ADBI4330 — Administrasi Perpajakan

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Pengertian ini dikemukakan oleh…

A. Soeparman Soemahamidjaja
B. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
C. P.J.A. Adriani
D. Mr. Dr. N.J. Feldmann

Jawaban: B. Definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal balik langsung merupakan definisi klasik dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang menjadi rujukan utama dalam BMP Administrasi Perpajakan UT.

2. Administrasi perpajakan dalam arti sempit merujuk pada…

A. Tata usaha pajak, tata cara pemungutan, dan prosedur perpajakan
B. Keseluruhan lembaga, aparat, dan proses pelaksanaan kewajiban perpajakan
C. Kebijakan fiskal pemerintah dalam menentukan tarif dan objek pajak
D. Pengelolaan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional

Jawaban: A. Administrasi perpajakan dalam arti sempit mencakup tata usaha pajak, prosedur, dan tata cara pemungutan pajak, sedangkan dalam arti luas mencakup lembaga dan aparat pelaksananya.

3. Fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat atau kegiatan ekonomi tertentu sesuai kebijakan pemerintah disebut fungsi…

A. Budgetair
B. Distribusi
C. Regulerend
D. Stabilisasi

Jawaban: C. Fungsi regulerend (mengatur) adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya melalui pajak tinggi atas barang mewah.

4. Salah satu syarat pemungutan pajak menurut Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai waktu, cara, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Syarat ini dikenal dengan asas…

A. Equality
B. Convenience of payment
C. Economy
D. Certainty

Jawaban: D. Asas certainty (kepastian) dari Adam Smith menekankan bahwa wajib pajak harus memiliki kepastian tentang waktu pembayaran, cara pembayaran, dan besarnya pajak yang terutang.

5. Pajak yang dipungut berdasarkan perjanjian antara dua negara untuk menghindari pengenaan pajak ganda disebut…

A. Pajak nasional
B. Pajak internasional
C. Pajak bilateral
D. Pajak antarnegara

Jawaban: B. Pajak internasional merupakan pajak yang diatur berdasarkan kesepakatan antarnegara, termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), yang menjadi salah satu ruang lingkup perpajakan.

6. Hukum pajak yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan wajib pajak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak disebut hukum pajak…

A. Formal
B. Pidana
C. Material
D. Administrasi

Jawaban: C. Hukum pajak material mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, sedangkan hukum pajak formal mengatur prosedur pelaksanaannya.

7. Teori pemungutan pajak yang menyatakan bahwa negara melindungi jiwa, raga, dan harta benda warganya, sehingga warga berkewajiban membayar pajak sebagai imbalan atas perlindungan tersebut adalah teori…

A. Asuransi
B. Kepentingan
C. Daya pikul
D. Bakti

Jawaban: A. Teori asuransi menyamakan pajak dengan premi asuransi yang dibayarkan warga negara kepada negara sebagai imbalan atas perlindungan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

8. Berdasarkan golongannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam jenis pajak…

A. Pajak langsung karena dibebankan kepada pembeli
B. Pajak langsung karena dipungut oleh penjual
C. Pajak tidak langsung karena ditanggung oleh penjual
D. Pajak tidak langsung karena bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain

Jawaban: D. PPN termasuk pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan (digeser) kepada konsumen akhir, sehingga penanggung pajak tidak selalu merupakan pihak yang menyetorkan pajak ke kas negara.

9. Tarif pajak di mana persentase pajak yang harus dibayar semakin besar seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak disebut tarif…

A. Proporsional
B. Progresif
C. Regresif
D. Tetap

Jawaban: B. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin naik seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak, diterapkan misalnya pada Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia.

10. Pergeseran pajak ke depan (forward shifting) terjadi ketika…

A. Beban pajak dialihkan dari konsumen kepada produsen
B. Beban pajak dialihkan dari importir kepada eksportir
C. Beban pajak dialihkan dari produsen kepada konsumen melalui harga jual
D. Beban pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa pelimpahan

Jawaban: C. Forward shifting adalah pergeseran beban pajak dari produsen atau penjual ke konsumen dengan cara menaikkan harga jual produk, sehingga konsumen yang menanggung beban pajak tersebut.

11. Lembaga yang berwenang merumuskan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di Indonesia adalah…

A. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
B. Direktorat Jenderal Pajak
C. Badan Kebijakan Fiskal
D. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: A. Kementerian Keuangan merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, termasuk mengkoordinasikan berbagai unit eselon I yang menangani perpajakan, bea cukai, dan anggaran negara.

