkungan. SANKRI sebagai sistem terbuka dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan internasional.

42. Perbandingan antara nilai dasar Pancasila sila keempat dengan prinsip demokrasi liberal menunjukkan perbedaan mendasar, yaitu Pancasila lebih menekankan…

A. Hak individu yang tidak dapat dibatasi oleh negara
B. Kebebasan berpendapat tanpa batas bagi setiap warga negara
C. Musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan hikmat kebijaksanaan
D. Voting sebagai mekanisme pengambilan keputusan utama

Jawaban: C. Sila keempat Pancasila menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih mengutamakan mekanisme voting dan hak individu.

43. Analisis terhadap kewenangan kementerian teknis dibandingkan dengan LPNK menunjukkan bahwa kementerian teknis cenderung memiliki…

A. Cakupan tugas yang lebih luas dan bersifat lintas sektoral
B. Kewenangan regulasi yang lebih terbatas dari LPNK
C. Kemandirian anggaran yang lebih besar dari LPNK
D. Tugas yang lebih spesifik dan teknis dibandingkan LPNK

Jawaban: A. Kementerian teknis pada umumnya memiliki cakupan tugas yang lebih luas mencakup berbagai aspek dalam satu bidang kebijakan yang bersifat lintas sektoral, sementara LPNK cenderung memiliki tugas yang lebih spesifik dan teknis dalam bidang tertentu.

44. Perbedaan antara pengawasan fungsional dan pengawasan melekat terletak pada pelaksana pengawasan. Pengawasan fungsional dilakukan oleh…

A. Atasan langsung terhadap bawahan dalam satu unit
B. Masyarakat melalui mekanisme pengaduan
C. Lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif
D. Aparat pengawasan yang memang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan

Jawaban: D. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat atau lembaga yang memiliki fungsi khusus di bidang pengawasan, seperti Inspektorat Jenderal atau BPKP, berbeda dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung.

45. Bila dibandingkan antara sistem administrasi negara yang sentralistik dengan yang desentralistik, keunggulan sistem desentralistik adalah…

A. Lebih mudah mengendalikan seluruh kebijakan dari pusat
B. Lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi daerah setempat
C. Lebih efisien dalam penggunaan anggaran pemerintah pusat
D. Lebih mudah menjaga keseragaman standar pelayanan nasional

Jawaban: B. Sistem desentralistik memungkinkan pemerintah daerah mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerahnya, sehingga kebijakan lebih responsif dan tepat sasaran dibandingkan dengan sistem sentralistik.

46. Dalam perkembangan e-government di Indonesia, kendala utama yang dihadapi dalam implementasi e-government di daerah terpencil adalah…

A. Besarnya anggaran untuk pengadaan perangkat lunak pemerintah
B. Tingginya biaya pelatihan aparatur pemerintah pusat
C. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kesenjangan digital
D. Kurangnya peraturan tentang penyelenggaraan e-government

Jawaban: C. Kendala terbesar implementasi e-government di daerah terpencil di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet dan listrik, serta kesenjangan digital yang mengakibatkan masyarakat dan aparatur belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

47. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah harus dapat…

A. Dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak yang berwenang
B. Diputuskan tanpa harus melalui prosedur birokrasi
C. Dilaksanakan tanpa perlu pengawasan dari pihak luar
D. Dilakukan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan negara

Jawaban: A. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif kepada publik serta kepada otoritas yang berwenang.

48. Suatu daerah menerapkan sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi daring agar keluhan warga dapat ditanggapi dengan cepat. Penerapan ini merupakan wujud dari…

A. Desentralisasi fiskal pemerintah daerah
B. Pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah
C. Pemberdayaan LPNK di tingkat daerah
D. Penerapan e-government dalam meningkatkan responsivitas pelayanan publik

Jawaban: D. Sistem pengaduan berbasis aplikasi daring merupakan salah satu bentuk penerapan e-government yang bertujuan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat secara cepat dan efisien.

49. Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi adalah…

A. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia
B. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
C. Peningkatan kualitas pelayanan publik eksternal
D. Penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: B. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur merupakan area perubahan yang paling langsung berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam reformasi birokrasi Indonesia.

50. Dibandingkan dengan administrasi negara konvensional, penerapan e-government mengubah cara interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara fundamental karena…

A. Menghapus seluruh prosedur dan regulasi yang ada sebelumnya
B. Mengalihkan seluruh fungsi pemerintahan kepada sektor swasta
C. Memungkinkan layanan pemerintah diakses tanpa tatap muka secara langsung
D. Menghilangkan kebutuhan aparatur negara dalam penyelenggaraan layanan

Jawaban: C. Perubahan fundamental yang dibawa e-government adalah kemampuan masyarakat mengakses layanan pemerintah secara digital tanpa harus bertatap muka langsung dengan aparatur, sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.

ADPU4230 — Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Latihan Tambahan dengan AI