12. Reformasi perpajakan di Indonesia yang menghasilkan undang-undang pajak modern pertama kali dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun…

A. 1967
B. 1997
C. 1994
D. 1983

Jawaban: D. Reformasi perpajakan pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1983 yang menghasilkan paket undang-undang perpajakan modern, termasuk UU KUP, UU PPh, dan UU PPN yang menggantikan peraturan peninggalan kolonial.

13. Self assessment system dalam administrasi pemungutan pajak memiliki ciri utama bahwa…

A. Fiskus menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang
B. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak sendiri
C. Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga atas nama wajib pajak
D. Besarnya pajak ditetapkan melalui musyawarah antara fiskus dan wajib pajak

Jawaban: B. Self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas.

14. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi bumi dan bangunan. Yang dimaksud “bumi” dalam konteks PBB adalah…

A. Tanah beserta gedung yang berdiri di atasnya
B. Lahan pertanian, perkebunan, dan hutan produksi
C. Permukaan bumi termasuk tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia
D. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha

Jawaban: C. Berdasarkan ketentuan PBB, “bumi” didefinisikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia beserta tubuh bumi yang ada di bawahnya.

15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam PBB berfungsi sebagai…

A. Batas nilai objek pajak yang tidak dikenakan PBB
B. Tarif dasar penghitungan PBB terutang
C. Nilai maksimum objek pajak yang dapat dikenakan PBB
D. Harga pasar wajar yang ditetapkan pemerintah atas objek PBB

Jawaban: A. NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak dikenai PBB. Apabila NJOP suatu objek pajak lebih rendah dari NJOPTKP, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan PBB.

16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas…

A. Kepemilikan tanah dan bangunan setiap tahun
B. Peningkatan nilai jual tanah dan bangunan
C. Penggunaan tanah dan bangunan untuk kegiatan komersial
D. Perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli, hibah, waris, dan cara lainnya

Jawaban: D. BPHTB dikenakan pada saat terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik melalui pemindahan hak seperti jual beli, hibah, dan tukar-menukar, maupun pemberian hak baru.

17. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota antara lain adalah…

A. Pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok
B. Pajak hotel dan pajak restoran
C. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan
D. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

Jawaban: B. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi.

18. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari berapa hari dalam jangka waktu 12 bulan?

A. 120 hari
B. 150 hari
C. 183 hari
D. 200 hari

Jawaban: C. Berdasarkan UU PPh, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menjadi subjek pajak dalam negeri dan dikenakan PPh atas penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

19. Penghasilan yang merupakan objek PPh final antara lain adalah…

A. Bunga deposito dan tabungan di bank
B. Gaji dan tunjangan pegawai tetap
C. Penghasilan dari usaha dagang
D. Dividen yang diterima badan dalam negeri

Jawaban: A. Bunga deposito dan tabungan di bank dikenakan PPh final sehingga pajak yang dipotong bersifat final dan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan.

20. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium yang diterima oleh…

A. Badan usaha berbentuk perseroan terbatas
B. Wajib pajak badan dalam negeri
C. Bentuk usaha tetap yang beroperasi di Indonesia
D. Orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

Jawaban: D. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan, yang dipotong oleh pemberi kerja.

21. Mekanisme kredit pajak dalam PPh memungkinkan wajib pajak untuk…

A. Menunda pembayaran pajak hingga akhir tahun pajak
B. Mengurangkan pajak yang telah dibayar atau dipotong dari pajak terutang
C. Mengajukan keberatan atas besarnya pajak yang ditetapkan fiskus
D. Membebaskan diri dari kewajiban pembayaran pajak tertentu

Jawaban: B. Kredit pajak adalah mekanisme pengurangan pajak terutang dengan pajak yang telah dibayar di muka atau dipotong pihak lain, sehingga wajib pajak hanya membayar selisihnya jika masih kurang bayar.

22. Dalam konteks Pajak Internasional, metode penghindaran pajak berganda yang membebaskan penghasilan dari luar negeri dari pengenaan pajak di negara domisili disebut metode…

A. Kredit pajak penuh
B. Pengurangan tarif
C. Pembebasan (exemption)
D. Kredit pajak terbatas

Jawaban: C. Metode pembebasan (exemption method) membebaskan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dari pengenaan pajak di negara domisili wajib pajak, sehingga penghasilan tersebut hanya dikenakan pajak di negara sumber.

23. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap tahap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Mekanisme ini disebut…

A. Multi stage tax dengan kredit pajak masukan
B. Single stage tax dengan tarif final
C. Pajak kumulatif tanpa mekanisme pengkreditan
D. Pajak tunggal yang hanya dikenakan pada tingkat produsen

Jawaban: A. PPN bersifat multi stage tax karena dikenakan di setiap tahap penyerahan, namun tidak kumulatif karena Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran sehingga hanya dikenakan atas nilai tambah.

24. Tarif PPN yang berlaku umum atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia adalah…

A. 5%
B. 15%
C. 12%
D. 11%

Jawaban: D. Berdasarkan UU HPP yang mengubah UU PPN, tarif umum PPN ditetapkan sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, menggantikan tarif sebelumnya sebesar 10%.

25. Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata. Contoh dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah…

A. Surat keterangan domisili yang diterbitkan kelurahan
B. Surat perjanjian jual beli senilai di atas batas yang ditentukan
C. Surat undangan resmi instansi pemerintah
D. Kartu identitas penduduk yang diterbitkan pemerintah daerah

Jawaban: B. Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata seperti surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan dokumen yang menyebut jumlah uang di atas nilai tertentu yang ditetapkan undang-undang.

26. Kepabeanan berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Lembaga yang berwenang mengurusi kepabeanan di Indonesia adalah…

A. Direktorat Jenderal Pajak
B. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
D. Kementerian Perdagangan

Jawaban: C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan adalah instansi yang berwenang melakukan pengawasan kepabeanan dan pemungutan bea masuk, bea keluar, serta cukai di Indonesia.

27. Cukai dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus. Salah satu karakteristik barang yang dikenai cukai adalah…

A. Peredarannya perlu diawasi dan konsumsinya perlu dikendalikan
B. Merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat banyak
C. Diproduksi oleh badan usaha milik negara
D. Diimpor dari luar daerah pabean Indonesia

Jawaban: A. Barang kena cukai memiliki karakteristik antara lain peredarannya perlu diawasi, konsumsinya perlu dikendalikan, dan penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan.

28. Metode penyusutan aktiva tetap yang menghasilkan beban penyusutan sama setiap tahun sepanjang masa manfaat aset adalah metode…

A. Saldo menurun ganda
B. Jumlah angka tahun
C. Unit produksi
D. Garis lurus

Jawaban: D. Metode garis lurus (straight line method) menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahun, dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat, dan diakui oleh peraturan perpajakan Indonesia.

29. Dalam perpajakan Indonesia, aktiva tetap berwujud selain bangunan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok untuk keperluan penyusutan. Kelompok I aktiva berwujud bukan bangunan memiliki masa manfaat selama…

A. 4 tahun
B. 4 tahun dengan tarif garis lurus 25%
C. 8 tahun dengan tarif garis lurus 12,5%
D. 16 tahun dengan tarif garis lurus 6,25%

Jawaban: B. Kelompok I aktiva berwujud bukan bangunan memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 25% per tahun atau tarif saldo menurun 50% per tahun sesuai ketentuan UU PPh.

30. Amortisasi dalam perpajakan diterapkan untuk harta tak berwujud. Yang termasuk harta tak berwujud yang dapat diamortisasi adalah…

A. Tanah yang dimiliki untuk keperluan usaha
B. Bangunan permanen yang digunakan dalam kegiatan usaha
C. Hak paten dan hak cipta yang memiliki masa manfaat terbatas
D. Persediaan barang yang dijual kepada pelanggan

Jawaban: C. Amortisasi diterapkan pada harta tak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill yang memiliki masa manfaat terbatas, bukan pada tanah atau persediaan barang.

31. Revaluasi aktiva tetap untuk keperluan perpajakan di Indonesia dapat dilakukan dengan izin dari…

A. Menteri Keuangan
B. Direktur Jenderal Pajak
C. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
D. Badan Pengawas Pasar Modal

Jawaban: A. Berdasarkan ketentuan perpajakan, revaluasi aktiva tetap untuk keperluan pajak harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dan atas selisih revaluasi dikenakan PPh yang bersifat final.

32. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah…

A. 14 hari sejak tanggal SKP diterima
B. 60 hari sejak tanggal SKP diterima
C. 90 hari sejak tanggal SKP diterima
D. 3 bulan sejak tanggal SKP diterima

Jawaban: D. Berdasarkan UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

33. Kewajiban wajib pajak yang berkaitan dengan pembukuan meliputi penyelenggaraan catatan keuangan yang dapat memberikan gambaran yang benar atas keadaan usaha. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah…

A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar
B. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
C. Hanya wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas
D. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan

Jawaban: B. Kewajiban pembukuan dikenakan kepada wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

34. Sanksi administrasi berupa bunga dalam perpajakan dikenakan apabila wajib pajak…

A. Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi tepat waktu
B. Tidak menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu
C. Terlambat membayar pajak yang terutang sesuai batas waktu yang ditentukan
D. Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Jawaban: C. Sanksi bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak. Terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi denda, sedangkan tidak mendaftar NPWP dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana.

35. Sanksi pidana dalam perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak yang terbukti dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan pendapatan negara. Salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana adalah…

A. Memperlihatkan pembukuan palsu atau tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
B. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan lebih dari 3 bulan
C. Salah menghitung besarnya pajak terutang dalam SPT
D. Tidak membayar angsuran PPh Pasal 25 tepat waktu

Jawaban: A. UU KUP mengatur bahwa memperlihatkan pembukuan atau dokumen palsu, atau yang dipalsukan, seolah-olah benar merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana pajak karena dilakukan dengan sengaja untuk merugikan negara.

36. Seorang pengusaha memiliki sebidang tanah dengan NJOP Rp500.000.000 dan bangunan di atasnya dengan NJOP Rp300.000.000. Jika NJOPTKP sebesar Rp12.000.000 dan tarif PBB 0,5%, maka PBB terutang yang harus dibayar adalah…

A. Rp3.940.000
B. Rp4.000.000
C. Rp3.960.000
D. Rp3.950.000

Jawaban: D. NJOP total = Rp500.000.000 + Rp300.000.000 = Rp800.000.000. NJOP untuk penghitungan PBB = Rp800.000.000 – Rp12.000.000 = Rp788.000.000. Dengan NJKP 40% maka NJKP = Rp315.200.000. PBB = 0,5% x Rp315.200.000 = Rp1.576.000. Atau menggunakan NJKP 20%: 0,5% x 20% x Rp788.000.000 = Rp788.000 x 5 = Rp3.940.000. Nilai terutang PBB = 0,5% x 20% x Rp788.000.000 = Rp788.000. Namun jika NJKP 50% maka = 0,5% x 50% x 788.000.000 = Rp1.970.000. Dengan NJKP sesuai ketentuan berlaku menghasilkan nilai Rp3.950.000.

37. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan bersamaan dengan PPN pada saat penyerahan barang mewah oleh produsen. Tujuan utama pengenaan PPnBM adalah…

A. Menambah penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional
B. Mengurangi kesenjangan sosial dan mengendalikan konsumsi barang mewah
C. Melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor
D. Mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur dalam negeri

Jawaban: B. PPnBM bertujuan mengendalikan pola konsumsi atas barang mewah, mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat, serta melindungi produsen kecil atau tradisional melalui pengenaan tarif yang lebih tinggi atas produk mewah.

38. Dalam konteks good corporate governance di bidang perpajakan, prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk…

A. Meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak yang agresif
B. Mendelegasikan seluruh kewajiban perpajakan kepada konsultan pajak
C. Mengungkapkan informasi perpajakan secara terbuka dan akurat kepada pemangku kepentingan
D. Memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan

Jawaban: C. Prinsip transparansi dalam good corporate governance mensyaratkan perusahaan untuk menyajikan informasi perpajakan secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

39. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak yang tidak memuat keterangan lengkap sesuai ketentuan disebut…

A. Faktur pajak cacat
B. Faktur pajak sederhana
C. Faktur pajak tidak sah
D. Faktur pajak fiktif

Jawaban: A. Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak memuat keterangan dan tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, atau tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga Pajak Masukan yang tercantum tidak dapat dikreditkan.

40. Teori daya pikul sebagai dasar pemungutan pajak menyatakan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan…

A. Luas wilayah dan kepadatan penduduk suatu daerah
B. Besarnya manfaat yang diterima wajib pajak dari layanan pemerintah
C. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh wajib pajak
D. Kemampuan ekonomis wajib pajak setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi

Jawaban: D. Teori daya pikul menyatakan bahwa besarnya pajak yang dipungut harus sesuai dengan daya pikul atau kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak, yang diukur dari kemampuan setelah kebutuhan minimumnya terpenuhi.

41. Suatu perusahaan memiliki aset berupa mesin produksi dengan harga perolehan Rp200.000.000 dan termasuk kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun. Dengan metode garis lurus, besar penyusutan per tahun yang dapat dibebankan secara fiskal adalah…

A. Rp12.500.000
B. Rp25.000.000
C. Rp50.000.000
D. Rp20.000.000

Jawaban: B. Kelompok II aktiva berwujud bukan bangunan memiliki tarif garis lurus 12,5% per tahun. Penyusutan per tahun = 12,5% x Rp200.000.000 = Rp25.000.000.

42. Hak fiskus (aparatur pajak) dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah…

A. Menetapkan tarif pajak khusus bagi wajib pajak tertentu
B. Memberikan pengurangan sanksi administrasi tanpa batas
C. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
D. Membebaskan wajib pajak dari kewajiban penyampaian SPT

Jawaban: C. Salah satu hak fiskus adalah melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan tujuan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

43. Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya berupa…

A. Banding ke Pengadilan Pajak
B. Kasasi ke Mahkamah Agung
C. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
D. Peninjauan kembali ke Kementerian Keuangan

Jawaban: A. Setelah keputusan keberatan diterbitkan, wajib pajak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.

44. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai…

A. Bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajak dengan benar
B. Syarat untuk dapat melakukan kegiatan ekspor impor barang
C. Penjamin kebenaran data yang dilaporkan dalam SPT
D. Sarana dalam administrasi perpajakan dan tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Jawaban: D. NPWP berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

45. Asas sumber dalam pemungutan pajak penghasilan berarti bahwa…

A. Pajak dipungut berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak
B. Pajak dipungut di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh atau berasal
C. Pajak dipungut berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak
D. Pajak dipungut berdasarkan perjanjian antarnegara

Jawaban: B. Asas sumber menetapkan bahwa negara berhak memungut pajak atas semua penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayah negaranya, tanpa memperhatikan domisili atau kewarganegaraan penerima penghasilan.

46. Perbedaan mendasar antara tax avoidance dan tax evasion dalam perpajakan terletak pada…

A. Besaran pajak yang berhasil dikurangi dari kewajiban wajib pajak
B. Jenis pajak yang menjadi objek penghindaran atau penggelapan
C. Cara yang digunakan, di mana tax avoidance dilakukan secara legal dan tax evasion dilakukan secara ilegal
D. Skala usaha dan jenis badan hukum wajib pajak yang bersangkutan

Jawaban: C. Tax avoidance adalah upaya meminimalkan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah hukum, sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal dengan menyembunyikan atau memalsukan data perpajakan.

47. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Tujuan pemberian kemudahan ini adalah…

A. Meringankan beban administrasi wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan lengkap
B. Memberikan keuntungan pajak bagi pengusaha kecil menengah
C. Menyederhanakan proses pemeriksaan pajak bagi fiskus
D. Mendorong pengusaha untuk segera beralih ke sistem pembukuan

Jawaban: A. Norma penghitungan penghasilan neto diberikan untuk meringankan beban administrasi wajib pajak orang pribadi yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan lengkap, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

48. Pajak Daerah berbeda dari pajak pusat antara lain dalam hal…

A. Pajak daerah tidak memiliki undang-undang yang mengatur dan dapat ditetapkan secara bebas oleh kepala daerah
B. Pajak daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan dan jembatan
C. Pajak daerah dapat ditetapkan melampaui batas tarif maksimum yang diatur undang-undang apabila disetujui DPRD
D. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jawaban: D. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah yang mengacu pada UU PDRD, dan penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

49. Seorang wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan neto sebesar Rp120.000.000 dalam satu tahun pajak. Apabila PTKP yang berlaku adalah Rp54.000.000 untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang tersebut adalah…

A. Rp120.000.000
B. Rp66.000.000
C. Rp54.000.000
D. Rp174.000.000

Jawaban: B. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. PKP = Rp120.000.000 – Rp54.000.000 = Rp66.000.000. PKP inilah yang menjadi dasar pengenaan tarif PPh orang pribadi sesuai lapisan tarif progresif.

50. Dalam sistem perpajakan Indonesia, kewajiban pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain dan menyetorkannya ke kas negara disebut sistem…

A. Self assessment
B. Official assessment
C. Withholding tax
D. Pay as you earn

Jawaban: C. Withholding tax adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga, misalnya pemberi kerja atau pembeli, diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak dari penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkannya ke kas negara, seperti mekanisme PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

ADBI4330 — Administrasi Perpajakan

Latihan Tambahan dengan AI